<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Jaksa-Agung-Sanitiar-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus mafia tanah menjadi perhatian besar bagi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pasalnya, aksi para sindikat mafia tanah bisa berdampak pada pembangunan nasional dan memicu konflik sosial.  Mengantisipasi hal itu, Sanitiar Burhanuddin meminta para kepala satuan kerja, baik itu kepala kejaksaan tinggi (Kajati) maupun kepala kejaksaan negeri (Kajari) segera bentuk tim khusus. Tim tersebut bertugas untuk menanggulangi sindikat mafia tanah.  "Cermati betul setiap sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antarwarga, bukan diakibatkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum pejabat," tegas Burhanuddin dalam keterangan persnya, Minggu (28/11).  Pernyataan itu dikemukakan Jaksa Agung memimpin rapat di hadapan jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan seluruh Kepala Kejaksaan  Negeri (Kajari)  di Sumatera Selatan pada Kamis (25/11)  Burhanuddin meminta seluruh jajarannya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga masyarakat. Terutama masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Untuk itu, seluruh jajaran kejati dan kejari segera mengantisipasi, jika terjadi pergolakan dan gesekan horizontal di masyarakat.  Dia menyoroti kasus tanah yang terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). Provinsi Sumsel selama ini dikenal banyak mengandung sumber daya alam. Potensi daerah itu sangat rentan terjadi sengketa lahan akibat perbuatan para mafia tanah.  “Ayo kita basmi para mafia tanah sampai akarnya. Termasuk kepada para oknum pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. Saya tidak segan menyeret mereka ke meja hijau dan membenamkannya ke dalam penjara. Bahkan jika sekalipun ada pegawai Kejaksaan yang terlibat,” ujar Burhanuddin.  Sebelum bertindak ke arah itu, Burhanuddin minta setiap Jaksa selain menindak, juga mengidentifikasi dan mencari penyebab mengapa praktik para mafia tersebut tumbuh subur sampai saat ini.  Menurut Burhanuddin praktik mafia tanah seakan sudah menjadi bagian dari ekosistem dan membuat masyarakat menjadi permisif.  Mengantisipasi agar para mafia tanah itu tidak berkeliaran mencari mangsa, para jajaran jaksa harus mampu membuat perbaikan sistem, demi tidak ada celah bagi para mafia untuk mengganggu tatanan yang ada.

Berantas Sindikat Mafia Tanah, Jaksa Agung Siapkan Tim Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/janda-kebon-sirih.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi masih menyelidiki kasus dugaan penipuan yang dilakukan komplotan mafia tanah terhadap seorang janda warga Kebon Sirih bernama Dian Rahmiani. Sudah ada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.  Pengacara korban, Hartanto mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan lima orang terkait kasus ini. Namun, baru empat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka.  "Kami berharap semuanya bisa dijerat sesuai dengan laporan klien kami," kata Hartanto kepada wartawan, Senin (22/3).  Keempat pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni CK, KY, HN, dan GS. Menurut dia, sindikat ini mengambil peran masing-masing saat menipu kliennya itu.  "Ada yang mengaku sebagai pengusaha, ada mengaku sebagai broker. Mereka masing-masing berbagi peran," ujarnya.  Diberitakan sebelumnya, aksi penipuan terjadi pada tahun 2017 silam. Awalnya, Dian dan mendiang suaminya didatangi oleh dua orang pelaku yang mengaku ingin membeli rumah mereka. Rumah itu memang ingin dijual Dian senilai Rp 180 miliar.  Alih-alih berhasil menjual rumah dan tanah tersebut, Dian justru harus angkat kaki dari rumah tersebut akibat tipu muslihat para penjahat yang terstruktur rapi. Akta rumah tersebut secara diam-diam dibalik nama oleh para penjahat, sehingga mereka bisa mengusir Dian dari rumah itu. Uang pembelian rumah yang mereka janjikan juga tidak pernah ditransfer.  Dian akhirnya melapor ke kantor polisi dengan nomor LP/366/I/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 21 Januari 2021.

Kasus Mafia Tanah Kelabui Janda Kebon Sirih, 4 Orang Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/mafia-tanah.jpg" alt="BERBAGI PERAN: Dari kiri, Djerman Prasetyawan, Samsul, dan Subagyo, tersangka mafia tanah, ditahan Polrestabes Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERBAGI PERAN: Dari kiri, Djerman Prasetyawan, Samsul, dan Subagyo, tersangka mafia tanah, ditahan Polrestabes Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang janda bernama Dian Rahmiani menjadi korban penipuan sindikat mafia tanah. Tipu muslihat para penjahat itu membuat Dian kini terusir dari rumahnya sendiri yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.  Kejadian ini disampaikan oleh Dian bersama tim kuasa hukumnya saat mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu (24/2). Berbagai upaya sudah dilakukan Dian untuk mengembalikan uangnya itu, namun tak kunjung berhasil. Keluarga Dian pun melaporkan kejadian itu ke SPKT Polda Metro Jaya dengan LP/366/I/YAN.2.5/2022/SPKT PMJ, tanggal 21 Januari 2021.  Saat ini, kasusnya pun telah ditangani oleh Subdit Harda Polda Metro Jaya.  "Hari ini kami datang ke Polda untuk menanyakan hasil laporan yang telah dibuat oleh korban. Di sini jelas, mutlak korban mafia tanah, yang benar-benar ada di Jakarta dan kami bersyukur laporannya ditanggapi dengan baik," ujar Hartanto, pengacara Dian di Polda Metro Jaya kepada wartawan.  Hartanto menyebut, kliennya ditipu sekitar bulan Januari 2017 silam. Saat itu, Dian memang berniat menjual tanahnya yang ada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat seharga Rp 180 miliar.  Sekonyong-konyong, ia didatangi oleh dua orang berinisial HK dan GS. Keduanya mengaku sebagai pengusaha yang memiliki plafon (batas tertinggi jumlah pinjaman, Red) di Bank Mandiri sebesar Rp 250 miliar.  "Mereka akan membeli tanah tersebut seharga Rp 180 Miliar, yang akan dibayarkan sebanyak 2 kali," kata Hartanto.  Atas bujuk rayu HK dan GS, Dian pun sepakat untuk menjual tanah miliknya itu. Tidak hanya itu, HK dan GS kembali membujuk korban untuk meminjam uang kepada investor dengan dalih biaya administrasi pencairan plafon dengan menunjuk seorang investor berinisial KY sebesar Rp 70 Miliar.  "Dalam hal ini, KY menunjuk HK sebagai tangan kanannya yang bertanggung jawab atas pengembalian uang sebesar Rp 70 miliar," terangnya.  Lalu pada 8 Maret 2017 korban diajak ke notaris berinisial CMS untuk menandatangani 3 akta formalitas. KY dan seorang pelaku lain berinisial MAR juga hadir di sana.  "Disitu, MAR menyerahkan uang tunai dan diberikan cek Bank BCA sebesar Rp 171 Miliar sebagai pelunasan oleh HK. Namun, pada 22 Agustus 2017, Dian malah menerima somasi dari MAR yang mengaku sebagai pemilik tanah rumah milik Dian," tutur Hartanto.  Dian pun kaget bukan kepalang lantaran sertifikat tanahnya itu sudah berganti nama. Padahal dia belum mengganti nama tanah miliknya karena masih dalam proses administrasi. Dian menerima somasi dari MAR yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan (SHM No.9/Gambir) atas nama Muhammad Ali Reza (MAR).  "Artinya, secara diam-diam mereka telah membalik nama sertifikat milik korban dan membuat Akta Jual Beli (AJB) tanggal 21 Juli 2017," lanjut Hartanto.  Lebih parahnya lagi, ternyata cek Bank BCA yang diberikan HK sebagai pembayaran tanah pada bulan Mei 2o17 itu fiktif alias cek kosong. "Setelah dicari tahu, ternyata HK itu seorang broker yang bekerja sama dengan para pelaku lainnya untuk melakukan penipuan," jelasnya.  Menurut penuturan polisi, lanjut Hartanto, ternyata HK dan GS saat ini sudah menjadi terpidana di kasus serupa. Polisi pun masih terus mengembangkan kasus tersebut lantaran ada orang lainnya yang terlibat dan belum berhasil ditangkap.  Sementara, Dian sebagai korban mengaku dirinya bersama keluarga besar mengalami kerugian besar akibat kejadian ini. Pasalnya, ia mendapat kabar sertifikat sudah balik nama dua pekan sebelum ia resmi menjanda usai suaminya meninggal.  "Kami mengalami kerugian yang besar sekali. Saya sudah kehilangan suami. Kira-kira 13 hari sebelum suami saya meninggal itu surat sertifikat sudah berubah nama atas nama mafia tanah tersebut. Itu tanpa kita tahu dan kita juga nggak tanda tangan," ungkapnya.

Ditipu Mafia Tanah dan Terusir dari Rumah Sendiri, Janda Lapor Polisi