<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/malampertamaraisa-trending-topic-warganet-daripada-bahas-saracen_m_154924.jpeg" alt="Raisa Andriana dan Hamish Daud usai menjalani akad nikah di Ayana Midplaza, Jakarta, Minggu (3/9)" width="100%">
<figcaption>Raisa Andriana dan Hamish Daud usai menjalani akad nikah di Ayana Midplaza, Jakarta, Minggu (3/9)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Publik dihebohkan dengan kabar perceraian antara Raisa Andriana dengan sang suami, Hamish Daud. Banyak dari mereka tidak menyangka bahwa pasangan yang selama ini adem ayem ternyata menyimpan bara api yang panas dalam rumah tangga mereka. Meski belum diketahui secara pasti perihal penyebab perceraian secara pasti, sejumlah isu liar pun bermunculan di media sosial. Dari mulai menyebut Hamish Daud mokondo, open BO, hingga perselingkuhan dan menyatakan wanita selingkuhannya kini sedang berbadan dua. Terlepas dari isu liar yang beredar terkait penyebab perceraian Hamish Daud dan Raisa, masalah perceraian ini sebenarnya sudah disinggung oleh Hamish sejak awal menikah. Ya, sang aktor telah menyinggung soal perceraian tepat di hari dia menikah dengan Raisa, dengan mengikrarkan janji suci pernikahan di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, pada 3 September 2017 silam. Dalam janji suci tersebut, Hamish Daud berjanji akan memperlakukan Raisa dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. "Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Ahad, tanggal 3 September 2017 saya Hamish Daud Wyllie berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menggauli istri saya yang bernama Raisa Andriana bin Allan N. Rachman dengan baik menurut ajaran Islam,&rdquo; tegas Hamish Daud. Dalam kesempatan itu, aktor sekaligus presenter menyinggung soal perceraian. Yaitu apabila dirinya tidak memberikan nafkah kepada sang istri atau menyakiti Raisa, wanita yang telah dinikahinya. "Apabila saya meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib padanya dalam tiga bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama," ungkap Hamish Daud.

Raisa Andriana dan Hamish Daud menghebohkan publik dengan kabar perceraian, banyak isu liar beredar di media sosial.

Hamish Daud Sudah Singgung Perceraian Sejak Awal Menikahi Raisa, Simak Pernyataannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/IMG_20250220_191722-1-2085882974.jpg" alt="Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel dari Sukatani Band minta maaf atas viralnya lagu Bayar Bayar Bayar. (Instagram @sukatani.band)" width="100%">
<figcaption>Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel dari Sukatani Band minta maaf atas viralnya lagu Bayar Bayar Bayar. (Instagram @sukatani.band)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lagu berjudul 'Bayar Bayar Bayar' dari grup musik Sukatani Band sempat viral di media sosial beberapa waktu belakangan. Banyak netizen suka dengan lagu itu karena merasa lagu itu relate dengan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan oknum polisi nakal. Namun, grup musik asal Purbalingga itu akhirnya memutuskan minta maaf kepada institusi kepolisian atas viralnya lagu itu. Mereka meminta maaf karena di dalam lirik lagunya dianggap menyinggung pihak kepolisian. "Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga viral di media sosial," ujar Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy, salah satu anggota grup musik Sukatani Band melalui video diunggah di Instagram. Dia menyatakan bahwa lagu Baya Bayar Bayar sebenarnya ditujukan kepada oknum kepolisian yang nakal. Mereka adalah aparat penegak hukum namun justru melakukan pelanggaran hukum. Permohonan maaf ini dilakukan karena khawatir lagu itu justru disalahartikan. Sukatani juga menyatakan telah menarik lagu itu di berbagai platform digital sebagai bentuk tanggung jawab moral mereka untuk menghentikan pro kontra yang terjadi. Sukatani Band pun meminta semua orang yang sempat mengunggah lagunya atau membuat konten menggunakan lagu itu, untuk turut menghapusnya. "Kami mengimbau kepada semua pengguna media sosial yang telah menggunakan lagu kami dalam video mereka untuk segera menghapusnya. Jika masih ada yang menyimpan atau menggunakan lagu tersebut di masa yang akan datang, itu bukan lagi tanggung jawab kami,&rdquo; tegasnya. Sukatani Band yang diwakili Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel menegaskan bahwa permohonan maaf ini tidak dibuat karena ada tekanan. Sebaliknya, permohonan maaf ini dilakukan secara sadar dan tidak sedang dalam tekanan dari pihak mana pun.

Banyak netizen suka dengan lagu itu karena merasa lagu itu relate dengan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan oknum polisi nakal.

Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Viral karena Singgung Oknum Polisi Nakal, Sukatani Band Minta Maaf dan Tarik Lagu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/foto-nadiem-makarim-2922162756.jpg" alt="Potret Nadiem Makarim. (Instagram.com/@nadiemmakarim)" width="100%">
<figcaption>Potret Nadiem Makarim. (Instagram.com/@nadiemmakarim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Singgungan serta kecaman dari Anggota DPR RI terhadap kinerja Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi terus terjadi. Berbagai masalah yang terjadi pada sekolah termasuk guru dan siswa di daerah, khususnya yang menyangkut dengan realisasi dan penyerapan anggaran pendidikan. Dilansir dari Akun Instagram DPR RI, ketika rapat yang dilaksanakan pada Rabu (5/6/2024), Mendikbudristek menyampaikan alokasi Pagu Indikatif Belanja K/L Kemendikbudristek RI TA 2025 sebesar Rp 83 Triliun atau turun sekitar Rp 15 Triliun dari tahun 2024. Mendikbud mengusulkan tambahan anggaran sebesar kurang lebih Rp 25 Triliun, lalu Anita Jacoba Gah selaku Anggota Komisi X DPR memberi tanggapan agar Kemendikbudristek melakukan intropeksi terlebih dahulu khususnya dalam mengelola anggaran. Dikutip dari Akun TikTok DPR RI, Anita juga kerap menyebutkan banyak masalah pendidikan di daerah khususnya yang terjadi di Provinsi NTT, diantaranya adalah : Pertama, Guru PPPK yang sudah lulus belum mendapatkan Surat Keterangan (SK). Kedua, banyak Guru PPPK masih belum menerima tunjangan. Ketiga, beberapa bangunan sekolah masih terbengkalai padahal anggarannya sudah ada dari 2021. "Saya kasih contoh di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan" ujarnya. Anita bukan kali pertamanya memarahi Nadiem Makarim dan membongkar kinerja Sang Menteri yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Aksi ini tentunya sangat didukung oleh para guru yang merasakan kurangnya kesejahteraan. Hingga reaksi Mendikbud Nadiem Makarim tidak berani menatap wajah Anggota DPR satu ini, bahkan menunduk seperti merasakan banyak kegagalan dalam masa kepemimpinannya. Anita merasa bahwa argumentasi Anggota Komisi X DPR tidak pernah didengar, sehingga KPK sendiri yang memberikan rekomendasi untuk mengawasi aliran anggaran APBN ke setiap daerah untuk dana pendidikan. Anita juga menilai Nadiem beserta jajarannya tidak dapat memanfaatkan anggaran besar yang tersedia dengan baik dan seharusnya bisa memadai dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia. Dikutip dari laman Artikel Universitas Darussalam Ambon, sistem pendidikan yang kacau mengakibatkan berbagai macam faktor seperti rusaknya moral anak bangsa hingga kurangnya jiwa nasionalisme. Bahkan pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran di beberapa tahun kebelakang dan sangat berbeda pada era orde baru, ketika orang luar negeripun datang untuk belajar ke tanah air. Mulai dari kurangnya kesejahteraan guru, penyelewengan dana anggaran pendidikan, serta carut-marutnya kurikulum yang ditetapkan saat ini sudah menjadi tanda bahwa merosotnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagaimana pendidikan adalah salah satu pilar yang utama dalam kehidupan seseorang, karena tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang mengikuti zaman. Sementara harapannya ingin mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045.

DPR singgung Nadiem Makarim mengenai realisasi anggaran pendidikan di daerah yang masih banyak alami masalah, seperti Guru PPPK di NTT.

DPR Singgung Nadiem Makarim Mengenai Realisasi Anggaran Pendidikan di Daerah yang Masih Banyak Masalah

Singgung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Singgung

Berita Terkini

Hamish Daud Sudah Singgung Perceraian Sejak Awal Menikahi Raisa, Simak Pernyataannya

Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Viral karena Singgung Oknum Polisi Nakal, Sukatani Band Minta Maaf dan Tarik Lagu

DPR Singgung Nadiem Makarim Mengenai Realisasi Anggaran Pendidikan di Daerah yang Masih Banyak Masalah

Download Aplikasi JawaPos.com