<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-114757-1034608428.jpeg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serahkan BLT DBHCHT di fasilitas produksi Sampoerna Rungkut 2 Surabaya." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serahkan BLT DBHCHT di fasilitas produksi Sampoerna Rungkut 2 Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 5.030 pekerja industri hasil tembakau (IHT) yang mayoritas adalah pelinting sigaret kretek tangan (SKT), menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dari jumlah itu, sekitar 4.700 orang di antaranya adalah karyawan PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna). Penyerahan BLT Rp 1,5 juta per orang itu diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di fasilitas produksi Sampoerna Rungkut 2 Surabaya. &rdquo;Sudah ada buku tabungan dan BLT juga dicairkan, panjenengan semua juga bisa tambah bahagia sejahtera,&rdquo; kata Gubernur Khofifah. &rdquo;Semoga bermanfaat, dan bapak ibu semua bisa terus bahagia,&rdquo; lanjut dia. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan, ribuan pekerja itu berasal dari lima pabrikan IHT di Jawa Timur. &rdquo;Ini sengaja kami tempatkan di pabrik PT HM Sampoerna Tbk karena 4.700 di antara penerima BLT itu adalah pekerja di Sampoerna,&rdquo; jelas Restu Novi Widiani. Dia menambahkan, secara keseluruhan BLT yang akan disalurkan memiliki sasaran 9.259 orang, tersebar di 54 perusahaan di Jatim. Jumlah anggaran yang dikeluarkan Pemprov Jatim mencapai sekitar Rp 13,9 miliar. &rdquo;Jumlah bantuan yang akan diterima sebenarnya Rp 300 ribu sebanyak lima kali pencairan, namun kita salurkan satu tahap sekaligus yang nanti tiap pekerja menerima Rp 1,5 juta,&rdquo; ungkap Restu Novi Widiani. Direktur Sampoerna Elvira Lianita menuturkan, penyaluran BLT DBHCHT sangat bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan para karyawan. Atas nama perusahaan dan puluhan ribu pelinting SKT, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kepedulian gubernur beserta Pemprov Jatim yang memperjuangkan kelangsungan tenaga kerja IHT yang padat karya. &rdquo;Ini juga menjadi motivasi agar kami dapat terus menciptakan nilai tambah jangka panjang dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat setempat,&rdquo; jelas Elvira Lianita.

Ribuan pekerja industri hasil tembakau yang mayoritas adalah pelinting sigaret kretek tangan terima BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau

Gubernur Jatim Khofifah Serahkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ke 5.030 Pekerja IHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI-1.jpg" alt="Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Terhitung mulai 1 Februari 2021, pemerintah memberlakukan kebijakan baru <a href="https://www.jawapos.com/tag/tarif-cukai-rokok/">tarif cukai rokok</a>. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok 12,5 persen.  Kenaikan itu dikecualikan bagi industri keretek tangan. ’’Untuk industri <a href="https://www.jawapos.com/tag/sigaret-kretek-tangan-skt/">sigaret keretek tangan</a>, tarif cukainya tidak berubah atau dalam hal ini tidak dinaikkan,’’ kata Menteri Keuangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/sri-mulyani-indrawati/">Sri Mulyani Indrawati</a> dalam konferensi virtual kemarin (10/12).  Cukai produk rokok keretek tangan tidak dinaikkan karena karakter industri sigaret itu yang memiliki tenaga kerja terbuka. Industri tersebut termasuk industri padat karya yang mempekerjakan 158.552 buruh.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memerinci, kenaikan tarif cukai itu meliputi industri yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret keretek mesin (SKM) (selengkapnya lihat grafis). Dengan komposisi tersebut, rata-rata kenaikan tarif cukai adalah 12,5 persen. ’’Ini dihitung berdasar rata-rata tertimbang jumlah produksi dari tiap jenis dan golongan,’’ ujarnya.  Ada lima aspek yang diperhatikan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai. Yakni, pengendalian konsumsi, tenaga kerja di sektor hasil tembakau, petani tembakau, rokok ilegal, dan penerimaan negara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/03/12/2020/kenaikan-cukai-tembakau-berpotensi-picu-lonjakan-pengangguran/">Kenaikan Cukai Tembakau Berpotensi Picu Lonjakan Pengangguran</a>  Bukan hanya itu, kebijakan tersebut juga dibahas dalam suasana <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-covid-19/">pandemi Covid-19</a>. Pemerintah perlu menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dengan sisi perekonomian, yakni kelompok terdampak pandemi. ’’Dalam hal ini, kita mencoba menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dan di saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian umum yang terdampak Covid-19, terutama kelompok pekerja dan petani,’’ tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/47_tarif-750x239.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (GRAFIS: ADIT/JAWA POS)  Ani mengakui bahwa kenaikan tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak. Namun, pemerintah tetap berupaya menjamin kesejahteraan petani dan buruh yang terdampak kenaikan. Caranya, menyesuaikan kebijakan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/03/11/2020/pekerja-linting-dan-petani-tembakau-minta-perlindungan-pemerintah/">Pekerja Linting Dan Petani Tembakau Minta Perlindungan Pemerintah</a>  Sementara itu, pelaku usaha <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-hasil-tembakau/">industri hasil tembakau</a> (IHT) berkeberatan dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif CHT. Terlebih, kondisi saat ini masih pandemi Covid-19. ’’Kinerja industri sedang turun akibat pelemahan daya beli karena ada pandemi dan kenaikan cukai sendiri sangat tinggi pada2020,’’ ujar Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan kemarin.  Saat ini, kata Henry, industri hasil tembakau (IHT) belum mampu menyesuaikan dengan harga jual maksimal akibat kenaikan cukai 2020 yang mencapai 23 persen dan harga jual eceran (HJE) 35 persen. Sementara itu, harga rokok ideal yang harus dibayarkan konsumen tahun ini seharusnya naik 20 persen, tetapi baru sekitar 13 persen. ’’Artinya, masih ada 7 persen untuk mencapai dampak kenaikan tarif 2020. Karena itu, Gappri berkeberatan dengan kenaikan tarif cukai 2021 yang sangat tinggi tersebut,’’ tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/11/2018/tarif-cukai-batal-naik-industri-rokok-berharap-skt-kicik-tumbuh/">Tarif Cukai Batal Naik, Industri Rokok Berharap SKT Kicik Tumbuh</a>  Kendati demikian, Gappri tetap menghormati keputusan pemerintah. Henry tetap berharap ada relaksasi bagi IHT yang memproduksi SKM maupun SPM.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rNWCh2qdQNo

Tarif Baru Tidak Berlaku untuk Industri Keretek Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/cukai-rokok-JP.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika melinting rokok di parbrik rungkut surabaya. senen. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika melinting rokok di parbrik rungkut surabaya. senen. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan memberlakukan tarif cukai baru mulai Januari 2020 mendatang. Namun, kenaikan tarif cukai yang dilakukan terhadap sigaret keretek tangan (SKT) harus jauh di bawah kenaikan cukai sigaret keretek mesin (SKM) maupun sigaret putih mesin (SPM).  Persentase kenaikan maksimal cukai rokok buatan tangan ini harus jauh di bawah persentase kenaikan cukai rokok buatan mesin. "Ini untuk melindungi para pekerja SKT. Juga untuk menjaga pendapatan daerah. Karena banyak daerah yang APBD-nya juga disumbang dari industri rokok," ujar Pemerhati Kebijakan Publik Agus Wahyudin di Jakarta, Minggu (6/10).  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, jika kenaikan tarif cukai SKT tidak berbeda jauh dengan rokok mesin, maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. “Selama ini SKT merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja banyak,” kata Andi.  Berbagai kekhawatiran tersebut juga sudah disampaikan Andi Gani saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Senin, 30 September 2019 lalu. "Kami juga mendesak Menteri Keuangan tidak membuat gaduh dengan mengeluarkan kebijakan yang merugikan industri dan buruh," kata Andi.  Kementerian Perindustrian mencatat, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok mencapai 5,98 juta orang. Rinciannya, 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi. Sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. Sebagian besar pekerja di manufaktur merupakan para pelinting SKT.  Selain tarif cukai, Andi juga mendorong penggabungan batasan produksi rokok buatan mesin SPM dan SKM. Menurut dia, perusahaan rokok besar asing multinasional masih memanfaatkan tarif cukai yang murah untuk merebut pasar.  "Pabrik multinasional yang punya SPM dan SKM itu harus digabung. Supaya produksi rokok mesin dijadikan satu dan nanti bayar cukai tertinggi," jelasnya.  Penggabungan ini diharapkan akan menciptakan aspek keadilan dalam berbisnis di industri hasil tembakau, utamanya melindungi SKT dan pabrikan rokok kecil lokal agar tidak bersaing langsung dengan pabrikan rokok besar asing yang padat modal.  Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai menegaskan bahwa kenaikan tarif produk keretek buatan tangan akan lebih rendah ketimbang keretek buatan mesin. Namun, belum dipastikan besaran kenaikan tarif di masing-masing golongan tersebut.  Yang dijadikan pertimbangan tarif cukai yang lebih rendah untuk SKT adalah karakteristik industri ini yang padat karya dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pelinting Rokok SKT dalam Ancaman PHK Masal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/gappri-khawatir-kenaikan-cukai-rokok-akan-berdampak-phk-karyawan_m_164521.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran mengkhawatirkan adanya masalah tenaga kerja dari dampak naiknya cukai rokok sebesar 10,04 persen . Kekhawatiran munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sisi Sigaret Kretek Tangan (SKT). Pasalnya, sektor tersebut didominasi oleh pekerja wanita. Jika kenaikan cukai rokok sudah berlaku, pihaknya khawatir akan ada pemangkasan karyawan. Padahal, para pekerja wanita memberi kontribusi besar dalam keberlangsungan keluarga. "Betapa peliknya industri ini. Apalagi kalau bicara sigaret kretek tangan. Itu padat karya, 90 persen wanita," ujarnya di Mezza Cafe, Jakarta, Selasa (24/10). "Kalau bicara wanita, pemerintah harus bisa melihat ini bisa menjadi income ganda bagi keluarga. Suami kerja, istri kerja. Itu dari sudut tenaga kerja," tambahnya. Dia mengaku beberapa tahun terakhir merupakan masa sulit bagi industri rokok. Pasalnya, banyak kebijakan dari pemerintah yang dianggap menyudutkan industri rokok. Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah tidak benar-benar membuat industri rokok mati perlahan. Sebab, masih banyak yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok itu sendiri. "Sekarang ini antiklimaksnya adalah, industri kami peraturannya luar biasa banyak. Sampai kawasan tanpa rokok dan sebagainya. Masalahnya cukup unik, complicated dan kalau dibahas tidak ada habisnya. Ini industri kami," tandasnya.&nbsp;

Gappri Khawatir Kenaikan Cukai Rokok Akan Berdampak PHK Karyawan