<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/bendera.jpeg" alt="Sejumlah massa berpakaian putih membawa puluhan bendera merah putih jelang putusan Mahkamah Konstitusi. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah massa berpakaian putih membawa puluhan bendera merah putih jelang putusan Mahkamah Konstitusi. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga berinisial FP dari Kabupaten Jayapura, Papua, yang memposting potongan video secara live streaming video di facebook yang mengajak untuk membakar bendera merah putih diproses hukum. Berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan tahap satu ke Kejaksaan Negeri Jayapura pada Senin (29/3).  Kasus itu diungkap Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota yang melalukan patroli siber. Petugas menemukan video tersebut kemudian dilaporkan kepada Satgas Siber Ops Nemangkawi untuk dilakukan penyelidikan.  Kasatgas Humas Nemangkawi Kombespol .M Iqbal Alqudusy seperti dilansir dari Antara menyayangkan kejadian pelanggaran hukum dilakukan oleh pemuda yang masih produktif. Seharusnya pelaku berkarya positif bagi negeri dan tanah air.  ”Kepada pemuda pemudi Papua agar menggunakan media sosial dengan bijak. Negara Indonesia adalah negara hukum, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan baik secara offline maupun online akan berhadapan dengan hukum,” ujar Iqbal.  Iqbal mengakui, kebebasan berpendapat ada bagi mereka yang bertanggung jawab.  ”Saring sebelum sharing, ini penting menjadi perhatian warga semua,” kata Iqbal.  Generasi muda Indonesia di Papua, lanjut Iqbal, diingatkan tidak larut dalam tren teknologi demi konten untuk melakukan berbagai aksi menjadi viral. Sebab, hal itu dapat membuat pelakunya terancam penjara karena harus berhadapan dengan hukum.  Untuk kegiatan demi konten potongan video live streaming ajakan akan membakar bendera merah putih yang viral didapati fakta bahwa video viral tersebut dibuat pada 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.39 WIT di seputar Kota Jayapura.  Pelaku siaran langsung tersebut diketahui FP dengan account Facebook atas nama Cobalt melakukan live streaming FB dan memprovokasi mahasiswa Uncen untuk ikut berunjuk rasa, dengan judul live streaming unjuk rasa Otsus Jilid II. Dalam video live streaming dengan durasi 1 jam 09 menit 23 detik, pada durasi menit ke 3.15 sampai dengan 4.10, terdapat adegan seseorang sedang menarik bendera merah putih untuk dibakar. Serta seseorang yang merekam dengan mengeluarkan kata-kata Bakar…bakar…bakar…bakar….. di jalan saja.  Video pembakaran bendera merah putih melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bab VII pasal 66 disebutkan dengan jelas ada sanksi pidana yang menunggu bagi pelaku pembakaran bendera merah putih.  ”Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,” kata Iqbal.  Namun karena menggunakan media Facebook, dikenai UU ITE, karena memenuhi pasal pemunculan kebencian/SARA yaitu pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang hukumannya diatur dalam pasal 45A ayat (2) UU 19/2016.  Atas perbuatannya, FP ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. FP ditangkap bersama rekannya, Gerius Wenda, pada Selasa (23/2) pukul 17.37 WIT di Jalan Baru, Kalkote, Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Berkas perkara tindak pidana ITE yang dilakukan tersangka FP telah dilimpahkan tahap satu ke Kejaksaan Negeri Jayapura, Senin (29/3).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7jB5ymiMGU0

Pelaku Streaming Video Seruan Bakar Bendera di Facebook Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200909-WA0100-1.jpg" alt="Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Garut Sugeng Hariadi. Feri Purnama/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Garut Sugeng Hariadi. Feri Purnama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Garut, Jawa Barat, menyelidiki bentuk pelanggaran hukum organisasi Masyarakat Paguyuban Tunggal Rahayu. Mereka mengubah arah kepala burung Garuda Pancasila sebagai simbol negara.  ”Sudah kami bahas, intel dari Kejari juga sudah merapat dengan Kesbang (Badan Kesatuan dan Bangsa) bersama dengan Polres dan Kodim untuk menyelidiki,” kata Ketua Bakorpakem Garut yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Garut Sugeng Hariadi seperti dilansir dari Antara di Garut.  Dia menuturkan, jajarannya sudah mendapatkan informasi tentang organisasi yang melakukan tindakan mengubah lambang negara dengan mengganti arah kepala burung Garuda Pancasila dari arah ke kanan menjadi ke depan. Masalah itu, menjadi perhatian Bakorpakem Garut untuk selanjutnya dilakukan pendalaman. Jika ada unsur pidana akan diserahkan penanganannya ke kepolisian.  ”Hasil pembahasan dari Bakorpakem akan disampaikan ke pemerintah daerah untuk tindak lanjutnya, kalau melanggar ada proses hukum yang bisa dilakukan jajaran kepolisian,” ucap Sugeng Hariadi.  Dia menjelaskan, hasil penyelidikan sementara tentang tindakan mengubah lambang negara itu telah melanggar hukum. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara. Salah satunya ketentuan tidak boleh mengubah lambang negara. ”Itu sudah ada aturannya soal lambang negara,” papar Sugeng Hariadi.  Dia menambahkan, dugaan pelanggaran hukum lain, yaitu membuat uang sendiri untuk digunakan sebagai alat transaksi dalam organisasi. Namun dugaan membuat uang palsu itu, harus didalami lebih lanjut terkait penggunaan dan peredarannya. Jika beredar di masyarakat umum akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.  ”Kalau beredar dan dipakai transaksi jelas sudah melanggar. Yang jelas Bakorpakem sudah bergerak untuk melakukan penyelidikan,” ujar Sugeng Hariadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=M0JPHvr27i8

Bakorpakem Garut Selidiki Pelanggaran Hukum Ormas Ubah Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anti-nkri-guru-pembakar-merah-putih-dibui_m_151895.jpeg" alt="Kasubbag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspitalena memperlihatkan barang bukti umbul-umbul bendera merah putih yang dibakar tersangka, kemarin." width="100%">
<figcaption>Kasubbag Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspitalena memperlihatkan barang bukti umbul-umbul bendera merah putih yang dibakar tersangka, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden pembakaran bendera merah putih di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud yang berada di Kampung Jami, Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor berujung pada penetapan seorang tersangka yang merupakan oknum guru. Atas penetapan tersangka itu, sang oknum guru langsung dibui oleh aparat kepolisian. Lelaki berinisial MS, 24, terang-terangan menolak lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga nekat membakarnya tepat di malam jelang HUT Kemerdekaan Rabu (16/8). Bersamaan dengan itu, aktivitas di ponpes juga terpaksa dihentikan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 29 saksi, Polres Bogor menetapkan satu tersangka kasus pembakaran umbul-umbul merah putih. Yakni seorang pengajar dan petugas keamanan di Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnu Mas'ud di Desa Sukajaya. "Dari 29 orang yang telah dimintai kesaksiannya kita tetapkan tersangka berinisial MS, 24," ujar Kapolres Bogor AKBP Andi M. Dicky. Dicky menjelaskan, MS merupakan oknum staf pengajar di Pondok Pesantren tersebut. Saat ini, MS telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas tindakannya, MS dikenakan Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a UU No 24 Tahun 2009 tetang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan atau Pasal 406 KUHP dan atau 187 KUHP. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat turut merilis kejadian yang sempat menggegerkan momen HUT ke-72 RI itu, kemarin (18/8). Kabag Humas Polda Jabar Kombespol Yusri Yunus membeberkan motif pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganggap umbul-umbul merah putih sebagai representasi negara yang dijadikan sasaran pelampiasan atas kebenciannya terhadap NKRI. Aksi pembakaran itu menuai respons dari banyak kalangan. Termasuk Bupati Bogor Nurhayanti yang ikut mengutuk keras sikap antinasionalisme oknum pengajar Yayasan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud. Yanti -sapaan Nurhayanti- memastikan yayasan yang menolak mengibarkan bendera dan diduga membakar umbul-umbul merah putih itu harus ditutup dan tidak boleh berada di Kabupaten Bogor. "Mereka sudah berjanji akan tutup dan tidak di situ (Kecamatan Taman Sari) lagi. Tidak di Taman Sari, dan juga di wilayah Kabupaten Bogor, tidak boleh," ujarnya di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor, kemarin (18/8). Tak hanya itu, pembakaran umbul-umbul merah putih yang terjadi di sekitar Lokasi Pondok Pesantren Tahfizh Al- Quran Ibnu Mas'ud juga mendapat kritikan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang luar negeri KH Muhyidin Junaidi. "Tak dinafikan ada sekelompok orang yang punya pandangan ekstrem tentang simbol negara dan cara menyikapi," ujarnya. Muhyidin meminta agar masyarakat Bogor tetap tenang. Selain itu, sebaiknya kasus tersebut tak perlu dibesar-besarkan dan digeneralisir secara masif. Sebab, seakan-akan perbuatan dilakukan atas sikap pesantren. Dia mengingatkan, para mujahid dan pejuang kemerdekaan RI banyak berasal pimpinan pesantren. Meski begitu, ia tetap meminta aparat penegak hukum memberi hukuman atas perbuatan tersebut. Hal itu sesuai dengan undang-undang dan hukum Indoneaia.

Anti-NKRI, Guru Pembakar Merah Putih Dibui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/garuda-raksasa-hadiah-hut-ri-ke-72-ala-polda-bali_m_150155.jpeg" alt="Sejumlah anggota brimob Polda Bali dibantu remaja saat menaikkan layangan Garuda Pancasila di Padanggalak, Kesiman, Denpasar, kemarin (10/8)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah anggota brimob Polda Bali dibantu remaja saat menaikkan layangan Garuda Pancasila di Padanggalak, Kesiman, Denpasar, kemarin (10/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beragam cara masyarakat dan aparat pemerintah dalam memeriahkan HUT ke-72 Republik Indonesia (RI). Di Bali, Polda setempat membuat layangan raksasa yang akan dinaikkan pada Senin (14/8) mendatang. Sebelum dilayangkan pada hari H, kemarin, Kamis (10/8) layangn tersebut sudah diujicobakan.  Selain untuk menyambut HUT ke-72 RI layangan yang dibuat oleh personel Polda Bali ini kemeriahan HUT ke-59 Pemprov Bali. Mereka membuat layangan raksasa berbentuk garuda dengan lebar bentang sayap 8 meter sesuai dengan bulan kemerdekaan RI dan panjang 17 meter sesuai dengan tanggal kemerdekaan RI.  Sayang, saat uji coba terbang di Pantai Padanggalak kemarin (10/8), layangan itu jatuh karena talinya putus. Perancang layangan, Bripda Kadek Dwi Kusmawan, mengaku membutuhkan waktu 12 hari untuk membuat layangan raksasa tersebut. Sebelas batang bambu dan 26 jenis tali diperlukan untuk membuat layangan itu.  Menurut dia, ide awal muncul saat polda berencana mengibarkan bendera Merah Putih terbesar untuk memecahkan rekor MURI. Namun, karena saat ini musim layangan, dia mengusulkan membuat layangan garuda. Usulan itu disambut baik oleh Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose. "Total habis Rp 4 juta," kata Dwi.  Karena gagal terbang, layangan sempat rusak di bagian kaki. Meski demikian, dia akan mencobanya lagi.  Rencananya, layangan itu dinaikkan saat upacara bendera pada Senin (14/8) di Pantai Pandawa, Kuta Selatan, pukul 15.00 Wita. "Semoga bisa mengudara," harapnya.

Garuda Raksasa, Hadiah HUT RI ke 72 Ala Polda Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62662_81722_ruhut-sitompul-jawapos.jpg" alt="Ruhut Sitompul" width="100%">
<figcaption>Ruhut Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Ruhut Sitompul menyesalkan pernyataan Musisi Ahmad Dhani sewaktu demo Jumat (4/11) lalu. Ruhut menilai, Dhani sudah kelewatan dengan mengatai Presiden Jokowi Widodo di depan ratusan ribu pendemo. &quot;Saya sesalkan Ahmad Dhani yang menghina dan menyerang simbol negara (Presiden) dengan kata-kata kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan tegas kepada saudara Ahmad Dhani,&quot; ujar Ruhut di kompleks Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11). Menurut pria yang dikenal dengan sebutan si Poltak itu, sesuatu yang lumrah jika masyarakat ingin menyuarakan aspirasi lewat unjuk rasa serta berorasi di hadapan massa. Tapi, siapa pun yang menyampaikan pendapatnya, maka harus bertanggung jawab. &quot;Pantas enggak presiden kita dikatakan nama binatang yang sebagian masyarakat Indonesia mengharamkan binatang itu? Bapak Joko Widodo itu simbol negara,&quot; tegas dia. Apalagi selama dua tahun pemerintahan Jokowi, sebanyak 60 persen lebih rakyat Indonesia mendukung program mantan Gubernur DKI itu. Sebelumnya juga, Laskar Rakyat Joko Widodo (LRJ) dan Pro Jokowi (Projo) telah melaporkan musisi Ahmad Dhani ke Badan Reserse dan Kriminal Polri, atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. (uya/JPG)

Ruhut Kecam Tingkah Ahmad Dani yang Samakan Simbol Negara Dengan Binatang

simbol negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#simbol negara

Berita Terkini

Pelaku Streaming Video Seruan Bakar Bendera di Facebook Diproses Hukum

Bakorpakem Garut Selidiki Pelanggaran Hukum Ormas Ubah Garuda

Anti-NKRI, Guru Pembakar Merah Putih Dibui

Garuda Raksasa, Hadiah HUT RI ke 72 Ala Polda Bali

Ruhut Kecam Tingkah Ahmad Dani yang Samakan Simbol Negara Dengan Binatang

Download Aplikasi JawaPos.com