<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/17364634218764512312618162122546-752902981.jpg" alt="Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Road Safety Association (RSA) menyoroti maraknya penyalahgunaan sirene dan strobo di jalan raya. Menurut mereka, fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga cerminan perilaku narsistik ekstrem. Ketua Dewan Pengawas RSA, Rio, mengaitkan penggunaan strobo ilegal dengan kecenderungan psikologis tertentu.&nbsp;"Seringkali ini tanda Narcissistic Personality Disorder (NPD). Orang ingin diistimewakan, butuh pengakuan, dan merasa berhak menggunakan simbol otoritas palsu," ungkap Rio. RSA menilai fenomena ini semakin meluas karena lemahnya penegakan aturan. Alhasil, simbol yang seharusnya menjadi tanda kewenangan resmi justru dipakai sembarangan demi kepentingan pribadi. RSA mengingatkan, penggunaan sirene dan strobo sudah diatur jelas dalam Pasal 134 UU LLAJ. Hanya tujuh kategori kendaraan yang boleh menggunakannya, termasuk kendaraan pimpinan lembaga negara. "Definisi pimpinan lembaga negara jelas, yakni Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. Daftar tersebut bersifat hirarkis, sehingga tidak bisa ditafsirkan bebas," kata Rio. Rio menegaskan, hierarki kendaraan harus dihormati di jalan raya. "Pemadam kebakaran harus lebih diutamakan daripada kendaraan pejabat. Ambulans lebih penting dibanding iring-iringan jenazah. Hirarki ini wajib ditegakkan," ujar Rio. Ia menilai pernyataan Mensesneg soal penggunaan sirene dan strobo yang harus bijak memang langkah awal yang baik. Namun, menurutnya masalah ini tidak cukup hanya dengan imbauan moral. "Sekarang pemerintah mulai menanggapinya, itu kemajuan. Tetapi, tidak cukup hanya imbauan. Presiden perlu mengeluarkan instruksi nasional dan memimpin koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk operasi pelucutan strobo ilegal," tegasnya.

RSA menyoroti penyalahgunaan sirene dan strobo di jalan raya, mengaitkan dengan perilaku narsistik dan penegakan hukum.

Kebiasaan Menyalakan Sirene dan Strobo di Jalan Raya Indikator Perilaku NPD yang Haus Pengakuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/MXLIQkAluhbkqMsh5htvohuu1o9KIPJEFgQzCRIM-1-843259843.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait&nbsp;RUU Penyiaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait&nbsp;RUU Penyiaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang penolakan masyarakat terhadap penggunaan strobo dan sirine oleh aparat maupun pejabat kian menguat dalam beberapa waktu terakhir. Sorotan publik mengerucut pada praktik penggunaan fasilitas tersebut yang kerap dinilai berlebihan dan mengganggu ketertiban di jalan raya.&nbsp; Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan pentingnya pengetatan aturan oleh Korlantas Polri. Ia menyadari, masyarakat kini semakin kritis atas setiap permasalahan di ruang publik. &ldquo;Saya apresiasi perhatian publik terhadap isu penggunaan strobo dan sirine yang belakangan memang menjadi sorotan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap tata kelola ruang publik, khususnya dalam hal ketertiban dan keadilan di jalan raya,&rdquo; kata Dave Laksono kepada wartawan, Minggu (21/9). Dave menegaskan, penggunaan strobo dan sirine sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena itu, setiap penyalahgunaan yang dilakukan di luar ketentuan bukan hanya menyalahi hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan.&nbsp; &ldquo;Penggunaan yang tidak sesuai peruntukan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakadilan bagi pengguna jalan lainnya,&rdquo; ujarnya. Dave menyatakan dukungannya atas langkah evaluasi yang dilakukan Korlantas Polri dengan membekukan sementara penggunaan sirine dan rotator. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan respon yang tepat terhadap aspirasi publik.&nbsp; &ldquo;Namun, pembekuan saja tidak cukup. Perlu ada penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik agar penggunaan fasilitas pengawalan benar-benar sesuai dengan prinsip kepatutan dan kebutuhan pengamanan,&rdquo; tegasnya. Terkait usulan agar pengawalan hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Dave menilai hal itu masih perlu dikaji secara matang dengan melibatkan lintas lembaga.&nbsp; &ldquo;Terkait usulan agar pengawalan hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, saya kira ini bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut di tingkat lintas lembaga,&rdquo; urainya. Ia menambahkan, pengawalan harus bersifat proporsional dan tidak dimaknai sebagai bentuk keistimewaan yang berlebihan.&nbsp; &ldquo;Prinsipnya, pengawalan harus proporsional dan tidak menjadi simbol privilage yang berlebihan. Kita semua, termasuk pejabat negara, harus menjadi teladan dalam menghormati hak pengguna jalan lainnya,&rdquo; ucap Dave. Dave optimistis penataan ulang aturan ini akan membawa dampak positif bagi tertibnya ruang publik. Ia menekankan meskipun isu ini bukan ranah utama Komisi I DPR, pihaknya tetap mendukung langkah kebijakan yang transparan dan akuntabel.&nbsp; &ldquo;Saya percaya penataan ulang kebijakan ini akan berdampak positif bagi ketertiban dan rasa keadilan di ruang publik. Meski isu ini berada di luar lingkup kewenangan Komisi I DPR RI, kami mendukung agar kebijakan publik dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta disertai edukasi yang kuat agar aturan dipahami dan dipatuhi bersama,&rdquo; pungkasnya.

Masyarakat menolak penggunaan strobo dan sirene oleh aparat, Komisi I DPR dorong Korlantas untuk perketat aturan.

Masyarakat Gaungkan Penolakan Strobo dan Sirene di Mobil Aparat, Pimpinan Komisi I DPR Dorong Korlantas Perketat Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/gerakan-medsos-3910081044.jpg" alt="Ilustrasi gerakan di media sosial muncul menentang kesewenangan kendaraan pengguna sirine dan strobo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerakan di media sosial muncul menentang kesewenangan kendaraan pengguna sirine dan strobo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Media sosial dihebohkan dengan gerakan yang mengajak masyarakat secara luas untuk tidak memberikan akses dan tidak permisif terhadap mobil atau kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu strobo.&nbsp; Baik mobil sipil atau mobil pejabat, fenomena tersebut memang menjadi gangguan bagi masyarakat pengguna jalan lainnya. Seolah paling penting, kendaraan pengguna sirine dan strobo kerap meminta prioritas di jalan, minta diberikan akses ketika jalanan macet. Padahal, kendaraan mereka jelas bukan kendaraan prioritas. Beda dengan ambulance, pemadam kebakaran atau kendaraan lainnya yang berkenaan dengan nyawa manusia.&nbsp;Fenomena seruan &ldquo;STOP TOT..TOT TOT..WUK WUK&rdquo; yang belakangan ramai di jalanan dan media sosial mencerminkan kegelisahan publik terhadap maraknya penyalahgunaan sirine dan strobo.&nbsp; Di balik kesan satirnya, gerakan ini sesungguhnya adalah bentuk kontrol sosial atas perilaku sebagian pengguna jalan yang kerap memanfaatkan simbol &ldquo;darurat&rdquo; untuk meminta prioritas, meski tak sesuai aturan. Menurut Jusri Pulubuhu, pakar keselamatan berkendara dari Jakarta Defensive Driving Consulting (JDCC), fenomena ini lahir dari kondisi lalu lintas Indonesia yang semakin padat dan kompleks, di tengah minimnya pemahaman aturan serta lemahnya infrastruktur. "Strobo terlalu terang dan sirine keras bukan hanya mengganggu konsentrasi, tapi juga bisa memicu kepanikan mendadak hingga berujung kecelakaan," kata Jusri melalui keterangannya. Lebih jauh, kondisi ini berbahaya bagi pengguna jalan dengan sensitivitas tertentu, seperti penderita epilepsi. &ldquo;Gerakan ini menegaskan bahwa keselamatan bersama lebih penting daripada privilese segelintir pengguna jalan,&rdquo; lanjut Jusri. Jusri juga menyoroti aturan hukum terkait fenomena tersebut, kendaraan yang menggunakan sirene dan strobo. Aturan hukum sebenarnya jelas: strobo dan sirine hanya boleh digunakan ambulans, pemadam kebakaran, polisi, dan kendaraan dinas tertentu.&nbsp; "Namun, realitas di lapangan berbeda. Tak sedikit kendaraan pribadi atau pejabat yang menggunakan fasilitas ini tanpa kondisi darurat. Akibatnya, masyarakat merasa dipaksa minggir tanpa alasan yang sah, sebuah praktik yang menimbulkan rasa tidak adil dan terintimidasi," tegas Jusri. Lebih dari sekadar bunyi bising, sirine dan strobo kini dianggap simbol kesewenangan dan privilese. Wajar jika muncul rasa marah atau terganggu ketika pengendara lain dipaksa memberi jalan tanpa penjelasan.&nbsp; "Fenomena &ldquo;STOP TOT..TOT&rdquo; pun berubah menjadi perlawanan simbolik masyarakat terhadap lalu lintas yang timpang dan tak setara," tandas Jusri. Meski gerakan ini mendapat dukungan luas, ada sisi yang perlu diwaspadai. Jangan sampai masyarakat terlanjur enggan memberi jalan pada ambulans atau pemadam kebakaran yang tengah menjalankan tugas menyelamatkan nyawa.&nbsp; Jusri menekankan, pemisahan jelas antara penyalahgunaan dan penggunaan sah menjadi kunci. &ldquo;Edukasi publik dan penegakan hukum yang konsisten dari aparat jauh lebih penting agar gerakan ini tidak berhenti sebagai tren media sosial,&rdquo; pungkasnya. (*) &nbsp;

Media sosial dihebohkan dengan gerakan yang mengajak masyarakat secara luas untuk tidak memberikan akses dan tidak permisif

Muncul Gerakan  'STOP TOT..TOT WUK WUK', Pakar Sebut Sirine dan Strobo Intimidatif dan Ganggu Keselamatan Berkendara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/sirine-ambulanceJPG-736519815.jpg" alt="Potret sirine mobil ambulance, yang memiliki perbedaan jenis suara menyesuaikan kondisi kedaruratan (Cottonbro Studio/Pexels.com)" width="100%">
<figcaption>Potret sirine mobil ambulance, yang memiliki perbedaan jenis suara menyesuaikan kondisi kedaruratan (Cottonbro Studio/Pexels.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena "Stop Tot Tot Wuk Wuk" menjadi viral di media sosial sebagai bentuk kritik publik terhadap penyalahgunaan sirene dan lampu strobo oleh kendaraan pribadi. Fenomena ini muncul karena penggunaan alat prioritas tersebut sering dianggap mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain. ​Sebagai wujud protes, beberapa pengendara bahkan memasang stiker "Stop Tot Tot Wuk Wuk" di kendaraan mereka.&nbsp; Perlu diketahui, berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penggunaan sirene dan strobo hanya diizinkan untuk kendaraan-kendaraan prioritas tertentu, seperti kepala negara, pemadam kebakaran, dan ambulans. Pada UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ sendiri penggunaan lampu strobo atau isyarat tercantum pada Pasal 59. Berikut bunyinya: (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene. (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna: a. merah; b. biru; dan c. kuning. (3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama. (4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain. (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, berikut ini pengguna jalan yang memperoleh hak utama dan dicantumkan pada Pasal 134 UU LAJ. Berikut bunyinya! Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. ambulans yang mengangkut orang sakit; c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; f. iring-iringan pengantar jenazah; dan g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut pula tata cara pengaturan kelancarannya yang tercantum pada Pasal 135 UU LAJ! (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).&nbsp; (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134. &nbsp;

Fenomena 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' menjadi viral sebagai kritik terhadap penyalahgunaan sirene kendaraan. Protes publik lewat pemasangan stiker

Fenomena “Stop Tot Tot Wuk Wuk” Viral di Media Sosial, Begini Dasar Aturan Penggunaan Sirene dan Strobo dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/tot-977181073-1155188927.jpeg" alt="Oknum polisi nyengir saat bunyikan sirine di jalanan. (X @AbdulRachimmks)" width="100%">
<figcaption>Oknum polisi nyengir saat bunyikan sirine di jalanan. (X @AbdulRachimmks)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah video viral ramai menjadi perbincangan warganet pada Jumat (24/1). Dalam video tersebut, tampak seorang polisi memainkan sirene di jalan raya. Lewat rekaman video yang sama, polisi tersebut tampak tertawa usil. Belakangan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah personel Polres Merangin, Polda Jambi. Menyikapi viralnya video tersebut, Polda Jambi melalui Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jambi Kompol Amin Nasution menyampaikan bahwa polisi itu berpangkat bripda. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015567592/3-remote-jobs-yang-bisa-dimulai-tanpa-pengalaman-di-tahun-2025">3 Remote Jobs yang Bisa Dimulai Tanpa Pengalaman di Tahun 2025</a> Dia menyatakan, yang bersangkutan berdinas di Polres Merangin. Amin memastikan, kini polisi itu sudah dipanggil oleh Propam. &rdquo;Saat ini oknum tersebut sedang diperiksa oleh Propam Polres Merangin untuk dimintai keterangannya,&rdquo; ungkap Amin melalui keterangan resmi pada Jumat (24/1). Dalam keterangan yang sama, Amin menjelaskan bahwa oknum polisi tersebut saat ini di tempatkan di ruangan khusus di Polres Merangin. Penempatan khusus atau patsus tersebut dilakukan selama masa pemeriksaan berlangsung. &rdquo;Nanti kami lihat hasil pemeriksaannya setelah selesai diperiksa oleh anggota Propam Polres Merangin. Apabila terbukti melakukan pelanggaran akan kami lakukan sidang disiplin atau kode etik,&rdquo; jelasnya. Menurut Kompol Amin, video itu diambil pada 24 Mei 2024 silam. Rekaman dilakukan saat kegiatan rutin. Tidak hanya viral, video tersebut menuai kecaman dari banyak pihak. Sebabnya tidak lain karena dalam video viral tersebut, polisi berpangkat bripda itu tampak sengaja memainkan sirene.

Dalam video tersebut, tampak seorang polisi memainkan sirine di jalan raya. Lewat rekaman video yang sama, polisi tersebut tampak tertawa.

Viral Mainkan Sirene di Jalan Raya, Anggota Polres Merangin Dipanggil Propam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/32_sirene-2127710897.jpg" alt="KONDISI TERUS DIJAGA: Aktivitas lalu lintas di Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura, Selasa (20/8). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KONDISI TERUS DIJAGA: Aktivitas lalu lintas di Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura, Selasa (20/8). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> BNPB menyusun peta potensi dampak dan evakuasi tsunami yang lengkap memuat komponen bahaya, kerentanan, usia, jumlah, dan penduduk miskin. Desa tanggap bencana juga jumlahnya terus diperbanyak. SEPTIAN NUR HADI-EKO HENDRI-DIAN WAHYU, Surabaya -ILHAM WANCOKO, Jakarta --- POTENSI ancaman megathrust direspons beragam berbagai pihak. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, misalnya, melakukan penguatan fondasi Jembatan Suramadu. Pengecekan terhadap ribuan tiang penyangga di bawah jembatan penghubung Pulau Jawa dengan Madura itu masih berjalan. Pembersihan kerang yang menempel di tiang serta penambalan pada keretakan material betonisasi dilakukan . &rsquo;&rsquo;Memastikan kualitas jembatan tetap aman, bulan depan (September) kami lakukan perawatan khusus. Dengan melibatkan ahli konstruksi dari Jepang,&rsquo;&rsquo; ujar Kepala Satuan Kerja Preservasi Jalan Bebas Hambatan Jembatan Suramadu BBPJN Jawa Timur-Bali Andi Nugroho kemarin (20/8). Ketika gempa berkekuatan 6,0 magnitudo yang terjadi Maret lalu, struktur bangunan jembatan goyang. Terutama pada bentang tengah. Namun, tak sampai membuat struktur jembatan rusak. Sampai saat ini, Jembatan Suramadu masih berfungsi normal. Meski begitu, jembatan harus menjalani perawatan. Mulai dari perawatan rutin, secara berkala lima tahun sekali, dan pemeliharaan khusus. &rsquo;&rsquo;Saat ini perawatan rutin tengah berjalan. Seperti pengaspalan, perbaikan CCTV serta lampu penerangan, dan penguatan fondasi struktur jembatan dengan anggaran Rp 15 miliar,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Masih di Surabaya, Lurah Sumberejo Rois Yunianto mengatakan telah membentuk satgas tanggap bencana di tingkat RW. Tugasnya mengedukasi masyarakat tentang antisipasi bencana, termasuk gempa bumi. Selain itu, warga dilatih oleh BPBD Surabaya dan Jawa Timur tentang antisipasi tanggap bencana. &rsquo;&rsquo;Dalam kurun waktu tujuh bulan sudah dua kali pelatihan,&rsquo;&rsquo; ungkap Rois. Kalaksa BPBD Jawa Timur (Jatim) Gatot Soebroto mengatakan, potensi ancaman megathrust sebetulnya sudah disampaikan sejak 2020. Dan memang harus diantisipasi. Sebab, kemungkinan dampak dari bencana tersebut bisa menimbulkan gelombang ataupun tsunami setinggi kurang lebih 20 meter. &rsquo;&rsquo;Dari informasi itu, kami bersama BPBD kabupaten/kota sudah melakukan beberapa langkah. Khususnya wilayah Jatim yang punya potensi besar adalah wilayah pesisir selatan,&rdquo; kata Gatot. Wilayah pesisir selatan Jatim terbentang mulai dari Banyuwangi hingga Pacitan. &rsquo;&rsquo;Di wilayah-wilayah tersebut ada sesar aktif karena ada lempeng Indo-Australia dan Eurasia,&rdquo; tambah Gatot. BPBD Jatim telah memasang sirene dan sistem peringatan dini (early warning system) di delapan wilayah pesisir selatan Jatim. Lokasinya tentu tak asal pilih. BPBD memilih pantai yang banyak dikunjungi masyarakat. Selain memasang sirene dan EWS, Gatot menjelaskan bahwa BPBD juga memperbanyak desa tanggap bencana (destana). Hingga kini, sudah terbentuk 2.742 destana di Jatim. &rsquo;&rsquo;Sebagian besar berada di pesisir selatan,&rdquo; katanya. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, kesiapsiagaan dari masyarakat harus ditingkatkan. Bencana alam merupakan tanggung jawab bersama. &rsquo;&rsquo;Setiap pihak perlu memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Adaptasi dan mitigasinya bagaimana,&rdquo; terangnya. BNPB sendiri sedang menyusun peta potensi dampak dan evakuasi tsunami. Peta tersebut sangat detail dan lengkap memuat sejumlah data. Seperti komponen bahaya, kerentanan, usia, jumlah, dan penduduk miskin. &rsquo;&rsquo;Mau tidak mau, saat bicara bencana yang paling rentan lansia, disabilitas, dan orang dengan ekonomi ke bawah,&rdquo; ujarnya. (*/c17/ttg)

BNPB menyusun peta potensi dampak dan evakuasi tsunami yang lengkap memuat komponen bahaya, kerentanan, usia, jumlah, dan penduduk miskin.

Ragam Antisipasi Megathrust di Jatim dan Bali, BNPB Pasang Sirene di Delapan Lokasi Pesisir Selatan Ramai Pengunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/patroli.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><h3>Instruksi Kapolri, Penggunaan Sirene-Strobo Harus Lihat Sensitivitas</h3> JawaPos.com – Pengawalan kendaraan oleh polisi kerap memicu sorotan tajam. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun memberikan instruksi untuk memperbaiki tata cara pengawalan yang dilakukan anak buahnya.  Pengawalan tersebut tetap harus mematuhi aturan lalu lintas. Artinya, berhenti saat lampu merah serta tidak menggunakan sirene dan strobo yang mengganggu.  Sigit mengatakan, terkait pengawalan, kendati telah diatur Korlantas, perlu diperhatikan soal pengawalan kegiatan masyarakat. Sebab, hal itulah yang kerap menimbulkan protes.  ”Konvoi moge (motor gede) yang dikawal, konvoi mobil mewah, dan sepeda dikawal polisi ambil jalur kanan,” paparnya kemarin (22/3).  Polisi yang melakukan pengawalan harus mengikuti aturan. Saat lampu merah, pengawalan berhenti. Sebab, yang diprioritaskan tak lantas boleh melakukan pelanggaran.  ”Kalau prioritas itu ambulans karena menyangkut keselamatan masyarakat yang dibawa,” terangnya.  Penggunaan sirene dan strobo juga harus melihat sensitivitas. Apalagi saat lalu lintas padat.  Suara menjadi masalah karena terlalu melengking dan bising. ”Ini mengganggu. Pergunakan suara yang lebih pas. Dim juga bisa. Pergunakan suara yang membuat masyarakat mengetahui ada pengawalan, tapi tidak mengusik,” jelasnya.  Dia mengatakan, polisi diharapkan lebih selektif dengan kondisi semacam ini. Kalau tidak mendesak, aturan tetap diikuti. ”Saat kondisi macet, semua pengguna merasakan harus ada norma yang dijaga. Ini harus dilatih karena terkait sense of crisis,” tegasnya.  Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijawarno setuju dengan instruksi Kapolri. Menurut dia, sebenarnya masyarakat terganggu dengan pengawalan apa pun, kecuali ambulans. ”Karena suaranya berbeda,” terangnya.  Di luar negeri, kata dia, malah hanya pejabat tertentu yang dikawal. Misalnya, presiden, perdana menteri, raja, dan tamu negara. Pejabat sekelas menteri tidak dikawal. ”Menteri itu banyak yang memakai transportasi umum di luar negeri,” urainya.  Di Indonesia, pengawalan itu sudah sangat berlebihan. ”Ambulans itu juga perlu dilihat. Ada yang punya ambulans pribadi,” terangnya.

Aparat Polisi Kawal Kendaraan, Lampu Merah Tetap Berhenti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bunyi_baru.jpg" alt="AFP" width="100%">
<figcaption>AFP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Telinga Nitin Gadkari rupanya sudah meminta ampun tiap kali lewat di jalanan New Delhi atau kota-kota lain di India. Sahut-sahutan klakson dan sirene terasa begitu bising dan berisik.  Karena itu, seperti dilansir The Hindu kemarin (5/10), Gadkari tengah berencana untuk mengganti bunyi klakson dengan instrumen musik khas India. Tabla dan seruling di antaranya.  Tujuannya, klakson tidak malah membuat darah tinggi. Justru menyenangkan. Untuk sirene, dia sudah menyiapkan nada yang biasa dimainkan di All India Radio tiap pagi sebagai pengganti. ’’Saya akan mengakhiri semua kebisingan ini,” katanya.  Tentu asyik membayangkan pengguna jalan lantas tersenyum dan berjoget begitu tabla berbunyi. Asal bukan kobra saja yang malah muncul saat seruling yang berbunyi.

Warga Ini Siapkan Bunyi Baru Klakson dan Sirene di India

sirene

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sirene

Berita Terkini