<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/5-1-3996766387.jpeg" alt="Wedar Haryagung Adji, Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wedar Haryagung Adji, Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) bersama Traction Energy Asia bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar Strategi Inovasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Award 2025. Ajang ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen kabupaten dalam merancang pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemulihan lingkungan, dan ketahanan sosial masyarakat. &ldquo;Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar isu lingkungan, melainkan roh yang harus hadir di semua sektor pembangunan. Pandemi membuktikan sektor pangan lebih tangguh dibanding industri ekstraktif, sehingga hilirisasi komoditas pangan perlu diprioritaskan sebagai bagian dari dokumen perencanaan daerah,&rdquo; ujar Wedar Haryagung Adji, Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas dalam keterangan tertulisnya. "Meski transisi hijau menuntut biaya besar, banyak skema pendanaan yang bisa diakses, dan jika direplikasi luas, langkah ini akan membuka peluang besar bagi bioekonomi Indonesia yang berdaya saing,&rdquo; sambungnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016625311/dikabarkan-tokoh-nasional-bakal-gabung-saat-pelantikan-pengurus-dpp-psi">Dikabarkan Tokoh Nasional Bakal Gabung saat Pelantikan Pengurus DPP PSI</a> Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025&ndash;2045 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025&ndash;2029, yang dipilih berdasarkan keberadaan ekosistem penting seperti hutan, gambut, mangrove, dan pesisir, serta pengembangan komoditas unggulan seperti agrikultur, kopi, kakao, kelapa, dan bambu. Dari 80 total kabupaten peserta, sebanyak 24 kabupaten mengajukan dokumen Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD. Setelah melalui proses seleksi ketat, 13 kabupaten ditetapkan sebagai pemenang dalam enam kategori penghargaan SIPP Award 2025 yaitu&nbsp;Komprehensif, Komitmen, Inisiatif, Inovatif, Ekonomi Restoratif, dan Persona. Kategori Ekonomi Restoratif tahun ini diraih oleh Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Bangka Tengah. Trenggalek menekankan strategi menuju net zero carbon dengan menyeimbangkan sektor basis industri dan agraris, sementara Bangka Tengah menghadirkan program pascatambang yang mengubah wajah perekonomian dari ekstraktif menuju pertanian berkelanjutan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016625296/menteri-perindustrian-agus-gumiwang-tegaskan-penggunaan-food-tray-sni-mulai-tahun-ini">Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Tegaskan Penggunaan Food Tray SNI mulai Tahun Ini</a> Kategori Inisiatif diraih Kabupaten Ogan Komering Ilir lewat dokumen ad hoc riset pasar karbon dan Kabupaten Bogor dengan inventarisasi emisi serta penganggaran iklim. Kategori Inovatif menyoroti Kabupaten Musi Rawas Utara dengan sekolah lingkungan dan Kabupaten Wonosobo yang membuktikan ekonomi agraris bisa sejalan dengan pengurangan emisi. Sementara Kategori Komitmen diberikan kepada Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sintang atas konsistensi menurunkan strategi hijau hingga implementasi anggaran. Penghargaan juga diberikan kepada Kabupaten Sigi dan Kabupaten Aceh Tamiang meraih kategori Komprehensif berkat dokumen perencanaan yang selaras dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025. Sementara kategori Persona diberikan kepada tiga tokoh inspiratif dan aktif menggerakkan kabupatennya. Tiga nama itu adalah Dr. H. Joko Triadhi (Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah), Roswati Agus (Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango), dan dr. Ratna Sulistyowati (Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek). &ldquo;SIPP Award bukanlah sekedar seremonial, tapi langkah untuk mendorong kabupaten untuk melihat pembangunan rendah karbon sebagai peluang, bukan beban. Rantai nilai bioekonomi yang bertanggung jawab dapat menciptakan nilai tambah, lapangan kerja lokal, dan mengurangi risiko fiskal dari bencana,&rdquo; ujar Gita Syahrani selaku Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi. &nbsp; Dengan total 13 kabupaten pemenang, SIPP Award 2025 membuktikan bahwa kabupaten siap menjadi motor penggerak transformasi menuju ekonomi hijau. Ajang ini diharapkan mempercepat pelembagaan pembangunan lestari dalam kebijakan daerah serta memperkuat kolaborasi multipihak demi Indonesia yang berdaya dan berkelanjutan.

Ajang ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen kabupaten dalam merancang pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Tunjukkan Komitmen Pembangunan Lestari, 13 Kabupaten Sabet SIPP Award 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/MS-Glow.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penetapan kasus sengketa hak cipta PS Glow dan MS Glow berubah. Itu diketahui berdasar laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  Beberapa poin putusan yang berubah di antaranya menghilangnya poin perintah penghentian produksi. Selain itu, menghilangnya perdagangan dan penarikan produk MS Glow. Kasus itu telah ditangani PN Niaga Surabaya.  ”Akan kami dalami,” janji Humas PN Surabaya Suparno pada Selasa (19/7).  Suparno mengaku belum mendengar putusan hakim PN Niaga Surabaya soal putusan penghentian produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang dijatuhkan pada tergugat.  ”Saya belum pernah mendengar ataupun terkait putusan hakim Niaga yang melarang (perdagangan merek MS Glow),” ujar Suparno.  Karena itu, dia akan bertanya kepada hakim pemeriksa untuk memastikan poin-poin yang berubah tersebut. ”Saya nanti juga menanyai hakim, pemeriksaannya apakah pernah mengeluarkan penetapan atau putusan itu,” tegas Suparno.  Sejauh ini, menurut dia, asumsi hilangnya poin putusan itu karena salah tulis atau human error. ”Salah tulis bisa, karena human error,” ujar Suparno.  Sementara itu Humas Pengadilan Negeri (PN) Niaga Surabaya Khusaini mengonfirmasikan perubahan putusan dari perkara sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow. Perubahan itu menyangkut poin perintah penghentian produksi, perdagangan, dan penarikan produk MS Glow.  Hal itu diketahui dari salinan putusan yang diunggah di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Niaga Surabaya. Perubahan itu terlihat sejak Sabtu (16/7).  Dalam putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby per hari ini (19/7), situs itu tak lagi memuat poin putusan tentang penghentian produksi dan penjualan.  Amar putusan hanya berisi lima poin sehingga hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada tergugat hanya berupa denda Rp 37,99 miliar. Hukuman itu juga minus perintah penghentian produksi dan penjualan.  ”Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp 37.990.726.332 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika,” bunyi poin keempat amar putusan perkara itu.  ”Iya, poin nomor lima menjadi hilang,” kata Khusaini saat dikonfirmasi.  Pada Rabu (15/7), menurut salinan putusan sebelumnya di situs yang sama, PN Niaga Surabaya menjatuhkan hukuman penghentian produksi dan penjualan bagi MS Glow. Sanksi itu dituang dalam poin lima.  ”Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, secara tanggung renteng penghentian produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS GLOW yang telah beredar di wilayah hukum Negara Republik Indonesia,” tulis amar tersebut.  Khusaini mengaku belum mengetahui apa alasan poin putusan itu menghilang dari laman SIPP PN Surabaya. Yang bisa menghapus adalah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dan juga panitera.  ”Belum tahu alasannya. Yang bisa menghapus, yang punya password perkara itu, hakimnya, panitera penggantinya, atau orang yang disuruh mereka dengan memberi tahu password-nya,” ucap Khusaini.  Gugatan dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga SBY itu diperiksa tiga majelis hakim. Yakni hakim Slamet Suripto, Erintuah Damanik, dan A.F.S. Dewantoro. Sedangkan paniteranya adalah Lukman Hakim.

Poin Penetapan Kasus Sengketa MS Glow vs PS Glow Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-berharap-parpol-komitmen-tegakkan-sistem-integritas-partai-politik_m_.jpg" alt="Sejumlah perwakilan pimpinan partai politik berpose bersama pimpinan KPK, usai menandatangani pakta integritas dalam acara Hakordia 2018, di Hotel Bidakara Jakartaa, Selasa (4/12)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan pimpinan partai politik berpose bersama pimpinan KPK, usai menandatangani pakta integritas dalam acara Hakordia 2018, di Hotel Bidakara Jakartaa, Selasa (4/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengundang 16 pimpinan partai politik dalam acara Hari AntiKorupsi Sedunia (Hakodia) di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (4/12). Dalam&nbsp;acara tersebut, dia berharap para ketum parpol berkomitmen menegakkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di internal masing-masing. "Harapan kami pada teman-teman partai mau berkomitmen untuk menegakkan sistem integritas di partai politiknya masing-masing," ucap Agus. Agus meyakini, penerapan sistem integritas dalam partai politik dapat memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia yang meliputi masalah kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Agus menerangkan, SIPP ini merupakan kajian bersama antara KPK, akademisi, dan masukan dari partai politik. Dengan adanya SIPP ini, diharapkan para pimpinan partai politik ini bisa menghasilkan komitmen untuk memberantas korupsi. "Ini bukan top down atau didikte KPK, tapi kajian dari para akademisi dan masukan dari teman-teman partai. Kami sudah bicarakan ini. Mudah-mudahan nanti para pimpinan parpol berjanji atau membuat komitmen," tegasnya. Sekadar informasi, acara Hakordia ini dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, yakni 4-5 Desember 2018. Pimpinan partai politik yang terlihat hadir, di antaranya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto; Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate; Ketua Umum Partai Hanura yang juga Ketua DPD, Oesman Sapta Odang. Hadir juga beberapa menteri Kabinet Kerja, di antaranya Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly. Selain itu terlihat hadir Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

KPK Berharap Parpol Komitmen Tegakkan Sistem Integritas Partai Politik

sipp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sipp

Berita Terkini

Tunjukkan Komitmen Pembangunan Lestari, 13 Kabupaten Sabet SIPP Award 2025

Poin Penetapan Kasus Sengketa MS Glow vs PS Glow Berubah

KPK Berharap Parpol Komitmen Tegakkan Sistem Integritas Partai Politik

Download Aplikasi JawaPos.com