<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/oJ9NNlKKL7KxT1fhNjkvXVok0qcq6AjRNt8Ccqvz-1-1-617690495.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) berbicara di forum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) berbicara di forum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD DKI Jakarta pada Kamis (4/9). Nilainya mencapai Rp 95,35 triliun. Raperda itu diserahkan melalui forum rapat paripurna untuk segera dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Pramono menyebutkan, total rancangan APBD DKI tahun 2026 diusulkan mencapai Rp 95,35 triliun. Angka itu naik 3,8 persen dibandingkan perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.&nbsp; ''Pendapatan daerah pada APBD tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 85,47 triliun, meningkat 1,21 persen dari perubahan APBD 2025 sebesar Rp 84,45 triliun,'' terang Pramono. Menurut Pramono, pendapatan daerah itu akan ditopang oleh tiga sumber utama. Yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 56,76 triliun, pendapatan transfer Rp 26,13 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 2,57 triliun. ''Untuk PAD itu, utamanya diharapkan dari pajak daerah sebesar Rp 49,39 triliun dan retribusi daerah Rp 1,84 triliun,'' kata Pram. Sebagai informasi, pada tahun 2025, target penerimaan dari pajak Jakarta sebesar Rp 48 triliun dan retribusi Rp 541 miliar. Sementara sisa PAD lainnya pada 2026 itu berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 876,02 miliar dan Lain-lain PAD yang Sah Rp 4,64 triliun. Kemudian, belanja daerah dirancang dalam APBD 2026 sebesar Rp 88,35 triliun, naik 2,77 persen dibandingkan dengan perubahan APBD 2025 angkanya sebesar Rp 85,97 triliun. Belanja tersebut mencakup empat kategori besar. Yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, alokasi anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah kota. Khususnya peningkatan kualitas pelayanan dasar, kontinuitas pelaksanaan program quickwins 100 hari gubernur dan wakil gubernur, penyelesaian infrastruktur fundamental, serta mendukung Jakarta sebagai kota bisnis bertaraf global. ''Kami juga memberikan prioritas terhadap program-program strategis. Seperti penanganan stunting, subsidi pangan, urban farming, pengelolaan sampah, dan promosi investasi hingga standarisasi proses perizinan,'' jelas Pramono. Untuk mendukung program dalam APBD tersebut, pembiayaan daerah juga disiapkan secara komprehensif.&nbsp; Pemprov menargetkan penerimaan pembiayaan tahun 2026 mencapai Rp 9,87 triliun. Berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp 5,05 triliun dan pinjaman daerah sebesar Rp 4,82 triliun.&nbsp;

Gubernur DKI jakarta Pramono Anung menyerahkan Raperda APBD 2026 kepada DPRD DKI untuk dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Usulan RAPBD DKI Jakarta Tahun 2026 Tembus Rp 95 Triliun, Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp 85 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/Pj-Penyerahan-LKPJ-3266222824.jpg" alt="Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyerahkan LKPJ Provinsi Bali 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Senin (25/3)." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyerahkan LKPJ Provinsi Bali 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Senin (25/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyebut, total belanja daerah yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp 926,2 miliar. Hal itu akibat tidak tercapainya sejumlah target pendapatan daerah. &rdquo;Total belanja daerah yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayaran sampai akhir 2023 sehingga harus dialokasikan pada APBD 2024 sebesar Rp 926,2 miliar,&rdquo; kata Mahendra Jaya seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (25/3). Dia menyampaikan hal tersebut dalam Pidato Pengantar Pj Gubernur Bali tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali 2023. &rdquo;Alokasi belanja sejumlah itu (Rp 926,2 miliar) menjadi beban tambahan yang harus ditanggung APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2024,&rdquo; ucap Sang Made Mahendra Jaya. Mahendra Jaya merinci anggaran Pendapatan Daerah 2023 direncanakan sebesar Rp 7,24 triliun lebih dan realisasinya (unaudited) terealisasi sebesar 93,39 persen atau Rp 6,76 triliun lebih. Sedangkan anggaran belanja daerah, direncanakan Rp 7,93 triliun lebih dan terealisasi 83,29 persen atau Rp 6,60 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah yang direncanakan Rp 683,93 miliar terealisasi sebesar 0,06 persen atau Rp 4,51 miliar. Berdasar realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, terdapat Silpa sebesar Rp 166,98 miliar lebih. Namun Silpa tersebut masih bersifat unaudited dan di dalamnya masih mengandung Silpa Terikat Rp 102,58 miliar yang di antaranya adalah sisa DAK Fisik dan Kas BLUD. &rdquo;Namun pada kenyataannya, APBD Provinsi Bali 2023 mengalami tekanan yang sangat berat yang apabila tidak dikelola dengan cermat dan hati-hati akan menimbulkan dampak sangat serius pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,&rdquo; ujar Sang Made Mahendra Jaya. Mahendra Jaya mengatakan, selain tidak tercapainya target Silpa sebesar Rp 683,93 miliar juga tidak tercapainya target pendapatan secara signifikan. Terdapat target sumber pendapatan daerah yang tidak terpenuhi yaitu pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pendapatan dari pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Kebudayaan Bali, yang ditargetkan Rp 650 miliar. Selanjutnya, tidak terealisasinya pendapatan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah Rp 560 miliar dari kerja sama pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali di kawasan Nusa Dua dengan PT Narendra Interpacific Indonesia (PT NII). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014419805/pameran-pernikahan-usung-konsep-the-spirit-of-bridal-showcase-sajikan-tarian-tradisional-bali">Pameran Pernikahan Usung Konsep The Spirit of Bridal Showcase Sajikan Tarian Tradisional Bali</a> &rdquo;Sehingga total kekurangan pendanaan pada APBD 2023 sekitar Rp 1,9 triliun,&rdquo; terang Sang Made Mahendra Jaya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Mahendra Jaya menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah-langkah serius agar proyeksi defisit tersebut dapat dirasionalisasikan dalam APBD 2023. Di antaranya optimalisasi rasionalisasi belanja perangkat daerah melalui efisiensi kegiatan-kegiatan rutin yang mendesak yang masih berjalan sampai akhir tahun. Kemudian menghentikan atau meniadakan kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan, yang belum berjalan. &rdquo;Pemprov Bali juga menghentikan kegiatan-kegiatan yang belum berkontrak, baik kegiatan perangkat daerah maupun bantuan keuangan khusus kabupaten/kota,&rdquo; tutur Sang Made Mahendra Jaya. Selanjutnya melakukan skema penundaan pembayaran bagi kegiatan-kegiatan sudah berkontrak yang bernilai besar, baik kegiatan di perangkat daerah maupun BKK kabupaten/kota, untuk dialokasikan anggarannya kembali pada APBD 2024. &rdquo;Berikutnya dengan pembayaran beberapa kewajiban pemerintah provinsi kepada pihak lain yang bernilai signifikan, untuk dibayarkan pada 2024, seperti dana bagi hasil pajak triwulan IV kepada kabupaten/kota dan hibah kepada desa adat tahap III,&rdquo; ujar Mahendra Jaya.

Pj Gubernur Bali menyebut, total belanja daerah yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda sampai akhir 2023 mencapai Rp 926,2 miliar

Target Pendapatan Tak Tercapai, Pemprov Bali Tunda Pembayaran Belanja Rp 926,2 Miliar pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/YUSTINUS-2684251955.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi dan Strategis Yustinus Prastowo. Foto: Nurul Fitriani/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi dan Strategis Yustinus Prastowo. Foto: Nurul Fitriani/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo memberkan penjelasan tentang alasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dihabiskan untuk belanja negara. Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa lalu di DPR RI, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyoroti soal sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar tiap tahunnya. Silpa yang tidak digunakan untuk belanja, disebut Marwan sebagai uang yang berbunga, pasalnya diperoleh negara dari pembiayaan alias utang. "Ini uang sisa yang tidak terpakai. Padahal, sejatinya uang ini kita peroleh dari pembiayaan artinya dari utang. Makin besar sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang tersisa dari APBN kita, berarti makin besar juga uang hasil pinjaman yang tidak kita pakai dan ini adalah uang yang berbunga," ujar Marwan dalam RDP beberapa waktu lalu. Senada dengan Marwan, Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat dengan akun Twitter pribadi @Hasbil_Lbs mempertanyakan kepada Yustinus dengan meyebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 53 Triliun, sementara pada tahun 2020 sebesar Rp 245 triliun, tahun 2020 sebesar Rp 245 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 84,9 triliun dan sebesar Rp 111 triliun pada tahun 2022. "Om @prastow, apa upaya KemenKeu terhadap ini? Sederhananya, kenapa udah di utangin tidak dibelanjakan? Kendalanya apa?," tanya @Hasbil_Lbs. Terkait itu, Yustinus menjelaskan Silpa dari APBN yang dijalankan dengan asas tahunan dengan asumsi makro terukur. Namun risiko atas ketidapastian ekonomi global harus kita waspadai karena perekonomian Indonesia merupakan perekonomian terbuka. Menurut Yustinus, SiLPA berfungsi sebagai penyangga kas ketika penerimaan tidak dapat mengimbangi belanja pada titik waktu tertentu dalam satu tahun anggaran. "SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp 53 T merupakan bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian yang tinggi pada penerimaan negara jelang akhir tahun. Salah satu ketidakpastian itu adalah dampak Pandemi Covid-19 yang akhirnya melanda Indonesia tahun 2019," cuit Yustinus melalui akun Twitter pribadinya @prastow, Minggu (25/6). Lebih lanjut, SiLPA 2020 sebesar Rp245,6 T digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 2021. Salah satunya, dana ini dipakai untuk mengamankan pasokan vaksin Covid-19 pada awal 2021, sebanyak Rp57,75 T. Tak hanya itu, dana SiLPA 2020 masih ditempatkan di perbankan dan akan digunakan utk mendukung perbankan dan Bank Perkreditan Daerah (BPD) memberikan stimulus bagi UMKM. Sementara, SiLPA tahun 2021 sebesar Rp 84,93 triliun, jauh lebih rendah dari tahun 2020 sebesar Rp 245,60 triliun. "SiLPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah yang tertunda, agar kesehatan fiskal APBN ke depan semakin mendukung konsolidasi fiskal," lanjutnya. Di sisi lain, SiLPA tahun 2022 sebesar Rp 119,21 triliun sangat penting untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian di tahun 2023, diantaranya yakni gejolak geopolitik dari konflik Rusia-Ukraina. "Jadi SiLPA sangat terkait erat dengan strategi dan pilihan kebijakan, bukan sinyal ketidakmampuan belanja. Ini terkait dengan risiko, opportunity, dan mitigasi. Semoga Bang @Hasbil_Lbs dkk bisa memahami perspektif kebijakan fiskal secara lebih holistik ya," tandasnya. &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan Silpa dari APBN yang dijalankan dengan asas tahunan dengan asumsi makro terukur.

Staf Menkeu Beri Penjelasan ke Partai Demokrat Soal Alasan Silpa APBN Tidak Dibelanjakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230217_190044.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Bogor putuskan tunda sejumlah program kegiatan yang didanai APBD. Itu dilakukan sebagai imbas dari defisit anggaran yang mencapai Rp 400 miliar.  ”Sebetulnya bukan dibuang, tapi ditunda. Ketika nanti di anggaran perubahan dimungkinkan dana itu ada terutama dari pajak dan retribusi, tidak menutup kemungkinan (kegiatan yang ditunda) itu jadi prioritas utama,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor.  Dia memastikan, sejumlah pekerjaan yang ditunda bukan merupakan program yang langsung bersentuhan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.  Burhan berharap, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor tahun ini melebihi target. Sehingga, dapat merealisasikan program-program yang terpaksa ditunda.  ”Saya berharap target pajak dan retribusi masuk, kalau aman berarti semua (program) bisa dilaksanakan,” papar Burhan.  Setelah menentukan formula tersebut, dia memastikan, paket pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bogor mulai berjalan pekan depan, setelah terhenti karena mengalami defisit.  ”Ini sedang dimonev dengan BPKAD dengan inspektorat dan Bappedalitbang. Minggu ini selesai, karena minggu depan itu harus sudah main semua, sehingga tidak ada keragu-raguan,” tutur Burhan.  Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalami defisit Rp 400 miliar lantaran angka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa)  2022 tidak sesuai prediksi.  ”Prediksi serapan anggaran (APBD 2022) semula 85 persen tetapi setelah diakumulasi serapan anggaran itu mencapai 90 persen dan Silpa yang diprediksi Rp700 miliar ternyata hanya Rp 250 miliar,” terang Iwan.  Saat APBD 2023 Kabupaten disahkan pada akhir November 2022, Silpa diprediksi sekitar Rp 700 miliar. Namun, pada akhir Desember 2022, penyerapan anggaran di Kabupaten Bogor cukup baik, sehingga menyisakan Silpa hanya Rp 250 miliar.

Defisit Anggaran Rp 400 Miliar, Pemkab Bogor Tunda Sejumlah Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/SEKDA-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah target pendapatan asli daerah (PAD) Gresik pada 2022 lalu gagal terealisasi. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pun menipis. Bahkan, sejumlah proyek atau pekerjaan tahun lalu pun belum terbayar.  Kondisi itu berdampak pada pelaksanaan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) pemkab tahun ini.  Sepanjang 2022, capaian pendapatan dari sektor pajak dan retribusi banyak yang meleset. Di antaraya pajak hotel, restoran, hiburan hingga pajak BPHTB. Hingga akhir November lalu, PAD Gresik tercatat hanya mencapai Rp 1,08 triliun. Angka itu hanya 78,19 persen dari jumlah PAD yang ditargetkan.  Karena pendapata seret, maka APBD 2023 ini, Pemkab Gresik berencana untuk menggeser atau memangkas anggaran sebesar 30 persen di seluruh OPD. Selanjutnya, hasil penggeseran itu dialokasikan untuk menutup kebutuhan anggaran yang prioritas. Di antaranya, utang ke rekanan proyek hingga penyediaan gaji untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik Achmad Wasil ketika dikonfirmasi tidak menampik kebijakan tersebut. Dia menyebut pergeserah anggaran tersebut sudah disetujui Bupati Fandi Akhmad Yani. ’’Iya memang kemarin kami minta ke OPD untuk mengirimkan program yang anggarannya bisa digeser. Ini bertahap OPD mengirimkan datanya,” ucap Wasil.  Data yang didapat Jawa Pos, total tanggungan utang proyek tahun lalu yang belum terbayar ke rekanan mencapai 13,4 miliar. Paket pekerjaan konstruksi itu berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP).  Wasil mengungkapkan, pergeseran pos anggaran di APBD 2023 ini selain untuk membayar kekurangan tahun lalu, juga untuk membayar gaji PPPK sebesar Rp 51,6 miliar. “Yang lain dikebijakan selanjutnya,” imbuhnya.  Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik Reza Pahlevi menambahkan, pembayaran untuk gaji PPPK itu dibayarkan pada April untuk 620 pegawai dan 1000 pegawai pada Oktober mendatang.  “Memang ini ada pergeseran anggaran untuk hal paling urgen seperti pembayaran gaji PPPK dan kekurangan proyek 2022,” ucapnya.

Silpa Minim, Anggaran Seluruh OPD Pemkab Gresik Dikurangi 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Jokowi_Outlook-Perekonomian.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Harga bahan pokok yang merangkak naik hingga kesulitan beribadah untuk agama minoritas dibahas <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-joko-widodo/">Presiden Joko Widodo</a> saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 kemarin (17/1). Presiden meminta pimpinan daerah sering turun ke lapangan.  Gubernur, bupati, dan wali kota, kata presiden, harus mendeteksi problem yang ada sedini mungkin. ”Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi,” ungkap Jokowi di Sentul International Convention Centre (SICC).  Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan total APBD yang mengendap di bank sampai akhir 2022 mencapai Rp 123 triliun. Banyak dana pemda yang tak kunjung dibelanjakan. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program sebelum tahun berjalan. Dengan begitu, anggaran yang telah diberikan tidak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (<a href="https://www.jawapos.com/tag/silpa/">silpa</a>).  Selain itu, pemda harus mampu membangun tata kota daerahnya dengan baik sesuai potensi yang dimiliki. Penyusunan rencana induk atau masterplan penataan kota harus dapat menunjukkan keunggulan setiap wilayah sebagai sebuah keunikan.  Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan para kepala daerah terkait banyaknya dana pemda yang menumpuk di perbankan. Per Desember 2022, penumpukan dana pemda di perbankan itu mencapai Rp 123,74 triliun.  Dia menjelaskan, penumpukan dana tersebut tertinggi selama tiga tahun terakhir. Hal itu disebabkan tingginya realisasi pendapatan daerah, tapi tidak diiringi dengan serapan belanja yang optimal. Data Kemenkeu mencatat, posisi dana pemda di perbankan per Desember yang mencapai Rp 123,74 triliun itu turun Rp 116,05 triliun jika dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan realisasi belanja daerah yang baru terakselerasi pada akhir tahun.  Persoalan klasik itu diharapkan bisa diurai agar belanja pemda bisa dirasakan masyarakat luas. ”Kementerian Keuangan akan terus bekerja sama dengan daerah untuk menjaga optimalisasi serapan anggaran,” tuturnya.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan, APBN dan APBD harus digunakan untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat. <h3>Stunting dan Kemiskinan Ekstrem</h3> Presiden Jokowi meminta kepala daerah menurunkan angka <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemiskinan-ekstrem/">kemiskinan ekstrem</a> dan stunting. Targetnya, tahun depan kemiskinan ekstrem turun hingga 0 persen dan stunting 14 persen.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/stunting/">stunting</a> dan penanganan kemiskinan ekstrem masih jadi fokus utama pemerintah hingga 2024. Dua persoalan itu, kata dia, kerap beririsan erat. Sebab, sering kali stunting dilatarbelakangi fenomena kemiskinan ekstrem. Misalnya, kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi, dan lainnya.  Sementara itu, menanggapi soal harga beras yang melambung naik di sejumlah daerah, sebagaimana disinggung presiden, Kepala Humas Bulog Tomi Wijaya menjelaskan bahwa hal tersebut biasa terjadi menjelang panen raya. Ketersediaan stok di sejumlah daerah relatif menurun.

APBD Rp 123 Triliun Mengendap di Bank, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Burhanuddin-peserta-BPJS-Kesehatan.jpg" alt="Ilustrasi peserta JKN-KIS. Dok Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta JKN-KIS. Dok Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Kota Medan minta sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,14 triliun lebih, digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar bagi warga Kota Medan.  Menurut Anggota DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati, silpa itu bisa dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar. Yakni untuk memastikan semua masyarakat Kota Medan memiliki JKN-KIS melalui program UHC (cakupan kesehatan semesta).  ”Sebab, Pemkot Medan telah menargetkan program UHC tercapai sebelum 2024. Nanti masyarakat setempat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan,” kata Dhiyaul seperti dilansir dari Antara di Medan.  Data BPJS Kesehatan Cabang Medan menyebutkan, hingga akhir Mei tahun ini, progres program UHC telah mencapai 88,08 persen dari total 2.525.677 jiwa jumlah penduduk di Kota Medan.  ”Pemkot Medan harus menambah tujuh persen lagi untuk mencapai program UHC, karena cakupan kesehatan semesta ini minimal 95 persen dari total jumlah penduduk,” jelas Dhiyaul Hayati.  Dia menjelaskan, ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan dana silpa itu. Di antaranya penanggulangan kemiskinan, bantuan pelaku usaha mikro, dan penanggulangan banjir.  Di P-APBD tahun ini, Pemkot Medan diminta fokus pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur di lingkungan. Sebab, selama ini limbah keluarga di jalan akibat belum memiliki drainase.  ”Ke depan OPD di lingkungan Pemkot Medan agar lebih baik lagi menyerap anggaran agar tidak terjadi lagi Silpa begitu besar, seperti Rp 1,14 triliun,” tegas Dhiyaul,  politikus PKS itu.

DPRD Medan Minta Silpa Rp 1,14 Triliun untuk Pelayanan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/PARIPURNA-DEWAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>koJawaPos.com- Kinerja tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot yang mitra kerja Komisi C DPRD Surabaya dinilai masih belum optimal. Indikatornya serapan anggaran di instansi itu terbilang rendah. Dalam sidang paripurna Rabu (6/7), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya pun mendesak pemkot segera mengevaluasi kinerja OPD bersangkutan.  Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Surabaya Siti Maryam menyampaikan, tujuh dinas pembangunan menjadi salah satu penyumbang sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada APBD 2021.  Ketujuh OPD tersebut, antara lain, badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan (bappedalitbang), bagian administrasi pembangunan, dinas lingkungan hidup (DLH), serta dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH).  Selain itu, dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM), dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP), dan dinas perhubungan (dishub). ”Apabila ditotal, silpa mencapai Rp 111.406.880.220,” ucap Siti.  Di antara tujuh OPD itu, DSDABM menjadi penyumpang silpa terbesar. Totalnya Rp 49.255.963. Menurut Siti, seluruh dinas harus bekerja keras untuk mewujudkan program kerja. ”Kerjanya harus ditingkatkan,” ucapnya.  Bukan hanya silpa, banggar juga menyoroti program penanganan kemiskinan yang dirancang pemkot. Menurut Siti, program itu belum terukur. Tolok ukur keberhasilan bukan berapa banyak persentase anggaran yang terserap. ”Namun berapa banyak MBR yang diberdayakan dan keluar dari status MBR,” ujarnya.  Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo mengatakan, seharusnya anggaran APBD terserap seluruhnya. Tak menjadi silpa. Rendahnya serapan anggaran berdampak pada pelayanan. ”Anggaran untuk perbaikan jalan tak terserap. Alhasil, masih banyak jalan bergelombang. Bappeko saja silpa loh,” ujarnya.  Politikus Golkar itu curiga OPD sengaja tidak menyerap anggaran secara maksimal. Tahun depan Agoeng meminta seluruh kepala dinas memanfaatkan anggaran dengan baik. Terutama untuk belanja modal.  Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mendorong agar proyek-proyek fisik segera dilelang. Berdasar pengamatannya, di website lelang, hingga kini baru ada beberapa proyek fisik yang masuk tender. Misalnya, pembangunan U-ditch dan plengsengan. ”Ini kota besar nomor dua. Masyarakat harus menikmati anggaran kotanya,” katanya.  Masukan banggar itu dituangkan dalam naskah rancangan perda (raperda). Kemarin dokumen tersebut diserahkan ke Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Kinerja Tujuh OPD Pemkot Surabaya Ini Dinilai DPRD Belum Optimal

Silpa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Silpa

Berita Terkini