<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Sidang-Paripurna-DPR-bahas-RAPBN-2025-3JPG-291329143.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam sidang bersama DPR dan DPD kemarin (16/8), Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan politik tanpa nilai. Menurut dia, perjuangan politik seharusnya diikuti dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang tidak berisi kepentingan diri sendiri dan kelompok. Puan menekankan hakikat demokrasi untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya. Kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara dalam memberikan hidup sejahtera kepada rakyatnya. &rdquo;Namun, demokrasi juga dapat berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat,&rdquo; kata Puan dalam sidang di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin tersebut. Puan menegaskan, bila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, perjuangan politik hanya berisi kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan. Lebih lanjut, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu lantas menyatakan bahwa seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politikus bakal memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan disebut akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang. Makna Ketidakhadiran Sementara itu, dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyoroti ketidakhadiran Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati dalam sidang tahunan kemarin. Umam menjelaskan, setelah sembilan tahun setia mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dalam setiap pidato kenegaraan di hadapan MPR, ketidakhadiran Megawati kali ini bisa dibaca sebagai simbol mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya. Titik pisah Jokowi dan Megawati-PDIP semakin menganga ketika beberapa hari lalu Megawati menyampaikan tudingan pihak yang hendak mengambil alih PDIP, yang ditengarai berasal dari lingkar inti kekuasaan. Sejak benturan PDIP dan Jokowi pada pemilu lalu, Megawati belum pernah sekali pun berada dalam satu forum yang memungkinkan keduanya bertemu secara langsung. Umam menilai, jika dibandingkan pidato pada 16 Agustus 2023 yang lebih santai, pidato Presiden Jokowi kali ini terasa lebih garing. Tidak banyak informalitas dan guyonan yang dia gunakan bila dibandingkan dengan pidato tahun lalu. Tampaknya, hal ini dipengaruhi beberapa hal. Pertama, tingginya tensi politik pascapemilu. Riak-riaknya masih dirasakan dalam relasi Jokowi-PDIP hingga dinamika internal Golkar yang diduga melibatkan lingkar dekat Jokowi. Selain itu, Jokowi ingin memunculkan suasana khidmat di ujung kekuasaannya, yang ditandai dengan permohonan maaf. &rdquo;Hal itu sebagai ekspresi etika politik pemimpin saat akan mengakhiri masa kepemimpinannya,&rdquo; ujar direktur eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) tersebut. (lum/c14/ttg)

Dalam sidang bersama DPR dan DPD kemarin (16/8), Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan politik tanpa nilai.

Megawati Absen di Sidang Bersama DPR-DPD 2024, Analis Sebut Simbol Mosi Tidak Percaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/JKW-sidang-tahunan-mpr-antara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu negara Iriana Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI, DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Foto: Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu negara Iriana Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI, DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Foto: Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu negara Iriana Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI, DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Indonesia dalam menghadiri sidang tahunan MPR RI.  Dalam kesempatan kali ini, Presiden Jokowi memilih baju paksian asal Provinsi Bangka Belitung. Pakaian adat tersebut berwarna dominan hijau dan memiliki motif pucuk rebung.  Berdasarkan informasi dari Sekretariat Presiden, motif pucuk rebung tersebut melambangkan kerukunan. Sementara warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan dan pertumbuhan.  Sementara itu, Iriana tampil anggun dengan mengenakan kebaya berwarna merah muda, lengkap dengan hijab berwarna senada. Penampilan Iriana tersebut dilengkapi dengan kain batik berwarna cokelat.  Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022.  Sementara itu, pada siang harinya, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya.  Saat membuka sidang tahunan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membukanya dengan sebuah pantun. Pantun ini berkaitan dengan kemerdekaan nasional yang kini sudah menginjak usia 77 tahun. ’’Ada burung di atas dahan. Dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan. Kepada semua para hadirin,” ucap Bamsoet. ’’Agustus bulan kemerdekaan. Gotong royong menjadi kekuatan. Agar Indonesia sukses menyongsong masa depan. Jaga terus persatuan dan kesatuan. Merdeka,” sambungnya.  Bamsoet mengatakan, Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI ini dihadiri oleh Anggota MPR-DPR-DPD RI. ’’Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan sekretariat jenderal sampai saat ini telah hadir 435 anggota dari 711  anggota MPR, DPR, dan yang telah menandatangani daftar hadir,” ujar Bamsoet ketika membuka sidang. (*)

Ini Makna Baju Paksian Bangka Belitung yang Dipakai Jokowi di DPR

sidang umum MPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang umum MPR

Berita Terkini

Megawati Absen di Sidang Bersama DPR-DPD 2024, Analis Sebut Simbol Mosi Tidak Percaya

Ini Makna Baju Paksian Bangka Belitung yang Dipakai Jokowi di DPR

Download Aplikasi JawaPos.com