<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/Screenshot_39-3993813817.jpg" alt="Asap mengepul di atas Kota Gaza usai serangan udara Israel pada Rabu, 24 September 2025. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Asap mengepul di atas Kota Gaza usai serangan udara Israel pada Rabu, 24 September 2025. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di Gaza ketika Sidang Umum PBB berlangsung di New York. Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (25/9), Sedikitnya 85 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru yang menghantam berbagai wilayah, termasuk kamp pengungsi Nuseirat. Aksi militer ini dilakukan meski para pemimpin dunia mendesak gencatan senjata. Stadion al-Ahli, yang dijadikan tempat perlindungan pengungsi, menjadi salah satu lokasi paling terdampak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016622453/publik-tolak-indonesia-buka-hubungan-diplomatik-dengan-israel">Publik Tolak Indonesia Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel</a> Sedikitnya 12 orang, termasuk tujuh perempuan dan dua anak-anak, tewas di stadion tersebut. Warga yang selamat melaporkan ketakutan dan kesulitan melarikan diri akibat biaya transportasi yang tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa serangan Israel menimbulkan teror dan memaksa puluhan ribu penduduk mengungsi. Kepala staf militer Israel Eyal Zamir mengklaim bahwa evakuasi dilakukan demi keselamatan warga. Namun, tim penyelidik PBB membantah klaim tersebut dan menilai Israel ingin memperkuat kendali permanen atas Gaza. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016621522/permukiman-israel-meluas-di-dekat-yerusalem-komunitas-bedouin-terancam-terusir">Permukiman Israel Meluas di Dekat Yerusalem, Komunitas Bedouin Terancam Terusir </a> Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, korban tewas di Gaza mencapai lebih dari 65 ribu orang. Ribuan lainnya diperkirakan masih tertimbun di bawah reruntuhan. Konflik ini bermula setelah serangan Hamas di Israel yang menewaskan lebih dari seribu orang. Di Sidang Umum PBB, para pemimpin dunia menyampaikan kecaman keras terhadap Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa mendesak penghentian perang segera. Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menyebut perundingan diam-diam sedang berlangsung dengan dukungan luas internasional. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff mengungkapkan keyakinan akan tercapainya terobosan perdamaian dalam beberapa hari mendatang. Witkoff menyinggung peta jalan &ldquo;Deklarasi New York&rdquo; dan rencana perdamaian 21 poin yang tengah dibahas. Namun, proposal sebelumnya selalu digagalkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menolak seruan internasional dan kembali menegaskan penolakan terhadap berdirinya negara Palestina. Protes besar terjadi di Tel Aviv, termasuk di Bandara Ben Gurion, sebagai bentuk penolakan kebijakan pemerintah. Sementara itu, blokade bantuan dan serangan udara Israel terus menambah penderitaan warga Gaza.

Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di Gaza ketika Sidang Umum PBB berlangsung di New York.

Serangan Israel di Gaza Tewaskan 85 Orang Ketika Pemimpin Dunia Gelar Sidang Umum PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/q7x8zyyRhaUa27voksUtGDjoYckBwlvoYASHDjnf-247044535.png" alt="Ilustrasi bentuk dukungan kepada Palestina. (ist)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bentuk dukungan kepada Palestina. (ist)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya secara telak mendukung resolusi yang menghidupkan kembali solusi dua negara (two-state solution) untuk Israel dan Palestina. Resolusi ini disahkan kurang dari 24 jam setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina. Dalam voting yang dilakukan pada Jumat (12/9), dari 193 negara, sebanyak 142 negara anggota menyatakan setuju; 10 menolak, termasuk Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS); dan 12 abstain untuk mengadopsi resolusi bertajuk Deklarasi New York itu. Pemungutan suara berlangsung ketika Israel menunjukkan sikap yang semakin agresif sepekan terakhir, dengan meningkatkan ketegangan regional melalui serangkaian serangan mematikan di seluruh Timur Tengah. Seperti diketahui, dalam sepekan serangan Israel semakin membabi buta dengan menargetkan Lebanon, Yaman, Suriah, Tunisia, bahkan Qatar yang menjadi lokasi negosiasi dengan Hamas. Serangan ini dilakukan bersamaan dengan gempuran di Gaza dan Tepi Barat yang dilakukan secara menerus. Pemungutan suara ini juga menjadi pendahulu KTT PBB yang akan datang pada 22 September 2025, di New York, yang dipimpin secara bersama oleh Riyadh dan Paris, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron dan sejumlah pemimpin lain berjanji akan secara resmi mengakui negara Palestina. Seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (13/9), resolusi ini memuat langkah-langkah nyata, terikat waktu, dan tidak dapat diubah menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Dokumen sepanjang tujuh halaman ini merupakan inisiasi Prancis dan Arab Saudi, yang mendorong aksi kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza dan mewujudkan penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan berdasarkan implementasi efektif solusi Dua Negara. Dalam Resolusi tersebut, turut disebutkan perihal kekuasaan Hamas di Gaza. Hamas yang tengah menguasai pemerintahan di Gaza diminta untuk membebaskan semua sandera. Hamas juga diinstruksikan untuk mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina. &ldquo;Hal ini sejalan dengan tujuan terbentuknya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,&rdquo; tulis deklarasi tersebut. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina menyambut baik upaya Prancis dan Saudi dalam menciptakan sebuah rencana yang dapat dijalankan menuju solusi dua negara. Kementerian mengharapkan deklarasi ini disertai dengan upaya mengaktifkan seluruh mekanisme untuk mengakhiri pendudukan kolonial Israel dan mewujudkan hak-hak sah rakyat Palestina. Tentu saja, seperti yang sudah diduga, Israel menolak deklarasi tersebut setelah pemungutan suara bersejarah terjadi. juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein bahkan menyebut hasil pemungutan suara tersebut sebagai sesuatu hal yang memalukan. &ldquo;Pemungutan suara ini membuktikan betapa Majelis Umum hanyalah sebuah sirkus politik yang terlepas dari realitas,&rdquo; katanya dalam sebuah unggahan di X. Ia juga mengkritik Deklarasi New York karena tidak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Pada Kamis, anggota Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi kecaman keras terhadap aksi Israel menyerang Qatar, sebagai mediator utama upaya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Akibat serangan pada 9 September itu, lima anggota Hamas di Doha tewas, ketika mereka tengah membahas proposal baru dari Presiden AS Donald Trump. Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, yang terbang menghadiri sidang darurat DK PBB pada Kamis, menyampaikan kecamanan pada para pemimpin Israel. Sheikh Mohammed menyebut mereka arogan dan berniat jelas untuk menggagalkan mediasi yang tengah berjalan. Karena jelas, serangan dilakukan bertepatan dengan upaya mediasi. Melaporkan dari New York, jurnalis Al Jazeera Kristen Saloomey mengatakan, bahwa hasil pemungutan suara itu menunjukkan jumlah penolakan luar biasa dari komunitas internasional terhadap aksi Israel. Jumlah pendukung negara Palestina ini diperkirakan masih akan bertambah pada KTT PBB pada 22 September mendatang. Mengingat, ada sekitar 10 negara lain, termasuk Prancis, Norwegia, Spanyol, Irlandia, dan Inggris yang diperkirakan akan bergabung menyatakan dukungannya akhir bulan ini. &ldquo;Hal yang penting, negara-negara Eropa yang sebelumnya lebih enggan karena tekanan Amerika Serikat dan Israel kini menunjukkan kekhawatiran bahwa situasi di lapangan semakin memburuk, tanpa ada kemajuan yang dicapai,&rdquo; ungkapnya. Sayangnya, dukungan tegas PBB terhadap solusi dua negara ini seolah tak diindahkan. Pasalnya, aksi genosida Israel di Gaza terus terjadi. Aksi pembantaian ini pun kian brutal setelah Netanyahu menyetujui rencana perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel, sehingga membuat negara Palestina di masa depan nyaris mustahil. Warga di Jalur Gaza terus menghadapi gempuran artileri dan pemboman berat dari pasukan Israel. Sebanyak 59 orang dilaporkan meninggal dunia tak lama setelah hasil diumumkan. Militer Israel mengatakan telah menyelesaikan lima gelombang serangan udara di Kota Gaza pekan ini sebagai bagian dari rencana penguasaan. Mereka menargetkan lebih dari 500 lokasi untuk bisa benar-benar menguasai Gaza. Militer juga menyatakan akan terus meningkatkan intensitas serangan secara terarah dengan tujuan menghantam infrastruktur Hamas. Pemerintah Gaza mengatakan lebih dari 1,3 juta warga Palestina, termasuk 350.000 anak-anak, masih berada di Kota Gaza dan wilayah utara, meskipun Israel terus-menerus melakukan pemboman dan perintah evakuasi paksa. Dalam Perang yang hampir menyentuh dua tahun ini, Israel telah menewaskan sedikitnya 64.756 orang dan melukai 164.059 orang sejak Oktober 2023. Ribuan lainnya diyakini masih tertimbun reruntuhan. Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan 7 Oktober, dan sekitar 200 orang ditawan.&nbsp;

Dalam voting yang dilakukan pada Jumat (12/9), dari 193 negara, sebanyak 142 negara menyatakan setuju; 10 menolak, termasuk Israel dan AS

142 Negara Dukung Palestina Merdeka di Sidang Umum PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/New-Project-66-4019410918.jpg" alt="Bendera Palestina dikibarkan di jendela salah satu gedung di Brussels, Belgia. Belgia berencana mengakui negara Palestina di PBB. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Bendera Palestina dikibarkan di jendela salah satu gedung di Brussels, Belgia. Belgia berencana mengakui negara Palestina di PBB. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belgia mengumumkan langkah bersejarah dengan menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara pada Sidang Umum PBB akhir bulan ini.&nbsp; Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, di tengah meningkatnya tekanan global terhadap Israel setelah keputusan serupa diambil oleh Australia, Inggris, Kanada, dan Prancis. &ldquo;Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, khususnya Gaza, serta tindak kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional,&rdquo; tulis Pr&eacute;vot dikutip via Guardian. Langkah Belgia ini muncul di tengah kritik internasional atas agresi Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 63.000 orang, mayoritas warga sipil. Hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa kini kehilangan tempat tinggal.&nbsp; Badan pemantau pangan yang didukung PBB (IPC) bahkan menyebut kondisi kelaparan yang meluas di Gaza sebagai &ldquo;bencana kelaparan buatan manusia.&rdquo; Israel dituding melakukan genosida, pembersihan etnis, hingga hukuman kolektif terhadap penduduk sipil. Selain itu, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza masih dihalangi, meski krisis pangan kian parah. Menurut Prevot, pengakuan resmi Palestina oleh Belgia baru akan diformalkan apabila Hamas melepaskan seluruh sandera warga Israel yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023.&nbsp; Ia menegaskan, pengakuan ini tidak ditujukan sebagai sanksi terhadap rakyat Israel, melainkan upaya menekan pemerintah Israel agar mematuhi hukum internasional. &ldquo;Ini adalah tindakan untuk memastikan hukum kemanusiaan dihormati dan mengupayakan perubahan nyata di lapangan,&rdquo; kata Prevot. Selain rencana pengakuan negara Palestina, Belgia juga menyiapkan 12 sanksi tegas terhadap Israel. Termasuk larangan impor produk dari permukiman ilegal di Tepi Barat serta evaluasi kontrak publik dengan perusahaan Israel.&nbsp; Pemerintah Belgia juga akan menetapkan pimpinan Hamas sebagai persona non grata, begitu pula dua menteri garis keras Israel dan sejumlah pemukim ekstremis. Meski Prevot tidak menyebut nama, dua menteri yang dimaksud kemungkinan adalah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Keduanya dikenal sebagai tokoh ultranasionalis dalam kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah Belgia ini jelas menambah daftar negara Barat yang menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Israel. Sebelumnya, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia sudah lebih dulu menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir dan Smotrich atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat. Dengan semakin banyaknya negara yang mengakui Palestina dan menekan Israel, isolasi diplomatik terhadap Tel Aviv diperkirakan akan semakin dalam, sekaligus membuka babak baru dalam dinamika konflik Israel-Palestina di forum internasional.

Belgia mengumumkan pengakuan Palestina sebagai negara, menambah tekanan terhadap Israel dalam konflik yang berkepanjangan.

Belgia Akan Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB, Tambah Tekanan Internasional terhadap Israel

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/31/Misi-PBB-untuk-Palestina-1326736773.jpg" alt="ilustrasi suasana Sidang Umum PBB/ANTARA/Anadolu/PY" width="100%">
<figcaption>ilustrasi suasana Sidang Umum PBB/ANTARA/Anadolu/PY</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Misi Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)&nbsp;akan berpartisipasi dalam Sidang Umum PBB (General Assembly/GA) ke-79, untuk pertama kalinya dengan kursi resmi. Hal itu diumumkan pada pada Jumat (30/8). "Mulai dari Sidang Umum ke-79, dan untuk pertama kalinya, Anda dapat menemukan Negara Palestina duduk di antara Sri Lanka dan Sudan," tulis misi tersebut di X, dikutip dari Antara, Sabtu (31/8). Posisi ini diperoleh setelah sebuah resolusi diadopsi dalam Sidang Umum. Resolusi ES-10/23 memberikan Palestina hak dan keistimewaan tambahan untuk berpartisipasi di PBB, menandai peningkatan status yang signifikan dalam organisasi internasional tersebut. Pada Mei lalu, Sidang Umum PBB menyetujui resolusi yang menyerukan peninjauan kembali upaya keanggotaan Palestina di PBB dan pemberian hak tambahan. Resolusi tersebut diadopsi dengan 143 negara anggota memberikan suara mendukung.&nbsp;Amerika Serikat (AS) termasuk di antara sembilan negara yang menentang resolusi, sementara 25 negara lainnya abstain. Palestina mengajukan permohonan keanggotaan penuh PBB pada tahun 2011, namun tidak menerima dukungan yang diperlukan dari Dewan Keamanan karena veto dari Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2012, Palestina memperoleh status "pengamat permanen."

"Mulai dari Sidang Umum ke-79, dan untuk pertama kalinya, Anda dapat menemukan Negara Palestina duduk di antara Sri Lanka dan Sudan,"

Dapat Hak Istimewa, Palestina Amankan Posisi Baru di Sidang Umum PBB untuk sesi ke-79

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Mohammad-Suhail-Shaheen-CGTN.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Taliban ingin hadir dan berbicara di sidang umum PBB (UNGA). Dilansir The Guardian, Sekjen PBB Antonio Guterres menerima surat dari Duta Besar Afghanistan Ghulam Isaczai pada 15 September terkait kehadiran mereka di sidang tahunan PBB ke-76 tersebut. Isaczai juga mengirim daftar rombongan yang bakal hadir.  Lima hari kemudian, surat serupa dikirim Menteri Luar Negeri Emirat Islam Afghanistan Amir Khan Muttaqi. Perwakilan Taliban tersebut ingin hadir di UNGA dan menyebut bahwa Isaczai sudah tidak lagi menjabat duta besar setelah Ashraf Ghani menyerahkan kekuasaannya kepada Taliban. Mereka menominasikan Mohammad Suhail Shaheen sebagai pengganti Isaczai.  Dua surat itu sudah dikirim ke komite PBB yang terdiri atas Rusia, Tiongkok, AS, Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Cile, Bhutan, dan Bahama. Afghanistan mendapatkan jatah untuk berpidato pada hari terakhir 27 September nanti. Namun, belum diketahui apakah anggota komite bisa bertemu sebelum jadwal tersebut. Sangat mungkin yang akan mewakili Afghanistan tetap Isaczai, bukan utusan Taliban.  PBB di lain pihak telah mengucurkan dana darurat ke Afghanistan sebesar USD 45 juta atau setara Rp 640,9 miliar. Dana itu digunakan untuk mencegah lumpuhnya sistem kesehatan di negara tersebut. Saat ini obat-obatan dan bahan bakar sudah langka di Afghanistan. Pekerja medis juga tidak mendapatkan gaji.  Terpisah, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan kemungkinan terjadinya perang sipil di Afghanistan jika tidak ada pemerintahan inklusif seperti yang dijanjikan Taliban. Jika itu terjadi, krisis kemanusiaan, pangan, dan pengungsi bakal kian parah. Dia juga mengkritik bagaimana Taliban saat ini belum mengizinkan remaja putri mengenyam pendidikan. Menurut Imran, itu adalah hal yang tidak Islami.

Taliban Ingin Pidato di Sidang Umum PBB dan Usulkan Pengganti Isaczai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/WhatsApp-Image-2020-01-27-at-01.58.27_1-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menolak resolusi R2P (Responsibility to Protect) untuk dijadikan agenda tahunan. Penolakan R2P dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnik, dan kejahatan tersebut disampaikan oleh delegasi Indonesia di Sidang Umum PBB.  Dengan diadopsinya resolusi tersebut, negara-negara anggota PBB memutuskan untuk memasukkan R2P dalam agenda tahunan Majelis Umum PBB. Selain itu, resolusi tersebut secara resmi meminta agar Sekretaris Jenderal PBB melaporkan setiap tahun tentang topik tersebut.  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menjelaskan beberapa alasan Indonesia bersikap menolak hal itu. Menurutnya, tidak perlu membentuk mata agenda baru, karena selama ini pembahasan R2P di UNGA (Sidang Majelis Umum/SMU PBB) sudah berjalan dan penyusunan laporan Sekjen selalu dapat dilaksanakan.  Kemudian pembahasan R2P oleh SMU PBB selalu dapat dilaksanakan dan sudah ada mata agendanya yaitu follow up to outcome of millenium summit. Lalu menurutnya konsep R2P juga sudah jelas tertulis di Resolusi No 60/1 Tahun 2005 (2005 World Summit Outcome Document), paragraf 138-139. Namun Kemenlu membantah jika Indonesia dikesankan menolak R2P.  "Sekalipun memilih menolak resolusi terkait atas agenda baru tersebut, Indonesia sejak 2009 ikut aktif dalam pembahasan R2P di forum Majelis Umum PBB," tegasnya kepada JawaPos.com, Kamis (20/5).  "Maka tidak benar kalau dikesankan Indonesia menolak R2P. Indonesia di tahun 2005 ikut dalam konsensus di PBB untuk pembahasan R2P," jelasnya.  Selain Indonesia, ada 14 negara lain yang menolak resolusi tersebut. Sebanyak 115 negara mendukungnya dengan 28 negara memilih untuk abstain. Resolusi tersebut akhirnya diadopsi dengan 115 negara memberikan mendukung, 28 negara abstain, dan 15 negara menolaknya.

Klarifikasi Kemenlu Soal Sikap Indonesia Tolak R2P di Sidang Umum PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200918_150725_copy_800x600-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda Papua Kombespol Ahmad Kamal. Evarukdijati/Antara " width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Papua Kombespol Ahmad Kamal. Evarukdijati/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Papua menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Jelek Waker merupakan dalang penembakan terhadap Pdt Yeremia Zanambani di Hipadipa, Kabupaten Intan Jaya.  Kabidhumas Polda Papua Kombespol Ahmad Kamal mengatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Jelek Waker diduga menjadi dalang berbagai insiden penembakan dan penyerangan kepada anggota TNI dan warga sipil. Termasuk penembakan terhadap Pdt Zanambani.  Dia menjelaskan, KKB pimpinan Waker berupaya memancing anggota TNI-Polri. Namun, di kawasan itu hanya ada anggota TNI yang bertugas di Koramil persiapan Hipadipa.  ”Jadi tidak benar Pdt Yeremia yang ditemukan meninggal di Kampung Bomba, Distrik Hipadipa, ditembak aparat,” tegas Kamal.  Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan olah TKP untuk memastikan kasus penembakan tersebut. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/09/2020/pendeta-yeremia-zanambani-tewas-ditembak-kkb-di-hipadipa/">Pendeta Yeremia Zanambani Tewas Ditembak KKB di Hipadipa</a></li> </ul> Seentara itu, Kapolsek Sugapa Ipda Engel Mayor sudah bertemu dengan Ketua Klasis GKII Sugapa Pdt Timotius Miagoni. Pertemuan tersebut ingin memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait meninggalnya Pdt Yeremia Zanambani akibat tertembak. Beberapa hari terakhir, terjadi aksi penembakan dan penyerangan terhadap warga sipil dan anggota TNI hingga menewaskan empat orang. Dua di antaranya anggota TNI.  Karena itu, diharapkan warga khususnya tokoh agama untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah apalagi pada malam hari mengingat intensitas kekerasan yang dilakukan KKB beberapa hari ini meningkat.  ”TNI/Polri saat ini sedang meningkatkan kegiatan kepolisian, seperti melakukan patroli gabungan dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama dan meminta dukungan seluruh warga sehingga kita dapat hidup dengan nyaman tanpa gangguan dari kelompok yang tidak menginginkan daerah ini aman,” kata Kamal.  Kamal menjelaskan, Ketua GKII Sugapa Pdt Timotius Miagoni menyampaikan kabar dari keluarga melalui telepon bahwa Pdt Yeremia Zanambani tertembak dan meninggal dunia. Dari keterangan yang didapat saat itu, almarhum bersama istri ke kandang ternak (babi) untuk memberi makan. Istrinya kembali ke rumah lebih dulu. Namun, hingga pukul 19.00 WIT, korban tidak kembali ke rumah sehingga istri korban mencari ke kandang ternak di Kampung Bomba dan melihat korban sudah meninggal dunia.  Kabidhumas Polda Papua mengatakan rentetan kasus yang menimbulkan korban, baik anggota TNI maupun warga sipil di Kabupaten Intan Jaya itu dilakukan KKB menjelang Sidang Umum PBB akhir bulan ini. Diharapkan masyarakat tidak terprovokasi dengan fitnah yang disebar melalui media sosial yang menyudutkan TNI-Polri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MG3HPZ6oQK4

Polisi Sebut Jelek Waker Dalang Penembakan Pendeta di Intan Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/forum-rektor-minta-menteri-tak-ikut-campur-pilrek-jadi-urusan-kampus_m_.jpg" alt="Ilustrasi Mahasiswa. Forum Rektor Indonesia menyarankan agar pemilihan rektor sepenuhnya dikembalikan kepada kampus. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahasiswa. Forum Rektor Indonesia menyarankan agar pemilihan rektor sepenuhnya dikembalikan kepada kampus. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak Kamis (1/8) mahasiswa dari sejumlah negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) hadir di Jakarta. Mereka menggelar simulasi Sidang Umum PBB. Peserta delegasi membuat sebuah diskusi yang diharapkan dapat menghasilkan resolusi bagi perubahan dunia.  Kabag Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta H Jafar Abdul Malik mengungkapkan, pada event Jakarta Model United Nations (JMUN) 2019 itu mahasiswa selain berdiskusi juga melakukan kegiatan kebudayaan.  “Kami ingin mereka memperkenalkan budaya betawi kepada para pemuda dan juga dunia internasional,” kata Jafar di Balaikota, Jakarta, Jumat (2/8).  JMUN 2019 yang berlangsung hingga Minggu (4/8) itu, selain diikuti oleh mahasiswa dari luar negerai juga melibatkan siswa SMA dari Jabodetabek.  Kepala Biro Humas Universitas Bakrie Sri Pratiwi menambahkan, pihaknya menjadi tuan rumah dari JMUN untuk sudah yang keempat kalinya. Menurut dia, kegiatan seperti itu sangat bagus untuk melatih para peserta (siswa SMA dan Mahasiswa) dalam meningkatkan soft skills, terutama dalam hal negosiasi dan diplomasi.  "Paling terpenting di sini mereka bisa melakukan problem solving untuk berkontribusi secara aktif dan memberikan resolusi yang tepat untuk kontribusi bagi dunia,” kata Sri.  Adapun peserta JMUN 2019 ini di antaranya Universitas Bakrie sendiri, UI, UGM, ITB, Universiti Utara Malaysia, National University of Singapore, Tokyo International University.  “Jumlah delegasi yang hadir 130 orang. Dari tingkat SMA sampai Universitas. Mereka akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan soal isu-isu global seperti kesenjangan kesejahteraan dan diskriminasi terhadap kalangan minoritas,” ujar Ketua Panitia Dizza Aliftsa menambahkan.

Mahasiswa dari Negara Anggota PBB Buat Resolusi Perubahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/trump-pbb-tak-menertawakan-saya-mereka-tertawa-bersama-saya_m_.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa hadirin pada saat ia pidato di Sidang Majelis Umum PBB tak menertawakannya. Trump mengaku bahwa mereka hanyalah berbgai waktu untuk tertawa bersama" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa hadirin pada saat ia pidato di Sidang Majelis Umum PBB tak menertawakannya. Trump mengaku bahwa mereka hanyalah berbgai waktu untuk tertawa bersama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa hadirin pada saat ia pidato di Sidang Majelis Umum PBB tak menertawakannya. Trump mengaku bahwa mereka hanyalah berbgai waktu untuk tertawa bersama. "Kami bersenang-senang," katanya kepada wartawan di New York, Rabu (26/9). "Mereka tidak menertawakan saya, mereka tertawa bersama saya. Orang-orang bersenang-senang dengan saya," tambahnya dilansir dari Channel News Asia, Kamis, (27/9). Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley juga menyatakan pidato Trump di Majelis Umum PBB memancing tawa karena para pemimpin dunia mencintai kejujurannya dan menghormati dia. "Komentar Trump yang menggambarkan pemerintahannya sebagai salah satu yang paling berhasil dalam sejarah AS memicu tawa bukan karena peserta KTT tahunan menemukan pernyataan itu konyol tetapi karena itu sangat jujur," kata Haley saat tampil di Fox &amp; Friends dilansir dari Huff Post, Kamis, (27/9). Trump&nbsp;ditertawakan&nbsp;para delegasi di PBB pada saat pidatonya di PBB pada Selasa, (25/9). Tawa itu pecah pada saat Trump memuji periodenya, bahwa dia lebih baik dari presiden AS sebelumnya. &ldquo;Dalam waktu kurang dari dua tahun, pemerintahan saya telah mencapai lebih dari hampir semua pemerintahan yang pernah ada. Benar sekali," kata Trump, memunculkan beberapa tawa kecil. &ldquo;Tidak mengharapkan reaksi itu, tetapi itu tidak apa-apa,&rdquo; Trump menanggapi dengan tawa kecil, mendorong lebih banyak tawa dari penonton yang adalah para pemimpin dunia.

Trump: PBB Tak Menertawakan Saya, Mereka Tertawa Bersama Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/aa-permana-satu-satunya-senior-officer-un-force-dari-indonesia_m_159331.jpeg" alt="BODYGUARD: A.A. Permana (tengah) mengawal Wapres Jusuf Kalla saat Sidang Umum Ke-72 PBB di New York, Amerika Serikat (AS) medio September 2017." width="100%">
<figcaption>BODYGUARD: A.A. Permana (tengah) mengawal Wapres Jusuf Kalla saat Sidang Umum Ke-72 PBB di New York, Amerika Serikat (AS) medio September 2017.</figcaption>
</figure>Senior Officer UN Force A.A. Permana ditugaskan khusus untuk mengawal Wapres Jusuf Kalla selama menghadiri sidang umum PBB di New York, AS, pekan lalu. Sejak bergabung di kepolisian PBB pada 2004, Permana memang langganan mengawal pimpinan delegasi Indonesia. Wartawan Jawa Pos Juneka Subaihul Mufid berbincang dengan Permana di sela-sela tugasnya mengawal Wapres. JALAN masih sedikit basah saat Wapres Jusuf Kalla (JK) dan delegasi Indonesia berjalan kaki menuju markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Jarak dari tempat mereka menginap di Hotel The Westin Grand Central ke markas PBB hanya kurang dari 500 meter. Tinggal jalan lurus, melewati dua perempatan. Saat rombongan sampai di perempatan pertama pada Senin (18/9), ternyata jalan sudah ditutup. Petugas dari New York Police Department (NYPD) yang berseragam hitam, polisi PBB yang berseragam biru, dan agen yang berompi Secret Service sudah berjaga di tiap titik perempatan. Rombongan JK yang hendak menyeberangi perempatan dilarang agen Secret Service yang berkacamata hitam. JK dan delegasi dari Indonesia diminta untuk memutar melalui akses lain. Seorang pengawal JK lantas maju dan bernegosiasi dengan petugas Secret Service di seberang perempatan. JK dan rombongan lain melihat proses negosiasi itu dari jauh. Akhirnya, mereka diizinkan untuk melintas berkat lobi A.A. Permana. &rdquo;Saya bilang, &rsquo;What's up man?&rsquo; dengan nada agak tinggi,&rdquo; kata Permana. Pria kelahiran Denpasar, 24 Mei 1977, itu adalah satu-satunya polisi PBB yang berasal dari Indonesia. Bahkan polisi PBB dari Indonesia pertama sejak 2004. Dia menyebutkan, andai saja ada rekan sejawat yang sama-sama berasal dari Indonesia, pasti lebih mudah berkoordinasi dengan polisi setempat. Tidak sampai ada cekcok kecil. &rdquo;Makanya, saya senang sekali kalau ada junior-junior yang ikut bergabung di UN Force,&rdquo; kata pria yang hampir 14 tahun bertugas di markas besar PBB itu. Saat ini polisi PBB dari Filipina 13 orang dan dari Jepang 2 orang. &rdquo;Malaysia dan Singapura belum ada,&rdquo; imbuh dia. Permana langganan mengawal pimpinan delegasi dari Indonesia mulai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini tahun ketiga dia mengawal JK dalam sidang umum PBB. Tugasnya adalah memastikan keamanan dan kenyamanan JK selama menghadiri sidang sepekan penuh. Tentu dia juga berkoordinasi dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Dia sering terlihat di depan JK saat berjalan. Saat JK berpidato di ruang sidang umum Kamis lalu (21/9), Permana berdiri di belakangnya. Dia juga harus mempelajari orang-orang yang akan duduk di sekitar JK saat sidang. Sehari sebelumnya, dia harus tahu di mana JK akan duduk. &rdquo;Tugas menemani Pak JK special request dari Indonesia. Jadi, UN memberikan fasilitas-fasilitas kepada negara, begitu,&rdquo; katanya. Tapi, itu juga melihat kondisi dan kebutuhan di PBB lantaran anggota yang bertugas memang terbatas. Bila cukup, anggota bisa diperbantukan untuk mengawal kepala negara atau pemimpin delegasi. Setelah sidang umum PBB selesai, Permana kembali ke tugas utamanya di bagian pengawalan sekretaris jenderal PBB. Dia mengaku sudah mengawal tiga Sekjen PBB. Mulai Kofi Annan, Ban Ki-moon, hingga Sekjen saat ini, Antonio Guterres. &rdquo;Saya langsung (menjaga, Red) di kediaman beliau, di rumah beliau,&rdquo; ungkap dia. Karir Permana sebagai polisi PBB dilalui dengan tidak mudah. Alumnus Akpol 1995 itu pernah bertugas di Kupang, Waingapu, Sumba Timur, dan Bali. Pada 2002, saat ada pertemuan tingkat tinggi PBB di Bali, dia menjadi salah satu liaison officer (LO). Dia bertemu dengan seorang petugas PBB yang menawarinya untuk bergabung dengan kepolisian PBB. &rdquo;Orangnya sekarang di sini (markas PBB, Red) juga,&rdquo; ujar dia. Syarat utama menjadi anggota polisi PBB adalah minimal sudah lima tahun di kepolisian atau militer. Usia tidak boleh lebih dari 32 tahun. Pada waktu itu, dia sudah bekerja lima tahun dan usianya masih 26 tahun. Permana pun memberanikan diri mendaftar dengan melengkapi berbagai persyaratan. Setelah lolos syarat administrasi, dia diminta datang ke markas PBB di New York. Biaya untuk tes dirogoh dari kantong sendiri. Dia masih ingat betul lokasi tes yang berada di lantai 3 salah satu gedung di kompleks tersebut. Dia menjalani tes bersama 60 orang lain. &rdquo;Saya tolah-toleh 60 orang itu tidak ada orang Indonesia. Saya sendiri,&rdquo; ujarnya, lantas tersenyum. Tes selama sepuluh hari itu menguji kemampuan intelektual dan fisik. Mulai tes tulis, wawancara, hingga tes menembak. Pengumuman kelulusan tidak langsung disampaikan di New York. Para peserta, termasuk Permana, diminta kembali ke negara masing-masing. Seminggu berlalu tidak ada kabar. Sampai sebulan pun kabar yang ditunggu tidak kunjung datang. Dia pun pasrah. Dia bertugas seperti biasa menjadi polisi di Polda Bali. &rdquo;Sekitar dua bulan ada telepon pakai private number. Saya masih pakai Nokia 3310,&rdquo; sambung dia. Dia tidak menyangka bahwa telepon itulah yang dia nanti-nantikan. &rdquo;You get the job. Congratulation,&rdquo; ujar dia menirukan suara dari balik telepon. Dia tidak akan lupa kata-kata yang mengubah arah nasibnya dari Bali ke New York itu meski awalnya tidak begitu saja percaya. Permana pun diminta melengkapi semua dokumen dan mengurus visa diplomat. Dia mengundurkan diri dari kepolisian dan berangkat ke New York untuk tugas baru sebagai polisi PBB pada Juni 2004. Setelah pendidikan, Permana mendapatkan tugas di bagian pengawalan. Juga ke bagian K-9, investigasi, dan respons. Dia pernah pula bertugas menjaga gedung UN. Pada saat itu sedang musim dingin. Dia tidak mengira bila musim dingin bisa sampai minus 9 derajat Celsius. &rdquo;Saya makan salju sampai 6&ndash;12 inci,&rdquo; ungkapnya, lantas tertawa. Dia menuturkan, bila di Indonesia ada istilah makan asam garam, di New York istilah itu menjadi makan salju. Musim dingin menjadi saat-saat yang kurang menyenangkan dalam bertugas. Dia harus membawa baju tebal plus rompi antipeluru saat mengawal Sekjen PBB. Nah, jadi kurang nyaman bila harus masuk ke ruangan yang panas. Setelah kedinginan langsung panas dan berkeringat. Tapi, di luar itu, tugas menjadi pengawal memang penuh tantangan. Permana harus memastikan semua keamanan tiap kepala negara yang berkunjung ke gedung PBB. Selain itu, dia harus mengawal Sekjen PBB, termasuk saat mereka berkunjung ke luar negeri. &rdquo;Kalau (misalnya, Red) ada apa-apa dengan Pak JK muncul di koran, yang disalahkan bukan Paspampres, tapi saya. Tanggung jawab itu yang memancing semangat diri saya,&rdquo; imbuh dia. Permana kini dikaruniai dua putra dari pernikahannya dengan gadis asli Bali, Desak Putu Dewi. Putra pertamanya, Dewa Gede Alessandro Permana, sudah berusia tujuh tahun. Sedangkan putra kedua Dewa Axel Permana. &rdquo;Soal nama tetap harus sesuai tradisi,&rdquo; kata Permana yang masih menyandang status WNI itu.

A.A. Permana, Satu-satunya Senior Officer UN Force dari Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang umum pbb

Berita Terkini