<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/sidang-memiles-2.jpg" alt="KANDAS: Sidang putusan permohonan praperadilan Memiles, Rabu (13/5). (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KANDAS: Sidang putusan permohonan praperadilan Memiles, Rabu (13/5). (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejak akhir Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat edaran pelaksanaan sidang secara virtual. Metode sidang yang dirumuskan karena Covid-19 itu pun mendapat evaluasi setelah berjalan selama kurang lebih dua bulan. Ombudsman menyampaikan bahwa ada potensi maladministrasi.  Hal tersebut dideteksi dari pantauan ombudsman pada Mei. Saat itu mereka memantau 16 pengadilan negeri (PN) yang dianggap merepresentasikan seluruh satuan kerja (satker) di bawah MA. Ombudsman juga mengadakan focus group discussion (FGD) bersama 51 orang, termasuk para penasihat hukum dan tenaga hukum di lapas/rutan.  Hasilnya dipaparkan ombudsman kemarin (9/6). Asisten Utama I Ombudsman Nugroho Andriyanto menyebutkan, dari proses persidangan online, terdapat kendala yang dikeluhkan penasihat hukum. Umumnya masalah teknis seperti jaringan internet dan kesiapan sarana-prasarana telekonferensi. ’’Ini membuat sidang tidak berjalan baik sebagaimana mestinya,’’ jelas Nugroho.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/sidang-virtual.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DIKELUHKAN: Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta dilakukan secara virtual untuk menghadiri penularan Covid-19. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Permasalahan berikutnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Komunikasi kerap dilakukan hanya dengan pihak kejaksaan. Tenaga hukum di lapas/rutan terkadang tidak mendapat info jadwal persidangan sehingga terjadi miskomunikasi. Jalannya sidang menjadi terhambat.  Pramulya melanjutkan, ombudsman mengambil kesimpulan adanya potensi maladministrasi dari sidang virtual tersebut. Yakni, penundaan berlarut dan sidang yang tidak kompeten. Hal itu bisa memengaruhi putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.  Anggota ombudsman Adrianus Meliala menegaskan, pantauan kali ini ditujukan khusus untuk sidang pidana. Mereka belum menyentuh sidang kamar lain seperti perdata dan tata usaha negara (TUN). ’’Tapi, kami sepintas melihat perkara perdata juga dan ada dimensi perkara perdata dalam temuan kami. Mungkin ke depan ada pantauan TUN juga,’’ jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x42beyGUMh8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ybW0uV38xsg

Sidang Virtual Berpotensi Maladministrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Jaksa-Asri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Pandemi Virus Korona membuat kegiatan apapun serba terbatasi. Termasuk dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ini karena pemerintah tengah menerapkan physicial distancing (jaga jarak) guna meminimalisir penyebaran virus tersebut. Agar persidangan kasus korupsi tetap berjalan, Mahmakah Agung pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19), di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.  Dalam surat edaran tersebut, pihak MA memperbolehkan proses persidangan dilakukan secara virtual (online), guna menekan penyebaran virus. Para penegak hukum seperti jaksa dan pengacara pun berkreasi menghadirkan saksi secara online melalui aplikasi dan jaringan internet. Terdakwa sendiri bisa mengikuti sidang perkara yang melilitnya dari dalam Rutan, sementara jaksa atau pengacara pun bisa mengikuti jalannya sidang dari kantor atau rumah masing-masing.  &nbsp;  Oleh: Muhammad Ridwan, Jakarta  “Ih Ayah Lucu,” kata Kamila kepada Mochamad Asri, ayahnya, yang sedang duduk serius menatap layar laptop dengan mengenakan pakaian toga jaksa. Sembari meledek Jaksa Penuntut Umum (JPU ) Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Kamila yang kini duduk dibangku kelas V Sekolah Dasar (SD) di bilangan Bekasi, Jawa Barat, terus cengengesan, sambil membidik wajah ayahnya dengan smartphone-nya, untuk dijadikan sebagai sasaran objek foto.  Selepas Adzan Isya pada Selasa (2/6) petang beberapa hari lalu, Asri memang tengah mengikuti jalannya persidangan kasus dugaan korupsi secara online, atas perkara dugaan korupsi terdakwa Muhamad Yamin. Muhammad Yamin merupakan terdakwa penyuap Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat. Sedangkan sidang sendiri digelar di Pengadilan Negeri Padang.  “Itu pemeriksaan 2 hari kemarin, agendanya pemeriksaan terdakwa” kata Asri kepada JawaPos.com, saat menceritakan kisah fotonya yang diunggah di status whatsappnya, Jumat (5/6) pagi.  Meskipun mengikuti jalannya proses persidangan dari rumah, namun sarjana hukum jebolan Fakultas Hukum Unversitas Hasanudin, Makassar tersebut tak serta merta menyepelekan jalannya sidang. Asri tengah mempersiapkan segalanya dengan seksama, seperti baju toga jaksa, serta perangkat elektronik yang dibawanya dari kantor. Sementara untuk jaringan internet, dia menggunakan internet pribadinya tanpa biaya dari kantor.  “Namanya juga aparatur negara, apa yang perlu kita berikan ke negara kita berikan,” tandasnya.  Sementara agar terlihat bagus, Asri pun menyulap ruang belajar sebagai backround sidang virtual yang diikutinya. “Saya memang usahakan (ikuti sidang) di ruang itu (ruang belajar), jadi biar kelihatan nggak semrawut. Kita juga merasa ruangan ini cocok untuk menghormati persidangan, karena ada peletakan buku sebagai bakcorundnya seperti apa. Jadi perasaan kita masih formil menghormati. Masa iya belakangnya botol kecap kan lucu,” ucapnya berkelakar.  Sejak adanya pandemi virus korona, kata Asri, persidangan berbagai perkara korupsi memang diperbolehkan dilakukan dengan cara virtual. Para terdakwa bisa mengikuti jalannya proses persidangan kasus yang melilitnya dari dalam Rumah Tahanan (Rutan). Saksi pun bisa juga mengikuti jalannya persidangan dari kediamannya masing-masing, ataupun bisa bersaksi secara virtual di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), kantor Kepolisian Resort (Polres), ataupun di Rumah Tahanan (Rutan).  “Sebelum sidang berlangsung, Pak Direktur (Direktur Penuntutan) akan menyurati Kajari setempat untuk membantu kami menghadirkan saksi-saksi, alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan lancar,” jelas Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Cabang KPK tersebut.  Menurut Asri, meskipun digelar secara online, namun tak mengurangi esensi dari proses persidangan. Tak hanya itu, dengan adanya sidang secara online, hal ini juga sangat membantu efisiensi anggaran penanganan perkara.  “Misalnya saya mau sidang di luar kota seperti Semarang atau Surabaya, pada saat tahap pelimpahan berkas perkara (surat dakwaan dll), pertama saya nggak perlu ke sana, saya kirim saja via pdf berkas menyusul, sehingga kan dari segi biaya relatif murah. Saya nggak perlu naik pesawat lagi bawa berkas dan koper. Pada saat itu juga cepat sampai ke Semarang berkasnya, secara digital,” jelas pria dua anak ini.  Efisiensi anggaran juga terjadi pada saat proses persidangan dimulai, jika dilakukan secara online. Antara lain seperti proses pembacaan surat dakwaan, eksepsi (nota keberatan), putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pleidoi (nota pembelaan terdakwa), replik (jawaban atas pleidoi terdakwa olej JPU), duplik (jawaban atas replik JPU), hingga putusan perkara.  “Tetapi yang perlu digaris bawahi, di sini partisipasi publik, dalam hal ini rekan media dan masyarakat yang ingin melihat proses persidangan. Dimulai dari dakwaan. Ada baiknya pihak pengadilan menyediakan layar besar di depan pengadilan, agar publik bisa lihat,” harap Asri.  Kendati efisien, namun menurutnya, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara online. Jika dipaksakan maka bisa jadi kualitas sidang menjadi berkurang.  “Sebagai jaksa, saya merasa saat pembuktian perkara ,misalnya pemeriksaan saksi-saksi kunci, saya rasa ada kurangnya kalau lewat online. Kekurangannya adalah penghayatan kita. Jadi penghayatan pada saat memeriksa saksi itu beda lewat online dengan face to face,” kata Asri.  Dampaknya kata Asri, efek psikologi akan beda. “Dinding pengadilan, meja-meja hakim, meja-meja jaksa, meja advokat itu bisa menjadi efek psikologis. Ini yang menarik persoalan penggalian keterangan saksi-saksi. Di mana untuk persidangan, pemeriksaan saksi kan kita ingin mencari kebenaran materil. Persoalannya adalah sejauh mana jaksa, hakim dan penasihat hukum bisa gali keterangan,” ungkap jaksa senior ini.  Sementara Djuyamto, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara mengatakan, proses sidang online, meskipun di satu sisi menjadi solusi di tengah pandemi, namun masih menyisakkan hambatan. Oleh karena itu menurutnya, perlu ada perbaikan yang dilakukan institusi peradilan.  “Koordinasi antar instansi yang masih sektoral minded, minimnya dukungan peralatan atau instrumen IT, gangguan signal atau jaringan,” kata Ketua Majelis Hakim Perkara persidangan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan ini.  Dengan adanya berbagai hambatan, ditambah tidak hadirnya terdakwa di depan ruang sidang, maka hal ini katanya, semakin menjadi hambatan dirinya selaku hakim dalam memimpin sidang.  “Karena terdakwa tidak hadir, maka dukungan ketiga hal di atas jika tidak optimal, maka akan menjadi hambatan,” imbuh Djuyamto.  Sementara Maqdir Ismail mengatakan, dirinya tidak mempersalahkan jalannya persidangan secara virtual.  “Kalau terhadap persidangan online nggak ada masalah sidangnya si berjalan bagus,” kata Maqdir. Pengacara terdakwa Tubagus Chairi Wardana ini juga tak mempermasalah jika sejumlah terdakwa seperti kliennya tidak dihadirkakn di muka sidang.  “Buat kami ngga ada masalah, sepanjang kami diberikan kesempatan yang sama untuk memeriksa perkara ini dan terutama menghadirkan saksi-saksi dan ahli,” imbuh Maqdir. Namun yang jadi masalah menurut Maqdir, jika para pihak tidak diberi waktu yang sama pada saat menggali fakta hukum.  “Tapi yang faktual ini kan acap kali kita tidak diberikan waktu yang sama untuk menggali keterangan,” keluhnya.

Sidang Virtual di Tengah Pandemi, Solusi yang Masih Menyisakan Problem

Sidang Virtual

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sidang Virtual

Berita Terkini

Sidang Virtual Berpotensi Maladministrasi

Sidang Virtual di Tengah Pandemi, Solusi yang Masih Menyisakan Problem

Download Aplikasi JawaPos.com