<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/lucky-alfirman-2805533695.jpg" alt="Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah sudah ikut membahas soal rencana penerapan single salary atau gaji tunggal bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).&nbsp; Pasalnya, dalam informasi yang beredar Single Salary ditargetkan bisa diterapkan pada tahun 2026 dan saat ini masih dalam pembahasan tiga kementerian. Yakni, Kemenkeu, BKN, dan Kementerian PANRB. Namun saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman mengaku belum tahu dan tak ikut membahas rencana penerapan Single Salary tahun depan.&nbsp; "Belum (diterapkan tahun depan). Saya belum tahu tuh," kata Luky saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/11).&nbsp; Ia menyebut, saat ini pembahasan masih berkutat di BKN dan Kementerian PANRB dulu. Pasalnya perihal gaji PNS perlu dimatangkan dulu konsepnya di dua instansi tersebut.&nbsp; Lalu, kata Luky, saat semuanya konsep single salary sudah selesai baru akan dibawa ke Kemenkeu. Dalam hal ini, Kemenkeu akan melihat lebih detail soal proposal yang dibawa dua Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut.&nbsp; "BKN dan Kemenpan dulu (yang bahas). Nanti kalau sudah selesai baru ke Kemenkeu. Kalau gaji itu Menpan sama BKN," jelas Luky.&nbsp; Saat ditanya soal kesiapan anggaran dan mungkinkah single salary diterapkan tahun depan. Ia belum bisa memastikan, karena pihaknya harus lebih dullu melihat proposal tersebut.&nbsp; "Kita lihat dulu. Bukan soal siap enggak siap (anggarannya). Kita lihat dulu seperti apa hasilnya," ujar Luky.&nbsp; "(Kira kira bisa diterapkan 2026?) Ya enggak tahu, kita lihat dulu proposalnya seperti apa," tambahnya.&nbsp; Untuk diketahui, rencana single salary atau gaji tunggal itu sejatinya isu lama. Skema tersebut bahkan sempat direncanakan masuk pembahasan RUU ASN pada awal Mei 2013. Namun, sampai RUU ASN itu disahkan, tidak ada perubahan dalam skema penggajian ASN atau PNS.&nbsp; Itu sebabnya, kata Luky, sebelum akhirnya diterapkan pihaknya mau melihat proposalnya lebih dulu. Ia sendiri enggan berandai-andai perihal single salary tersebut.&nbsp; "Kan belum tahu jadi konkretnya seperti apa. Nanti kita lihat dulu. Saya nggak mau berandai andai dari sekarang. Nanti kita lihat dulu seperti apa," tukasnya.

Kemenkeu bantah terlibat dalam pembahasan rencana gaji tunggal PNS, target penerapan 2026 masih dalam kajian.

Kemenkeu Disebut Sudah Ikut Bahas Single Salary PNS yang Rencana Diterapkan Pada 2026, Dirjen Anggaran: Saya Belum Tahu Tuh!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/jXqVoHKnsFQmNq9D475VzEKQQE2UL8kj8M0WbYPb-1608792880.jpg" alt="Ilustrasi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menanggapi rencana pemerintah yang akan menerapkan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2026. Ia menekankan pentingnya kejelasan aturan teknis agar kebijakan tersebut benar-benar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Menurut Khozin, single salary merupakan bagian dari transformasi manajemen ASN sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025&ndash;2045. Namun, ia mencatat bahwa skema ini belum diatur dalam UU ASN maupun aturan turunannya.&nbsp; &ldquo;Jika memang tahun 2026 akan diterapkan penggajian tunggal, kita tunggu bagaimana aturan teknisnya agar sesuai dengan spirit tata kelola manajemen ASN dan reformasi birokrasi,&rdquo; kata Khozin kepada wartawan, Kamis (28/8). Rencana ini sudah masuk dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, khususnya bagian kebijakan prakiraan maju belanja negara 2026&ndash;2029. Sayangnya, dokumen tersebut belum merinci mekanisme pelaksanaannya, termasuk waktu penerapan yang pasti. Skema single salary memungkinkan PNS maupun PPPK hanya menerima satu penghasilan saja yang sudah mencakup gaji pokok dan seluruh tunjangan, termasuk tunjangan keluarga, beras, hingga tunjangan jabatan. Konsep ini dapat menciptakan transparansi, keadilan, dan efisiensi anggaran.&nbsp; &ldquo;Model ini mengurangi duplikasi pembayaran, mendorong integritas ASN karena tidak tergoda mencari tambahan dari honorarium proyek, dan menjadikan standar nasional yang adil serta kompetitif,&rdquo; jelasnya. Meski begitu, Khozin mengingatkan perlunya aturan operasional yang komprehensif. Ia menyinggung uji coba skema ini yang sudah dilakukan sejak 2023 di 15 instansi, termasuk KPK dan PPATK.&nbsp; &ldquo;Evaluasi atas penerapan uji coba itu penting dilakukan agar kita tahu bagaimana tantangan dan hambatan dalam pelaksanannya,&rdquo; tegas legislator PKB itu. Ia menambahkan, Komisi II DPR akan memanggil Kementerian PAN-RB dan pemangku kepentingan lain untuk membahas rencana tersebut lebih rinci. Khozin berharap kebijakan single salary dapat benar-benar mendorong perbaikan tata kelola ASN.&nbsp; &ldquo;Spirit dan teori single salary ini bagus. Tinggal aturan teknisnya kita tunggu, termasuk laporan atas uji coba di 15 instansi yang telah menerapkannya,&rdquo; pungkasnya.

Pemerintah rencanakan sistem penggajian tunggal untuk ASN mulai 2026, legislator minta aturan jelas.

Muncul Wacana Single Salary Bagi ASN, Legislator Singgung Semangat Efisiensi Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG-20230926-WA0020-2412903952.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> <div class="gE iv gt">&nbsp;</div> <div class=""> <div id=":qh" tabindex="-1">JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan penerapan Single Salary bagi PNS masih dikaji secara mendalam.</div> <div id=":q4" class="ii gt"> <div id=":q3" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, dirinya belum bisa memastikan apakah kebijakan tersebut akan diterapkan pada tahun 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masih dikaji secara mendalam,&rdquo; kata Anas saat ditemui awak media di Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pengkajian yang dilakukan berfokus pada pemahaman single salary itu sendiri. Pasalnya, kalau single salary pemahamannya semua honor-honor dijadikan satu, nanti semua PNS akan memperoleh pendapatan yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013023002/medsos-dilarang-jadi-e-commerce-menkominfo-sebut-untuk-perdagangan-yang-adil">Medsos Dilarang Jadi E-Commerce, Menkominfo Sebut untuk Perdagangan yang Adil</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baginya, jika begitu penerapannya maka akan sama seperti beberapa tahun yang lalu. &ldquo;Nanti orang yang kerja, sama engga, (gajinya) sama aja,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Anas menekankan bahwa kebijakan single salary masih dalam tahap pengkajian yang mendalam. Terutama soal manajemen kinerja yang lebih baik, mulai dari individu hingga organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata Anas, single salary ini akan diterapkan untuk menghilangkan tunjangan kinerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi kalau ini kinerja belum tertata dengan baik, kemudian manajemen kinerjanya belum maksimal, kinerja individu, dan kinerja organisasi belum berbanding lurus ini akan justru menjadi kajian baru,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013022985/bem-nusantara-riau-ingin-pemimpin-yang-berintegritas-dan-pemersatu-bangsa">BEM Nusantara Riau Ingin Pemimpin yang Berintegritas dan Pemersatu Bangsa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau single salary kerja enggak kerja gajinya segitu gimana? sama kayak dulu lagi, ini kan mau menghilangkan tunjangan kinerja. Inilah yang perlu kajian komperhensif,&rdquo; tandas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemerintah tengah membahas penerapan skema gaji tunggal untuk aparatur sipil negara (ASN). Seluruh izin yang melekat akan dihapus. Baik untuk PNS maupun PPPK. Kemudian, digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, kebijakan itu rencananya diterapkan tahun depan. &rdquo;Tahun 2024, kegiatan prioritas berdasar fungsi, yaitu konsep kebijakan sistem reformasi pensiun dan gaji tunggal bagi ASN,&rdquo; ujar Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin (11/9).</div> </div> </div> </div> </div>

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan penerapan Single Salary bagi PNS masih dikaji.

Single Salary Disebut Bakal Diterapkan Tahun Depan, Menteri PANRB: Masih Dikaji Secara Mendalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-684983547.jpg" alt="ILUSTRASI. Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menanggapi rencana pemerintah menerapkan single salary atau sistem gaji tunggal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sepakat dengan rencana itu. Sebelumnya, pemerintah sudah berkomunikasi dengan Korpri terkait rencana tersebut. "Iya (setuju), itu sudah lama dibahas dan disampaikan oleh Korpri dalam berbagai kesempatan," ujarnya Rabu (13/9). Yang terpenting, lanjut dia, jika sistem baru diterapkan, tidak ada aspek kesejahteraan pegawai yang dipangkas. Sebaliknya harus lebih baik. "Harus single salary system, yang mensejahterakan," imbuhnya. Zudan menambahkan, jika sistem baru tidak lebih mensejahterakan, maka berpotensi terjadi gejolak di akar rumput. Namun jika lebih sejahtera, ASN pasti menerima kebijakan itu. "Sepanjang menambah kesejahteraan ASN, sistem ini pasti diterima," tambahnya. Sebelumnya, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan rencana sistem single salary bagi ASN. Dengan sistem itu, ASN hanya mendapat satu penghasilan. Tidak ada lagi item tunjangan.

Yang terpenting, lanjut dia, jika sistem baru diterapkan, tidak ada aspek kesejahteraan pegawai yang dipangkas.

Korpri Setuju Gaji PNS Tunggal, Asal Lebih Sejahtera