<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/05/19/Screenshot-2025-05-19-102022-3750941026.png" alt="Ilustrasi keamanan digital (Dok. iStockphoto)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi keamanan digital (Dok. iStockphoto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memasuki usia ke-20 tahun, PT Sinergy Informasi Pratama (SIP), bagian dari SIJI Group, merayakan sebuah pencapaian historis dengan menempati jajaran Top 20 ICT System Integrator di Indonesia. Sejak dirintis, SIP telah melalui berbagai gelombang disrupsi,&nbsp;mampu bertahan dan terus bertumbuh berkat kemitraan strategisnya bersama raksasa teknologi global seperti Cisco, Hitachi, Huawei, PaloAlto, Rubrik, dan Fortinet. Menyadari perjalanan panjang yang penuh berkah ini, Agus Susanto, founder SIJI Group selaku holding company SIP, merasakan roh SIP bukan semata pada kecanggihan teknologi. Ia bertumpu&nbsp;pada kekayaan pengalaman, kepercayaan pelanggan, dan kemampuan beradaptasi pada perubahan yg diperlukan pelanggan. "SIP sangat diberkati Tuhan sehingga mampu melewati dua dekade pertama yang merupakan fase pendewasaan dan pembangunan pondasi. Memasuki lima tahun ke depan, SIP berada pada fase repositioning identitas dengan arah yang baru," kata Agus Susanto dalam keterangannya, Selasa (3/3). Fase repositioning yang ditekankan tersebut langsung diwujudkan SIP guna mengejar ambisi besar berikutnya, yakni menembus jajaran Top 10 ICT System Integrator. Salah satu strateginnya yakni dengan meluncurkan layanan Security Operation Center (SOC) bernama ARSA Shield. Bukan&nbsp;hanya produk tambahan, ARSA Shield dihadirkan sebagai benteng proaktif yang dirancang untuk mendampingi klien secara end-to-end. Layanan ini secara konsisten memantau celah keamanan dan memberikan respons ancaman yang terukur, memastikan para pelaku bisnis di Indonesia dapat berfokus pada pertumbuhan inovasi mereka dengan rasa aman dan tenang. Direktur Utama SIP, Rony Cahyadi, menegaskan bahwa transformasi adalah wujud kesiapan SIP dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. "Untuk melesat ke posisi Top 10, kami harus berevolusi menjadi lebih dari sekadar penyedia layanan. Melalui fondasi nilai SOLID&mdash;yang digerakkan oleh ketulusan dan integritas talenta kami&mdash;kami hadir sebagai orkestrator yang benar-benar memahami denyut nadi bisnis klien," tuturnya. Visi besar&nbsp;SIP kini&nbsp;dihidupkan melalui budaya kerja baru bernama SOLID, sebuah pedoman perilaku yang selaras dengan pesan founder mengenai "hati yang bersih". Budaya ini mengedepankan ketulusan dalam melayani, keterbukaan pada inovasi, semangat belajar tanpa henti, integritas tak tergoyahkan, serta dedikasi untuk selalu dapat diandalkan oleh klien. Seluruh semangat pembaruan ini kemudian dirangkum ke dalam satu semboyan lugas: "Integrating for a Smarter Future". &nbsp;

Sejak dirintis, SIP telah melalui berbagai gelombang disrupsi, mampu bertahan dan terus bertumbuh berkat kemitraan strategis.

Kejar Target Top 10 ICT Integrator, SIP Luncurkan ARSA Shield

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) resmi mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) Priguna Anugerah Pratama, 31, dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad). Priguna diduga melakukan rudapaksa terhadap keluarga pasien di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Pencabutan STR dan SIP dilakukan setelah Priguna ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ketua KKI Arianti Anaya menjelaskan bahwa pencabutan izin ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta instansi terkait di tingkat kabupaten/kota. &ldquo;Kami sudah mencabut STR-nya dan berkoordinasi untuk mencabut semua SIP-nya. Tanpa STR, SIP otomatis gugur,&rdquo; ujar Arianti dalam konferensi pers, Kamis (17/4). Priguna diduga melakukan rudapaksa dengan modus menyuntikkan obat bius kepada keluarga pasien. Selain kasus di Bandung, KKI juga menangani laporan serupa di Garut dan Malang.&nbsp;Di Garut, pelecehan diiduga dilakukan oleh seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi saat melakukan pemeriksaan USG. Awalnya, kasus ini dilaporkan sebagai pelanggaran etik profesi. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), ternyata ditemukan adanya unsur pidana. &ldquo;Hasil investigasi menunjukkan adanya tindak pidana, sehingga kami melaporkan ke pihak berwajib. STR dokter yang bersangkutan juga telah kami nonaktifkan sementara waktu,&rdquo; kata Arianti. Sementara itu, KKI juga buka suara terkait laporan terbaru di Malang, di mana seorang pasien mengaku dilecehkan oleh AY, oknum dokter di salah satu RS swasta di Kota Malang. Proses investigasi tengah berlangsung, dan belum ada keputusan mengenai penangguhan atau pencabutan STR dokter tersebut. "Intinya, kami tentu akan memproses semua laporan sesuai SOP, termasuk kasus di Malang," kata Arianti.&nbsp; Dia menegaskan bahwa tenaga medis bukan sosok yang kebal hukum. Bila terbukti melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga medis yang bekerja. KKI juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan pelanggaran oleh tenaga medis. Arianti menjelaskan bahwa pengaduan bisa diajukan langsung oleh pasien atau keluarganya. Setelah aduan diterima, MDP akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. &ldquo;Kami ingin memastikan perlindungan bagi pasien sekaligus menjaga integritas profesi kesehatan,&rdquo; ucapnya.&nbsp; &nbsp;

Konsil Kesehatan Indonesia cabut izin Priguna Anugerah Pratama, dokter anestesi tersangka rudapaksa, tegaskan pentingnya perlindungan pasien

KKI Cabut Izin Praktik dan STR Priguna Anugerah Pratama, Dokter PPDS di RSHS Bandung Pelaku Rudapaksa Keluarga Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/1_20230914_125009_0000-2789683847.jpg" alt="Ilustrasi dokter mengecek kesehatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter mengecek kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Surat izin praktik atau SIP baru-baru ini menjadi ramai dibicarakan setelah dokter detektif mempermasalahkan izin praktik dr. Richard Lee di akun instagramnya @dokterdetektifreal. Namun, dr. Richard Lee telah memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut.&nbsp; Dalam podcast youtube Denny Sumargo, dr. Richard Lee mewanti-wanti sikap Doktip (dokter detektif) yang dianggap sudah berlebihan. Bahkan, Richard langsung memberikan bukti berupa kertas yang menunjukkan kalau Surat Izin Praktiknya (SIP) di Jakarta. Terlepas dari kasus antara Dokter Richard Lee dan dokter detektif, sebenarnya apa sih SIP itu dan kepentingannya untuk dokter hingga pasien? Menurut situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Izin Praktik (SIP) merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh tenaga medis. Seperti dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya, sebagai syarat untuk menjalankan praktik di Indonesia secara legal. Surat izi praktik ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga landasan hukum yang tak hanya melindungi tenaga medis, namun juga pasien dan masyarakat secara umum. Dokumen SIP ini memastikan bahwa dokter yang bersangkutan memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut 5 fakta penitngnya SIP. Perlindungan bagi Pasien dan Masyarakat SIP berfungsi sebagai jaminan bahwa tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan telah memenuhi standar pendidikan, pelatihan, dan kompetensi yang ditetapkan. Dengan memiliki SIP, seorang tenaga medis dianggap layak dan mampu menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan standar etika dan prosedur medis. Hal ini penting untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan medisnya.&nbsp; Kepastian Hukum bagi Tenaga Medis Bagi tenaga medis, SIP memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Dokumen ini menjadi bukti bahwa mereka berpraktik sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga mereka memiliki legitimasi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam situasi tertentu, seperti sengketa hukum atau tuduhan malpraktik, SIP dapat menjadi salah satu dasar pembelaan yang kuat bagi tenaga medis.&nbsp; Pencegahan Praktik Ilegal Penerapan SIP juga berfungsi untuk mencegah praktik medis ilegal oleh individu yang tidak berkompeten atau tidak memiliki kualifikasi yang diakui. Tanpa pengawasan ketat melalui SIP, risiko pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar dapat meningkat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Tanggung Jawab Profesional dan Etika Memiliki SIP juga mencerminkan komitmen seorang tenaga medis terhadap tanggung jawab profesional dan etika yang tinggi. Proses pengajuan dan pembaruan SIP memerlukan keterlibatan dari organisasi profesi dan institusi pemerintah, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Dinas Kesehatan, yang memastikan tenaga medis senantiasa mematuhi aturan yang berlaku. Dampak Jika Praktik Tanpa SIP Melakukan praktik medis tanpa Surat Izin Praktik (SIP) tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa risiko besar. Tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, merusak reputasi secara signifikan, dan meningkatkan potensi risiko bagi keselamatan pasien.

Surat izi praktik ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga landasan hukum yang tak hanya melindungi tenaga medis.

Ramai Soal Isu Surat Izin Praktik Dokter Richard Lee, Ketahui 5 Fakta Pentingnya SIP Bagi Tenaga Medis hingga Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/JKT1-Raker-Polusi-Udara-eca1-3137548425.jpg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa seluruh perizinan seperti Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP) dan Surat Izin Praktik (SIP) bisa diurus melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Hal itu karena aplikasi SATUSEHAT SDM telah terintegrasi dengan layanan perizinan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terima kasih kepada Bapak KemenpanRB yang telah membantu mengintegrasikan sistem perizinan STR, SIP, dan SKP dengan MPP Digital,&rdquo; kata Menkes Budi saat menghadiri peresmian MPP Digital di Jakarta, Kamis (7/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun data yang diintegrasikan mencakup data STR, bukti kecukupan SKP, serta data tempat praktik dari SATUSEHAT SDM milik Kemenkes, dengan layanan perizinan di MPP Digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014416719/3-laporan-pihak-mario-teguh-jalan-semua-laporan-syarah-malah-di-hold">3 Laporan Pihak Mario Teguh Jalan Semua, Laporan Syarah Malah Di-hold</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui integrasi ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat mengajukan pengurusan izin praktik dalam satu tempat sehingga proses perizinannya meniadi lebih mudah, efisien, dan transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan sistem ini, kita mau bikin itu mudah, murah, dan transparan. Tidak perlu lagi ada pungutan-pungutan tambahan, tidak perlu ada rekomendasi-rekomendasi, tidak perlu lagi ada titip sana titip sini,&rdquo; ucap Budi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa MPP Digital telah hadir di 60 kabupaten/kota dan telah membantu kurang lebih 2 juta tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara khusus, Budi mendorong MPP Digital segera diperluas ke seluruh kabupaten/kota sehingga dapat memberikan kemudahan pengurusan izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah membantu perizinan para tenaga kesehatan agar mudah dan transparan. Permohonannya, kalau bisa sebelum selesai, 540 kabupaten/kota sudah terintegrasi dan Kemenkes siap membantu,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Annas mengatakan, MPP Digital akan fokus untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah dan murah kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerapan MPP Digital akan diprioritaskan pada 9 sektor, termasuk sektor kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya tenaga kesehatan, MenpanRB mengatakan, pemerintah akan memperluas MPP Digital ke seluruh Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang belum semuanya, sekarang dari 21 tambah 60. Mudah-mudahan secara bertahap nanti seluruh kabupaten/kota akan bisa terwujud MPP Digital sehingga urusan izin-izin jadi lebih cepat,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan seluruh perizinan seperti STR, SKP, dan SIP bisa diurus melalui MPP Digital.

Mulai Sekarang Urus STR dan SIP Bisa Lewat Mal Pelayanan Publik Digital, Begini Caranya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SIP

Berita Terkini

Kejar Target Top 10 ICT Integrator, SIP Luncurkan ARSA Shield

KKI Cabut Izin Praktik dan STR Priguna Anugerah Pratama, Dokter PPDS di RSHS Bandung Pelaku Rudapaksa Keluarga Pasien

Ramai Soal Isu Surat Izin Praktik Dokter Richard Lee, Ketahui 5 Fakta Pentingnya SIP Bagi Tenaga Medis hingga Pasien

Mulai Sekarang Urus STR dan SIP Bisa Lewat Mal Pelayanan Publik Digital, Begini Caranya

Download Aplikasi JawaPos.com