<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menurut-bps-gaji-pekerja-jasa-keuangan-dan-asuransi-tertinggi_m_210623.jpeg" alt="Ilustrasi gaji pegawai" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji pegawai</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana penerapan single salary atau sistem gaji tunggal kembali mencuat ke publik. Hal ini seiring dengan adanya usulan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh.&nbsp; Zudan menyebut nantinya, jika single salary diterapkan, maka antara gaji dan tunjangan tidak terpisah seperti saat ini. Bahkan ia mengklaim bahwa Korpri sendiri sudah mengusulkan skema gaji tunggal ini sejak tahun 2015 atau 10 tahun yang lalu. Kepala BKN Zudan menilai, dengan diterapkannya single salary maka gaji yang akan diterima para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan lebih sederhana dan adil bagi ASN dan pensiunan.&nbsp; "Saat ini pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok, sementara tunjangan tidak diperhitungkan. Dengan single salary system, gaji dihitung satu komponen dengan tunjangan dan menjadi 75 persen dari total. Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN dan pensiunan,&rdquo; jelas Zudan.&nbsp; Ia berharap, Menteri Keuangan yang baru, yakni Purbaya Yudhi Sadewa dapat memberikan keberpihakan lebih besar terhadap kesejahteraan ASN. &ldquo;Target kita sederhana &ndash; saat ASN pensiun, SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena hutang. ASN harus bisa menutup masa tugasnya dengan tenang dan bermartabat,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Kendati begitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri mengaku masih menunggu proposal usulan yang akan diajukan oleh BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). &nbsp; Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman menyebut saat semuanya konsep single salary sudah selesai baru akan dibawa ke Kemenkeu. Dalam hal ini, Kemenkeu akan melihat lebih detail soal proposal yang dibawa dua Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut.&nbsp; "BKN dan Kemenpan dulu (yang bahas). Nanti kalau sudah selesai baru ke Kemenkeu. Kalau gaji itu Menpan sama BKN," jelas Luky.&nbsp; <h3>Apa itu single salary?&nbsp;</h3> Single Salary adalah sistem penggajian di mana semua komponen gaji dijadikan satu jenis penghasilan. Single salary ini nantinya akan berlaku pada ASN, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun nantinya, konsep single salary ditentukan oleh sistem grading yang mengacu pada level atau peringkat harga/nilai jabatan. Peringkat jabatan tersebut akan menunjukkan posisi, tanggung jawab, beban kerja, dan risiko pekerjaan.&nbsp; Oleh karena itu, PNS dan PPPK yang memiliki jabatan yang sama bisa mendapatkan nominal gaji berbeda tergantung penilaian harga jabatan. Selanjutnya, tunjangan kinerja akan diberikan sesuai capaian performa ASN yang bertindak sebagai penambahan atau pengurang penghasilan.&nbsp; Sementara itu, besaran tunjangan kinerja berdasarkan skema single salary adalah 5 persen dari gaji pokok yang implementasinya sama di setiap instansi, baik pusat maupun daerah.&nbsp; Sedangkan untuk tunjangan kemahalan akan dikalkulasi berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja yang dikalikan dengan indeks harga di masing-masing daerah. Indeks harga di daerah penempatan PNS dan PPPK dilihat dari wilayah kemahalan daerah yang dievaluasi paling lama setiap 3 tahun.

Penerapan single salary untuk ASN diharapkan membawa keadilan dan kesederhanaan dalam sistem penggajian.

Mengenal Single Salary, Kebijakan Gaji ASN yang Sudah Diusulkan Korpri Sejak 2015

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG-20230926-WA0020-2412903952.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> <div class="gE iv gt">&nbsp;</div> <div class=""> <div id=":qh" tabindex="-1">JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan penerapan Single Salary bagi PNS masih dikaji secara mendalam.</div> <div id=":q4" class="ii gt"> <div id=":q3" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, dirinya belum bisa memastikan apakah kebijakan tersebut akan diterapkan pada tahun 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masih dikaji secara mendalam,&rdquo; kata Anas saat ditemui awak media di Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pengkajian yang dilakukan berfokus pada pemahaman single salary itu sendiri. Pasalnya, kalau single salary pemahamannya semua honor-honor dijadikan satu, nanti semua PNS akan memperoleh pendapatan yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013023002/medsos-dilarang-jadi-e-commerce-menkominfo-sebut-untuk-perdagangan-yang-adil">Medsos Dilarang Jadi E-Commerce, Menkominfo Sebut untuk Perdagangan yang Adil</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baginya, jika begitu penerapannya maka akan sama seperti beberapa tahun yang lalu. &ldquo;Nanti orang yang kerja, sama engga, (gajinya) sama aja,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Anas menekankan bahwa kebijakan single salary masih dalam tahap pengkajian yang mendalam. Terutama soal manajemen kinerja yang lebih baik, mulai dari individu hingga organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata Anas, single salary ini akan diterapkan untuk menghilangkan tunjangan kinerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi kalau ini kinerja belum tertata dengan baik, kemudian manajemen kinerjanya belum maksimal, kinerja individu, dan kinerja organisasi belum berbanding lurus ini akan justru menjadi kajian baru,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013022985/bem-nusantara-riau-ingin-pemimpin-yang-berintegritas-dan-pemersatu-bangsa">BEM Nusantara Riau Ingin Pemimpin yang Berintegritas dan Pemersatu Bangsa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau single salary kerja enggak kerja gajinya segitu gimana? sama kayak dulu lagi, ini kan mau menghilangkan tunjangan kinerja. Inilah yang perlu kajian komperhensif,&rdquo; tandas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemerintah tengah membahas penerapan skema gaji tunggal untuk aparatur sipil negara (ASN). Seluruh izin yang melekat akan dihapus. Baik untuk PNS maupun PPPK. Kemudian, digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, kebijakan itu rencananya diterapkan tahun depan. &rdquo;Tahun 2024, kegiatan prioritas berdasar fungsi, yaitu konsep kebijakan sistem reformasi pensiun dan gaji tunggal bagi ASN,&rdquo; ujar Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin (11/9).</div> </div> </div> </div> </div>

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan penerapan Single Salary bagi PNS masih dikaji.

Single Salary Disebut Bakal Diterapkan Tahun Depan, Menteri PANRB: Masih Dikaji Secara Mendalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-3682072059.jpg" alt="PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana penerapan single salary atau gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan banyak respons. Ada yang setuju, tapi banyak juga yang mengkritisi. Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan persetujuannya atas rencana tersebut. Sistem itu memang sudah dibicarakan antara pemerintah dan jajarannya. &rdquo;Iya (setuju), itu sudah lama dibahas dan disampaikan oleh Korpri dalam berbagai kesempatan,&rdquo; ujarnya. Yang terpenting, lanjut Zudan, sistem baru tersebut tidak memangkas kesejahteraan pegawai. Sebaliknya, harus lebih baik. &rdquo;Harus single salary system yang menyejahterakan,&rdquo; tegasnya. Dia menambahkan, jika sistem baru tidak lebih menyejahterakan, akan muncul potensi terjadinya gejolak. &rdquo;Sepanjang menambah kesejahteraan ASN, sistem ini pasti diterima,&rdquo; tambahnya. Pada bagian lain, Koordinator Nasional Organisasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, pemerintah seharusnya membuat kajian akademik terlebih dahulu soal aturan tersebut. Kemudian, kajian itu disosialisasikan ke pemangku kebijakan terkait. Termasuk organisasi profesi guru. Sebab, di antara sekian banyak ASN, profesi guru merupakan yang cukup besar. Pada prinsipnya, tutur Satriwan, pemberlakuan sistem gaji tunggal tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Misalnya UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut mengatur bahwa manajemen ASN didasarkan pada asas berkeadilan, tidak diskriminasi, ada kepastian hukum, dan kesejahteraan. Di kalangan guru sendiri, beber Satriwan, belum ada informasi yang komplet soal skema gaji tunggal tersebut. Para guru ASN atau PNS masih penuh tanya. Apakah tunjangan-tunjangan yang selama ini melekat pada gaji bakal dihapus atau sekadar dihilangkan penamaannya. Satriwan mencontohkan seorang guru PNS yang menerima gaji pokok Rp 3 juta. Kemudian, aneka tunjangannya mencapai Rp 4 juta. &rdquo;Jadi, total take home pay-nya Rp 7 juta. Ini belum termasuk tunjangan profesi guru yang jumlahnya signifikan,&rdquo; ungkapnya. Nah, yang jadi pertanyaan, pada skema single salary nanti, guru PNS tersebut apakah tetap menerima penghasilan Rp 7 juta atau hanya gaji pokok Rp 3 juta? Jika nanti yang diterima gaji pokok saja, artinya sistem single salary tidak sesuai dengan prinsip kesejahteraan di UU ASN. Tetapi, jika yang diterima guru tetap Rp 7 juta, artinya tidak ada persoalan. Hanya nomenklatur tunjangan-tunjangannya yang dihapus. Angka atau uangnya tetap ada. &rdquo;Syukur-syukur bisa dinaikkan,&rdquo; katanya. Satriwan menekankan bahwa take home pay guru PNS selama ini sangat beragam komponennya. Selain tunjangan yang melekat dan berlaku secara nasional, ada juga tunjangan kinerja daerah. Tunjangan ini berbeda dengan tunjangan profesi guru. Dia menyatakan, dengan skema gaji tunggal nanti, tunjangan-tunjangan tersebut harus tetap ada. Khusus soal tunjangan profesi guru, Satriwan menegaskan, itu adalah amanat dari UU Guru dan Dosen. Tidak bisa dihilangkan hanya karena peraturan menteri atau sejenisnya. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru-guru yang memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah harus sudah memiliki sertifikat profesi guru. (mia/lyn/far/wan/lum/c9/oni)

Rencana penerapan single salary atau gaji tunggal untuk pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan banyak respons. Ada yang setuju.

Korpri dan P2G Setuju Skema Gaji Tunggal selama Tidak Kurangi Kesejahteraan PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana pemerintah menerapkan skema single salary atau gaji tunggal kian matang. Pilot project-nya pun telah berjalan di dua lembaga negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, dua lembaga tersebut dipilih sebagai pilot project lantaran dinilai banyak membutuhkan dukungan kinerja yang baik dan integritas tinggi. Lewat percobaan penerapan di dua lembaga itu, kata dia, akan terlihat dampak dari pemberlakuan gaji tunggal ini. Termasuk mengenai kekhawatiran banyak pihak soal adanya ketidakadilan. Misalnya, aparatur sipil negara (ASN) berkinerja baik akan mendapat gaji yang sama dengan mereka yang kinerjanya buruk. &rdquo;Ini yang sedang di-pilotproject-kan. Nanti kita evaluasi,&rdquo; ujar Anas seusai konferensi pers penetapan hari libur 2024 di Kemenko PMK kemarin (12/9). Namun, yang pasti, lanjut Anas, sistem ini nantinya akan menghapus honor-honor di luar gaji pokok. Tak terkecuali honor perjalanan dinas dan lainnya. Nanti kebijakan ini akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP). Lebih lanjut Anas menekankan, selama masih dijajal di KPK dan PPATK, tunjangan yang selama ini ada masih berlaku. Misalnya tunjangan kinerja. &rdquo;Karena untuk membedakan mana yang kerja dan yang tidak kerja. Daerah kemampuannya juga berbeda-beda,&rdquo; ucapnya. Mantan bupati Banyuwangi itu mengakui, ada dampak negatif dari skema tunjangan kinerja. Dia menemukan ada ASN yang mengatur perjalanan dinas atau rapat di luar kota hanya untuk mendapat tunjangan perjalanan dinas. Anas menerangkan, dalam RUU ASN, skema kesejahteraan akan menjadi perhatian. Itu penting untuk menguatkan sistem penggajian ASN. Terkait pajak, dia menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan. Sebab, semua masih dikaji. &rdquo;Belum bahas di situ (pajak),&rdquo; katanya. Mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Anas menjelaskan bahwa mereka bakal mendapat pensiun. Namun, akan ada kewajiban membayar iuran jaminan pensiun.&nbsp;(mia/lyn/far/wan/lum/c9/oni) &nbsp;

Rencana pemerintah menerapkan skema single salary atau gaji tunggal kian matang. Pilot project-nya pun telah berjalan di dua lembaga negara.

KPK-PPATK Jadi Pilot Project Gaji Tunggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah membahas penerapan skema gaji single salary untuk aparatur sipil negara (ASN). Seluruh tunjangan yang melekat akan dihapus. Baik untuk PNS maupun PPPK. Kemudian, digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, kebijakan itu rencananya diterapkan tahun depan. &rdquo;Tahun 2024, kegiatan prioritas berdasar fungsi, yaitu konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi ASN,&rdquo; ujar Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin (11/9). Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memastikan bahwa seluruh mekanisme penggajian kepada ASN disusun dengan memperhatikan prinsip utama. &rdquo;Penghasilan ASN disusun dengan prinsip adil, layak, dan kompetitif,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah bersama DPR sedang menyelesaikan revisi UU ASN. Salah satu poin dalam revisi aturan itu adalah mengenai kesejahteraan ASN, termasuk penghasilan ASN. &rdquo;Jadi, kita tunggu revisi UU selesai. Pada waktu yang tepat Kemen PAN-RB tentu akan memberikan penjelasan lebih lengkap,&rdquo; katanya. Rencana single salary atau gaji tunggal itu sejatinya isu lama. Skema tersebut bahkan sempat direncanakan masuk pembahasan RUU ASN pada awal Mei 2013. Namun, sampai RUU ASN itu disahkan, tidak ada perubahan dalam skema penggajian ASN atau PNS. Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), desain single salary adalah PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Sistem grading akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya. Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah membenarkan bahwa skema gaji tunggal sudah menjadi perbincangan yang cukup lama. Pembahasannya satu paket dengan skema baru pensiun PNS. Dari model pay-as-you-go yang berlaku sekarang ke model fully funded. &rdquo;Mungkin pemerintah perlu waktu untuk berhitung. Sebenarnya tidak harus butuh waktu lama juga,&rdquo; ujarnya tadi malam. Dengan sistem single salary tersebut, kata dia, gaji yang diterima PNS menjadi satu saja. Tidak ada lagi aneka tunjangan yang selama ini melekat pada gaji. Misalnya, tunjangan keluarga atau anak dan istri serta tunjangan lauk-pauk. Termasuk honor-honor yang diterima dibayarkan sekaligus dalam satu kali transfer bersamaan dengan gaji. Menurut dia, skema gaji tunggal memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, pimpinan instansi bisa memonitor penghasilan atau gaji pegawainya. Data itu juga penting terkait dengan pengenaan pajak penghasilan. Dengan sistem yang berjalan sekarang, banyak PNS yang menerima banyak penghasilan. &rdquo;Misalnya, dinas luar kota, jadi panitia kegiatan, atau kegiatan lainnya ada hak honor,&rdquo; kata Lina. Selama ini, penghasilan-penghasilan itu diterima aparatur secara langsung. Terpisah dari transferan gaji rutinnya. Sementara itu, untuk kelemahan penggajian model single salary, si aparatur harus memiliki catatan kegiatannya. Hal itu diperlukan untuk antisipasi jika ada yang terlewat tidak dibayarkan. Atau memang dibayar, tapi di bulan berikutnya. Jadi, dengan sistem baru tersebut, personel PNS atau ASN harus bisa membuat catatan kegiatan masing-masing. Lina menjelaskan, saat ini di internal UI sudah berlaku sistem single salary. Artinya, tidak ada lagi penghasilan yang diterima di luar transferan gaji. Namun, dia masih pernah menemukan adanya kurang bayar. Hal semacam itu tinggal dikomunikasikan dengan bagian bendahara atau keuangan. Sebab, bisa jadi ketentuannya dibayar bulan berikutnya. Dengan sistem single salary itu, pimpinan juga bisa memonitor kesesuaian antara penghasilan pegawai dan beban kerjanya. (dee/wan/gih/c19/fal)

Pemerintah tengah membahas penerapan skema gaji single salary untuk aparatur sipil negara (ASN). Seluruh tunjangan yang melekat akan dihapus

Tunjangan PNS Dihapus, Diganti Skema Gaji Tunggal

single salary

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#single salary

Berita Terkini

Mengenal Single Salary, Kebijakan Gaji ASN yang Sudah Diusulkan Korpri Sejak 2015

Single Salary Disebut Bakal Diterapkan Tahun Depan, Menteri PANRB: Masih Dikaji Secara Mendalam

Korpri dan P2G Setuju Skema Gaji Tunggal selama Tidak Kurangi Kesejahteraan PNS

KPK-PPATK Jadi Pilot Project Gaji Tunggal

Tunjangan PNS Dihapus, Diganti Skema Gaji Tunggal

Download Aplikasi JawaPos.com