<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/KPU-Dery-Ridwansah-2JPG-3697296782.jpg" alt="Petugas saat uji coba menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mobile di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas saat uji coba menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mobile di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Fahmi Zikrillah menyatakan, tidak ada kendala berarti dalam rekapitulasi suara di TPS pada Pilkada DKI Jakarta, kemarin (28/11/2024). Saat ini, seluruh hasil rekapitulasi telah ter-<em>upload</em> sepenuhnya ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perhitungan suara dan alhamdulillah seluruh TPS se-DKI Jakarta sudah selesai mengunggah foto (formulir) C atau hasil rekapitulasi 100 persen," ujar Fahmi di Kantor KPU DKI Jakarta, Kamis (28/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya aplikasi Sirekap, kata Fahmi, masyarakat bisa mengawasi secara langsung jika terjadi perubahan hasil di setiap TPS. Saksi tiap paslon di TPS juga bisa menjadikan Sirekap sebagai data pembanding antara rekapitulasi secara manual dengan elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015366068/rekapitulasi-rawan-kecurangan-kpu-dki-kita-sediakan-livestreaming-dan-persilahan-masyarakat-pantau-langsung">Rekapitulasi Rawan Kecurangan, KPU DKI : Kita Sediakan Livestreaming dan Persilahan Masyarakat Pantau Langsung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah itu ketika misalnya tidak sinkron atau tidak sesuai tentu nanti akan ada koreksi pada saat rekap di kecamatan, kenapa itu tidak sesuai, nah itu prosesnya nanti di rekapitulasi di Kecamatan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fahmi menjelaskan, masyarakat juga bisa memantau hasil perhitungan suara melalui laman&nbsp;<a href="http://pilkada2024.kpu.co.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://pilkada2024.kpu.co.id&amp;source=gmail&amp;ust=1732890405057000&amp;usg=AOvVaw3AONtsVIRd9jw3IDuDQvVn">pilkada2024.kpu.co.id</a>. Dengan adanya keterbukaan data, diharapkan dapat menghindari terjadinya kecurangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Kerja kami dapat dipantau secara umum sehingga tidak ada manipulasi pada proses rekapitulasi suara," ucap Fahmi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, mulai Kamis (28/11/2024) KPU DKI Jakarta memulai tahapan rekapitulasi secara berjenjang. Mulai dari tingkatan Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga Provinsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun jadwal tahapan rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 27-28 November 2024: penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 28 November - 3 Desember 2024: rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 28 November - 4 Desember 2024: pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 5-7 Desember 2024: rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 5-11 Desember 2024: pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 9-11 Desember 2024: rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 10-16 Desember 2024: pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur</div>

Seluruh hasil rekapitulasi telah ter-upload sepenuhnya ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

KPU DKI Pastikan Hasil Rekapitulasi TPS ke Sirekap Telah Rampung 100 Persen

<p></p> <p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/JKT_Simulasi-Pemungutan-Suara-Untuk-Pilkada-2024_MIFTAHUL-HAYAT-01-1635694668.jpeg" alt="Ketua KPU&nbsp;&nbsp;Mochammad Afifuddin&nbsp;(kiri) bersama Komisioner KPU RI, Idham Kholik (kanan) saat meninjau simulasi pemungutan dan penghitungan suara gubernur dan wakil, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Kota Dep" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU&nbsp;&nbsp;Mochammad Afifuddin&nbsp;(kiri) bersama Komisioner KPU RI, Idham Kholik (kanan) saat meninjau simulasi pemungutan dan penghitungan suara gubernur dan wakil, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Kota Dep</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Untuk mengawal dan memonitor proses penghitungan suara dalam pilkada serentak 2024 pada Rabu&nbsp;(27/11) besok, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan beberapa instrumen. Termasuk di antaranya Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap.</p> <p dir="ltr">Meski sempat bermasalah dan menjadi polemik saat pemilihan presiden (pilpres), Sirekap untuk pilkada dipastikan sudah diperbaiki dan dikembangkan oleh KPU.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015355693/mengintip-jadwal-klub-pemain-abroad-timnas-indonesia-saat-piala-aff-2024-bagaimana-marselino-ferdinan-bersama-oxford-united">Mengintip Jadwal Klub Pemain Abroad Timnas Indonesia saat Piala AFF 2024, Bagaimana Marselino Ferdinan Bersama Oxford United?</a></strong></p> <p>Keterangan itu disampaikan secara langsung oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin kepada awak media di Jakarta.</p> <p>&rdquo;Untuk mendukung proses rekapitulasi suara, KPU juga telah menyiapkan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap dengan beberapa perbaikan, dengan beberapa pengembangan yang kami siapkan dalam pilkada ini,&rdquo; kata dia. Afifuddin menyebut, Sirekap merupakan alat bantu agar semua pihak lebih cepat mengetahui hasil pemungutan suara.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, Afifuddin menyampaikan bahwa sistem informasi tersebut terbagi atas tiga aplikasi dengan fungsi yang berbeda. Yakni Sirekap Mobile sebagai alat bantu bagi KPPS mendokumentasikan hasil penghitungan suara, Sirekap Web sebagai alat bantu PPK, KPU atau KIPK kabupaten kota dan KPU provinsi dalam pelaksanaan rekap penghitungan perolehan suara, Sirekap Infopublik sebagai sarana publikasi hasil penghitungan perolehan suara kepada masyarakat luas.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Sebagai bentuk kesiapan sumber daya manusia penyelenggara pilkada serentak 2024, KPU memiliki unsur tujuh anggota KPU di tingkat nasional tingkat pusat dan 950 orang sekretariat jenderal, 208 anggota KPU Provinsi dan 2.328 anggota sekretariat KPU provinsi di 38 provinsi, 2.570 anggota KPU kabupaten kota dan 12.601 orang sekretariat KPU kabupaten kota di 514 kabupaten kota, 36.375 orang PPK dan 21.825 orang sekretariat PPK di 7.275 kecamatan,&rdquo; bebernya.</p> <p dir="ltr">Tidak hanya itu, KPU juga sudah memiliki 251.265 orang PPS dan 251.265 orang sekretariat PPS di 83.755 desa dan kelurahan serta 3.047.072 orang KPPS dan 870.592 petugas ketertiban. KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota juga melaksanakan pelatihan untuk memastikan pilkada serentak 2024 terlaksana sesuai rencana.&nbsp;</p>

Meski sempat bermasalah dan menjadi polemik saat pemilihan presiden (pilpres), Sirekap untuk pilkada dipastikan sudah diperbaiki.

Sempat Bermasalah Saat Pilpres, KPU Pastikan Sirekap untuk Pilkada Serentak Sudah Diperbaiki dan Dikembangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/hadar-ungkap-ada-oknum-dpr-yang-kerap-main-ancam-ke-kpu_m_143361.jpeg" alt="Komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Problem penggunaan Sirekap di Pemilu 2024 harus menjadi pelajaran KPU. Jangan sampai kasus yang sama terjadi dalam Sirekap untuk pilkada. Apa yang perlu dilakukan KPU? Berikut wawancara <em>Jawa Pos</em> dengan mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay.</p> <p><strong>Sirekap dipastikan akan digunakan lagi. Apakah sudah cukup siap?</strong></p> <p>Sebetulnya, teknologi itu kan bukan sesuatu yang sulit-sulit amat. Kalau memang dipersiapkan dengan serius, banyak sekali manfaatnya. Jadi, saya kira ya seharusnya digunakan. Tetapi, saya tidak tahu detail bagaimana persiapan mereka (KPU). Seharusnya, tidak terlalu sulit lagi mempersiapkannya karena modalnya sudah ada. Permasalahan yang dihadapi kemarin itu juga sudah sangat lengkap kan. Jadi, seharusnya mereka betul-betul benahi, sudah bisa mempersiapkan dan harus dikerjakan dengan sangat-sangat serius.</p> <p><strong>Apa saja yang harus dipenuhi supaya tidak menjadi gaduh lagi?</strong></p> <p>Dari sisi teknologinya harus dipastikan bahwa teknologi itu betul-betul sudah diujicobakan, diaudit. Itu keharusan. Audit keamanan, audit prosedur, segala macam audit. Kemudian, sudah juga diuji coba kepada berbagai pihak penggunanya. Yang juga prinsip adalah harus dipastikan di dalam prosedur dari teknologi ini tidak langsung publikasi sebelum betul-betul diverifikasi. Kemarin itu kan kelemahannya mereka terlalu percaya dengan teknologinya, ternyata banyak kekeliruan.</p> <p><strong>KPU mengklaim sudah dua kali uji coba dengan hasil akurasi 99 persen. Apa itu cukup?</strong></p> <p>Menurut saya, itu masih dalam skala laboratory, masih skala kecil ya. Jadi, saya kira perlu diperluas ke daerah-daerah. Uji coba dengan segala macam kondisi.</p> <p><strong>Termasuk uji coba di spesifikasi dengan ponsel kualitas rendah?</strong></p> <p>Ya, iya termasuk. Keragaman kondisi, keragaman HP, dan sebagainya itu semua harus diuji, menurut saya gitu ya. Ia harus setting dengan HP yang paling sederhana saja sudah bisa gitu kan. Tetapi begini, sekarang saja kita kan hanya (mendapat) pemaparan-pemaparan gitu. Apakah tadi di ruangan komisi II sudah diberikan kesempatan setiap anggota memotret sendiri, kemudian melihat hasilnya, mengirim, kemudian memublikasikan. Hal-hal seperti itu.</p> <p>si<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014660938/kpu-bakal-tetap-pakai-sirekap-di-pilkada-2024-dpr-minta-tidak-buru-buru">KPU Bakal Tetap Pakai Sirekap di Pilkada 2024, DPR Minta Tidak Buru-Buru</a></strong></p> <p><strong>Ada kemungkinan yang dipublikasikan itu hanya dokumen C hasil. Sementara tabulasi hasil tidak. Apa rencana itu tepat?</strong></p> <p>Saya kira tidak tepat dan ini (langkah) mundur. Kenapa? Kalau mereka mengatakan mereka sudah bisa sudah menghitung dan sebagainya, ya justru hasil rekapitulasi itulah yang kita perlukan. Kita kan ingin perkiraan hasil dari pilkada itu cepat walaupun bukan hasil yang resmi. Sistem informasi rekapitulasi jadi bukan hanya menunjukkan hasil per TPS, hasil otentik melalui foto terbaca, tetapi rekapnya juga. Kalau dibaca peraturan KPU seperti itu. Kalau cuma menampilkan foto per TPS saja, menurut saya, itu tidak ada yang terlalu bisa kita banggakan. <strong>(far/c6/bay)</strong></p>

Problem penggunaan Sirekap di Pemilu 2024 harus menjadi pelajaran KPU. Jangan sampai kasus yang sama terjadi dalam Sirekap untuk pilkada.

Hadar Nafis Gumay: KPU Perlu Perbanyak Simulasi di Segala Kondisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/JKT-1-KPU-FGD-PUTUSAN-MA-FED-2JPG-3447360792.jpg" alt="Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin  Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin  Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP di Jakarta, Senin (8/7/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Meski pernah memicu kegaduhan, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dipastikan tetap digunakan di Pilkada Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggaransi sistem tersebut akan lebih baik dibandingkan Pemilu 2024 lalu.</p> <p>Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR Jakarta kemarin (25/9), KPU memaparkan desain baru Sirekap.</p> <p>Sirekap menjadi salah satu norma yang diatur dalam rancangan PKPU tentang rekapitulasi suara yang dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah.</p> <p>Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, pihaknya bersama pengembang sudah melakukan perbaikan. Mulai meningkatkan kapasitas trafik hingga memperbaiki sistem pembacaan data. &rdquo;Kami yakini ke depan penggunaan Sirekap jauh lebih baik,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Berdasar hasil dua kali simulasi di Kota Depok dan Maros, tingkat akurasinya mencapai lebih dari 99 persen. Meski cukup percaya diri, KPU berencana hanya menampilkan data hasil penghitungan di setiap TPS. &rdquo;Tidak ada tabulasi tingkat kabupaten/kota,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos menambahkan, secara sistem, Sirekap di pilkada akan punya tiga jenis. Yakni, Sirekap Mobile yang digunakan petugas tempat pemungutan suara (TPS), Sirekap web yang dipakai untuk rekapitulasi di panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga level KPU provinsi, dan Sirekap info publik yang digunakan sebagai saluran informasi kepada publik.</p> <p>Untuk Sirekap yang digunakan petugas TPS, lanjut Betty, sistem pembacaan data akan lebih akurat untuk menghindari kesalahan angka. Selain itu, ada sistem panduan matematika menyangkut data. Misalnya, jumlah pemilih per TPS. Dengan begitu, angka-angka yang terinput tidak rasional bisa dicegah.</p> <p>&rdquo;Akan ada pop-up berwarna merah kalau kemudian secara matematika tidak valid dan tidak terhubung angka-angkanya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Hal sama juga berlaku pada Sirekap web yang berfungsi dalam rekapitulasi.</p> <p>Kemudian, dalam fiturnya, hasil yang tercantum juga bisa dikoreksi langsung oleh petugas jika ada kesalahan. Fitur itu berbeda dengan pemilu kemarin yang hanya bisa dikoreksi di level kabupaten/kota. Dengan sistem sekarang, data yang terkirim sudah lebih bersih.</p> <p>Hasil data dari petugas akan menjadi output ke tiga kanal. Yakni, salinan digital untuk pengawas dan saksi, data hasil yang digunakan pada Sirekap web, serta data publikasi untuk ditampilkan di Sirekap info publik.</p> <p>Untuk memastikan error kian minim, pihaknya juga akan memperkuat bimbingan teknis (bimtek) terhadap jajaran petugas. Orang-orang yang ditugaskan memegang sistem itu akan menjalani pelatihan intensif. &rdquo;Kami akan melakukan beberapa hal, termasuk uji coba secara nasional langsung kepada user itu sendiri,&rsquo;&rsquo; tegasnya.</p> <p class="class-paragraph">Bagaimana daerah yang kualitas internetnya tidak memadai? Betty menerangkan, untuk daerah tersebut, pihaknya akan menyediakan Sirekap versi offline yang terinstal dalam handphone petugas. &rdquo;Jadi, Sirekap offline ini tetap bisa memotret. Ketika rekapitulasi di kecamatan oleh KPPS itu sendiri, bisa disinkronisasi dan masuk ke server KPU,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p>Di lokasi yang sama, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito meminta KPU tidak hanya berfokus pada penguatan sistem. Perlu juga dipastikan kemampuan petugas di daerah. Selain itu, KPU harus memastikan kepemilikan handphone dengan kualitas yang mendukung sistem tersebut di setiap TPS. &rdquo;Karena tidak semua penyelenggara ad hoc punya alat atau handphone yang memadai untuk mengakses Sirekap,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Heddy mengingatkan, jangan sampai sistem baru itu justru memicu masalah. Belajar dari Pemilu 2024, Sirekap justru menjadi pemantik kegaduhan.</p> <p>Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menekankan pentingnya kualitas SDM di lapangan. Karena itu, harus benar-benar dipastikan bimtek berjalan efektif. &rdquo;Perlu ada waktu untuk uji publik, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat supaya publik paham bahwa ada perbaikan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. <strong>(far/c6/oni)</strong></p>

Meski pernah memicu kegaduhan, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dipastikan tetap digunakan di Pilkada Serentak 2024.

Klaim Pakai Teknologi Baru, KPU Tetap Gunakan Sirekap Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Screenshot_20240831-134956-265675210.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia mengkritisi sikap KPU RI yang akan kembali menggunakan&nbsp;sistem informasi elektronik rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024. Ia mengingatkan, KPU RI untuk tidak mengulang kesalahan pada Pemilu 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sini saya sedikit pendalaman terkait sirekap, sepakat sirekap ini alat bantu jangan sampai menjadi alat ganggu. Transparansi pengumuman hasil penghitungan rekapitulasi, itulah maknanya dibuat sirekap," kata Rezka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator fraksi Partai Demokrat itu menyatakan, kegunaan dan hasil sirekap banyak menimbulkan sorotan pada Pemilu 2024 lalu. Sehingga perlu adanya kemajuan dan perubahan untuk lebih baik, jika Sirekap akan kembali digunakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sirekap hal yang sangat banyak diatensi dari pemilu Februari 2024, kalau memang KPU mau menggunakan kembali, tentu harus ada kemajuan dan perubahan untuk jadi lebih baik," ucap Rezka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, jika Sirekap tidak ada perbaikan sebaiknya tidak lagi digunakan pada Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, anggaran untuk Sirekap pun dinilai tidak perlu di keluarkan jika tetap membuat gaduh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau akan menjadi satu opini dan mendrive otak masyarakat dengan hasil yang tertuang di Sirekap sama dengan buat gaduh di Februari 2024, tidak perlu si rekap, tidak perlu aggarannya kita keluarkan," ujar Rezka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai sirekap ini membuat kegaduhan di pilkada serentak 2024," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menilai, berdasarkan pemaparan KPU terkait Sirekap, maka tidak ada perubahan yang berarti. Ia menilai, sama saja bentuk pemborosan anggaran. Dimana KPU menempatkan anggaran sekitar Rp 15 milliar untuk Sirekap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada rivewnya karena ini sama dengan yang rapat sebelumnya. Kalau tidak ada perubahan menurut saya ini termasuk pemborosan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Rezka juga menyinggung KPU yang menggunakan anggaran untuk kolam sebagai hiasan dalam rapat di Gedung KPU. Ia mempertanyakan urgensi dan kepentingan pembuatan kolam tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPU ini melakukan penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti buat kolam di dalam ruang rapat. Buat kolam di KPU hanya unuk pemanis mungkin pada saat rapat, buat kolam di ruang rapat KPU buat apa pak? Buat kolam di KPU, buat mancing ikan di KPU? Gunakan anggarannya betul-betul yang untuk kepentingan pemilu kita, sesuai KPU tugasnya apa," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia lantas meminta atensi KPK dan BPK agar memberikan atensi atas penggunaan anggaran oleh KPU. Menurutnya, BPK perlu melakukan audit untuk tujuan tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK dan BPK mesti atensi penggunaan anggaran oleh KPU ini. Kita minta atensi KPK dan BPK mesti lakukan audit untuk tujuan tertentu," pungkasnya.</div>

"Kalau memang KPU mau menggunakan (Sirekap) kembali, tentu harus ada kemajuan dan perubahan untuk jadi lebih baik," ucap Rezka.

Kritisi KPU yang Kembali Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2024, DPR Sebut Pemborosan jika Tak Ada Perbaikan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/23-Februari-2024-Sirekap-KPU-2074325025.jpg" alt="KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)" width="100%">
<figcaption>KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - KPU RI akan kembali menggunakan sistem informasi elektronik rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024. Berkaca dari kegaduhan penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024, Sirekap yang digunakan untuk Pilkada akan lebih ditingkatkan kemampuannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Komitmen KPU memperbaiki sistem teknologi informasi yang dahulu dalam penyelenggaraan&nbsp; pemilu serentak 2024, kami namakan sirekap. Insya Allah ke depan akan lebih baik sehingga informasi yang ditampilkan bisa lebih akurat dan tidak memicu polemik publik seperti yang pernah terjadi&nbsp; di pemilu serentak 2024 yang lalu,&rdquo; kata Komisioner KPU RI Idham Holik saat rapat Uji Publik Rancangan Peraturan KPU di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (24/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idham menjelaskan, pihaknya akan melakukan simulasi terhadap penggunaan Sirekap untuk Pilkada 2024. Menurutnya, simulasi akan dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota pada Oktober 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015125234/7-keluarga-sudah-lapor-rs-polri-2-dari-7-mayat-yang-ditemukan-di-kali-bekasi-sudah-teridentifikasi">7 Keluarga Sudah Lapor RS Polri, 2 dari 7 Mayat Yang Ditemukan di Kali Bekasi sudah Teridentifikasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Sirekap yang akan digunakan&nbsp;didesain dalam dua format. Pertama, dalam kondisi terhubung dengan jaringan atau dalam kondisi online atau sama seperti yang messenger.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Messenger itu akan mudah digunakan atau berfungsi kalau sekiranya dia memiliki jaringan,&rdquo; ucap Idham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, sistem informasi digunakan untuk kepentingan publikasi hasil penghitungan suara di TPS juga bersifat offline. Sehingga, kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) tetap dapat menggunakan sistem informasi tersebut walaupun dalam kondisi offline.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti hasil capture terhadap formulir model C hasil plano di TPS itu bisa didistribusikan kepada para saksi melalui teknologi bluetooth,&rdquo; ujar Idham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi (dua format) tetap dapat digunakan, sistem teknologi informasi untuk kepentingan publikasi hasil penghitungan suara di TPS dalam bentuk online dan offline,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Idham menyatakan formulir model C hasil yang terdigitalisasi menjadi format PDF dipastikan tidak dapat diubah. Ia meyakini, ada tambahan teknologi keamanan yang memastikan formulir model C hasil tidak bisa di convert ke dalam bentuk apa pun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi orang yang mau merubah formulir C hasil yang sudah terdigitalisasi dalam format PDF (dipastikan) tidak bisa! PDF Sirekap Pilkada berbeda dengan format PDF pada umumnya yang bisa di-convert menjadi word ataupun format lainnya kemudian dikonversi kembali,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPU RI akan kembali menggunakan sistem informasi elektronik rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024.

KPU Kembali Gunakan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/23-Februari-2024-Sirekap-KPU-2074325025.jpg" alt="KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)" width="100%">
<figcaption>KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Meski banyak persoalan dalam Pemilu 2024 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Rekam jejak sistem tersebut pada pemilihan kepala daerah edisi sebelumnya menjadi alasan.</p> <p>&rdquo;Pada Pilkada 2020 lalu justru menjadi awal dimulainya (penggunaan Sirekap). Jadi, kami akan terus melanjutkan sistem itu,&rdquo; kata Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari di Jakarta kemarin (16/5).</p> <p>Dia menyatakan, memang masih ada sejumlah kelemahan. Namun, pada Pilkada 2024, KPU akan melakukan perbaikan dan pembaruan. &rdquo;Nah, tentang desainnya dan seterusnya ini sedang kami siapkan,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta KPU tidak buru-buru mengambil kesimpulan soal penggunaan Sirekap. &rdquo;Belum klir itu Sirekap. Jadi, jangan dibilang mau dipakai sekarang,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam sengketa Pilpres 2024, pemohon dari pasangan calon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengeluhkan sistem Sirekap. Kuasa hukum Anies, Bambang Widjojanto, misalnya, mendalilkan banyak hasil asli dengan yang terpampang dalam Sirekap berbeda di ribuan TPS.</p> <p>Selain itu, Bambang mengeluhkan kualitas aplikasi yang bermasalah. Bahkan, dia menuding ada fitur yang bisa mengubah dokumen C hasil yang diunggah. Kuasa hukum Ganjar menyampaikan hal senada.</p> <p>Jika KPU mempersiapkan pembaruannya, Doli mempersilakan. Namun, untuk penggunaan, dia meminta tidak buru-buru diputuskan. Apalagi, peraturan KPU yang mengatur hal tersebut juga belum dikonsultasikan.</p> <p>Pihaknya akan memantau kerja KPU dalam menyiapkan Sirekap pilkada dalam beberapa bulan ke depan. Jika KPU tidak memiliki sistem baru yang lebih baik, Doli berpendapat tidak usah digunakan.</p> <p>Sebelumnya, dalam persidangan sengketa hasil pemilihan umum legislatif, hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat juga mengingatkan KPU untuk mempersiapkan Sirekap secara baik. Sebab, banyak perkara yang masuk ke MK mendalilkan kekacauan Sirekap.</p> <p>&rdquo;Untuk catatan, karena sebentar lagi pilkada, ada 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi, kita harus hati-hati betul,&rdquo; tegasnya. <strong>(far/pra/sur/c19/ttg)</strong></p>

KPU menyatakan akan melanjutkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

KPU Bakal Tetap Pakai Sirekap di Pilkada 2024, DPR Minta Tidak Buru-Buru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/23-Februari-2024-Sirekap-KPU-2074325025.jpg" alt="KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)" width="100%">
<figcaption>KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Penghitungan suara pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) diklaim tidak dapat dimanipulasi. Hal itu disampaikan ahli yang dihadirkan KPU, Marsudi Wahyu Kisworo dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014512601/dikabarkan-nikah-pada-november-ayu-ting-ting-ternyata-bikin-kesepakatan-dengan-muhammad-fardhana-sejak-awal-kenalan">Dikabarkan Nikah Pada November, Ayu Ting Ting Ternyata Bikin Kesepakatan dengan Muhammad Fardhana Sejak Awal Kenalan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Sirekap itu hanya software saja. Nggak bisa digunakan untuk ubah suara, nggak bisa," kata Marsudi saat memberi keterangan ahli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Marsudi, manipulasi suara dapat terjadi pada rekapitulasi manual berjenjang. Karena itu, tidak ada manfaat untuk mengubah apapun di Sirekap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014512623/hotman-paris-dibentak-hakim-saldi-isra-gegara-bilang-pembahasan-sirekap-tak-penting">Hotman Paris Dibentak Hakim Saldi Isra Gegara Bilang Pembahasan Sirekap Tak Penting</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bisa dilakukan itu proses penghitungan manual berjenjang di tiap tingkat itu, kalau mau melakukan kecurangan ya di sana, mau jual beli suara itu di sana. Tidak di Sirekap. Karena nggak ada gunanya Sirekap diubah-ubah. Nanti begitu berjenjang dihapus lagi percuma. Jadi ini yang harus kita pahami semua," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marsudi menjelaskan, angka dalam Sirekap bertambah karena adanya penambahan dan koreksi data dan dialami oleh ketiga pasangan calon. Dia menegaskan tudingan Sirekap dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu tidak berdasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014512437/timbulkan-kerugian-atas-penghentian-liga-1-pt-lib-bakal-diskusi-terkait-pemberian-subsidi-kepada-klub">Timbulkan Kerugian Atas Penghentian Liga 1, PT LIB Bakal Diskusi Terkait Pemberian Subsidi Kepada Klub</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, ada angka yang nambah terus, capture saya tanggal 22 Februari itu, tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah. Tapi karena kalau saya <em>fair-fair</em> saja, saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya ada yang naik ada yang turun," pungkasnya.</div>

Penghitungan suara pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) diklaim tidak dapat dimanipulasi.

Ahli KPU RI Klaim Data Aplikasi Sirekap Tak Bisa Dimanipulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/1000004891-1082190202.jpg" alt="Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea (kiri),bertanya kepada ahli yang diajukan TPN Ganjar-Mahfud, Profesor Filsafat Franz Magnis-Suseno. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea (kiri),bertanya kepada ahli yang diajukan TPN Ganjar-Mahfud, Profesor Filsafat Franz Magnis-Suseno. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota tim pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea dibentak hakim konstitusi Saldi Isra, karena menyebut aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) tak penting dibahas dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Hal ini setelah kubu dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mempertanyakan polemik Sirekap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Hotman bertanya kepada salah satu ahli yang dihadirkan oleh KPU, yakni pakar informatika dari ITB, Yudistira Dwi Wardhana. Ia mempertanyakan urgensi pembahasan Sirekap. Sebab, penetapan hasil Pilpres 2024 diperoleh dari pemeriksaan manual dan penghitungan suara berjenjang, bukan dari aplikasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertanyaan saya, saudara saksi kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final penghitungan suara adalah manual dan penghitungan berjenjang bukan hasil dari Sirekap, masih perlu enggak Bapak kuliah di sini, masih perlu enggak kita bahas tentang Sirekap?" kata Hotman dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014512601/dikabarkan-nikah-pada-november-ayu-ting-ting-ternyata-bikin-kesepakatan-dengan-muhammad-fardhana-sejak-awal-kenalan">Dikabarkan Nikah Pada November, Ayu Ting Ting Ternyata Bikin Kesepakatan dengan Muhammad Fardhana Sejak Awal Kenalan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hotman mengaku jengkel, karena tim hukum dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin, yaitu Bambang Widjojanto dan Refly Harun selalu mempersoalkan aplikasi Sirekap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari pak Refly dan Bambang yang selalu ngeyel tentang sirekap ini?," ucap Hotman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar ucapan itu, Hakim Saldi Isra langsung menegur Hotman. Ia menegaskan, kehadiran ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 ini sangat penting, karena mahkamah memerlukan keterangan yang bersangkutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014512609/pertamina-lepas-86-unit-bus-mudik-gratis-hari-ini-angkut-4000-pemudik-ke-17-kota">Pertamina Lepas 86 Unit Bus Mudik Gratis Hari Ini, Angkut 4.000 Pemudik ke 17 Kota</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan ini didalilkan, kami Mahkamah berkepentingan mendapat penjelasan soal ini. Jadi jangan kita mengabaikan, ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini," tegas Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 memasuki hari kelima dengan agenda mendengarkan pembuktian dari pihak termohon yang menghadirkan saksi dan ahli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah saksi dan ahli yang dibawa pihak KPU total berjumlah tiga orang. Sementara, Bawaslu RI total berjumlah sembilan orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Hotman Paris Hutapea dibentak hakim konstitusi Saldi Isra, karena menyebut aplikasi Sirekap tak penting dibahas di sidang PHPU Pilpres 2024.

Hotman Paris Dibentak Hakim Saldi Isra Gegara Bilang Pembahasan Sirekap Tak Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/23-Februari-2024-Sirekap-KPU-2074325025.jpg" alt="KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)" width="100%">
<figcaption>KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI sempat menjadi sorotan publik, terkait data suara yang tidak akurat selama proses rekapitulasi. Bahkan, sempat tersiar kabar server Sirekap berada di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) Yudistira Dwi Wardhana menampik server aplikasi Sirekap berada di luar negeri. Ia mengaku sempat terjadi kesalahan saat pertama peluncuran Sirekap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Server yang disimpan di luar negeri tidak benar. Jadi gini, kami melakukan kesalahan pada detik-detik pertama launching Sirekap, sehingga IP Indonesia aslinya itu terlihat, dan itu kita butuh waktu sampai 18.30 Alhamdulillah kita dapat pinjaman IP yang akhirnya bapak lihat IP-nya sekarang," kata Yudistira saat memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan KPU RI dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014511842/polresta-tanjungpinang-dalami-kasus-narkoba-libatkan-oknum-satpol-pp">Polresta Tanjungpinang Dalami Kasus Narkoba Libatkan Oknum Satpol PP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, pihaknya menyewa internet protocol (IP) agar tidak diketahui IP baru dari Sirekap. Namun, ia memastikan tidak benar jika server berada di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi servernya, kan nggak mungkin kita server kita install IP, jadi kalau IP lamanya bapak lihat itu IP Indonesia. Tapi IP barunya itu IP shadow, istilahnya IP anycast yang kita sewa supaya orang nggak tahu IP baru dari sirekap. Tempatnya masih sama, karena nggak mungkin tanggal 14 sudah nginstall di suatu lokasi terus dalam waktu 3 jam kita sudah menginstall di tempat lokasi berbeda di Singapore, di Prancis, gitu enggak," ucap Yudistira.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014510076/pedas-gurih-nikmat-intip-resep-tahu-teri-aroma-yang-cocok-untuk-menu-buka-puasa">Pedas Gurih Nikmat! Intip Resep Tahu Teri Aroma yang Cocok untuk Menu Buka Puasa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Yudistira tak menampik server aplikasi Sirekap bekerja sama dengan perusahaan digital asal Tiongkok, Alibaba Cloud. Hal itu sebagaimana terungkap dalam persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi lokasinya ada di area Jakarta gitu, untuk lokasinya saya tidak bisa. Mungkin kalau kita bicara siapa penyedianya, mungkin bapak dan ibu sekalian sudah tahu (Alibaba Cloud), itu jadi informasi publik di sidang KIP kemarin," pungkas Yudistira.</div>

akar Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) Yudistira Dwi Wardhana menampik server aplikasi Sirekap berada di luar negeri.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sirekap

Berita Terkini