<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pkpi-kota-malang-belum-lolos-verifikasi-faktual_m_185702.jpeg" alt="VERIFIKASI : Suasana di KPU Kota Malang saat penyerahan hasil verifikasi faktual parpol." width="100%">
<figcaption>VERIFIKASI : Suasana di KPU Kota Malang saat penyerahan hasil verifikasi faktual parpol.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai adanya potensi kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024, yang diselenggarakan KPU RI. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, verifikasi faktual sangat penting bagi partai politik untuk bisa mengikuti Pemilu.  "Penyimpangan bukan tidak mungkin partai yang sesungguhnya tidak layak menjadi peserta Pemilu, diluluskan menjadi peserta Pemilu. Sehingga kita melihat ini akan merusak gagasan penyederhanaan parpol," kata Feri dalam konferensi pers daring, Minggu (11/12).  Feri juga mengungkapkan, kerap kali pihak-pihak membuat partai politik hanya bertujuan untuk transaksional. Hal ini yang justru akan merusak semangat demokrasi.  "Yang dirugikan adalah partai yang tidak memiliki kekuasaan, mereka menjadi peserta Pemilu, tetapi karena memiliki kelemahan tidak layak menjadi peserta, tapi ternyata ada juga partai yang sama, tidak layak masih punya kekurangan, tapi dengan kekuasaan yang mereka miliki, kedekatan mungkin dengan penyelenggara, dan kekuatan kekuasaan lalu partai itu kemudian bisa dinyatakan lolos," ungkap Feri.  Pegiat antikorupsi ini menegaskan, tindakan tersebut tidak dibenarkan. Menurut Feri, sikap tersebut bukan hanya melakukan korupsi, tetapi juga melanggar HAM.  'Tentu ini tidak adil bagi teman-teman parpol yang sudah berusaha sungguh-sungguh, jujur mempersiapkan diri sebagai peserta Pemilu, tapi karena belum layak akhirnya mereka menyadari," ujar Feri.  Dalam kesempatan yang sama, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengungkapkan, penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) sebagai platform pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik patut diapresiasi penggunaannya. Melalui Sipol, publik dapat mengecek secara langsung, apakah NIK dan namanya dicatut atau tidak oleh partai politik.  Namun, Sipol sebagai platform yang terbuka, tidak diimbangi dengan penyajian data dan informasi yang luas oleh KPU. Sehingga, Sipol tidak dapat memberikan informasi yang terbuka dari setiap detail dan perkembangan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu.  "KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik, tentang apa saja syarat-syarat yang kurang dan terpenuhi dari sembilan partai politik yang dinyatakan BMS. Mengingat persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu sangat berat, keterbukaan data dan informasi seharusnya menjadi satu tanggungjawab KPU sebagai pelaksana proses verifikasi faktual partai politik," tegas Kurnia.  Minimnya akses yang diberikan KPU kepada Bawaslu pada tahapan verifikasi faktual partai politik, lanjut Kurnia, menjadikan ketiadaan proses pengawasan yang ideal dan menambah yakin bahwa pelaksanaan verifikasi faktual partai politik berada di ruang yang gelap. Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan memerlukan akses yang setara dengan KPU untuk dapat menilai apakah proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang ada.  Jika data-data persyaratan partai politik tidak terbuka, hal ini justru menimbulkan kecurigaan publik, apakah proses verifikasi faktual yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan regulasi (UU Pemilu dan Peraturan KPU) dan prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel.  Dia menegaskan, tertutupnya data-data hasil proses verifikasi faktual, jelas bertentangan dengan semangat Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan proses verifikasi administrasi dan faktual bertujuan untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik. Namun, penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik.  "Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum. Jika data tidak dibuka, semangat untuk mengawal dan memastikan bahwa proses verifikasi telah sesuai dengan tujuannya sangat sulit dilakukan," pungkasnya.

Verifikasi Faktual Peserta Pemilu Jadi Ruang Gelap Potensi Kecurangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KETUA-RW.jpg" alt="Ketua RW 02 Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno Hadiman. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Ketua RW 02 Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno Hadiman. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga yang namanya masuk data sipol keanggotaan parpol terus berdatangan ke kantor KPU Surabaya. Mereka mengadu karena tidak merasa sebagai kader parpol, tapi terdaftar dalam aplikasi sipol.  Misalnya, yang dilakukan Slamet Harianto kemarin (8/12). Dia mengadu ke KPU Surabaya karena namanya tertera sebagai anggota salah satu parpol di Surabaya. ”Nama saya ini dicatut. Saya nggak pernah ikut partai mana pun,” kata Slamet di kantor KPU.  Dia merasa perlu mengklarifikasi karena akan mendaftar sebagai calon ketua RW. Yaitu, RW 12, Kelurahan Embong Kaliasin, Genteng. Nah, salah satu syaratnya tidak boleh menjadi kader atau pengurus parpol.  Ketentuan itu diatur di Perwali 112/2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW); dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). ”Ini kan merugikan saya,” ujar Slamet yang mendatangi KPU bersama warganya.  Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Surabaya Soeprayitno mengakui masih banyaknya warga yang datang mengadu. Itu terkait dengan nama warga yang masuk dalam sipol keanggotaan parpol. Padahal, yang bersangkutan tidak pernah daftar sebagai kader.  Nano, sapaan akrab Soeprayitno, meminta warga untuk mengisi form tanggapan masyarakat di aplikasi infopemilu.go.id. Atau melalui help desk KPU Kota Surabaya. Bahwa yang bersangkutan bukan kader parpol. ”Kami akan klarifikasi dengan mengambil video pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan anggota parpol,” jelas Nano.  Hasil klarifikasi lantas disampaikan ke KPU RI. Itu menjadi landasan agar parpol menghapus nama warga dari daftar sipol. ”Karena yang mendaftarkan itu kan parpol. Dan otomatis yang berhak menghapus adalah parpol,” ungkap Nano.

Nama Dicatut Parpol, Calon Ketua RW di Surabaya Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/arsul-sani-RIDWAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memperbaiki pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 melalui sistem informasi partai politik (Sipol) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP.  "Iya nanti siang DPP PPP akan ke KPU. Sekaligus memperkenalkan Pak Mardiono sebagai Plt Ketum PPP yang baru," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dikonfirmasi, Senin (12/9).  Rencananya jajaran PPP akan ke kantor KPU sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka juga akan memperbaiki struktur kepengurusan PPP di akun Sipol KPU.  "Setelah perkenalan Pak Mardiono, kami melakukan proses perbaikan Sipol KPU," ungkap Arsul.  Sebelumnya, Anggota KPU Idham Holik mempersilakan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memperbaiki kepengurusan PPP dalam dokumen pendaftaran calon peserta Pemilu 2024, melalui sistem informasi partai politik (Sipol). Hal ini menyusul diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP, menggantikan Suharso Monoarfa. “Sekiranya ada pergantian SK Kemenkumhan sampai tanggal 14 September, maka kami akan menggunakan ketentuan dalam Pasal 46 PKPU Nomor 4 Tahun 2024,” ucap Idham.  Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2024 menyebutkan, jika dalam berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, partai politik calon peserta pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol.  Lalu ayat (2) pada pasal yang sama menyatakan, jika dalam berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik calon peserta pemilu dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol.  Idham mengatakan, KPU saat ini sedang melakukan verifikasi administrasi dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Termasuk, kepada PPP yang dokumen pendaftarannya ditandatangani oleh Ketum PPP Suharso Monoarfa saat itu. Idham menegaskan, KPU menjalani seluruh tahapan pemilu 2024 termasuk verifikasi administrasi dengan pendekatan legal formal.  Dokumen pendaftaran yang diterima dan diproses KPU adalah dokumen pendaftaran berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yakni dokumen berdasarkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.  “Kami saat ini sedang memproses verifikasi dokumen pendaftaran partai politik termasuk termasuk juga PPP. Kami berpegangan pada pendekatan legal formal,” ungkap Idham.  Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum lPPP. Pengesahan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Masa Bakti 2020-2025. Keputusan tersebut ditandatangani langsung Yasonna Laoly pada 9 September 2022.  Mardiono menjadi Plt Ketum PPP mengganti Suharso Monoarfa berdasarkan hasil keputusan Mukernas PPP di Swis Belinn Hotel, Serang, Banten, pada Minggu (4/9). Mukernas dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, pengurus harian DPP PPP, serta Ketua dan Sekretaris dari 30 DPW PPP se-Indonesia.

Siang Ini, Mardiono Sambangi KPU untuk Perbaiki Akun Sipol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ilustrasi-pemilu-2024-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) masih menemukan beberapa data administrasi partai politik yang tidak sinkron serta keanggotaan yang ganda dalam sistem informasi partai politik (Sipol).  ”Kalau nanti pada saat perbaikan masih ada (data ganda dan tidak sinkron) berarti sudah masuk pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu DIJ Sri Rahayu Werdiningsih seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Kamis (8/9).  Sri Rahayu mencontohkan data tidak sinkron itu antara lain pencantuman alamat anggota parpol yang tidak sesuai dengan nama lokasi di Jogjakarta.  ”Alamat-alamat anggota parpol yang diunggah di Sipol, bukan di Jogjakarta. Ada yang di Muara Angke, lanjutannya Kota Jogjakarta,” ucap Sri Rahayu Werdiningsih.  Selain itu, kata dia, data keanggotaan maupun kepengurusan parpol juga masih ditemukan ganda. Bawaslu DIJ masih memantau dan menunggu hasil dari proses verifikasi yang dilakukan KPU.  ”Data ganda anggota parpol itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU,” ujar Sri Rahayu Werdiningsih.  Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIJ Sutrisnowati mengatakan, hingga 6 September, tercatat sebanyak 25 warga Jogjakarta yang mengadu karena merasa namanya dicatut sebagai anggota parpol dalam Sipol. Dalam aduan masyarakat tersebut, mereka mengaku telah dicatut data diri sebagai anggota partai politik.  ”Para pengadu mengaku tidak pernah mendaftarkan dirinya sebagai anggota parpol, namun dalam Sipol terdata sebagai anggota,” terang Sutrisnowati.  Merespons aduan itu, kata dia, Bawaslu DIJ akan menyampaikan kepada warga yang dicatut namanya untuk mengisi formulir keberatan yang disediakan KPU.  ”Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sebagai anggota atau pengurus partai politik, dan menyampaikan data tersebut kepada Bawaslu RI agar disampaikan kepada KPU RI,” ucap Sutrisnowati.  Bawaslu Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) masih temukan beberapa data administrasi partai politik yang tidak sinkron serta keanggotaan yang ganda dalam sistem informasi partai politik

Bawaslu DIJ Masih Temukan Data Parpol Tidak Sinkron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ilustrasi-pemilu-2024-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Banten, temukan enam nama kepala desa (kades) yang dicatut sebagai anggota partai politik (parpol) pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.  ”Ada enam kepala desa di Kabupaten Tangerang yang namanya tercatat di Sipol. Ada yang sebagai anggota, ada yang masuk kepengurusan partai,” kata Kepala Divisi Humas, Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tangerang Zulpikar seperti dilansir dari Antara di Tangerang, Rabu (31/8).  Dia mengatakan, dari keenam nama kades itu tercatat sebagai anggota dan pengurus partai politik yang terdaftar di KPU Kabupaten Tangerang. Dari enam kades, empat di antaranya masuk dalam satu partai yang sama, sedangkan dua lainnya tercatat di partai berbeda.  ”Keenam kepala desa itu tergabung dalam partai yang tergolong besar semua, bukan partai yang baru berdiri,” ujar Zulpikar.  Dia menambahkan, larangan keterlibatan kepala desa dalam partai politik tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya temuan itu, pihaknya langsung melakukan tahap permintaan klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Tangerang serta parpol terkait.  ”Kita tadi sudah datang ke dinas terkait karena kan itu jelas-jelas dilarang. Kita hanya sebatas mengingatkan saja, sedangkan untuk penindakan ada di dinas terkait,” tutur Zulpikar.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang Dadan Gandana membenarkan, ada enam kades di wilayahnya tercatut sebagai kader partai politik. ”Ya, ada enam kades yang terindikasi menjadi anggota parpol. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman KPU,” terang Dadan.  Dia menambahkan, pencatutan nama sejumlah kades tersebut, hingga saat ini belum bisa dipastikan apakah mereka masuk sebagai anggota atau kepengurusan parpol. ”Sementara ini larangan yang ada di UU itu yang menjadi pengurus, tetapi untuk anggota masih samar, apakah diperbolehkan atau tidak. Kita akan membuat surat ke Kemendagri,” tutur Dadan.  Dia mengaku, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada para kades yang namanya tercatat pada parpol di sistem KPU. ”Sementara pembinaannya, kita baru klarifikasi, apakah betul mereka anggota parpol. Kalau benar, kita minta mereka mengundurkan diri dari pengurus parpol,” ucap Dadan.

Bawaslu Tangerang Temukan Sejumlah Nama Kades Dicatut Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/komisioner-KPU-Betty.jpg" alt="EFESIEN DAN EFEKTIF: Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat ditemui di kantornya, Betty menjelaskan, sipol yang digagas 10 tahun lalu dibuat dengan tujuan menciptakan sistem kerja yang efesien dan efektif. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EFESIEN DAN EFEKTIF: Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat ditemui di kantornya, Betty menjelaskan, sipol yang digagas 10 tahun lalu dibuat dengan tujuan menciptakan sistem kerja yang efesien dan efektif. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Efektivitas Sipol, Sistem yang Merevolusi Pendaftaran Partai  Sipol membuat partai tidak perlu lagi mendaftar dengan membawa kontainer berkas dan KPU jadi gampang mengecek keanggotaan ganda atau pencatutan nama. Tengah disiapkan pula super app yang nanti mengintegrasikan berbagai sistem.  FOLLY AKBAR, Jakarta  ---  JARUM jam di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, baru menunjukkan pukul 11.30 pada Minggu (7/8) tiga pekan lalu itu. Namun, nasib berkas pendaftaran yang dibawa Partai Gelora sudah bisa diketahui: dinyatakan lengkap.  Artinya, itu hanya sekitar 50 menit setelah pengurus Partai Gelora menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024. Yang isinya rekapitulasi salinan dokumen kepengurusan di semua provinsi, 75 persen kepengurusan kabupaten/kota, dan lebih dari 50 persen kepengurusan tingkat kecamatan.  Bukan hanya itu, ada juga daftar anggota partai sebanyak 1.000 orang atau satu per seribu jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. Jika dijumlahkan, ada ratusan ribu anggota. Semua itu bisa dicek hanya dalam 50 menit.  ”Kalau dulu (2017) periksa berkas partai politik, meski sudah rapi, paling cepat delapan jam,” kata Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat ditemui di kantornya.  Bahkan, lanjut dia, jika dibandingkan dengan data agregat pemeriksaan 40 partai politik (parpol) yang mendaftar, catatan waktu pengecekan Partai Gelora masih tergolong lama. Sebab, rata-rata pemeriksaan saat ini memakan waktu sekitar 34 menit saja.  Capaian itu menjadi salah satu rekor yang berhasil memecahkan kegiatan serupa di pemilu sebelum-sebelumnya. Semua efektivitas tersebut terjadi berkat penggunaan teknologi sipol (sistem informasi partai politik). Sebuah platform digital yang berhasil dibangun dan di-upgrade KPU.  Betty menjelaskan, sejak awal digagas sekitar 10 tahun lalu, sipol digulirkan dengan dua tujuan utama: menciptakan sistem kerja yang efisien dan mengutamakan efektivitas. Khususnya pada tahap pendaftaran parpol.  Efektivitas itu tidak hanya bermanfaat bagi penyelenggara, tetapi juga peserta pemilu, yakni parpol. Dengan sistem baru, tradisi partai membawa berkontainer-kontainer berkas dokumen ke kantor KPU tidak lagi terjadi.  Kini partai cukup mengunggah ribuan dokumen kepengurusan di berbagai level ke sipol. Ratusan ribu keanggotaan partai juga bisa diinput lengkap dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda anggota (KTA).  Dan, penginputan semua itu bisa dilakukan jauh-jauh hari. ”Sejak 24 Juni, jadi hampir dua bulan,” kata Betty.  Data yang sudah diunggah, lanjut dia, juga akan memberikan manfaat jangka panjang. Sebab, partai difasilitasi untuk memiliki database keanggotaannya. Dan, dengan prinsip sipol berkelanjutan, ke depan partai cukup meng-update data saat mendaftar sebagai calon peserta pemilu pada tahun-tahun berikutnya.  Efektivitas dan efisiensi sipol, kata Betty, juga terlihat dalam fungsi pengecekan. Saat verifikasi administrasi yang sekarang berjalan, sipol menunjukkan perannya. Misalnya, mengecek keanggotaan ganda.  Penyalahgunaan lain seperti kasus mencatut nama orang untuk diklaim sebagai anggota partai juga bisa dilakukan. Tanpa bantuan sipol, penyelenggara nyaris tidak mungkin melakukan itu.  Maklum saja, dari data tabulasi KPU, rata-rata parpol menyetorkan sekitar 300 ribu nama anggota. Jika dikalikan dengan 40 partai pendaftar, ada sekitar 12 juta nama yang validitasnya harus dicek. ”Tidak mungkin kami cek satu-satu secara manual,” ujar perempuan berdarah Minang tersebut.  Meski terlihat simpel, keberhasilan sipol sejatinya melewati proses yang panjang. Sejak diluncurkan pada 2012, sipol melalui berbagai pembenahan dari waktu ke waktu. Salah seorang sosok yang berperan adalah Andre Putra Hermawan. Pria yang kini dipercaya sebagai Kabag Data dan Informasi (Datin) KPU tersebut merupakan salah seorang saksi sejarah perjalanan sipol.  Andre menjelaskan, jika dibandingkan dengan sebelumnya, teknologi sipol saat ini sudah jauh lebih baik. Untuk pemilu kali ini, KPU menggandeng para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB).  ”Desainernya pimpinan KPU. Kami di Pusdatin menuangkan dalam kertas kerja. Teman-teman ITB yang menuangkan dalam bentuk skrip-skrip sistem informasi,” paparnya.  Sederhananya, lanjut Andre, upgrading sipol mencakup cara kerja yang lebih fleksibel. Penambahan fitur bisa dilakukan kapan saja sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan.  Peningkatan lainnya terjadi pada hardware. Akibatnya, bottleneck atau hambatan-hambatan yang banyak dikeluhkan sebelumnya jauh lebih minim. ”Khususnya saat parpol meng-upload secara berbarengan data yang mereka punyai,” ujarnya.  Adakah kesulitan penjagaan keamanan sipol? Andre menilai relatif aman. Sejauh ini belum ada upaya gangguan siber. Itu tidak terlepas dari upaya mitigasi. Sipol sudah dijaga gugus tugas keamanan siber yang terdiri atas enam lembaga. Selain KPU, ada Cyber Crime Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).  Sipol juga sudah diakreditasi. Salah satunya melalui IT security assessment oleh BSSN. Dalam proses tersebut, tim BSSN melakukan sejumlah rangkaian tes. Mulai tes beban hingga tes penetrasi untuk menguji kekuatan dari serangan.  ”Mereka melapor ke kami ketika ditemukan kelemahan. Kami segera melakukan tindakan preventif. Kami tutupi lubangnya,” tuturnya.  Hal lain yang menjadi kunci adalah kredibilitas sumber daya manusia. Andre menyebut, tim yang mengelola sistem TI di KPU memiliki standar ketat. Semua tokoh kunci sudah dipastikan berintegritas.  Pihaknya hanya memberikan akses kepada orang-orang yang sudah kenyang pengalaman. Rata-rata usia kerja di atas 10 tahun dan berstatus pegawai negeri sipil sehingga kendalinya bisa dijaga. Tidak ada outsourcing, pegawai pemerintah non pegawai negeri atau pihak luar.  ”Karena sistem sebaik apa pun, kalau orang nggak punya integritas, ya akan jebol,” tegasnya.  Sipol hanya satu di antara sekian banyak sistem TI yang dikembangkan KPU. Sejumlah perangkat lain juga tengah dikembangkan dan kemampuannya di-upgrade. Yakni, sistem informasi partai politik (sipol), sistem informasi data pemilih (sidalih), sistem informasi logistik, dan berbagai sistem lainnya yang berjumlah belasan.  Betty mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan super app yang nanti menggabungkan berbagai sistem secara terintegrasi. ”Misal kita klik Jakarta, akan terlihat siapa calonnya, ada berapa pemilih, logistik pemilu di Jakarta sampai mana, dan sebagainya,” ungkap Betty.  Jika rencana itu terwujud, kelak super app menjadi data politik terbesar di Indonesia. ”Target di 2024, tapi ya bisa dikembangkan berkelanjutan,” katanya.

Dulu Cek Kelengkapan Berkas 8 Jam, Kini Cukup 34 Menit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220614_153208.jpg" alt="KPU Kulon Progo. KPU Kulon Progo/Antara" width="100%">
<figcaption>KPU Kulon Progo. KPU Kulon Progo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta, menyebutkan Partai Buruh dan Partai Gelora tidak terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol di tingkat kabupaten.  Ketua Divisi Teknis KPU Kulon Progo Tri Mulatsih di Kulon Progo mengatakan, dari 24 partai politik yang dinyatakan berkas lengkap oleh KPU RI, ada dua partai yang tidak terdaftar di tingkat kabupaten. Yakni Partai Buruh dan Partai Gelora.  ”Kami sudah melakukan koordinasi dengan calon peserta Pemilu 2024, sekaligus untuk menyampaikan kegiatan verifikasi administrasi yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Kulon Progo,” kata Tri Mulatsih seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, alur kegiatan verifikasi administrasi dimana partai politik bisa segera menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi yang meliputi dugaan ganda eksternal, belum 17 tahun, serta kesesuaian KTP dan KTA, untuk memastikan keanggotaan. Partai politik dapat mengunggah surat pernyataan anggota disertai dokumen pendukung melalui aplikasi Sipol.  Waktu yang diberikan partai politik untuk mengunggah berkas dimaksud sampai dengan 26 Agustus. ”Pimpinan dan penghubung partai politik menyampaikan kesiapan mereka untuk menindaklanjuti hasil verifikasi,” ujar Tri.  Tri Mulatsih menjelaskan, KPU Kulon Progo telah memberikan informasi bahwa partai politik di tingkat kabupaten sudah memperoleh akses Sipol. Akan tetapi sebagian lagi proses unggah dokumen dipusatkan di DPW maupun DPP masing masing, sehingga proses perbaikan data belum bisa ditindaklanjuti.  ”Proses tindak lanjut dan unggah dokumen merupakan kebijakan partai politik masing-masing,” terang Tri.  Tri Mulatsih menambahkan, kegiatan verifikasi yang dilakukan tim verifikator KPU Kabupaten Kulon Progo sudah mencapai kurang lebih 50 persen dari keseluruhan dokumen yang harus diverifikasi. Hasil verifikasi yang dilakukan otomatis akan tertangkap dalam layar Sipol partai politik.  ”Sehingga partai politik sudah mempersiapkan diri untuk menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi,” ucap Tri.  Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo Ria Harlinawati mengatakan, untuk meminimalisir sengketa terhadap hasil verifikasi, partai politik tingkat kabupaten segera berkoordinasi dengan partai politik di atasnya. Yakni untuk mempersiapkan hasil tindak lanjut yang akan diunggah di Sipol.  ”Lokus kegiatan tindak lanjut adalah di masing-masing kabupaten karena partai politik tingkat kabupaten yang paling mengerti kondisi keanggotaan di wilayahnya,” ujar Ria.

KPU Kulon Progo Sebut Partai Buruh-Gelora Tak Terdaftar Sipol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Bawaslu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bawaslu Surabaya menemukan ribuan data sistem informasi partai politik (sipol) bermasalah saat uji petik. Jumlahnya mencapai 15.924 orang dan tersebar di 24 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.  Identifikasi data bermasalah itu berdasar hasil pengawasan verifikasi administrasi (vermin) yang dilakukan Bawaslu pada 16–20 Agustus. ”Koreksi ini harus menjadi catatan oleh parpol,” tutur Ketua Bawaslu Kota Surabaya M. Agil Akbar kemarin (21/8).  Potensi data bermasalah tersebut ditemukan di semua parpol. Di PKB, misalnya, ditemukan 101 potensi data bermasalah. Di Hanura ada 70 dugaan keanggotaan bermasalah. Di Nasdem dan PSI masing-masing 39 anggota yang jadi catatan.  Bawaslu membagi empat jenis data yang bermasalah. Pertama, data ganda dalam satu parpol. Kedua, kegandaan antarparpol. Artinya, seorang anggota atau pengurus parpol terdaftar di lebih dari satu parpol.  Persoalan ketiga timbul karena data keanggotaan tidak sama dengan identitas dalam e-KTP. Terakhir, data yang bersangkutan tidak terdaftar dalam daftar pemilih. ”Kami berharap parpol secepatnya menindaklanjuti temuan data sipol ini,” ujar Akbar.  Hasil pengawasan vermin itu sudah disampaikan melalui petugas penghubung setiap parpol. Perbaikan data oleh parpol disesuaikan dengan jenis temuan. Jika ditemukan data ganda di internal partai, parpol harus melampirkan surat pernyataan keanggotaan partai politik seperti diatur dalam PKPU. ”Jika ada data yang sama, salah satu harus dihapus,” sambung Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Usman.  Perbaikan lainnya disesuaikan dengan temuan. Misalnya, ketika seseorang masih tertera sebagai anggota TNI/Polri, dia harus melampirkan bukti purnatugas atau surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI/Polri dari instansi yang berwenang. Untuk persoalan usia, parpol bisa mengunggah bukti akta nikah anggota atau pengurus.  Usman menyampaikan, temuan data bermasalah itu sudah dikoordinasikan dengan KPU Kota Surabaya. Jumlah tersebut diprediksi bisa bertambah karena vermin masih berjalan. Berdasar hasil rekapitulasi online, total ada 50.263 orang anggota atau pengurus parpol di Surabaya yang masuk dalam sipol. Jumlah itu tersebar di 24 parpol calon peserta Pemilu 2024.  ----  HASIL PENGAWASAN BAWASLU <ul> 	<li>Total ada 50.263 anggota parpol yang masuk sipol.</li> 	<li>Ditemukan potensi 15.924 data bermasalah.</li> 	<li>Data bermasalah tersebar di 24 parpol calon peserta Pemilu 2024.</li> </ul> Empat Jenis Data Bermasalah <ul> 	<li>Data pengurus ganda dalam satu parpol</li> 	<li>Pengurus atau anggota ganda antarparpol</li> 	<li>Data sipol yang tidak sama dengan e-KTP</li> 	<li>Tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu</li> </ul> Sumber: Bawaslu Kota Surabaya

Bawaslu Surabaya Temukan 15.924 Data Sipol Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Gedung-KPU-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU mengingatkan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 untuk tidak mendaftar di masa injury time atau pada hari-hari terakhir. Hingga Sabtu (6/8), baru 13 parpol yang mendaftar.  Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pendaftaran parpol resmi ditutup termasuk akses ke akun Sipol pada Minggu (14/8) pukul 23.59 WIB. Sementara hingga kini sudah 13 parpol yang mendaftar. Dari 13 parpol itu, 9 partai dinyatakan telah lengkap dokumen pendaftaran dan berstatus terdaftar dan 4 parpol lainnya belum lengkap dokumen pendaftarannya.  "KPU mengimbau kepada parpol untuk memanfaatkan waktu mulai tanggal 1-14 Agustus 2022 untuk mendaftar, terutama di hari-hari awal agar KPU dapat lebih optimal melayani parpol yang hadir,” kata Yulianto Sudrajat, Minggu (7/8).  Adapun kesembilan parpol yang dinyatakan dokumennya lengkap, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Demokrat.  Empat partai yang belum lengkap dokumen pendaftaran, adalah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Reformasi, Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), dan Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI).  Jika pendaftaran telah ditutup, maka parpol sudah tidak bisa lagi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024.  Yulianto Sudrajat berpendapat bahwa parpol memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berkas pendaftaran, jika mendaftar pada hari-hari awal pendaftaran.

KPU Ingatkan Parpol Untuk Tidak Mendaftar di Injury Time

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/komisioner-KPU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebutkan dari 9 partai politik yang mendaftar pada hari pertama tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 ada yang belum 100 persen unggah data ke Sistem informasi partai politik (Sipol).  "Ada yang belum. (Tapi) yang hari ini hadir sebagian besar sudah 100 persen," kata Hasyim Asy'ari di Jakarta, Senin.  Bagi yang belum lengkap, menurut Hasyim, masih ada kesempatan sampai 14 Agustus 2022 pukul 24.00 WIB untuk melengkapi kekurangan dokumen.  Kemudian, partai politik yang lengkap dokumen administrasinya dan dinyatakan lengkap akan dibuatkan berita acaranya bahwa parpol tersebut dinyatakan didaftar.  Kemudian, parpol tersebut bisa mengikuti tahapan selanjutnya yakni verifikasi, bagi partai politik non-parlemen juga akan mengikuti verifikasi faktual sedangkan partai parlemen hanya sampai verifikasi administrasi.  Terakhir, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik berakhir pada 14 Desember 2022, yakni penetapan dan pengundian partai politik.  Sementara itu, Ketua Partai Reformasi Syamsahril menyampaikan partai politiknya mendaftar ke KPU pada hari pertama meski unggah data Sipol belum mencapai 100 persen.  "Baru 75 persen, dan ditambah dengan dokumen fisik, tapi itu segera akan kami unggah dan lengkapi," kata dia usai mendaftar ke KPU.  Selain Partai Reformasi, Partai Pandai juga belum lengkap dokumen administrasinya. Ketua Umum Partai Pandai Farhat Abbas mengatakan dokumen untuk jajaran partainya di tingkat provinsi sudah lengkap 100 persen, tinggal melengkapi dokumen kabupaten kota.  "Jadi kita punya waktu 14 hari untuk melengkapinya," ujarnya.

Berkas Partai Reformasi dan Pandai Farhat Belum Lengkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sipol

Berita Terkini