<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/Ridwan-Kamil-Suswono-Dery-Ridwansah-1-2560592666.jpg" alt="Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dipastikan tak akan menggunakan singkatan dalam debat perdana PilgubJakarta yang akan diselenggarakan pada Minggu (6/10) mendatang. Hal itu sehubungan dengan larangan KPU DKI Jakarta untuk menggunakan singkatan dalam debat Pilkada Jakarta 2024. "Kita pastikan tidak ada singkatan (dalam debat Pilkada Jakarta)," ujar Juru Bicara RIDO, Angkie Yudistia, kepada JawaPos.com, Kamis (3/10). Kalaupun ada singkatan atau istilah rumit yang akan disampaikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam debat, ia memastikan bahwa hal itu akan disertai penjelasan. "Kalaupun ada singkatan, dijelaskan juga," pungkas Angkie. Sebelumnya, KPU DKI Jakarta melarang para paslon di Pilkada Jakarta menggunakan istilah asing dan singkatan dalam debat Cagub-Cawagub yang akan dilaksanakan pada 6 Oktober 2024 mendatang. Diketahui tema debat perdana kali ini adalah "Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global". Komisioner KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan, dalam debat perdana nanti akan ada dua segmen di mana antar paslon akan saling bertanya satu sama lain. "Nah kami juga sudah ada beberapa rambu-rambu yang kami berikan kepada tim pasangan calon ini," ujarnya kepada wartawan, Kamis (3/10). "Antara lain adalah tidak menggunakan singkatan atau istilah-istilah yang kurang familiar gitu," sambung Astri.

Hal itu sehubungan dengan larangan KPU DKI Jakarta untuk menggunakan singkatan dalam debat Pilkada Jakarta 2024.

Ridwan Kamil-Suswono Dipastikan Tak Gunakan Singkatan dalam Debat Perdana Pilgub Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/angkie.jpg" alt="Angkie Yudistia aktivis tunarungu yang menceritakan perjalanannya berhijab. (Issak Ramdhani)" width="100%">
<figcaption>Angkie Yudistia aktivis tunarungu yang menceritakan perjalanannya berhijab. (Issak Ramdhani)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Angkie Yudistia, menyatakan setuju untuk tidak ada penggunaan singkatan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 mendatang.&nbsp; <div dir="auto">Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yang tak ingin ada penggunaan singkatan dalam debat mendatang karena sering mengaburkan substansi gagasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju untuk itu. Karena ini juga kita mengedukasi masyarakat. Nggak semua masyarakat itu tahu singkatan," ujar Angkie kepada JawaPos.com, Kamis (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015158852/nikita-mirzani-polisikan-vadel-badjideh-dan-razman-soal-usg-lolly-polisi-lakukan-pendalaman">Nikita Mirzani Polisikan Vadel Badjideh dan Razman Soal USG Lolly, Polisi Lakukan Pendalaman</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyadari bahwa memang sebetulnya banyak penggunaan singkatan dalam program-program pemerintah maupun swasta untuk membuat praktis. Namun, hal itu tak baik bila digunakan dalam debat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang banyak budaya kita, itu lebih banyak singkatan. Mungkin lebih praktis. Tapi kan itu tidak mengedukasi," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi banyak masyarakat itu bertanya-tanya. Jadi dengan tidak adanya singkatan itu setuju. Jadi memudahkan mengedukasi masyarakat supaya mengetahui secara teknis, secara konsep, secara gagasan, itu supaya dimengerti oleh masyarakat luas," pungkas Angkie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015158846/aero-aswar-anugerah-penghargaan-haornas-motivasi-atlet-jetski-junior-lebih-giat-berlatih">Aero Aswar: Anugerah Penghargaan Haornas Motivasi Atlet Jetski Junior Lebih Giat Berlatih</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pramono mengaku tak ingin ditanya dengan adanya singkatan dalam debat Pilkada Jakarta 2024 yang akan dilaksanakan pada 6 Oktober mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia ingin lebih banyak beradu gagasan yang penting dalam debat tersebut alih-alih menggunakan strategi singkatan untuk membuat lawan debat bingung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Angkie Yudistia, menyatakan setuju untuk tidak ada penggunaan singkatan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Jubir Ridwan Kamil-Suswono Setuju dengan Pramono untuk Tak Gunakan Singkatan di Debat Pilkada Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/Edi-Santoso-319442882.jpg" alt="Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed Dr. Edi Santoso. (Unsoed/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed Dr. Edi Santoso. (Unsoed/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Edi Santoso mengatakan, singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan. &rdquo;Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh, sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas,&rdquo; kata Edi seperti dilansir dari Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (8/7). Dia pun mencontohkan beberapa singkatan nama program yang dibuat sejumlah instansi pemerintah. Salah satunya SiPepek yang merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Yakni platform yang digunakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu. Dalam bahasa Jawa termasuk Cirebon, kata pepek berarti lengkap. Namun di daerah lain termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pepek berarti kemaluan perempuan. Menurut dia, pemerintah daerah sebenarnya bisa merasakan apakah singkatan yang dibuat tersebut pantas atau tidak pantas sebelum program tersebut diluncurkan. &rdquo;Kalau perlu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan terkait dengan pembuatan singkatan nama program, meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan karena pemerintah daerah bisa menggunakan rasa dalam membuat singkatan,&rdquo; ujar Edi Santoso. Terkait dengan singkatan-singkatan nyeleneh yang sudah telanjur dibuat, dia mengatakan, instansi pemerintah sebenarnya tidak perlu malu untuk melakukan perbaikan jika memang ada sesuatu yang keliru atau tidak pantas. Oleh karena itu, penyingkatan nama-nama program tersebut harus dirumuskan kembali untuk mencari singkatan yang wajar dan selanjutnya diluncurkan ulang. &rdquo;Jadi kalau mau membuat singkatan, apalagi untuk program pemerintah, sebaiknya yang wajar-wajar saja, jangan sekadar disingkat agar mudah diingat,&rdquo; papar Edi. Singkatan nama-nama program pemerintah dalam beberapa waktu terakhir viral di media sosial dan menjadi sorotan warganet karena nyeleneh dan menjurus pada pornografi atau seksualitas. Selain SiPepek milik Pemkab Cirebon, singkatan nama-nama program pemerintah lain yang viral di media sosial. Antara lain Simontok yang merupakan kependekan dari sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Surakarta atau Solo. Selanjutnya, Siska Ku Intip atau sistem integrasi kelapa sawit-sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti-plasma yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan.

Ketua Jurusan FISIP Unsoed Edi Santoso mengatakan, singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan

SiPepek, Simontok, Siska Ku Intip, Akademisi Minta Singkatan Nama Program Pemerintah Jangan Dibuat Asal-asalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/KPU-Deklarasi-Pemilu-Damai-Dery-Ridwansah-9JPG-4139045861.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari bersama pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Deklarasi Kampanye Damai." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari bersama pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Deklarasi Kampanye Damai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Persiapan debat ketiga pilpres terus dimatangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait media penyelenggara, KPU memastikan bukan hanya MNC Group yang melaksanakan, tetapi juga didukung Garuda TV. KPU juga menambah peran moderator untuk mempertegas penggunaan singkatan atau istilah dalam debat nanti. Debat besok (7/1) rencananya dipandu dua moderator. Yakni, Ariyo Ardi (pemimpin redaksi Global TV) dan Anisha Dasuki (presenter iNews). KPU memastikan dua moderator tersebut akan mempertegas penggunaan akronim atau singkatan yang disampaikan capres tanpa mengurangi waktu menjawab. &rdquo;Itu sudah klir di sana,&rdquo; kata anggota KPU August Mellaz kemarin (5/1). Untuk diketahui, dalam debat cawapres 22 Desember lalu, penggunaan akronim SGIE oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan. Sejumlah pihak, khususnya kubu pasangan nomor urut 1, merasa keberatan dengan tidak adanya penegasan dari moderator terkait penjelasan dari akronim tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013698408/kpu-tegaskan-pemilihan-panelis-pada-debat-capres-ketiga-berdasar-kompetensi-bukan-asal-instansi">KPU Tegaskan Pemilihan Panelis pada Debat Capres Ketiga Berdasar Kompetensi, Bukan Asal Instansi</a> Sementara itu, terkait dengan dua panelis yang berasal dari Universitas Pertahanan (Unhan) yang juga menjadi sorotan, Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menegaskan hal tersebut sudah dibicarakan pada rapat bersama tim paslon pada Kamis (4/1). Dia menegaskan, seluruh panelis memiliki integritas akademik. Para panelis, kata Hasyim, menyiapkan 18 pertanyaan yang nantinya diambil secara undian bertingkat untuk masing-masing capres. Dengan mekanisme pengundian tersebut, Hasyim meyakini tidak ada celah untuk &rdquo;main mata&rdquo; dalam memilih pertanyaan. &rdquo;Kita sama-sama mengetahui itu (undian) dilakukan secara transparan,&rdquo; ujarnya. Di sisi lain, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemarin. Mereka mengajukan perlindungan kepada LPSK untuk para korban pengeroyokan oknum prajurit TNI di Boyolali. Ifdhal Kasilm selaku perwakilan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud mengatakan, pihaknya meminta LPSK untuk membentuk tim yang bertugas mengidentifikasi kejadian pengeroyokan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Selain itu, pihaknya meminta LPSK memastikan perlindungan medis dan pendampingan bagi para korban. &rdquo;Sekaligus (LPSK) juga menjadi saksi dalam proses hukum yang akan berjalan terhadap pelaku pengeroyokan di Boyolali,&rdquo; kata Ifdhal dalam keterangannya. Dia menyebut saat ini berkembang opini bahwa korban pengeroyokan mengonsumsi minuman keras sebelum peristiwa itu terjadi. Opini tersebut dinilai membalikkan keadaan, yakni korban dianggap sebagai inisiator terjadinya peristiwa pengeroyokan. Jokowi Makan Malam dengan Prabowo Semalam, Presiden Joko Widodo bertemu empat mata dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan berbalut makan malam itu berlangsung di Rumah Makan Seribu Rasa, Menteng. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Sementara itu, Prabowo mengenakan batik motif parang warna cokelat. Adanya pertemuan tersebut dibenarkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. &rdquo;Malam ini (semalam), Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa, Menteng. Saat makan malam, presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto,&rdquo; kata Ari. (lyn/tyo/c7/bay)

Untuk diketahui, dalam debat cawapres 22 Desember lalu, penggunaan akronim SGIE oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Debat Capres, Moderator Akan Pertegas Pertanyaan Singkatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Debat-Cawapres-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-2740426727.jpg" alt="Moment microphone terjatuh milik Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar saat beradu argumen dengan Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Moment microphone terjatuh milik Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar saat beradu argumen dengan Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penggunaan singkatan yang dilontarkan dalam pertanyaan di debat capres/cawapres dievaluasi. Untuk debat selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta calon untuk memanjangkan istilah singkatan yang disampaikan kepada lawan. Hal itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam evaluasi debat yang digelar di kantor KPU, Jakarta. Sebelumnya, polemik singkatan dalam debat mengemuka setelah cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempertanyakan soal SGIE kepada calon nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Muhaimin yang tidak mengetahui SGIE akhirnya kehilangan satu kesempatan menjawab di dua menit awal karena digunakan untuk menanyakan kepanjangan istilah itu. Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, kasus itu menjadi catatan pihaknya. Dari sisi aturan, penggunaan singkatan tidak menyalahi. Namun, ke depan, agar debat lebih optimal, calon diminta menyampaikan pertanyaan secara gamblang. KPU sudah meminta perwakilan paslon untuk menyampaikan hal tersebut. &rdquo;Secara prinsip, tentu ini bagian dari tugas LO untuk melakukan brifing terhadap paslon masing-masing,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Mellaz menyebutkan, dalam hal calon tetap menyampaikan pertanyaan dengan istilah singkatan, moderator akan meminta penjelasan tanpa memotong waktu calon lain yang menjawab. &rdquo;Kalau ada istilah atau singkatan itu biasanya disingkat atau tidak dipanjangkan. Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya perannya,&rdquo; imbuh dia. Selain polemik istilah singkatan, rapat evaluasi kemarin membahas soal aturan podium. Dalam debat cawapres pekan lalu, ada salah satu yang aktif bergerak ke banyak tempat, yakni Gibran. Karena itu, untuk debat ketiga dan selanjutnya, ada rencana untuk mengatur ruang lingkup calon hanya di sekitar podium. Hal itu sejalan dengan filosofi disediakannya podium dalam debat kedua. &rdquo;Podium itu kan sebenarnya prinsipnya jangkar ya,&rdquo; jelasnya. Persiapan debat ketiga akan dimulai hari ini (28/12). Rencananya, KPU mengundang pihak TV penyelenggara untuk membahas lokasi dan berbagai hal teknis debat yang digelar pada 7 Februari mendatang.&nbsp;(far/c19/oni)

Untuk debat selanjutnya, KPU meminta calon untuk memanjangkan istilah singkatan yang disampaikan kepada lawan.

Aturan Baru Debat Capres-Cawapres: Paslon Pakai Singkatan, Moderator Harus Minta Penjelasan

singkatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#singkatan

Berita Terkini

Ridwan Kamil-Suswono Dipastikan Tak Gunakan Singkatan dalam Debat Perdana Pilgub Jakarta

Jubir Ridwan Kamil-Suswono Setuju dengan Pramono untuk Tak Gunakan Singkatan di Debat Pilkada Jakarta

SiPepek, Simontok, Siska Ku Intip, Akademisi Minta Singkatan Nama Program Pemerintah Jangan Dibuat Asal-asalan

Debat Capres, Moderator Akan Pertegas Pertanyaan Singkatan

Aturan Baru Debat Capres-Cawapres: Paslon Pakai Singkatan, Moderator Harus Minta Penjelasan

Download Aplikasi JawaPos.com