<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pengecekan-surat-izin-keluar-masuk-SIKM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permohonan pengajuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Provinsi DKI Jakarta membludak. Kendati demikian, banyak ditemukan warga yang belum memahami betul kegunaan dan ketentuan dari SIKM tersebut.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan, sejak dibuka pada 15 Mei hingga 29 Mei 2020, sebanyak 347.772 user berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id. dari jumlah tersebut, 25,664 permohonan diterima.  Saat ini, terdapat 10.444 permohonan yang masih dalam proses dan baru diterima oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Sehingga masih dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.  Adapun permohonan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis didapatkan verifikasi di antaranya 753 permohonan menunggu divalidasi penjamin/penanggungjawab, 12.710 permohonan ditolak/tidak disetujui dan 1.757 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik.  Lonjakan permohonan SIKM tercatat terjadi pada 27 dan 28 Mei 2020. Pada periode tersebut ada 17.998 permohonan SIKM yang diterima hanya dalam waktu 24 jam. Namun, mayoritas tidak memenuhi syarat hingg akhirnya ditolak.  "Mayoritas pemohon belum memenuhi ketentuan dan syarat perizinan SIKM saat mengajukan permohonan,” jelas Benni.  Penolakan umumnya disebabkan karena pemohon tidak memenuhi ketentuan utama dalam perizinan SIKM.  Yakni SIKM hanya diberikan kepada orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya termasuk pada 11 sektor yang diizinkan beroperasi selama pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta. SIKM juga dapat diberikan kerena keperluan yang bersifat mendesak.  "Keperluan mendesak yang dimaksud yaitu perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia," tambahnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pnPUTkaPP0Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZpYKue5eIAE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XsvwSQxVGJI

Melonjak Drastis, Dalam Sehari DKI Terima 17 Ribu Permohonan SIKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pengecekan-surat-izin-keluar-masuk-SIKM-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa seluruh masyarakat yang hendak keluar maupun masuk ibu kota harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Hal tersebut juga tercantum di dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.  Agar bisa mendapatkan SIKM, masyarakat dapat mengakses situs corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-jakarta. Meskipun begitu, Direktur Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sigit Irfansyah mengakui, pengajuan SIKM memang sedikit sulit dilakukan karena terkendala masalah server.  "Sempat saya coba, eh susah, prosesnya mungkin tidak semudah yang dibayangkan. Bagaimana punya dokumen yang comply (memenuhi) tapi sulit aksesnya," terang Irfan melalui diskusi online, Rabu (27/5).  Kata dia, server website tersebut tidak mampu menampung banyaknya akses masyarakat yang hendak mendapatkan SIKM. Di mana, hanya 1 orang yang bisa menggunakannya.  "Ini memang unik diberikannya per person. Jadi kalau misalnya di mobil (bepergian) ada 5 orang, ya, harus ada 5 SIKM," tambahnya.  Adapun, untuk memudahkan masyarakat, ia memberikan saran, yakni dengan pendaftaran rombongan atau dikoordinir oleh pihak tertentu agar mudah mendapatkan surat tersebut.  Sebelumnya diketahui, sampai dengan Rabu (27/5), total user yang mengakses website pembuatan SIKM sebanyak 259.813. “Tercatat 6.622 permohonan SIKM yang diterima,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati.  Namun 4.544 permohonan SIKM ditolak/tidak disetujui. “Dan 1.332 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik,” ucap Ani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PCXlSyOYZbc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Zmn6vfjOQWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bG9gAV8L-Mo

Kemenhub Ungkap Penyebab SIKM DKI Jakarta yang Sulit Didapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pengecekan-surat-izin-keluar-masuk-SIKM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) telah diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warganya yang hendak keluar wilayah Jabodetabek maupun warga non Jabodetabek yang akan masuk ke Jakarta. Layanan SIKM ini telah aktif sejak Jumat (15/5) pukul 07.28 WIB.  Sampai dengan Rabu (27/5), total user yang mengakses website pembuatan SIKM sebanyak 259.813. "Tercatat 6.622 permohonan SIKM yang diterima," kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati.  Dari total permohonan yang diterima tersebut, terdapat 64 permohonan yang masih dalam proses. Adapun permohonan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis didapatkan verifikasi yaitu 682 permohonan. Saat ini mereka masih menunggu divalidasi penjamin/penanggungjawab.  Sedangkan 4.544 permohonan ditolak/tidak disetujui. "Dan 1.332 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," ucap Ani.  Perlu diketahui, sempat terjadi lonjakan permohonan SIKM pada hari terakhir Ramadan, sampai dengan 1 Syawal 1441 Hijriah. Pada periode tersebut ada 1.772 permohonan SIKM diterima DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta hanya dalam waktu 24 Jam.  Sehingga, sampai saat ini, masih dilakukan penyempurnaan sistem Perizinan SIKM pada laman https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta yang disebabkan oleh penambahan modul dalam sistem tersebut. Guna menyesuaikan dengan perkembangan terakhir terkait peraturan perundangan yang berlaku dan penambahan fitur guna memberikan kemudahan kepada pemohon. Hal ini mengakibatkan sistem perizinan SIKM sulit diakses dalam beberapa waktu ke depan.  Selama masa optimalisasi situs, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan informasi lanjutan melalui live chat dan video call pada situs pelayanan.jakarta.go.id. Kendati demikian, fitur-fitur lain pada situs corona.jakarta.go.id masih dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan Covid-19 di Jakarta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PCXlSyOYZbc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Zmn6vfjOQWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bG9gAV8L-Mo

Dari 6 Ribuan Pemohon, DKI Hanya Terbitkan 1.332 SIKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pejalan-kaki-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengizinkan warga berusia di bawah 45 tahun untuk bekerja demi redam maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), karena bat" width="100%">
<figcaption>Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengizinkan warga berusia di bawah 45 tahun untuk bekerja demi redam maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), karena bat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk warga keluar atau masuk Jakarta selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketentuan ini berlaku bagi warga yang berdomisili di Jakarta dan hendak keluar wilayah Jabodetabek maupun sebaliknya.  Adapun SIKM ini diberikan untuk warga yang memiliki kebutuhan mendesak, seperti sakit maupun ada keluarga yang meninggal. Bisa juga untuk pekerja yang hendak melakukan perjalanan dinas.  Pekerja tersebut berasal dari 11 sektor usaha yang dikecualikan. Yakni sektor, kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan/ atau, kebutuhan sehari-hari.  Bagi warga Jakarta yang nekat keluar Jabodetabek tanpa SIKM maka akan diminta kembali saat melintas di pos check point. Begitu pula bagi warga yang berdomisilasi di luar Jabodetabek dan hendak masuk ke Jakarta.  SIKM tidak berlaku bagi warga Jakarta yang hendak melakukan perjalanan di dalam lingkup Jabodetabek. Begitu pula dengan warga yang berdomisili di Jabodetabek tidak perlu mengurus SIKM saat hendak ke Jakarta.  Sementara itu, syarat pengajuan SIKM bagi warga yang berdomisili di Jakarta yaitu memiliki surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW tempat tinggalnya. Berupa surat pernyataan sehat bermeterai, surat keterangan meliputi perjalanan dinas keluar Jabodetabek (untuk perjalanan sekali), surat keterangan bekerja bagi pekerja yang tempat kerjanya berada di luar Jabodetabek (untuk perjalanan berulang), atau surat keterangan memiliki usaha di luar Jabodetabek yang diketahui oleh pejabat berwenang (untuk perjalanan berulang), pas foto berwarna, dan pindaian KTP.  Sedangkan bagi warga yang berdomisili di luar Jabodetabek hendak masuk Jakarta harus melengkapi beberapa surat. Meliputi surat keterangan dari kelurahan/desa asal, surat pernyataan sehat bermeterai, surat Keterangan Bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang), surat Tugas/Undangan dari instansi/perusahaan tempat bekerja di Jakarta, dan surat jaminan bermeterai dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Ketua RT setempat (untuk perjalanan sekali).  Selanjutnya, untuk surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di Jakarta untuk pemohon dengan alasan darurat disertakan pas foto berwarna dan pindaian KTP. Setelah semua syarat terpenuhi, maka Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan SIKM.  Setelah syarat terpenuhi, lalu bagaimana proses pembuatan SIKM?  Proses pembuatan SIKM dilakukan secara online. Pemohon bisa membuka situs corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-jakarta, kemudian Klik tombol Urus SIKM (anda akan diarahkan ke laman JakEvo), persiapkan berkas persyaratan, isi formulir permohonan, cek secara berkala pengajuan perizinan, dan cetak dokumen setelah diterbitkan.  Warga yang nekat memalsukan SIKM dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1), UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembatasan pergerakan warga ini berlaku diseluruh kawasan Jabodetabek. Dengan begitu, warga tidak bisa keluar masuk Jabodetabek sembarangan, sehingga penularan Covid-19 bisa ditekan.  "Di Jakarta sendiri PSBB masih berlaku dan tidak ada kebijakan pelonggaran. Tidak ada kebijakan membolehkan aktivitas seperti sebelum PSBB," kata Anies.  Guna mencegah adanya warga yang melakukan pemalsuan SIKM, Pemprov DKI Jakarta membubuhkan QR Code pada setiap SIKM yang diterbitkan. "Jadi petugas dilapangan tinggal scan, nanti akan bisa memastikan bahwa informasi (SIKM) benar," pungkas Anies.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PCXlSyOYZbc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Zmn6vfjOQWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bG9gAV8L-Mo

Berikut Syarat dan Cara Buat SIKM Online Selama PSBB DKI Jakarta

sikm dki jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sikm dki jakarta

Berita Terkini

Melonjak Drastis, Dalam Sehari DKI Terima 17 Ribu Permohonan SIKM

Kemenhub Ungkap Penyebab SIKM DKI Jakarta yang Sulit Didapat

Dari 6 Ribuan Pemohon, DKI Hanya Terbitkan 1.332 SIKM

Berikut Syarat dan Cara Buat SIKM Online Selama PSBB DKI Jakarta

Download Aplikasi JawaPos.com