<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191225-WA0015.jpg" alt="Ibadah Natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (25/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ibadah Natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (25/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu larangan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) tidak sesuai dengan fakta. Sepanjang perayaan natal, baik dari Selasa malam 24/12) hingga Rabu (25/12) situasi di Sumbar sangat kondusif. Tidak ada persoalan apa pun bagi umat Nasrani saat merayakan Natal.  Atas kondisi yang berbeda tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto bersiap menindak pihak-pihak yang membuat suasana jadi gaduh dan merusak <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/12/2019/natal-di-dharmasraya-dan-sijunjung-berlangsung-lancar-dan-kondusif/">kerukunan antarumat beragama</a> di Ranah Minang. "Akan melaksanakan proses hukum terhadap mereka yang menyuarakan hal-hal yang menimbulkan kekawatiran, kecemasan di masyarakat. Apalagi isu yang disampaikan bertentangan dengan fakta di lapangan," ujar Irjen Toni Harmanto kepada JawaPos.com, Kamis (26/12).  Sebelumnya isu dugaan larangan natal dikemukakan oleh Pusaka Foundation. Manager Program Pusaka Foundation Sudarto menuding terjadi larangan natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung. Bahkan larangan itu berlangsung sejak 2017. Pendapat dari Sudarto itu mendapat respons dari berbagai pihak. Baik kalangan nasrani maupun para petinggi negara. Mulai dari bupati Dharmasraya, Pemkab Sijunjung, Menteri Agama Fachrul Razi, Menko Polhukam Mafhud MD, dan pemuka agama Nasrani. Pada umumnya para pihak tersebut menyatakan kerukunan antarumat  beragama aman-aman  saja dan tidak persoalan. "Larangan di Dharmasraya hanya ramai di medsos," ujar Mahfud MD.  Lebih jauh Kapolda Sumbar mengatakan, suasana <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/12/2019/kepala-paroki-sawahlunto-selama-ini-kami-rukun-rukun-saja/">Natal di Sumbar</a> berlangsung kondusif, lancar dan tidak ada gangguan sedikit pun. Bahkan jenderal bintang dua itu sudah memantau lokasi, termasuk ke Dharmasraya. Dari tinjauan lapangan itu tidak ditemukan apa pun masalah terhadap kerukunan antarumat beragama. Para pemuka agama Nasrani dan pemuka masyarakat Dharmasraya duduk bersama dengan Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan stakeholder lainnya.  "Situasi aman di Sumbar," kata pengganti Irjen Fakhrizal tersebut.  Sementara itu, Sudarto merasa tidak membuat kegaduhan. Dia hanya menyuarakan suara para korban. "Silakan saja (diproses, red). Saya punya legal standing sejak 10 Desember 2019. Saya mengavokasi dari pihak korban yakni Paroki Santa Barbara Sawahlunto," ujarnya.  Paroki Santa Barbara Sawahlunto merupakan perkumpulan untuk jemaat Katolik yang meliputi Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. "Persoalan larangan ini pernah saya sampaikan ke Kanwil Kemenag Sumbar dan Kesbangpol Sumbar, tapi tidak ada tanggapan," imbuh dia.  Di sisi lain pada pelaksaan ibadah Natal 2019 di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung berlangsung aman dan lancar. Di Jorong Kampung Barupuluhan umat kristiani mengikuti Misa Natal dengan khidmat.  Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Pendeta Roy Hutapea. Dia juga memimpin ibadah Natal di HKBP Jorong Ranah Baru Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.  Roy Hutapea mengatakan, ibadah Natal berlangsung aman dan kondusif di Dharmasraya. Tidak ada gangguan apa pun. Semua elemen di Dharmasraya ikut terlibat dalam menjaga kerukunan dan kelancaran ibadah Natal. Mulai dari wali nagari, SKPD, bupati, polisi, dan pihak terkait. “Berjalan dengan aman dan kondusif,” ungkap Roy Hutapea kepada wartawan, Rabu (25/12).  Roy Hutapea mengaku setiap tahun menggelar Natal di Sungai Rumbai. Selama ini melaksanakan ibadah tidak ada gangguan sedikit pun.

Natal di Dharmasraya Aman, Kapolda Sumbar Akan Proses Pembuat Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191225-WA0015.jpg" alt="Ibadah Natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (25/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ibadah Natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (25/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibadah dan perayaan Natal di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya berlangsung aman. Situasi aman dan kondusif itu tegaskan oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Toni Harmanto.  Dia menyatakan pihaknya memastikan tidak ada gangguan dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Nasrani di Dharmasraya, Sijunjung, maupun di daerah lain di Sumbar. "Dharmasraya saya sudah konfirmasi dengan Kapolresnya, dan di sana berjalan dengan aman," kata Irjen Toni Harmanto sebagaimana yang dilaporkan Antara, Selasa (24/10).  Pada Selasa malam Kapolda Sumbar melakukan di gereja-gereja di Kota Padang. Pengecekan itu dilakukan bersama Kapolresta Padang Kombes Yulmar Try Himawan, unsur Forkompimda setempat di antaranya Kajati, TNI, dan lainnya.  Untuk di Dharmasraya, dia mengimbah masyarakat untuk sama-sama menjaga iklim kondusif daerah serta saling toleransi antarumat beragama. "Masyarakat Sumbar mempunyai sikap toleransi yang tinggi, ini harus dipertahankan," katanya.  Dalam pengamanan Natal dan penyambutan Tahun Baru 2020, Polda Sumbar mengerahkan personel gabungan sebanyak 6.055 orang.  Di tempat lain, Pendeta Roy Hutapea memimpin ibadah Natal di HKBP Jorong Ranah Baru Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Dia mengatakan ibadah natal berlangsung aman dan kondusif. Tidak ada gangguan apa pun. Semua elemen di Dharmasraya ikut terlibat dalam menjaga kerukunan dan kelancaran ibadah Natal. Mulai dari wali nagari, SKPD, bupati, polisi, dan pihak terkait. "Berjalan dengan aman dan kondusif," ungkap Roy Hutapea kepada wartawan, Rabu (25/12).  Roy Hutapea mengaku setiap tahun menggelar Natal di Sungai Rumbai. Selama ini melaksanakan ibadah tidak ada gangguan apa pun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Capture_2019-12-25-15-48-14.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pendeta Roy Hutapea (kanan) di Sungai Rumbai, Dharmasraya. (Istimewa)  Pemandangan serupa juga terdapat di Jorong Kampung Baru. Di sana puluhan umat kristiani mengikuti Misa Natal dengan khidmat.  Situasi serupa juga terjadi di Kabupten Sijunjung. Salah seorang umat Kristen Protestan yang enggan disebut namanya mengaku telah menjalankan ibadah Natal di Jorong Sungai Tambang, Nagari Parik Marintang, Kecamatan Kamang Baru. Dia menyebut ibadah Natal pada Rabu pagi berlangsung khidmat dan diikuti oleh ratusan jemaat.  Dia mengakui ibadah mendapat pengamanan dari aparat kepolisian maupun TNI. Hanya saja pengamaman itu bersifat tertutup atau petugas yang menggunakan seragam preman. "Tadi aman-aman saja. Bahkan tahun-tahun sebelum kami di sini aman saja," ujar warga berusia 30 tahun tersebut kepada JawaPos.com, Rabu (25/12).  Pria tersebut mengaku heran kenapa ada isu-isu negatif soal larangan Natal di Sijunjung. Padahal selama ini masyarakat di Sijunjung hidup rukun dan damai. Apalagi daerah tersebut adalah kawasan transmigran. Penduduknya beragam. Ada Jawa, Sunda, Nias, Batak, dan Minang. "Kami rukun dan damai selama ini. Tidak ada persoalan apa pun."

Natal di Dharmasraya dan Sijunjung Berlangsung Lancar dan Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/natal-sijunjung.jpeg" alt="Ibadah Natal di Gedung Serba Guna Parlape Lapean (HKBP) Jorong Ranah Baru, Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dihadiri sekitar 200 Jemaat berlangsung khidmat dan kondusif pada (21/12) (Antara/Humas Kodim)" width="100%">
<figcaption>Ibadah Natal di Gedung Serba Guna Parlape Lapean (HKBP) Jorong Ranah Baru, Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dihadiri sekitar 200 Jemaat berlangsung khidmat dan kondusif pada (21/12) (Antara/Humas Kodim)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik larangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat sudah berakhir. Pemerintah menjamin umat Kristiani dapat merayakan Natal. Dipastikan tidak ada larangan ke depannya. Aparat TNI menyatakan kondisi di dua kabupaten tersebut kondusif untuk perayaan Natal.  Dapat merayakan Natal itu juga diakui oleh Trisila Lubis, 56, salah seorang Umat Katolik di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. "Kemarin Pak Kapolres dan Bupati sudah bertemu saya. Mereka menjamin kami (umat kristiani, red) dapat merayakan natal. Bahkan mereka menempatkan personel di sini untuk memastikan tidak ada larangan Natal," ujar Trisila Lubis saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (24/12).  Trisila Lubis menyebut jumlah umat Kristiani yang terdaftar dan tersebar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 19 kepala keluarga (KK). Khusus di Jorong Kampung Baru terdapat 6 KK. Untuk tahun ini yang merayakan Natal di Jorong Kampung Baru hanya 4 KK. Sedangkan sisanya sudah memilih pulang kampung ke Sumatera Utara. "Dari yang 19 KK itu ada sebagian yang sudah pulang kampung. Di Jorong Kampung Baru ada 2 KK. Sisanya yang di nagari lain di Dharmasraya juga sudah ada yang pulang kampung. Tapi saya tidak tahu berapa jumlah persisnya," imbuh Trisila Lubis.  Sementara itu, dikutip dari Antara, Kodim 0310/Sawahlunto, Sijunjung Dharmasraya (SSD), Sumatera Barat  memastikan situasi di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung kondusif menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.  "Berkat sinergi semua pihak untuk Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung aman dan kondusif," kata Dandim 0301/SSD Letkol Inf Dwi Putranto dalam keterangan resminya yang diterima Antara, Senin (23/12).  Dia mengemukakan, polemik dugaan pelarangan ibadah Natal di wilayah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya berbeda dengan data dan fakta di lapangan.  Dwi Putranto menyebut, polemik larangan Natal itu sudah diantisipasi TNI AD sejak Kamis (12/12). Buktinya, jajaran Kodim 0310/SSD dan pemerintah Kabupaten Sijunjung berkunjung ke Talabang Sakti Kecamatan Kamang Baru, pada (12/12), untuk memantau situasi dan kondisi menjelang Natal 2019.  "Jauh sebelum informasi ini menyebar melalui media sosial dan pemberitaan di media, kita sudah antisipasi. Termasuk mengenai kasus di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau. Kita langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat," katanya.  Berdasarkan hasil pertemuan antara Bupati Dharmasraya Sutan Riska, TNI, Polisi, dan pemangku kepentingan pada (19/12) dalam menyikapi adanya tudingan pelarangan di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung juga dinyatakan situasi kondusif dan aman.  "Pada hari yang sama FKUB juga menggelar pertemuan yang dihadiri pihak terkait termasuk pemuka Protestan saudara Suharno menyimpulkan situasi kondusif dan aman untuk Jorong Kampung Baru," katanya.  Lebih lanjut Dwi Putranto menyebut, pihaknya pun sudah memantau pelaksaan ibadah kebaktian di Gedung Serba Guna Parlape Lapean (HKBP) Jorong Ranah Baru, Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya pada Sabtu (21/12). Ibadah itu dihadiri sekitar 200 Jemaat. Kebaktian tersebut sekaligus untuk ibadah Natal.  Sementara itu, untuk Kabupaten Sijunjung juga telah berlangsung ibadah Natal 2019 di Gedung Serba Guna milik Rumah Bapaknya yang Anggiat Siaahan (HKBP) Nagari (Desa Adat) Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru dibawakan yang dihadiri 300 orang.  "Kedua titik lokasi ini terlaksana dengan aman dan khidmat berkat pengamanan dari Kodim 0310/SSD maupun kepolisian, dan pihak terkait lainnya," katanya.  Dia mengatakan lebih lanjut pemuka protestan Suwarno yang juga bergerak dalam pendidikan dan peribadatan menyampaikan sekitar 200 Jemaat Protestan akan menggelar perayaan Natal 2019 di Blok C Nagari Batu Rijal, Kecamatan Padang Laweh.  "Selama 42 tahun umat Protestan melaksanakan ini ibadah dengan aman dan tidak pernah diganggu," katanya.  Dia menambahkan, berdasar data dan fakta serta sinergi yang baik antara insansi teritorial Pemkab Dharmasraya dan Pemkab Sijunjung beserta pemangku kepentingan sehingga menjamin rasa aman dan nyaman dalam koridor perayaan Natal 2019 dan tahun baru di kedua wilayah tersebut.

Jelang Natal, Dandim 0310/SSD: Dharmasraya dan Sijunjung Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/wajib-baca-pernyataan-mui-soal-ucapan-natal_m_177414.jpeg" alt="Ilustrasi perayaan natal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perayaan natal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Umat Nasrani di dua desa yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya, Sumatera Barat, disebut dilarang melakukan perayaan natal. Dua desa tersebut yakni di Sungai Tambang (Sijunjung) dan Jorong Kampung Baru, Nagari Sikaba, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya.  Tudingan itu dibantah oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Pihak pemda setempat mengklaim tidak pernah melarang umat nasrani merayakan natal. Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmasraya Adlisman mengatakan, selama ini tidak pernah melarang perayaan natal bagi umat nasrani di daerah tersebut.  "Kami tidak pernah melarang umat beragama mana pun merayakan hari besar agama," klaim Adlisman kepada JawaPos.com, Selasa (17/12).  Dia menyebut, untuk di Jorong Kampung Baru populasi umat nasrani di sana sangat sedikit. Tidak sampai dengan belasan kepala keluarga. "Hanya hitungan jari," imbuhnya.  Adlisman menjelaskan, selama ini memang tidak ada perayaan natal di Dharmasraya secara besar-besaran atau berjemaah. Kalau pun ada umat nasrani di sana, baik itu kristen atau katolik, mereka lebih banyak menggelar ibadah rutin di gereja yang terdapat di Kota Sawahlunto. Begitu juga dengan perayaan natal. "Untuk ibadah mingguan, mereka bisa beribadah di rumah, tapi bukan gereja," ungkapnya.  Diketahui, di Kabupaten Dharmasraya adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Ketika era otonomi daerah, kabupaten itu mengalami pemekaran menjadi tiga daerah. Yakni Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Sijunjung. Sementara sebaran gereja hanya terdapat di Sawahlunto.  Adlisman menyebut, selama ini masyarakat setempat tidak pernah melarang perayaan natal oleh umat nasrani. Cuma, masyarakat tidak mau ada keramaian. Sebab orang yang datang untuk perayaan natal itu tidak semua berasal dari Kampung Baru atau Dharmasraya. "Lebih banyak yang datang dari Bungo (Kabupaten Bungo, Jambi) atau daerah lain. Kehadiran orang luar itu dikhwatirkan memicu gesekan dengan warga setempat," ujarnya.  Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Sekda Sijunjung Zefnifan. Dia menuturkan, di Sijunjung sudah lama berbagai suku bangsa dan agama hidup berdampingan. Tidak ada gesekan. "Bisa kami pastikan tidak ada larangan beribadah," ungkapnya kepada JawaPos.com, Selasa (17/12).  Zefnifan menyebut, jumlah populasi umat nasrani yang tersebar di Kabupaten Sijunjung mencapai 200 kepala keluarga (KK). Selama ini mereka dapat menjalankan ibadahnya di rumah ibadah masing-masing. Begitu juga dengan merayakan natal.  Namun Zefnifan tidak merinci sebaran rumah ibadah tersebut. Dia berharap masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama dan tidak mudah terpancing dengan provokasi-provokasi dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. "Kami meminta kepada masyarakat jangan sampai memancing informasi bernunasa provokasi untuk merusak kerukunan umat beragama di Sijunjung.  Di pihak lain, Sudarto, program manager Pengawas Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA) Foundation mengatakan, dari hasil penelitiannya menyatakan indeks kerukunan antarumat beragama sangat rendah di Sumbar. Nomor dua paling bawah, di atas Aceh.  Dia menuding, pemerintah daerah di Sumbar sangat sulit memberikan izin pendirian gereja. Begitu juga pelaksanaan perayaaan natal di daerah yang tidak terdapat gerejanya. "Sangat sulit mendirikan gereja di kabupaten atau kota di Sumbar. Pemda setempat enggan memberikan izin," ujarnya kepada JawaPos.com.  Padahal, sambung Sudarto, sebaran umat kristen dan katolik di Sumbar cukup banyak. Dia mencontohkan di Kampung Baru, Dharmasraya, jumlah umat nasrani mencapai 19 KK. Di Sungai Tambang, Sijunjung, terdapat 120 KK. "Kalau jumlah sebanyak itu sudah selayaknya diizinkan mendirikan gereja. Tapi kenyataannya sulit," ungkap Sudarto.

Pemkab Dharmasraya dan Sijunjung Bantah Melarang Perayaan Natal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-endus-kejanggalan-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung_m_.jpg" alt="Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nina Susilawati, 32, seorang peserta CPNS 2018 yang kelulusannya dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) merasa dirugikan. Dia melaporkan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sijunjung ke Ombudsman Perwakilan Sumbar, Selasa (8/1). Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak BKD Sijunjung pada Jumat (11/1) mendatang. Hal ini untuk mengklarifikasi laporan yang diadukan Nina Susilawati terkait kasus pembatalan kelulusan sebagai peserta CPNS 2018 di Kabupaten tersebut. "Berdasarkan laporan dari Nina Susilawati, kami akan panggil BKD Sijunjung untuk mengklarifikasi langsung dan mencari apa sebenarnya persoalan yang terjadi terkait masalah ini," beber Adel Wahidi usai menerima laporan Nina Susilawati di Padang, Selasa, (8/1). Laporan yang diserahkan Nina kepada Ombudsman sangat lengkap. Baik secara formil maupun materil. "Tinggal tindaklanjut. Kami ingin tau, siapa yang sepertinya ngotot sekali hasil Tes Kemampuan Bidang (TKB) Nina Susilawati ini dibatalkan. Kalau berdasarkan dokumen yang diserahkan pelapor, BKD Sijunjung yang meminta dibatalkan. Kalau tidak diajukan, tentu tidak ada pembatalan. Padahal, Nina telah mengikuti seluruh proses CPNS sampai tahap akhir," katanya. Adel menduga, ada kejanggalan dalam pembatalan kelulusan tersebut. Sebab, tidak semua daerah yang memberlakukan hal yang sama dengan Kabupaten Sijunjung. Seharusnya, jika memang yang diminta PGSD, kenapa ditempat lain lulusan PGMI bisa diterima dengan jenis formasi yang sama. "Kalau memang aturan&nbsp; yang diterima untuk guru sekolah dasar adalah lulusan PGSD, tentu di Kota Solok dan daerah lain juga berlaku seperti itu. Nah, ini perlu ditindaklanjuti antar instansi, kalau memang ada aturan tentu tidak boleh bupati menafsirkan sendiri peraturan tersebut," katanya. "Dia (Nina) lulus TKD dan lanjut ke TKB. Kenapa di tengah perjalanan dibatalkan. Ini jelas merugikan masyarakat. Jika tau dari awal seperti itu, mereka tidak akan ikut dengan mengambil formasi lain," tambahnya. Sebelumnya, surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Nina Susilawati dengan nomor peserta 540812300422 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2018 oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Dalam surat itu dijelaskan, jika berdasarkan huruf G angka 2 huruf j lampiran PermenPAN-RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS 2018 dan surat Menpan-RB nomor B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018 yang tidak memenuhi persyaratan dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung. Karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan keputusan Menpan-RB nomor 217 tahun 2018 tanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN dilingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya, kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD. Terkait ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Sijunjung Zefnihan membenarkan pembatalan kelulusan tersebut pada JawaPos.com, Senin (31/12) siang melalui pesan WhatsApp-nya. Selain itu, kata Zefnihan, input data online yang dimasukkan pelamar bersangkutan saat mendaftar adalah PGSD atau sesuai dengan formasi Menpan-RB. "Faktanya, yang bersangkutan PGMI (ijazah)," katanya. Terkait jurusan ini PGSD atau pun PGMI ini, surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2012 juga telah menjelaskan tentang program studi PGMI pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Inti surat tersebut menyebutkan, bahwa lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan PGSD, karena kurikulum yang digunakan PGMI adalah kurikulum PGSD.&nbsp; Ditambah dengan pengetahuan dan keterampilan mendidik agama. "Kalau soal itu, kami tidak memiliki kewenangan. Verifikasi secara bertahap terhadap input data online dan faktual dilakukan oleh MenPan-RB," tutupnya.&nbsp;

Ombudsman Endus Kejanggalan Pembatalan Kelulusan CPNS Sijunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komentar-mardani-ali-sera-ketika-kelulusan-cpns-dibatalkan_m_-1.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR menyoroti keputusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang membatalkan kelulusan salah seorang peserta seleksi CPNS. Surat pembatalan itu disampaikan sebelum pengumuman resmi disampaikan ke publik. &ldquo;Mestinya yang sudah lulus sesuai prosedur dihargai haknya. Apalagi Kemenag sudah memberi keterangan,&rdquo; ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera kepada JawaPos.com, Jumat (4/1). Respons politikus PKS itu terkait kasus yang dialami Nina Susilawati, 32, salah seorang peserta <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif" target="_blank">CPNS 2018</a> di Kabupaten Sijunjung. Keputusan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin membatalkan kelulusannya sebagai peserta CPNS 2018. Padahal pengumuman resmi belum berlangsung. Sementara Nina baru saja mengikuti tahapan seleksi kemampuan bidang (SKB). Seleksi itu merupakan beberapa tahapan yang diikusi setiap peserta penerimaan CPNS. Mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi dan berkas, serta seleksi kemampuan dasar (SKD). Semua tahapan telah dilewatinya hingga bisa menembus pada tahapan SKB. Namun setelah ibu dua anak itu mengikuti SKB, tiba-tiba Bupati Sijunjung Yuswir Arifin membuat "pengumuman" pembatalan kelulusan. Informasi itu tertuang dalam surat bernomor 800/373/BKPSDM 2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/01/2019/begini-kronologi-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung" target="_blank">Seleksi CPNS Tahun 2018</a> di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Salah satu alasan pembatalan kelulusan Nina yakni ijazah yang dilampirkan S-1 pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI), bukan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD). Sementara kualifikasi untuk formasi Guru Kelas Ahli Pertama yang dilamar Nina yakni PGSD. Kasus ini pun memicu Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan untuk berkirim surat yang ditujukan kepada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb" target="_blank">Menteri PANRB</a> Syafruddin dan Kepala BKN Haria Wibisana. Dalam surat nomor P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 itu, Nur Kholis lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan PGSD. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. M Nur Kholis Setiawan pun meminta bupati Sijunjung untuk mempertimbangkan lagi nasib Nina. Sebab berdasar Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l, bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan.

Komentar Mardani Ali Sera Ketika Kelulusan CPNS Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kronologi-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS 2018 di Sijunjung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS 2018 di Sijunjung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Nina Susilawati belakangan menjadi perbincangan. Hal itu dipicu dengan adanyan pengumuman dari Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang membatalan kelulusan Nina sebagai salah satu peserta seleksi CPNS 2018. Padahal dia telah mengikuti tahapan CPNS hingga seleksi kemampuan bidang (SKB). Dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), pengumuman pembatalan itu disampaikan lewat website www.sijunjung.go.id. Berikut kronologi pembatalan "kelulusan" istri dari Yulicef Anthony tersebut. Nina mengikuti <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> di Pemkab Sijunjung. Pemilik nomor peserta ujian 54081230000022 itu mengisi formasi Guru Kelas Ahli Pertama dengan lokasi formasi di SDN 40 Muarotakung. Dari tahapan yang dilalui, dia berhasil melewati Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun pada 29 Desember 2018, muncul pengumuman <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb" target="_blank">pembatalan kelulusan</a> atas nama Nina Susilawati yang tertuang dalam sebuah &rdquo;pengumuman&rdquo; Bupati Sijunjunjung Nomor: 800/373/BKPSDM-2018 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 di Lingkungan Pemkab Sijunjung. Dalam surat tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani langsung bupati Sijunjung tersebut, kelulusan Nina Susilawati dibatalkan dengan alasan ijazah Nina Susilawati adalah PGMI, bukan PGSD. Kualifikasi pendidikan itu dianggap tidak sesuai dengan Keputusan MenPAN-RB Nomor 217 Tahun 2018 tertanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Apratur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Sijunjung Tahun Anggaran 2018. Surat pembatalan ini juga mengacu lampiran Peraturan MenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan Surat MenPAN-RB Nomor: B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> yang tidak memenuhi persyaratan. Keputusan bupati Sijunjung itu kemudian membuat Kemenag &rdquo;tersinggung&rdquo;. Berselang sehari dari keputusan itu, Kemenag RI mengeluarkan Surat Nomor: P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 tentang Kesetaraan Pendidikan PGSD dan PGMI. Surat ditandatangani Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan. Terpisah, Nina Susilawati menyatakan dirinya bersama keluarga menyesalkan terbitnya surat pembatalan kelulusannya oleh bupati Sijunjung. Ibu dua anak itu lulusan PGMI STAI Solok Nan Indah tahun 2014 dengan IPK 3,50. Dia sangat berharap adanya keadilan terhadap dirinya. Apalagi, dia mengaku sudah bersusah payah melewati serangkaian seleksi yang ekstra ketat dan sulit. Mulai dari administrasi, SKD hingga SKB. Bahkan demi berangkat mengikuti rangkaian ujian di Kota Solok dan Kota Bukittinggi, anak-anaknya masih kecil harus ditinggalkan dalam keadaan terlelap tengah malam. &rdquo;Kami hanya bisa berharap, bupati hingga BKDSDM Sijunjung, MenPAN-RB dan BKN memberikan kesempatan bagi saya lolos dalam seleksi CPNS di Sijunjung. Karena, saya merasa punya kemampuan untuk itu. Tidak menjadikan PGMI sebagai alasan untuk pembatalan kelulusan saya sebagai calon guru SD di tempat yang saya pilih,&rdquo; terang Nina. Sementara itu, suami Nina, Yulichef Antony mengaku baru mendapat kabar bahwa Pemkab Sijunjung telah mengumumkan hasil akhir seleksi CPNS 2018. Dari pengumuman itu tidak&nbsp; ada&nbsp; nama istrinya. "Tidak ada nama istri saya. Saya sudah berusaha&nbsp; memperjuangkan hak saya tapi hasilnya begini," ungkap pria yang biasa disapa Anton itu.&nbsp; Pada Jumat (4/1) ini Anton bersama istrinya mengaku berada&nbsp; di Jakarta dan baru saja berkonsultasi ke Kemenag soal kondisi kelulusan istrinya. Dari&nbsp;pihak Kemenag menyatakan keputusan menganulir pembatalan kelulusan Nina berada di pihak KemenPANRB dan BKN. "Kemenag hanya&nbsp; menyampaikan itu kepada saya," tandasnya&nbsp;lesu.&nbsp;

Begini Kronologi Pembatalan Kelulusan CPNS Sijunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS di Kabupaten Sijunjung menuai reaksi dari Kementerian Agama (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS di Kabupaten Sijunjung menuai reaksi dari Kementerian Agama (Kemenag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung membatalkan kelulusan salah satu peserta seleksi CPNS 2018. Keputusan dari pemkab yang berada di provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu mendapat respons dari Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, peserta seleksi CPNS yang bernama Nina Susilawati itu melamar untuk formasi guru SD dengan menggunakan ijazah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI). Bukan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD). Alhasil peserta seleksi dengan nomor 540812300422 itu dibatalkan kelulusannya. Padahal peserta ini telah mengikuti proses hingga tahapan seleksi kempampuan bidang (SKB). Adapun respons dari Kemenag itu dengan menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Surat yang ditandatangani Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan itu bernomor P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018. Surat itu merupakan respons atas surat yang sebelumnya diterbitkan Bupati Sijunjung nomor 800/373/BKPSDM 2018, tanggal 27 Desember 2018, tentang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns" target="_blank">Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS</a> Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Nur Kholis menegaskan, berdasarkan Undang-Undang nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa satuan pendidikan dasar, Sekolah Dasar (SD) setara dengan Madrasah ibtidaiyah (MI) dan lulusan Sarjana S1 PGSD setara dengan Sarjana S1 PGMI. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l, bahwa Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bagian Keempat Pasal 23 huruf f, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Terakhir, Peraturan Menteri PANRB 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/01/2019/kemenpan-rb-kewenangan-pembatalan-ada-di-pansel" target="_blank">Seleksi CPNS Tahun 2018</a> pada Pasal 2 huruf b menyatakan bahwa prioritas penetapan kebutuhan PNS 2018 adalah untuk bidang pendidikan dan pada penjelasan huruf G angka 3 huruf b, bahwa prinsip pengadaan CPNS adalah adil. Maka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, dirinya meminta Panselnas agar mempertimbangkan putusan Bupati Sijunjung. Menurutnya, hal tersebut bisa memunculkan diskriminasi. “Kami mohon Bapak (MenPANRB dan Kepala BKN) dapat mempertimbangkan untuk membatalkan surat Bupati Sijunjung (Yuswir Arifin) sebagaimana tersebut di atas atau surat-surat lain sejenis yang berpotensi memunculkan diskriminasi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Nur Kholis dalam salinan surat yang diterima JawaPos.com, Kamis (3/1). Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, kelulusan peserta CPNS merupakan wewenang panitia seleksi (pansel). Artinya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki keputusan tersebut. “Secara umum dapat saya sampaikan bahwa verifikasi dan validasi data ada di BKN dan kewenangan pembatalan ada di panselnya. Itu kewenangan pansel,” ujarnya, Rabu (2/1). Hal senada juga dikatakan pihak BKN. Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan menolak memberikan klarifikasi. Dia menyerahkan persoalan tersebut pada pemda setempat, termasuk BKD Sijunjung. “Agar ditanyakan langsung ke BKD Pemkab Sijunjung,” ungkapnya singkat ketika dikonfirmasi JawaPos.com.

Pemkab Sijunjung Batalkan Kelulusan CPNS, Kemenag Surati Menteri PANRB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS diduga terindikasi manipulasi. (Adiel Kundhara/Bontang Post)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS diduga terindikasi manipulasi. (Adiel Kundhara/Bontang Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatalan kelulusan Nina Susilawati, 32, salah seorang peserta CPNS 2018 di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung terus menuai tanda tanya. Pasalnya peserta itu telah mengikuti dua kali seleksi. Tiba-tiba sang bupati memnbuat surat keputusan tentang pembatalan kelulusan peserta tersebut. "Persoalan ini harus dikaji secara cermat. Publik harus tahu kenapa bisa dibatalkan," kata Pengamat Hukum Mevrizal kepada JawaPos.com, Kamis (3/1). Menurut dia ada ada dugaan kejanggalan dengan keputusan pembatalan bupati tersebut. Sebab, peserta sudah mengikuti prosedur pendaftar sejak awal hingga dua kali tahap seleksi. "Peserta diizinkan ikut tes. Lulus TKD dan lanjut ke TKB, lalu dibatalkan. Ini tidak bisa dibenarkan. Ini semena-mena. Melanggar hak asasi manusia dan hak untuk mendapatkan pekerjaan," kata mantan peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang itu. "Ada indikasi manipulasi informasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan oleh bupati. Ini bisa dituntut secara hukum," imbuh Mevrizal. Diketahui, pada seleksi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/31/12/2018/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-seorang-peserta-cpns" target="_blank">CPNS 2018 Kabupaten Sijunjung</a> ini Nina melampirkan ijazah PGMI sebagai salah satu persyaratan dokumen. Sementara untuk formasi itu Pemkab Sijunjung menerima untuk lulusan PGSD. Namun demikian, pada saat pendaftaran Nina lulus dan bahkan bisa mengikuti ujian sampai dua tahapan. Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) sampai Seleksi Kemampuan Bidang (SKD). Belakangan terbit surat dari Pemkab Sijunjung. Isinya tentang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/ombudsman-telusuri-pembatalan-kelulusan-cpns-di-sijunjung" target="_blank">pembatalan kelulusan</a> atas nama Nina Susilawati, dengan nomor peserta 540812300422. Surat itu diterbitkan oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, pada 27 Desember 2018. Dalam surat itu menyatakan perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018 yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung. Alasan pembatalan itu karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan keputusan Menpan-RB nomor 217 tahun 2018 tanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN di lingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya, kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD. Belakangan surat dari bupati Sijunjung itu mendapat respons dari Kementerian Agama. Kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu menerbitkan surat nomor: P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018. Perihal surat itu tentang Kesetaraan Pendidikan PGSD dan PGMI. Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemenag RI M Nur Kholis Setiawan itu menegaskan empat poin penting. Pertama; berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), satuan pendidikan SD setara dengan MI, dan lulusan sarjana S-1 PGSD setara dengan sarjana S-1 PGMI. Kedua; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan azas nondiskriminatif dan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Ketiga, Kemenag RI menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bagian keempat pasal 23 huruf f, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS. Keempat; berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 36 tahun 2018, tentang kriteria Penetapan PNS dan pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/01/2019/kemenpan-rb-kewenangan-pembatalan-ada-di-pansel" target="_blank">seleksi CPNS tahun 2018</a>, pada pasal 2 huruf b, bahwa proritas penetapan kebutuhan PNS tahun 2018 adalah untuk bidang pendidikan, dan pada penjelasan huruf g angka 3 huruf b, bahwa prinsip pengadaan CPNS adalah adil. Di tempat lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung Zefnihan membenarkan pembatalan kelulusan tersebut. Dia menuturkan, input data online yang dimasukkan pelamar (Nina, red) saat mendaftar adalah PGSD atau sesuai dengan formasi Menpan-RB. "Faktanya yang bersangkutan PGMI (ijazah)," katanya kepada JawaPos.com. Zefnihan pun menyinggung pernyataan dari pihak Kemenag yang menyatakan lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan PGSD. Alasannya, kurikulum yang digunakan PGMI adalah kurikulum PGSD. Lalu, ditambah dengan pengetahuan dan keterampilan mendidik agama. "Kalau soal itu, kami tidak memiliki kewenangan. Verifikasi secara bertahap terhadap input data online dan faktual dilakukan oleh MenPan-RB," tutupnya. Senada dengan itu, Kepala BKD Sijunjung Musprianti menegaskan bahwa kualifikasi pendidikan Nina Susilawati tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Keputusan MenpanRB, nomor 217 Tahun 2018. "Pada sistem sscn, Nina mengentrikan kualifikasi pendidikannya S1 PGSD, sedangkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan adalah S1 PGMI. Jadi, terjadi pembohongan oleh yang bersangkutan dalam pengisian data," katanya saat dikonfirmasi JawaPos.com. Sementara itu, kini Nina Susilawati dirundung rasa kecewa. Harapan untuk menjadi PNS untuk profesi guru belum jelas, meskipun bisa melewati semua tahapan ujian. "Saya kecewa. Serjuangan saya untuk menjadi PNS terasa sia-sia. Hasil kelulusan seleksi dibatalkan pemda ditandatangani bupati Sijunjung. Ini sungguh tidak adil," kata ibu dua anak itu sambil terisak, Senin (31/12). Nina mengaku sebelum mendaftar sempat mendatangi BKD. Ketika itu dia menanyakan langsung kepada Kepala BKD Sijunjung Musprianti, 17 September lalu. "Saya tanyakan linerisasi ijazah dan gelar saya dengan ketersediaan formasi CPNS di Sijunjung. Waktu itu beliau (Kepala BKD) langsung berkoordinasi dan mengizinkan/sah ikut mendaftar. Karena dasar itulah akhirnya saya ikut mendaftar di pemkab Sijunjung dan sampai akhirnya saya lolos hingga tahap SKB," sebut Nina.

Pengamat Sebut Ada Kejanggalan Pada Pembatalan Kelulusan CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/densus-88-periksa-terduga-teroris-di-sijunjung_m_214837.jpeg" alt="Kapolres Sijunjung AKBP Imran Amir." width="100%">
<figcaption>Kapolres Sijunjung AKBP Imran Amir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat Polres Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar), menangkap seorang terduga teroris berinisial FH, 40. Penangkapan dilakukan pada Selasa (22/5) kemarin. Wajah FH lantas virdal di pesan berantai grup WhatsApp. Kapolres Sijunjung AKBP Imran Amir membenarkan bahwa wajah yang viral di media sosial merupakan terduga teroris. "Ya, FH masih kami periksa," kata Imran Amir dalam keterangannya, Rabu (23/5). Saat melakukan penangkapan, polisi sekaligus menyita sejumlah barang bukti. Disantaranya, paku, gunting, cangkul lipat, baterai dan peralatan yang menyerupai kabel. Imran menyebutkan,dua personel Densus 88 Antiteror sudah sampai di Mapolres Sijunjung sejak Selasa malam. Mereka membantu proses pemeriksaan. "FH masih menjalani pemeriksaan Densus 88," katanya. Dari informasi yang tersebar, FH berprofesi sebagai penjual es. Dia sempat digiring aparat Polresta Depok pada 2014. FH ditangkap karena kedapatan memasang bendera Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di kediamannya kawasan Kemirimuka, Beji, Depok. Dalam penangkapannya pada 2014, polisi menemukan sejumlah barang bukti di rumah FH. Seperti sebuah bendera gambar ISIS, laptop, sejumlah stiker bertulis Daulatul Islam Baaqiyah, serta rompi untuk airsoftgun.

Densus 88 Periksa Terduga Teroris di Sijunjung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sijunjung

Berita Terkini