<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/IMG-20240722-WA0027-3410429661.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah secara resmi memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Sebelumnya, sistem ini hanya mencakup komoditas batubara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sistem ini terus mengalami pengembangan untuk menjadi lebih baik. Bahkan ditargetkan bisa mencakup berbagai komoditas lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembentukan Simbara. Menkeu pun menyebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang paling berapi-api menyambut sistem ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terima kasih ke seluruh pihak yang kerja sama terutama dalam hal ini Pak Menko Luhut, sangat berapi-api dan semangat, sejak awal beliau dapat <em>briefing</em> dibangunnya Simbara," ungkapnya dalam acara Peluncuran Simbara di Jakarta, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu mengatakan, Simbara merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara (Minerba) yang terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menilai, Simbara menjadi bentuk kewibawaan pemerintah karena mengintegrasikan 50 dokumen perizinan yang sebelumnya tersebar di 6 kementerian dan lembaga (K/L). Sehingga, perusahaan bisa menerapkan kepatuhan dan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengusaha tidak bisa, kemudian kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi,&rdquo; jelasnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan. Karena perusahaan sudah tahu hak dan kewajiban mereka,&rdquo; imbuh Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan, Simbara yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp 7,1 triliun sejak diluncurkan pada 2022 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isa merinci, tambahan pendapatan itu berasal dari keberhasilan pencegahan atas praktik tambang ilegal atau ilegal mining sebesar Rp 3,47 triiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, terdapat tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga profil risiko pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang pengusaha dari penerapan Automatic Blocking System (ABS), yakni sebesar Rp 1,1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hingga saat ini Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 kementerian dan lembaga dan memberikan beberapa dampak positif," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menkeu mengatakan, Simbara merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara.

Simbara Diperluas untuk Nikel dan Timah, Sri Mulyani Sebut Pak Luhut Paling Berapi-api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/simb-2347553145.jpg" alt="Peluncuran Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan" width="100%">
<figcaption>Peluncuran Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk komoditas nikel dan timah. Sebelumnya, sistem yang merupakan buah kolaborasi berbagai Kementerian/Lembaga ini hanya mengintegrasikan seluruh pengelolaan komoditas batubara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, peluncuran Simbara ini dilakukan untuk memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam menyelenggarakan pelayanan untuk pengusahaan nikel dan timah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peluncuran ini menandakan, terintegrasinya Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di dalam Simbara yang diinisiasi oleh Kemenkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014889436/6-penyebab-kulit-kering-saat-bangun-tidur-ternyata-sarung-bantal-juga-berpengaruh-lho">6 Penyebab Kulit Kering saat Bangun Tidur, Ternyata Sarung Bantal juga Berpengaruh, lho</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melanjutkan keberhasilan Simbara untuk komunitas batubara, hari ini kita akan mulai memperluas Simbara untuk komoditas nikel dan timah, yang perannya semakin strategis dalam mendukung perlindungan nasional maupun global,&rdquo; kata Isa Rachmatarwata dalam peluncuran Simbara&nbsp; untuk Komoditas Nikel dan Timah di Jakarta, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Isa membeberkan dengan terintegrasinya SIINas menjadikan Simbara terhubung dengan hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis hilirisasi di smelter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isa menyebut, Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Di mana cadangan nikel di Indonesia mencapai sekitar 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sementara itu, cadangan timah Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan cadangan sebesar 800 ribu ton atau 23 persen dari cadangan dunia,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isa juga menyampaikan, pada tahun 2023, volume produksi nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta metric ton, menempati peringkat pertama di dunia dengan kontribusi sebesar 50 persen dari total produksi nikel global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014889904/fakta-fakta-gubernur-malut-abdul-gani-kasuba-hobi-ngamar-dengan-wanita-habiskan-rp-3-miliar">Fakta-fakta Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Hobi Ngamar dengan Wanita Habiskan Rp 3 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun produksi timah Indonesia sebesar 78 ribu ton, menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22 persen dari total produksi timah global. Dengan begitu, melalui Simbara, RI bisa melakukan optimalisasi terhadap penerimaan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Simbara secara khusus kami laporkan telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara, antara lain pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp 3,47 triliun,&rdquo; jelas Isa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan otomatik blocking system yang juga merupakan bagian dari SIMBARA sebesar Rp1,1 triliun,&rdquo; pungkasnya.</div>

Pemerintah secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk komoditas nikel dan timah.

Pemerintah Luncurkan Simbara Komoditas Nikel dan Timah Guna Tingkatkan Penerimaan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tingkatkan-kinerja-ekspor-pemerintah-bakal-hapus-dmo-batu-bara_m_231353.jpg" alt="Ilustrasi pengiriman batu bara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengiriman batu bara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah telah resmi meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara). Sistem ini akan merupakan integrasi informasi terhadap alur produksi dan penjualan batu bara.<br /> <br /> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan bahwa dengan Simbara ini, pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan mineral dan batu bara (minerba) akan semakin terpadu dan akurat.<br /> <br /> "Dengan adanya Simbara, pengawasan kepatuhan DMO (Domestic Market Obligation) oleh badan usaha dapat dilakukan dengan lebih maksimal sekaligus menertibkan perdagangan minerba ilegal yang mengakibatkan kebocoran penerimaan negara," terang dia dalam webinar, Selasa (8/3).<br /> <br /> Kata dia, aplikasi ini akan menyimpan informasi tata kelola dan tata niaga minerba dari hulu ke hilir. Mulai dari proses perencanaan penambangan, pengolahan, pemurnian dan penjualan komoditas minerba serta pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara.<br /> <br /> "Melalui pengembangan sistem ini, fasilitas Online Single Submission (OSS) untuk proses penerimaan menjadi lebih praktis, cepat dan akuntabel," katanya.<br /> <br /> Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, di era digitalisasi teknologi ini, integrasi proses bisnis dan juga integrasi data wajib dilakukan. Koordinasi antara kementerian dan lembaga menjadi kunci penting untuk perbaikan tata kelola dan juga untuk penguatan pengawasan serta untuk perbaikan pelayanan bagi dunia usaha.<br /> <br /> "Tentu ini bentuk transparansi dan akuntabilitas yang penting, oleh karena itu saya senang bahwa kami di kementerian keuangan bersama-sama dengan kementerian ESDM, kementerian perdagangan, kementerian perhubungan dan juga Bank Indonesia berupaya dan berikhtiar untuk membuat ekosistem pengelolaan mineral dan batubara yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir," tutupnya.

Simbara Perkuat Pengawasan DMO Batu Bara dan Perdagangan Ilegal

Simbara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Simbara

Berita Terkini

Simbara Diperluas untuk Nikel dan Timah, Sri Mulyani Sebut Pak Luhut Paling Berapi-api

Pemerintah Luncurkan Simbara Komoditas Nikel dan Timah Guna Tingkatkan Penerimaan Negara

Simbara Perkuat Pengawasan DMO Batu Bara dan Perdagangan Ilegal

Download Aplikasi JawaPos.com