<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/PviOUzZ4bT2cMZ5YQjxCB3uSvkGRJsdGZuiFkZGL-1-1664750466.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang pembacaan vonis kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). Hasto terjerat dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku. Pantauan JawaPos.com, Hasto Kristiyanto memasuki ruang sidang Prof. Dr. Hatta Ali PN Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.52 WIB. Sejumlah elite PDIP terlihat hadir ke dalam ruang sidang, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, TB Hasanuddin, FX Hadi Rudyatmo, Ribka Tjiptaning, Lasarus, hingga Ganjar Pranowo. Tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan putusan hari ini tidak akan mengalahkan nalar hukum. Ia tak menginginkan ada pesanan politik terhadap proses hukum Hasto Kristiyanto. "Jangan sampai putusan hari ini karena ada pesanan politik, karena ada kepentingan politik," kata Ronny di PN Jakpus.&nbsp;Ia menyinggung putusan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong yang telah divonis bersalah. "Cukuplah Saudara Tom Lembong yang minggu lalu diputus bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, jangan sampai terjadi lagi kriminalisi politik hukum terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi, terhadap orang-orang yang bersikap kritis, terhadap hukum dan demokrasi," tegas Ronny. Dalam kasusnya, Jaksa KPK menuntut hukuman 7 tahun pidana penjara terhadap Hasto Kristiyanto. Jaksa meyakini, Hasto Kristiyanto terbukti bersalah melakukan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan," ucap Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7). Jaksa menyebut Hasto terbukti merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Selain itu, Hasto juga diyakini memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Hasto dinilai melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a serta Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHAP.

Hasto Kristiyanto jalani sidang vonis kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di PN Jakarta Pusat, dihadiri elite PDIP.

Dari Ganjar Pranowo hingga FX Rudy, Elite PDIP Hadiri Sidang Vonis Hasto Kristiyanto di PN Jakarta Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/B5Sz8I9iTCqnWWfYJBJtSWNYvHzXAOeZGVttrPUO-3982507188.jpg" alt="Terdakwa Hasto Kristiyanto. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Hasto Kristiyanto. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akan menjalani sidang pembacaan vonis kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, pada Jumat (25/7) pekan depan. Tim kuasa hukum Hasto meyakini, Hasto akan divonis tidak bersalah dan bisa pulang ke kandang banteng. &ldquo;Insya Allah kalau memang Tuhan mengizinkan, hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 kita bawa pulang Pak Sekjen. Kita bawa pulang Pak Hasto ke Kandang Banteng,&rdquo; kata kuasa hukum Hasto, Patra M. Zen, usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/7). Patra menyatakan, keyakinan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta selama persidangan yang telah digelar. Ia mengklaim, tidak satu pun saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhasil membuktikan keterlibatan Hasto dalam perkara ini. &ldquo;Saksi siapa yang diajukan oleh penuntut umum sendiri yang bisa membuktikan dakwaan? Baik dakwaan perintangan maupun dakwaan suap? Lima belas saksi yang diajukan oleh penuntut umum, tidak ada satu pun yang memberatkan, apalagi yang membuktikan keterlibatan Pak Hasto,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Patra menyoroti alat bukti yang disampaikan dalam persidangan. Menurutnya, bukti surat maupun keterangan ahli justru memperkuat posisi pembelaan Hasto. Bahkan, ahli bahasa yang diajukan jaksa dinilainya mendukung dalil tim hukum. &ldquo;Keterangan ahli juga tidak bisa memunculkan fakta. Bahkan, ahli yang diajukan oleh penuntut umum malah mendukung dalil dari tim penasihat hukum. Apa misalnya? Ahli bahasa menyampaikan, kalau ada kalimat, kalau ada kata-kata, maka maknanya harus ditanyakan kepada yang bersangkutan,&rdquo; jelas Patra. Ia juga menegaskan bahwa alat bukti berupa petunjuk seperti rekaman dan percakapan yang disodorkan oleh penuntut umum tidak sah secara hukum karena diperoleh secara ilegal. &ldquo;Alat bukti petunjuk, baik rekaman, baik percakapan, adalah alat bukti hasil sadapan yang ilegal. Tidak sah. Karenanya tidak boleh digunakan, tidak boleh dimuat dalam pertimbangan majelis hakim,&rdquo; tegasnya. Dalam kasusnya, Jaksa KPK menuntut hukuman 7 tahun pidana penjara terhadap Hasto Kristiyanto. Jaksa meyakini, Hasto Kristiyanto terbukti bersalah melakukan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan," ucap Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7). Jaksa menyebut Hasto terbukti merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Selain itu, Hasto juga diyakini memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Hasto dituntut melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a serta Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHAP.

Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang vonis kasus dugaan suap pada Jumat depan, tim hukum optimis akan bebas.

Hadapi Sidang Vonis Jumat Depan, Tim Hukum Yakin Hasto Kristiyanto Pulang ke Kandang Banteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/JKT-1-PLEDOI-HELENA-LIM-FED-2JPG-2538574806.jpg" alt="Helena Lim, terdakwa kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah memasuki ruangan sidang untuk menjalani Sidang dengan Agenda Pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Helena Lim, terdakwa kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah memasuki ruangan sidang untuk menjalani Sidang dengan Agenda Pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) menjalani sidang putusan atau vonis terkait kasus dugaan korupsi timah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin. Helena tiba di ruang sidang pada pukul 11.00 WIB mengenakan pakaian hitam. Adapun sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh. Selain Helena, terdapat pula terdakwa lain yang menjalani sidang putusan dalam sidang yang sama, yakni Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020 Emil Ermindra, serta Direktur PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) MB Gunawan. Sebelumnya, Helena dituntut pidana selama delapan tahun penjara, pidana denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta pembayaran uang pengganti Rp 210 miliar subsider empat tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015&mdash;2022. Dengan demikian, Helena dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (1)&nbsp;juncto&nbsp;Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Sementara, Mochtar dituntut pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 493,39 miliar subsider enam tahun pidana penjara. Emil juga dituntut dengan pidana yang sama dengan Mochtar, yakni penjara selama 12 tahun, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp493,39 miliar, dengan masing-masing ketentuan yang sama serta dinilai melanggar pasal yang sama pula. Kemudian, MB Gunawan dituntut pidana penjara delapan tahun serta pidana denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam kasus dugaan korupsi timah, Helena didakwa membantu terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT untuk menampung uang hasil korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 420 miliar. Selain membantu penyimpanan uang korupsi, Helena juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas keuntungan pengelolaan dana biaya pengamanan sebesar Rp 900 juta, dengan membeli 29 tas mewah, mobil, tanah, hingga rumah untuk menyembunyikan asal-usul uang haram tersebut.ok Riza bersama Emil didakwa telah mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah, sedangkan MB Gunawan didakwa melakukan pembelian bijih timah dari pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Adapun perbuatan para terdakwa diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun. Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp 2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan&nbsp;processing&nbsp;(pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp 26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp 271,07 triliun berupa kerugian lingkungan. (*)

Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) menjalani sidang putusan atau vonis

Crazy Rich PIK Helena Lim Hari Inj Jalani Sidang Vonis terkait Kasus Korupsi Timah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/JKT-1-SIDANG-TUNTUTAN-HARVEY-MOEIS-FED-1JPG-966725638.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis tiba untuk menjalani sidang Pembacaan Tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis tiba untuk menjalani sidang Pembacaan Tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengolahan timah, Harvey Moeis, akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin (23/12) besok. Penasihat hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih, mempertanyakan gugatan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) terkait Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) senilai Rp 300 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015&ndash;2022. Ia menyebut angka kerugian negara yang diperoleh dari perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini tidak pernah dijadikan bukti hukum dalam persidangan. Sehingga, dinilai lemah secara hukum. &ldquo;Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan permasalahan terkait kewenangan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sudah merupakan hal yang usang, membuat jami perlu untuk menyampaikan kembali apa yang ingin kami sampaikan,&rdquo; kata Junaedi Saibih kepada wartawan, Minggu (22/12). &ldquo;Mungkin dengan bahasa yang jauh lebih sederhana sehingga pesan kami dapat dengan mudah diserap oleh Jaksa Penuntut Umum,&rdquo; sambungnya. Dia menjelaskan, PKKN yang dibuat BPKP tidak pernah dijadikan bukti yang disampaikan kepada penasehat hukum. Bahkan, dari paparan ahli BPKP, terlihat dengan jelas bahwa laporan PKKN tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. &ldquo;Dengan demikian, tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya terkait dengan pembelaan kami atas laporan PKKN yang dibuat oleh BPKP, menandakan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum memahami intisari dari pembelaan kami,&rdquo; ucap Junaedi. Junaedi mencatat, laporan PKKN yang dibuat oleh BPKP tidak pernah dijadikan bukti yang disampaikan kepada Penasehat Hukum dengan tidak diberikannya laporan PKKN, baik dalam persidangan ahli BPKP menyampaikan paparannya. Selain itu, pada saat penyerahan dokumen tuntutan, membuat Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa. Dengan demikian, lanjut Junaedi, Majelis Hakim seharusnya tidak dapat mempertimbangkan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara yang didasarkan pada laporan PKKN, mengingat PKKN itu tidak pernah diberikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa. &ldquo;Majelis Hakim hanya dapat mempertimbangkan keterangan Ahli BPKP saja, yang mana akan kami terangkan lebih lanjut adanya cacat formil dan materiil dari keterangan Ahli,&rdquo; tegas Junaedi. Menurutnya, dari paparan ahli BPKP, terlihat dengan jelas bahwa proses dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Sebab, perolehan bukti yang digunakan oleh BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara tidak memenuhi unsur cukup, andal, relevan dan bermanfaat. Ia menekankan, ahli BPKP tidak melakukan verifikasi atas dokumen dan.informasi yang diterima, terutama keterangan-keterangan saksi dan terdakwa yang menurut keterangan ahli dimasukkan dalam laporan PKKN, dimana dalam melakukan analisis dan evaluasi bukti. "Auditor BPKP harus mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (substance over form)," ucap Junaedi. BPKP ternyata menggunakan tenaga ahli, Bambang Hero, yang laporan penghitungan kerugian lingkungannya telah selesai, sebelum tanggal surat tugas penghitungan kerugian keuangan negara. Sehingga sangat diragukan adanya kesepahaman dan komunikasi antara auditor dengan tenaga ahli tersebut. Seharusnya bertujuan untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli. Salah satu contohnya, fakta hitungan Rp 271 triliun ternyata termasuk hitungan luasan IUP selain IUP PT Timah Tbk dan non IUP.&nbsp; &ldquo;Bahwa konsekuensi hukum yang timbul apabila proses dan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tidak mempedomani Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI) dan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No. 2 Tahun 2024 adalah proses dan hasil audit PKKN tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,&rdquo; ujar Junaedi. Dalam kasusnya, Harvey Moeis dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Jaksa meyakini, Harvey Moeis melakukan tindak pidana korupsi di PT Timah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Suami dari artis Sandra Dewi itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Harvey Moeis dituntut melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan korupsi. Selain itu, Harvey Moeis juga dituntut melanggar pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yakni Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Mungkin dengan bahasa yang jauh lebih sederhana sehingga pesan kami dapat dengan mudah diserap oleh Jaksa Penuntut Umum,” sambungnya.

Jalani Sidang Vonis Besok, Harvey Moeis Pertanyakan Hitungan Kerugian Negara yang Lemah Secara Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/IMG_20230524_185212_2-2035156071.jpg" alt="Sidang vonis terdakwa penyuap hakim agung yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (24/5)." width="100%">
<figcaption>Sidang vonis terdakwa penyuap hakim agung yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (24/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung&nbsp;menjatuhkan vonis terhadap dua pengacara yakni Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno, terdakwa penyuap&nbsp;hakim Mahkamah Agung (MA), dengan hukuman penjara masing-masing delapan dan lima&nbsp;tahun. &rdquo;Menyatakan terdakwa satu Theodorus Yosep Parera dan terdakwa dua Eko Suparno terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (24/5). Hakim pun menyatakan keduanya bersalah sesuai dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama yakni pasal 6 ayat 1 dan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun vonis yang dijatuhkan terhadap Theodorus yakni hukuman delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp 750 juta, subsider enam bulan kurungan.&nbsp;Kemudian vonis yang dijatuhkan terhadap Eko Suparno yakni hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 750 juta, subsider enam bulan kurungan. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap kedua terdakwa itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Theodorus untuk dihukum sembilan tahun tiga bulan penjara dan Eko dihukum enam tahun lima bulan penjara. &rdquo;Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa merusak citra dan wibawa advokat Indonesia,&rdquo; kata hakim Hera Kartiningsih. Dalam dakwaannya, Theodorus dan Eko memberi suap kepada dua hakim agung&nbsp;yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh melalui sejumlah ASN (aparat sipil negara) di lingkungan Mahkamah Agung sebagai perantara. Suap itu dilakukan atas permintaan kliennya yakni Heryanto Tanaka yang ingin agar hakim agung mengabulkan kasasi terkait perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Majelis Hakim PN Bandung jatuhkan vonis terhadap dua pengacara terdakwa penyuap hakim MA, dengan hukuman penjara 8 dan 5 tahun

Majelis Hakim Vonis Pengacara Penyuap Hakim MA Delapan Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Teddy-Minahasa-Dituntut-Hukuman-Mati-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Agenda terakhir persidangan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa akan digelar hari ini, Selasa (9/5) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam persidangan kali ini, hakim akan membacakan vonis terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat itu.&nbsp; Hal itu diungkapkan Hakim Ketua Jon Sarman Saragih usai Kuasa Hukum Teddy Minahasa membacakan dupliknya. &rdquo;Selanjutnya untuk pembacaan putusan persidangan sekali lagi, yang terakhir pada Selasa (9/5) pukul 09.00 WIB,&rdquo; ujar Jon Sarman Saragih dalam persidangan, Jumat (28/4). &rdquo;Terdakwa tetap berada dalam tahanan,&rdquo; tegas Jon Sarman. Dalam sidang vonis tersebut, Jon Sarman akan memutuskan hukuman terhadap Teddy Minahasa. Jaksa penuntut umum terhadap menuntut hukuman mati terhadap Teddy Minahasa. Terdakwa eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut pidana mati dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan kasus di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. &rdquo;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (Alm) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,&rdquo; ujar jaksa saat membacakan tuntutannya, Kamis (30/3). Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut tak ada hal yang meringankan Teddy Minahasa terkait dengan kasus yang menjeratnya soal peredaran narkotika jenis sabu-sabu.&nbsp; &rdquo;Hal-hal yang meringankan tidak ada,&rdquo; kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3).

Sidang vonis kasus narkotika jenis sabu-sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa akan digelar hari ini, Selasa (9/5) di PN Jakbar

Sidang Vonis Teddy Minahasa Digelar Hari Ini, Nasib Hidup dan Matinya Ditentukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/IMG_20230406_160222-830801463.jpg" alt="Majelis hakim menggelar sidang vonis kasus pasutri aniaya ART di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (6/4)." width="100%">
<figcaption>Majelis hakim menggelar sidang vonis kasus pasutri aniaya ART di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (6/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung menjatuhkan vonis terhadap pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Bandung Barat, dengan hukuman 5 tahun dan 3 tahun 5 bulan. Keduanya bersama-sama menyiksa seorang asisten rumah tangga (ART). Ketua Majelis Hakim Nurhayati Nasution mengatakan, kedua terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah sesuai dakwaan alternatif pertama dari jaksa penuntut umum. Pasutri Yulio Kristian, 29, dan Loura Francilia, 29, didakwa menyiksa ART bernama Rohimah, 29, asal Kabupaten Garut. &rdquo;Menjatuhkan pidana oleh karena itu, untuk terdakwa satu Yulio selama 5 tahun penjara dan terdakwa dua Loura selama 3 tahun 5 bulan penjara,&rdquo; kata Nurhayati seperti dilansir dari Antara di PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (6/4). Hakim menyebut, vonis itu sesuai dengan pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pasal 333 ayat 1 jo pasal 55 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan terhadap orang lain. Di samping itu, kedua terdakwa pun divonis untuk membayar uang restitusi sebesar Rp 23 juta berdasar Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 21 Februari 2023 Nomor : R-434/ 4.1.IP/LPSK/ 02/2023. Hakim menyebut hal memberatkan para terdakwa membuat masyarakat sekitar menjadi resah serta menimbulkan trauma bagi korban. Sedangkan hal yang meringankan, hakim menyebut para terdakwa bersikap sopan serta masih anak yang masih kecil. Menurut hakim berdasar hasil visum pada 31 Oktober 2022, terdapat luka di sejumlah bagian tubuh Rohimah akibat penyiksaan yang dilakukan majikannya. Selain itu, sebelumnya Rohimah juga dipaksa untuk terus bekerja walaupun tengah menderita luka-luka akibat penyiksaan. Sehingga hal tersebut, kata hakim, mengganggu aktivitas Rohimah. Sebelumnya, Yulio dan Loura telah ditangkap Polres Cimahi pada 30 Oktober 2022. Polres Cimahi menduga pasangan suami istri itu telah melakukan penganiayaan terhadap Rohimah selama tiga bulan sebelumnya. Penyiksaan terhadap ART itu dilakukan di rumah Yulio dan Loura di perumahan di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat. Penyiksaan itu pun diketahui warga sekitar karena melihat Rohimah melalui jendela rumah sedang dalam kondisi memar-memar. Kemudian warga pun membantu Rohimah keluar rumah itu dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

PN Bale Bandung jatuhkan vonis terhadap pasutri di Kabupaten Bandung Barat, hukuman 5 tahun dan 3 tahun 5 bulan atas kasus penyiksaan ART

Siksa ART, Pasutri di Kabupaten Bandung Barat Divonis 5 dan 3 Tahun Penjara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/polisi-tragedi-kanjuruhan.jpg" alt="MENDENGAR TUNTUTAN: Hasdarmawan (foto kiri), Bambang Sidik Achmadi (foto tengah), dan Wahyu Setyo Pranoto (foto kanan) di PN Surabaya kemarin. (ROBERSTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENDENGAR TUNTUTAN: Hasdarmawan (foto kiri), Bambang Sidik Achmadi (foto tengah), dan Wahyu Setyo Pranoto (foto kanan) di PN Surabaya kemarin. (ROBERSTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Tak Adil, Koalisi Masyarakat Sipil Desak KY Periksa Hakim  JawaPos.com – Putusan ringan terhadap para terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan terus mendapat sorotan. Selain dorongan agar jaksa melakukan upaya hukum lanjutan, ada permintaan agar hakim yang mengadili perkara tersebut diperiksa.  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya belum memenuhi rasa keadilan bagi korban. Karena itu, jaksa penuntut umum (JPU) perlu melakukan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi.  Sebagaimana diketahui, PN Surabaya memvonis bebas dua di antara tiga terdakwa polisi dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Yakni, eks Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasatsamapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Perbuatan kedua terdakwa dianggap tidak berkaitan dengan meninggalnya 135 Aremania, 24 korban luka berat, dan 623 orang luka ringan dalam tragedi itu.  Hanya eks Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan yang dinyatakan terbukti bersalah. Namun, dia dihukum ringan, yakni pidana 1,5 tahun penjara.  Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkapkan, pihaknya sangat menyayangkan putusan ringan itu. Terutama putusan bebas untuk dua terdakwa dari pihak kepolisian. Selain belum memberikan rasa keadilan, putusan ringan tersebut tak sejalan dengan temuan Komnas HAM di lapangan.  Fakta yang ditemukan, antara lain, penembakan gas air mata yang dilakukan secara beruntun dalam jumlah banyak. Juga, tidak adanya upaya menahan diri untuk menghentikan tembakan meski sebagian besar penonton sudah keluar dari lapangan.  Fakta berikutnya, penembakan gas air mata tidak sekadar diperuntukkan menghalau penonton yang masuk ke lapangan, namun turut diarahkan untuk mengejar penonton dan ditembakkan ke arah tribun penonton. Khususnya tribun 13. Itu memicu kepanikan penonton dan membuat mereka berdesakan keluar stadion dengan mata perih, kulit panas, dan dada terasa sesak.  Uli menegaskan, tiga terdakwa polisi punya kapasitas mencegah penembakan gas air mata. Mereka juga punya kapasitas mengendalikan situasi lapangan. Terutama mencegah personel kepolisian di lapangan agar tidak melakukan tindakan berlebihan (excessive use of force). ”Namun, hal itu tidak dilakukan (para terdakwa polisi, Red),” jelasnya kemarin (18/3).  Fakta-fakta hasil pemantauan dan penyelidikan di lapangan tersebut, lanjut Uli, sudah dikirimkan ke PN Surabaya melalui mekanisme amicus curiae (teman pengadilan). Hal itu bertujuan agar majelis hakim memvonis para terdakwa dengan hukuman maksimal. Sayang, fakta-fakta tersebut sepertinya tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman.  Uli menambahkan, pihaknya tentu menghargai putusan hakim. Karena itu, Komnas HAM mendorong agar JPU melakukan upaya hukum lain guna memastikan keadilan bagi para korban bisa tercapai. Putusan ringan tersebut, tegas Uli, harus diperiksa ulang. ”Agar putusan nantinya dapat mengakomodasi restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi (untuk korban, Red),” paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT-Aksi-supporter-untuk-tragedi-Kanjuruhan-Haritsah-Almudatsir-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Suporter Timnas Indonesia menunjukkan poster untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan pada laga Indonesia melawan Thailand di penyisihan Grup Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (29/12/2022). (FOTO: HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)  Sementara itu, Kejagung siap menempuh upaya kasasi atas vonis bebas dalam kasus tragedi Kanjuruhan. ”Terkait dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Bambang Sidik Achmadi dan terdakwa Wahyu Setyo Pranoto yang divonis bebas, jaksa penuntut umum menyatakan upaya hukum kasasi,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya kemarin.  Sedangkan terkait vonis ringan terdakwa Hasdarmawan serta dua sipil, yakni Abdul Haris (ketua panpel) dan Suko Sutrisno (security officer), pihaknya akan mempelajari terlebih dulu sebelum mengambil langkah banding.  Terpisah, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Dirkrimum Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali untuk menemukan tersangka baru kasus Kanjuruhan. Utamanya aktor lapangan yang menjadi pelaku penembakan gas air mata.  Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) memeriksa majelis hakim PN Surabaya yang mengadili perkara Kanjuruhan. Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan guna menelisik dugaan pelanggaran kode etik para hakim yang memvonis ringan para terdakwa.  Anggota Koalisi Masyarakat Sipil M. Praswad Nugraha menyebut putusan ringan, bahkan dua terdakwa divonis bebas, menunjukkan betapa suramnya penegakan hukum di Indonesia.

Vonis Kanjuruhan, Komnas HAM: Putusan Tidak Berdasar Temuan Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-16-at-14.17.11.jpg" alt="PN Surabaya jatuhkan vonis bebas kepada terdakwa tragedi Kanjuruhan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kamis (16/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>PN Surabaya jatuhkan vonis bebas kepada terdakwa tragedi Kanjuruhan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kamis (16/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure><h3>Eks Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Sesalkan Putusan PN Surabaya</h3> JawaPos.com – Kekecewaan atas hasil putusan bebas dua terdakwa tragedi Kanjuruhan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tidak membuat kuasa hukum Tim Gabungan Aremania berhenti bergerak. Saat ini, mereka sedang mengupayakan berbagai langkah. Salah satunya adalah kembali meminta Mabes Polri memproses laporan tipe B yang beberapa waktu lalu diberikan.  Laporan tipe B adalah laporan yang dibuat polisi berdasar pengaduan yang diterima oleh masyarakat. Karena itu, beberapa waktu lalu, keluarga korban dan kuasa hukum TGA datang langsung ke Mabes Polri. Mereka membuat laporan tipe B berdasar aduan para korban di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober tahun lalu.  Dalam laporan tersebut, ada dugaan pelanggaran Pasal 351, 353, dan 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Luka Berat dan Kematian. Juga pelaporan Pasal 338 dan 340 KUHP tentang Dugaan Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana. Terlapornya adalah petugas Sabhara Polres Malang, petugas Sat Brimob Polda Jatim, mantan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, dan mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta.  ”Karena pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini kami harap bisa diusut dengan laporan tipe B ini,’’ jelas Anjar Nawan Yusky, anggota kuasa hukum Tim Gabungan Aremania, kepada Jawa Pos.  Anjar menyebut putusan PN Surabaya itu kurang memenuhi rasa keadilan. ”Tidak sebanding dengan jatuhnya ratusan korban jiwa dan luka,’’ katanya.  Selain itu, ada satu catatan penting yang dilupakan. Yakni, restitusi untuk korban yang sudah diajukan oleh tim hukum TGA melalui LPSK. ”Sudah diteruskan ke Kejati Jatim, ternyata tidak diakomodasi dalam surat tuntutan terhadap kelima terdakwa tragedi Kanjuruhan,” jelasnya.  Sementara itu, Akmal Marhali, mantan anggota tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan bentukan pemerintah, sangat menyesalkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Akmal, vonis kepada para terdakwa tragedi yang merenggut 135 nyawa tersebut menjadi bukti lemahnya penegakan hukum dalam kejadian berdarah yang menjadi sorotan dunia itu.  ”Rekomendasi TGIPF dilupakan. Banyak saksi dan korban tidak didatangkan, lalu banyak fakta diabaikan,’’ ujar koordinator Save Our Soccer (SOS) tersebut kepada Jawa Pos kemarin (17/3).  Pada Kamis (16/3), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membebaskan eks Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasatsamapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dua dari tiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan. Perbuatan kedua terdakwa dianggap tidak berkaitan dengan tewasnya 135 Aremania, 24 orang luka berat, dan 623 orang luka ringan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober lalu itu.  Hanya eks Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan yang dihukum penjara 1,5 tahun. Vonis yang sama dijatuhkan kepada mantan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Sedangkan eks Security Officer Arema FC Suko Sutrisno dihukum satu tahun penjara.  Akmal mempertanyakan vonis satu tahun penjara terhadap security officer Arema FC. Padahal, dia dituntut 6 tahun 8 bulan penjara. Yang lebih memprihatinkan, lanjut dia, vonis bebas terhadap dua polisi yang menjadi terdakwa.  ”Alasannya, tidak ada fakta hukum yang bisa menjerat mereka. Korban yang meninggal dianggap terkena gas air mata yang tertiup angin. Sungguh ironis, angin disalahkan,’’ ujarnya.  Terpisah, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang belum mengajukan banding atas vonis bebas dua terdakwa polisi oleh hakim PN Surabaya. Sikap gamang tersebut dinilai semakin menguatkan bahwa penanganan perkara Kanjuruhan memang tidak dilakukan secara serius sejak awal hingga persidangan.  ”Kalau memang (jaksa kasus Kanjuruhan, Red) serius, seharusnya langsung banding, tidak perlu pikir-pikir,” kata Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha kepada Jawa Pos kemarin.  Keraguan jaksa dalam menyikapi vonis bebas terdakwa polisi, kata Praswad, berpotensi diartikan oleh masyarakat sebagai upaya melindungi pelaku kejahatan.  Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur yang juga menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil menambahkan, vonis ringan terhadap para pelaku tragedi Kanjuruhan sangat jauh dari harapan keluarga korban yang menginginkan para terdakwa divonis pidana seberat-beratnya dan seadil-adilnya. ”Harapannya juga dapat mengungkap aktor high level,” tuturnya.  Isnur bersama Koalisi Masyarakat Sipil lainnya sudah mencurigai sejak awal proses hukum tragedi Kanjuruhan sengaja dirancang untuk gagal dalam mengungkap kebenaran (intended to fail). Kesimpulan itu diperkuat dengan rangkaian keganjilan yang menyertai penanganan kasus tersebut sejak proses penyidikan hingga persidangan.  Salah satu keganjilan yang mencolok adalah tidak adanya aktor lapangan yang diproses dalam kasus tersebut. Di tahap sidang, akses pengunjung dan pemantau persidangan sangat terbatas. Bahkan, terdakwa sempat hanya dihadirkan secara online meski pandemi Covid-19 sudah melandai. ”Jaksa penuntut umum cenderung pasif dalam menggali kebenaran materiil,” ujarnya.  Selain itu, Isnur juga menyinggung adanya kelompok anggota Polri yang membuat gaduh proses persidangan. Pun, ada pengaburan fakta penembakan gas air mata ke bagian tribun penonton hingga peristiwa kekerasan dan penderitaan suporter, baik di dalam maupun di luar stadion, yang tidak diungkap secara utuh.  ”Proses persidangan ini telah menunjukkan bahwa potret penegakan hukum di Indonesia tidak benar-benar berpihak kepada korban dan keluarga korban kejahatan,” imbuhnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Jaksa yang Tak Langsung Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-16-at-16.22.48.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kontras Andy Irfan. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kontras Andy Irfan. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang vonis terdakwa tiga polisi yang terseret kerusuhan di Stadion Kanjuruhan menuai sorotan. Salah satunya oleh Sekretaris Jenderal Kontras Andy Irfan.  Andy tampak menahan emosi. Dia mengaku kecewa dengan pertimbangan majelis hakim yang bermuara terhadap vonis bebas kepada dua terdakwa kepolisian. Yakni, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmad.  ”Saya kira pak hakim harus mencoba sendiri. Sejauh dan sekeras apa gas air mata menimpa di sekelilingnya. Ini perdebatan yang harusnya ilmiah, tapi menjadi tidak ilmiah karena pernyataan-pernyataan orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” papar Andy.  Dia menyebutkan, dampak dari gas air mata bisa diuji secara ilmiah. Namun, menurut dia, pernyataan yang seharusnya ilmiah itu dibantah oleh orang yang memiliki gelar akademik (majelis hakim) tapi hasilnya tidak ilmiah.  ”Ada sekian puluh menit orang yang terpapar di Stadion Kanjuruhan. Silakan dicoba sendiri Pak Hakim. Kita juga bisa uji kepada polisi yang menyangkal terkait gas air mata itu. Nanti kita lihat, hakim atau polisi-polisi yang menyangkal itu mati atau sehat,” ucap Andy.  Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya mengatakan, gas air mata yang ditembakkan para personel Samapta Polres Malang hanya mengarah ke tengah lapangan.  ”Menimbang memperhatikan fakta penembakan gas air mata yang dilakukan anggota Samapta dalam komando terdakwa Bambang saat itu asap yang dihasilkan tembakan gas air kata pasukan terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan,” kata Abu Achmad Sidqi, saat membacakan putusan, Kamis (16/3).  Vonis hakim itu jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya dibacakan. Pada 23 Februari, Bambang dituntut selama tiga tahun penjara.  ”Menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wahyu Setyo Pranoto (Bambang Sidik Achmadi-Hasdarmawan) selama tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) saat membacakan tuntutan dalam berkas terpisah pada 23 Februari.  Sebelumnya, ada tiga anggota Polri yang diseret ke meja hijau akibat kerusuhan Kanjuruhan. Ketiga terdakwa itu Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmad.  Ketiga anggota Polri yang duduk di kursi terdakwa dituntut tiga tahun penjara. Ketiganya dinilai lalai dan alpa hingga menghilangkan nyawa orang lain. Ketiganya terbukti melanggar tiga pasal kumulatif, yaitu pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat (1) KUHP, dan pasal 360 ayat (2) KUHP.  Tragedi Kanjuruhan yang meledak pada 1 Oktober 2022 itu menyeret lima orang sebagai terdakwa. Kelima terdakwa itu yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmad.  Komnas HAM Dukung Jaksa Banding Vonis Ringan Terdakwa Kanjuruhan  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung langkah banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tragedi Kanjuruhan. Komnas HAM juga menginginkan agar para terdakwa tragedi Kanjuruhan dihukum maksimal.  Komisioner Komnas HAM Uli Parulian menyatakan, lembaganya terus memonitor perkara ini. Bahkan Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi menyangkut tragedi kanjuruhan.  "Komnas HAM sudah mengajukan pendapat HAM kepada majelis hakim PN Surabaya yang menangani perkara tersebut. Rekomendasi Komnas HAM adalah hukuman maksimal,” kata Uli kepada wartawan.  Uli mempercayakan proses hukum kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas vonis dua terdakwa Tragedi Kanjuruhan. Uli berharap supaya proses banding melahirkan putusan sesuai rekomendasi Komnas HAM.  "Kewenangan jaksa untuk mengajukan banding, Komnas HAM mendukung agar proses hukum dan hukuman yang adil," ujar Uli.  Selain itu, Uli mendorong putusan banding menunjukkan keberpihakan pada korban dan keluarga korban. Mereka diharapkan memperoleh kompensasi atau restitusi melalui putusan Hakim Pengadilan Tinggi.  "Putusan banding bisa mengakomodir kompensasi, restitusi, rehabilitasi karena menurut UU LPSK untuk adanya kompensasi, restitusi, dan lain-lain harus disebutkan di dalam putusan pengadilan," ucap Uli.  &nbsp;

Tak Ilmiah, Hakim Nilai Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan Tertiup Angin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang vonis

Berita Terkini