<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/Pewarta-Foto-Jawa-Pos-Raih-Photo-of-the-Year-APFI-2023-2-637625360.jpg" alt="Lewat karya foto berjudul Korban Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan." width="100%">
<figcaption>Lewat karya foto berjudul Korban Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Vonis sidang tragedi Kanjuruhan memang sudah diketok. Tapi, upaya menuntut keadilan dalam kasus yang menelan ratusan korban jiwa tapi hanya berbuah sederet vonis ringan hingga bebas di pengadilan itu terus dilakukan. Di antaranya yang dilakukan LPBH Nahdlatul Ulama Kota Malang bekerja sama dengan Persada Universitas Brawijaya, PBHI, YLBHI LBH Pos Malang, ICJR, dan Aliansi. Kemarin (27/6) mereka melakukan peluncuran "Laporan Monitoring Sidang Tragedi Kanjuruhan" dan "Riset Aspek Criminal Justice bagi Saksi dan Korban Penembakan Gas Air Mata" Koordinator YLBHI LBH Pos Malang Daniel Siagian menjelaskan, banyak hal yang masuk ke dalam laporan setebal 500 halaman tersebut. Salah satunya adalah soal adanya potensi pelanggaran berat hak asasi manusia yang sama sekali tidak pernah disentuh selama proses persidangan. &rsquo;&rsquo;Lalu, ada keterlibatan TNI-Polri pengamanan pertandingan dengan kekuatan berlebih, pertanggungjawaban komando, hingga penerbitan izin keramaian,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam peluncuran yang dihelat secara daring tersebut. Tragedi itu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober tahun lalu setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Sebanyak 135 nyawa melayang dan korban luka mencapai 712 orang. Ada pula, lanjut Daniel, soal kejanggalan penegakan hukum sebelum persidangan. Ada beberapa poin yang sudah dirangkumnya. &rsquo;&rsquo;Salah satunya soal rekonstruksi yang dilakukan di Mapolda Jatim, bukan di Stadion Kanjuruhan. Ke-25 adegan rekonstruksi juga tidak memperlihatkan penembakan gas air mata ke tribun penonton,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Ketua LPBH NU Kota Malang Fachrizal Afandi menerangkan, salah satu hal yang tidak masuk akal adalah soal lemahnya alat bukti. Khususnya untuk saksi-saksi yang dihadirkan. Menurut dia, mayoritas saksi yang ada si BAP (berita acara pemeriksaan) dan dihadirkan dalam persidangan mengaku tidak melihat atau mendengar langsung tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Alias tidak ada di lokasi. &rsquo;&rsquo;Ribuan korban yang ada di stadion bahkan sama sekali tidak dimintai keterangan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Karena itu, dia pun berharap DPR, khususnya komisi III, bisa membantu menyelesaikan kejanggalan tersebut. &rsquo;&rsquo;Juga terkait dengan pengerahan pasukan. FIFA sudah meminta tidak ada pengerahan pasukan secara berlebih, apalagi menurunkan Brimob yang didesain tidak persuasif dalam melakukan tindakan,&rsquo;&rsquo; bebernya. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani yang mengikuti peluncuran menegaskan akan membuka pintu bagi pihak-pihak yang kemarin sudah melakukan inisiasi soal kejanggalan penegakan hukum tragedi Kanjuruhan. &rsquo;&rsquo;Saya ingin dipresentasikan ke kami soal ini. Saya akan coba bantu, malah mungkin ada sesi di rapat dengar pendapat umum soal ini,&rsquo;&rsquo; terangnya. Arsul menambahkan, komisi III sebenarnya tidak diam. Hanya, saat itu sudah ada TGIPF (Tim Gabungan Independen Pencari Fakta) yang menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. &rsquo;&rsquo;Tapi, karena banyak hal yang kemudian membangunkan kesadaran kami soal tragedi Kanjuruhan, paling tidak secara pribadi saya akan meyakinkan teman-teman di komisi III soal ini harus jadi atensi. Karena menyangkut 135 korban meninggal dunia dan belum termasuk luka-luka,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (rid/c17/ttg)

Vonis sidang tragedi Kanjuruhan memang sudah diketok. Tapi, upaya menuntut keadilan dalam kasus yang menelan ratusan korban jiwa.

Hasil Monitoring Sidang Tragedi Kanjuruhan Ungkap Banyak Kejanggalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/nyawa-korban.jpg" alt="TUNTUT KEADILAN: Susiani, keluarga korban tragedi Kanjuruhan, mengikuti sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/3). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNTUT KEADILAN: Susiani, keluarga korban tragedi Kanjuruhan, mengikuti sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/3). (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dada Rini Hanifah sesak. Tubuhnya seketika gemetar ketika sang suami memberi tahu putusan bagi terdakwa tragedi Kanjuruhan kemarin (16/3). Dia tidak terima atas vonis tersebut dan tidak bisa menutupi kemarahannya.  ”Sangat kecewa dengan kepolisian dan pemerintahan di Indonesia. Hukum di Indonesia tidak bisa dipercaya lagi,” ucapnya.  Rini langsung teringat sang anak, Agus Riansyah, yang menjadi salah satu korban meninggal tragedi pada 1 Oktober 2022 malam itu. ”Sepertinya nyawa anak saya tidak ada harganya di mata hukum Indonesia,” lanjutnya dengan suara serak ketika dihubungi Jawa Pos.  Rini sebenarnya kemarin ingin kembali hadir di persidangan. Dengan menaiki motor dari Pasuruan seperti ketika sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya pada 16 Januari lalu. ”Saya tidak bisa datang, harus jaga ibu yang sakit,” katanya.  Perempuan 43 tahun itu akan tetap menuntut keadilan. Akan tetap memperjuangkan nyawa sang buah hati agar tidak meninggal sia-sia. ”Saya akan tetap ikut turun ke jalan jika ada aksi. Siapa pun itu yang membuat aksi,” tuturnya.  Rini menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar Jokowi mendengarkan suara keluarga korban tragedi Kanjuruhan. ”Tolong kembalikan kepercayaan kami atas hukum di Indonesia. Kami yang tidak punya jabatan apa-apa ini,” bebernya.  Dia menagih janji dari Jokowi. Janji untuk benar-benar mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.  Rini juga meminta manajemen Arema FC ikut menuntut keadilan. Manajemen Singo Edan, menurut dia, sama sekali tidak membantu perjuangan korban tragedi Kanjuruhan selama ini.  ”Tiap hari saya ke makam anak. Saya bilang ’Nak, klub yang kamu cintai dan bela mati-matian tidak ada satu pun dari mereka yang peduli ke kamu’,” ujarnya.  Seperti Rini, Isaatus Saadah tidak kuasa menahan tangis ketika mendengar majelis hakim membacakan putusan bebas untuk dua terdakwa polisi tragedi Kanjuruhan di Ruang Sidang Cakra PN Surabaya. Perempuan 24 tahun itu menganggap putusan untuk terdakwa tragedi yang menewaskan adik kandungnya, Wildan Ramadhani, tidak adil. ”Saya tidak akan berhenti sampai vonis hari ini untuk mendapatkan keadilan,” kata Isaatus.  Wildan tewas tiga hari setelah berulang tahun yang ke-16 dalam tragedi tersebut. Perempuan asal Pagelaran, Malang, itu mengaku sedih ditinggal adik satu-satunya.  Susiani, keluarga korban yang lain, juga menganggap putusan untuk tiga terdakwa polisi tidak adil. Anak pertamanya, Hendra, tewas dalam tragedi tersebut.  Sekjen Federasi KontraS Andy Irfan yang mendampingi korban menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut tidak masuk akal. Terlebih ketika menyebut gas air mata hilang tertiup angin. ”Saya rasa Pak Hakim harus mencoba sendiri sekeras apa ketika gas air mata ada di sekeliling dia,” ujar Andy.  Dia menilai banyak kejanggalan dalam persidangan. Menurut Andy, dari awal sampai akhir, unsur-unsur kesengajaan dalam tindakan polisi selama mengamankan di stadion itu terpenuhi semua. Lebih dari unsur kelalaian, bahkan dia menyebut sebagai unsur kesengajaan. ”Tapi, sayang sekali kayaknya hakim membuat pertimbangan yang di luar nalar kita. Secara hukum, secara keadilan, maupun secara kemanusiaan,” katanya.

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan: Nyawa Anak Saya Tidak Ada Harganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sidang-kanjuruhan-asosiasi_pemain.jpg" alt="BERSAKSI: Dari kiri, AKP Bambang Sidik Achmad, AKP Hasdarmawan, dan Kompol Wahyu Setyo Pranoto di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. (ANGGER BONDAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERSAKSI: Dari kiri, AKP Bambang Sidik Achmad, AKP Hasdarmawan, dan Kompol Wahyu Setyo Pranoto di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. (ANGGER BONDAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menilai putusan bebas terhadap dua terdakwa polisi di kasus Kanjuruhan melukai rasa keadilan masyarakat. Bahkan, vonis tersebut dapat memicu kemarahan sosial masyarakat.  ”Ini bukti nyata bahwa hukum telah dipermainkan sedemikian rupa,” kata Isnur kepada Jawa Pos.  Pihaknya melihat sejak awal bahwa kasus tragedi Kanjuruhan tidak ditangani secara serius. Penyidikan hingga penuntutan aparat penegak hukum, kata Isnur, tidak membawa kasus tersebut ke arah yang jelas. ”(Proses penegakan hukum, Red) justru terkesan melindungi para pelaku,” paparnya.  Ketidakseriusan penanganan kasus Kanjuruhan itu kemudian berlanjut di persidangan. Bukti-bukti dan keterangan saksi yang disajikan cenderung lemah dan membuat rangkaian peristiwa Kanjuruhan tidak utuh. Itu membuat hakim kemudian menyimpulkan bahwa meninggalnya ratusan orang disebabkan angin.  ”Itu (kesimpulan penyebab meninggalnya suporter gara-gara angin, Red) karena hakim tidak mendapatkan gambaran fakta yang utuh,” tutur Isnur.  Padahal, fakta yang dikumpulkan koalisi masyarakat sipil dan pihak-pihak lain jelas menggambarkan bahwa ada kesengajaan petugas menembakkan gas air mata ke arah tribun. ”Fakta kebenaran itu dibuat lemah (di persidangan, Red),” imbuhnya.  Isnur menduga pembuktian memang sengaja dibuat lemah oleh upaya sistematis pihak tertentu dengan menyembunyikan fakta-fakta sebenarnya. Fakta-fakta yang tidak utuh itu akhirnya membuat hakim gagal menemukan hubungan kausalitas atau sebab akibat dari peristiwa Kanjuruhan.  ”Apalagi sejak awal pelaku penembakan tidak diperiksa di sidang. Itu sudah kelihatan (peradilan, Red) sesat,” paparnya.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua di antara tiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (16/3). Perbuatan kedua terdakwa dianggap tidak berkaitan dengan meninggalnya 135 Aremania, 24 orang luka berat, dan 623 korban luka ringan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober 2022.  Dua terdakwa tersebut adalah eks Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Satu terdakwa lain, eks Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum pidana 1,5 tahun penjara.

YLBHI Sebut Pembuktian di Persidangan Kanjuruhan Sengaja Dibuat Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/polisi-tragedi-kanjuruhan.jpg" alt="MENDENGAR TUNTUTAN: Hasdarmawan (foto kiri), Bambang Sidik Achmadi (foto tengah), dan Wahyu Setyo Pranoto (foto kanan) di PN Surabaya kemarin. (ROBERSTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENDENGAR TUNTUTAN: Hasdarmawan (foto kiri), Bambang Sidik Achmadi (foto tengah), dan Wahyu Setyo Pranoto (foto kanan) di PN Surabaya kemarin. (ROBERSTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua di antara tiga polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (16/3). Perbuatan kedua terdakwa dianggap tidak berkaitan dengan meninggalnya 135 Aremania, 24 orang luka berat, dan 623 korban luka ringan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober 2022.  Dua terdakwa tersebut adalah eks Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Satu terdakwa lain, eks Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum pidana 1,5 tahun penjara.  Majelis hakim yang diketuai Abu Achmad Sidqi Amsya serta dua anggota, I Ketut Kimiarsa dan Mangapul, berpendapat bahwa asap gas air mata yang ditembakkan Bripda Satriyo Aji Lesmono dan Bripda Willy Adam Aldy di lapangan atas perintah terdakwa Bambang tidak sampai ke tribun stadion. Asap itu hilang tertiup angin tidak lama setelah ditembakkan.  ”Penembakan yang diperintahkan terdakwa kepada anak buahnya mengarah ke tengah lapangan. Asap terdorong angin menuju selatan sampai sisi lapangan. Tidak sampai ke tribun selatan tempat kepanikan suporter,” kata hakim Abu saat membacakan pertimbangan putusan untuk terdakwa Bambang di PN Surabaya kemarin (16/3).  Menurut majelis hakim, tidak ada hubungan sebab akibat antara perintah penembakan gas air mata yang dilakukan terdakwa Bambang dan kepanikan Aremania di tribun selatan hingga banyak korban tewas. Karena itu, unsur kealpaan sebagaimana dakwaan pertama Pasal 359 KUHP, dakwaan kedua Pasal 360 ayat 1 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 360 ayat 2 KUHP dari jaksa penuntut umum dinyatakan tidak terbukti.  Hakim memerintahkan agar terdakwa Bambang segera dibebaskan dari Rutan Polda Jatim terhitung sejak putusan selesai dibacakan. ”Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan kumulatif jaksa penuntut umum,” ujar Abu.  Terdakwa Wahyu juga dibebaskan majelis hakim dengan pertimbangan yang sama. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dianggap tidak terbukti memenuhi unsur kealpaan sebagaimana tiga dakwaan jaksa. Menurut majelis hakim, terdakwa Wahyu tidak pernah memerintah terdakwa Hasdarmawan untuk menembakkan gas air mata ke arah penonton di tribun selatan, yakni tribun 13 dan sekitarnya.  ”Hasdarmawan tidak tunduk di bawah perintah terdakwa Wahyu sehingga apa pun perintah terdakwa Wahyu tidak akan dilaksanakan. Hasdarmawan saat bertugas hanya tunduk kepada Pasiops Brimob Polda Jatim AKP Dariyono,” ungkap Abu.  Terdakwa Wahyu sebagai Kasat Samapta Polres Malang disebut tidak pernah memerintah Hasdarmawan dan pasukannya menembakkan gas air mata karena tidak punya kewenangan. Karena itu, perbuatan Wahyu juga tidak terbukti memenuhi unsur kealpaan sebagaimana dakwaan pertama Pasal 359 KUHP, dakwaan kedua Pasal 360 ayat 1 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 360 ayat 2 KUHP jaksa penuntut umum. Selain memerintahkan terdakwa Bambang dan Wahyu dibebaskan, majelis hakim meminta nama baik kedua terdakwa direhabilitasi.  Berbeda dengan Bambang dan Wahyu, terdakwa Hasdarmawan dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat 1 KUHP, dan Pasal 360 ayat 2 KUHP. Eks komandan kompi III Brimob Polda Jatim itu terbukti memerintah pasukannya dari Brimob Porong untuk menembakkan gas air mata. Tembakan itu mengarah ke sentelban, pagar tribun, dan tribun penonton di selatan.  Asap dari tembakan itu mengakibatkan mata para penonton pedih sehingga timbul kepanikan. Lalu berebut untuk keluar stadion melalui pintu masuk yang kecil dan di tengahnya masih ada besi penghalang. Para penonton saling berimpitan, terjatuh, dan terinjak-injak.  Terdakwa Hasdarmawan tidak pernah memikirkan bahwa di tribun itu terdapat perempuan, anak-anak, serta suporter lain yang tidak bersalah. ”Majelis berpendapat bahwa terdakwa yang memerintah anak buahnya menembakkan gas air mata ke tribun penonton sebagai tindakan yang berlebihan dan melampaui batas,” ujarnya.  Meski begitu, majelis hakim menghukum ringan terdakwa Hasdarmawan. Hanya pidana 1,5 tahun penjara. Pertimbangannya, terdakwa Hasdarmawan telah mendarmabaktikan jiwa dan raganya untuk NKRI sejak berdinas di kepolisian.  Selain itu, terdakwa kooperatif selama penyidikan dan penuntutan serta berterus terang selama persidangan.  Sementara itu, jaksa masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim. ”Kami masih akan pelajari dulu putusannya,” kata jaksa penuntut umum Rakhmad Hari Basuki saat dikonfirmasi seusai persidangan.

Vonis Sidang Tragedi Kanjuruhan, Hakim: Gas Air Mata Tak Sampai Tribun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-20.15.04.jpg" alt="Tiga terdakwa tragedi Kanjuruhan eks Polri Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi di PN Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tiga terdakwa tragedi Kanjuruhan eks Polri Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi di PN Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus kerusuhan Kanjuruhan, Suko Sutrisno telah divonis 1 tahun penjara. Security Officer Arema FC itu dianggap terbukti bersalah dalam tragedi yang menewaskan 135 orang.  Putusan tersebut lebih rendah dibanding tuntutan 6 tahun 8 bulan penjara Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hukuman Suko juga lebih rendah dari vonis yang diterima oleh Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC Abdul Haris selama 1,5 tahun penjara.  Ibu Salsa Yonaf Oktavia, 20, Asri Puji Rahayu mengaku keluarga korban pasrah atas vonis ringan tersebut. Keluarga menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum.  "Kita sejak awal saling menguatkan untuk berbesar hati walau keluarga menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Kita beriman, secara pribadi berjuang berbesar hati untuk ikhlas," kata Asri saat dihubungi, Jumat (10/3).  Asri menuturkan, saat ini ia bersama keluarga korban yang lain tak ingin berlarut dalam kesedihan dan lebih realistis menapaki kehidupan kedepan. Sejauh peristiwa nahas menimpa anaknya, ia mengaku telah mendapat pendampingan dari tim trauma healing pemerintah daerah.  "Bantuan sudah dari Pemda hingga Kepolisian, bahkan keluarga korban yang punya anak sekolah di-support biaya sekolah hingga lulus SMA, termasuk lapangan kerja," jelasnya.  Sebelumnya, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan. Sedangkan Security Officer Suko Sutrisno di bawah angka itu.  Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Abu Achmad Sidqi Amsya menjatuhkan vonis untuk Suko hanya 1 tahun penjara. Hanya beda 6 bulan penjara dengan Abdul Haris.  ”Menjatuhkan vonis hukuman untuk saudara Suko Sutrisno hukuman penjara 1 tahun,” kata Abu Achmad Sidqi Amsya di Pengadilan Negeri Surabaya.  Sedangkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis untuk Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Abu Achmad Sidqi Amsya. Abdul Haris dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun 6 bulan. Jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). JPU menuntut kedua terdakwa itu dengan pasal berlapis 6 tahun 8 bulan penjara.  "Memutuskan hukuman untuk Saudara Abdul Haris 1 tahun 6 bulan penjara," kata Abu Achmad dengan tegas.

Terdakwa Kerusuhan Kanjuruhan Divonis Ringan, Keluarga Korban Pasrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/dua_terdakwa.jpg" alt="PESAKITAN: Eks Ketua Panpel Abdul Haris setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya tadi malam (3/2). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PESAKITAN: Eks Ketua Panpel Abdul Haris setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya tadi malam (3/2). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Untuk Mantan Ketua Panpel Abdul Haris dan Eks Security Officer Arema FC Suko Sutrisno</h3> JawaPos.com – Sidang tragedi Kanjuruhan mendekati babak akhir. Semalam (3/2), dua di antara lima terdakwa menjalani sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya. Yakni, Abdul Haris (mantan ketua Panpel Pertandingan Arema FC) dan Suko Sutrisno (eks security officer Arema FC). Mereka dituntut 6 tahun 8 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum.  Jaksa Rakhmad Hari Basuki dalam tuntutannya menyatakan, keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tiga tindak pidana sekaligus sesuai dakwaan. Yakni, Pasal 359 KUHP juncto Pasal 360 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 360 Ayat (2). ’’Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana 6 tahun 8 bulan,” ujarnya.  Hari menyampaikan, ada empat pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Pertama, timbulnya korban, meliputi 135 korban jiwa, 24 luka berat, dan 623 luka-luka. Kedua, menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban meninggal. ’’Ketiga, membuat korban selamat maupun keluarga korban meninggal trauma berkepanjangan. Terakhir, perbuatan terdakwa menimbulkan stigma negatif terhadap persepakbolaan nasional,” ujarnya. Jaksa Kejati Jatim itu menambahkan, tidak ada pertimbangan yang meringankan bagi kedua terdakwa.  Haris dan Suko kompak berkeberatan dengan tuntutan tersebut. Mereka akan mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya.  Sementara itu, tiga terdakwa lainnya menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi kemarin. Para terdakwa tersebut adalah Kompol Wahyu Setyo Pranoto (eks Kabagops Polres Malang), AKP Bambang Sidik Achmadi (eks Kasatsamapta Polres Malang), dan AKP Hasdarmawan (eks Danki 1 Satbrimob Polda Jatim).  Jaksa menghadirkan 41 saksi untuk memberikan keterangan. Salah satunya, Dwi Cahyo, anggota Unit Identifikasi Polres Malang, yang ditempatkan di posko pengamanan tertutup dan terlibat olah TKP sehari berselang tragedi Kanjuruhan. Di sisi selatan stadion, dia menemukan logam yang berserakan. Logam itu dipastikan proyektil gas air mata setelah dikoordinasikan dengan tim laboratorium forensik (labfor). Timnya menemukan 19 logam serupa ketika melakukan penyisiran. Lima proyektil itu, antara lain, ditemukan di tribun berdiri sektor 11, 12, dan 13. ’’Lainnya kebanyakan tersebar di sisi selatan stadion,” katanya.  Menurut dia, proyektil lainnya didapati di sentel ban (5), lintasan lompat jauh (2), rumput lapangan sebelah timur gawang (5), selokan tribun VIP (1), dan tempat pemain cadangan (1). ’’Yang di tribun VIP bentuknya masih selongsong,” lanjutnya.  Jaksa sempat menampilkan rekaman CCTV di pintu 2 stadion pukul 22.30 pada malam kejadian tersebut. Dalam video itu terlihat penonton bergantian keluar. Namun, tidak lama berselang, terjadi sebuah ledakan di luar stadion disusul asap putih pekat yang diduga berasal dari gas air mata. Kondisi itu membuat sejumlah penonton yang sudah di luar berlarian kembali ke dalam.

Dua Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Dituntut 6 Tahun 8 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image4-1.jpg" alt="Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Devi Atok Yulfitri tidak akan pernah melupakan detik-detik memilukan itu. Saat dia mendapati kedua putrinya, Natasya Debi Ramadhani dan Nayla Debi Anggraeni, meninggal dalam kondisi wajah membiru kehitaman buntut insiden di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.  Selain dua remaja putri berusia 16 dan 13 tahun itu, meninggal pula ibunda mereka yang juga mantan istri Atok, Anggraeni, dalam insiden yang terjadi setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober tahun lalu itu.  Hidung dan mulut mereka, kata Atok, mengeluarkan busa yang berbau amonia. Baju yang dikenakan ketiga almarhum juga berbau amonia.  ’’Baunya menyengat sekali dan tidak ada luka memar di badannya. Jenazah ditemukan di tribun, meninggal karena gas air mata,’’ tutur Atok dalam kesaksiannya dalam sidang kasus Kanjuruhan dengan terdakwa Abdul Haris (ketua panpel Arema FC) dan Suko Sutrisno (security officer Arema FC) di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (24/1).  Karena itu, Atok meragukan hasil otopsi terhadap dua jenazah anaknya yang disimpulkan tewas karena terinjak-injak. Kesimpulan itu bertolak belakang dari yang dia ketahui selama mengurus jenazah kedua anaknya. ’’Saya sendiri yang memandikan jenazah kedua anak saya. Demi Allah, dari ujung rambut hingga kaki tidak ada luka-luka karena benda tumpul,’’ lanjut Atok dalam kesaksiannya.  Atok mengaku kepergian orang-orang terkasihnya itu demikian memukulnya. Dia sampai tidak makan selama lima hari karena merasa sudah tidak ada harapan lagi. Dia mengaku sudah mendapat amplop dari Presiden Joko Widodo dan pihak lain. ’’Dua amplop (dari presiden dan satu lagi dari pihak yang tidak dia ingat, Red) sampai sekarang masih utuh di rumah, tidak saya buka. Saya tidak butuh donasi, saya butuh keadilan,” tegasnya.  Atok sudah menyampaikan ke Presiden Jokowi saat bertemu di RSSA, Kota Malang, agar oknum-oknum yang membunuh anaknya dihukum setimpal. "Pak presiden mengangguk mengiyakan," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/lukita-750x528.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERI KETERANGAN: Mantan dirut PT Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. (FOTO: ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)  Sementara itu, eks Dirut Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita yang juga bersaksi dalam persidangan menegaskan bahwa Stadion Kanjuruhan telah lolos verifikasi dan dinyatakan layak menggelar pertandingan Liga 1. "Secara teknis layak dengan catatan. Saya tidak tahu catatannya dipenuhi atau tidak karena yang terakhir verifikasi PSSI, bukan LIB," ungkap Lukita yang juga tersangka dalam kasus tersebut.  Mengenai pertandingan bertensi tinggi yang tetap digelar malam hari, Lukita mengakui pihaknya sempat menerima surat permohonan dari panpel Arema FC agar digelar sore hari. Namun, LIB menolaknya karena jadwal sudah disusun jauh hari bersama broadcaster selaku pemegang hak siar Liga 1. (gas/c17/ttg)

Ayah Korban Kanjuruhan: Saya Tidak Butuh Donasi, Saya Butuh Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-19-at-12.07.26.jpg" alt="Sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya, Kamis (19/1). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya, Kamis (19/1). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure><h3>Terdakwa Abdul Haris dalam Sidang Tragedi Kanjuruhan</h3> JawaPos.com – Suami istri Nanang Effendy dan Yun Winanik terpaksa membuka kembali pintu ruko mereka di samping pintu 10 <a href="https://www.jawapos.com/tag/stadion-kanjuruhan/">Stadion Kanjuruhan</a>, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu. Sebab, di depan ruko mereka, banyak korban digeletakkan di jalan.  ”Saya inisiatif suruh Aremania yang menolong memasukkan para korban ke dalam warung saya. Saya kasih minum, yang bocor (kepalanya berdarah) saya kasih obat. Ada yang sudah meninggal,” ujar Yun saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang peristiwa Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin.  Insiden yang merenggut 135 nyawa itu terjadi setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober tahun lalu. Yun menggambarkan warungnya seperti instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit karena saking banyaknya korban yang keluar masuk untuk dirawat secara darurat. ”Berdesak-desakan dan jerit-jerit. Yang menggendong sesama Aremania, tidak ada petugas yang membantu,” ungkap pemilik ruko yang sudah berjualan sejak 12 tahun lalu di stadion tersebut.  Hingga kemarin petang, sudah 14 saksi diperiksa di persidangan untuk terdakwa Abdul Haris (ketua panpel Arema FC) dan Suko Sutrisno (security officer Arema FC). Selain pasutri Nanang dan Yun, tiga Aremania, tujuh steward, dua pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, serta satu polisi telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Para saksi ini mengungkap lemahnya koordinasi antara aparat dan penyelenggara pertandingan hingga mengakibatkan 135 nyawa melayang.  Saksi lain, Estu Aji Kuncoro, seorang <a href="https://www.jawapos.com/tag/aremania/">Aremania</a>, menjelaskan, sejumlah aparat berseragam hitam yang belakangan dia ketahui dari kesatuan Brimob mulai menembakkan gas air mata ke arah tribun sekitar 5–10 menit setelah pertandingan berakhir. ”Asapnya mengarah ke tribun 13. Ibu-ibu dan anak kecil ada banyak di tribun itu. Saya keluar lewat pintu utama jalan keluar ambulans,” ungkap Estu.  Adapun tujuh steward yang menjadi saksi mengaku hanya diperintah Haris melalui Suko untuk menjadi steward dalam pertandingan tersebut dengan diupah Rp 100 ribu per orang.  ”Saya tidak tahu tugas steward secara regulasi,” kata salah seorang koordinator steward, Lalu Panca. Lalu juga tidak tahu kapan steward menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada aparat polisi saat terjadi chaos. Polisi ketika itu langsung masuk ke lapangan untuk mengambil alih keamanan.

Cerita Pasutri Selamatkan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ruko seperti IGD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_8062.jpg" alt="Caption: Firli Hidayat selaku eks-kapolres Malang saat memberikan kesaksian di meja hijau (19/1). Foto: Dimas Nur Apriyanto/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Caption: Firli Hidayat selaku eks-kapolres Malang saat memberikan kesaksian di meja hijau (19/1). Foto: Dimas Nur Apriyanto/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan berlangsung hingga 10 jam lebih di Pengadilan Negeri Surabaya (19/1). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 16 orang saksi dalam ruang meja hijau.  Belasan orang saksi itu diantaranya mantan Kapolres Kabupaten Malang Ferli Hidayat. Salah satu fakta yang terkuak saat momen mendengarkan kesaksian Ferli yaitu jika dirinya tak mengetahui bagaimana kondisi di dalam Stadion Kanjuruhan kala itu, 1 Oktober 2022.  "Saat terjadi kericuhan, saya sedang memastikan kondisi barakuda yang membawa pemain official dari Persebaya bisa keluar dari stadion. Karena barakuda sempat tidak dapat keluar dari stadion dihadang oleh penonton di luar stadion," ujar Ferli.  Setelah barakuda bisa keluar, alumnus program magister hukum di Universitas Diponegoro tersebut mendapatkan informasi dari beberapa penonton yang keluar dari lobi. Jika ada beberapa orang yang tergeletak dan sesak nafas.  Firli bergegas ke pintu 13. Dia ingin memastikan kondisi tersebut. Dia lantas meminta bantuan agar para korban di pintu 13 dipindahkan ke lobi. Hal itu bertujuan agar evakuasi korban lebih mudah. "Saya melihat kala itu hanya ada empat ambulans. Akhirnya, saya minta seluruh truk milik TNI juga dikerahkan untuk membantu evakuasi korban," paparnya.  Sayangnya, lanjut Firli, mobilitas truk itu tidak mudah. Karena ada beberapa mobil yang masih terparkir di area parkir. Firli mengaku bahwa dirinya tidak mendapatkan informasi terkait penembakan gas air mata di dalam stadion sama sekali dari personelnya.  Seharusnya, dia menilai, penggunaan gas air mata perlu mengantongi ijin dari pimpinan (kapolres). Firli menyampaikan, beberapa menit kemudian, dirinya melihat ada anggota Samapta dan Brimob yang membawa gas air mata. "Samapta tidak menembakkan gas air mata tapi brimob setahu saya," ungkapnya.  Seperti yang diberitakan sebelumnya, hari ini menjadi sidang kedua tragedi Kanjuruhan. Dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU. Peristiwa Kanjuruhan sendiri terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten, Malang.  Saat itu, suporter Arema FC (Aremania) meluapkan kekecewaannya setelah tim kebanggan mereka kalah 2-3 dari tim rival, Persebaya Surabaya. Setelah itu, situasi menjadi tak terkendali, dan polisi kemudian menembakkan gas air mata. Berikutnya, 134 orang menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut.  Ada lima orang yang dihadirkan secara online sebagai terdakwa pada sidanh perdana (16/1). Kelima terdakwa itu yakni Ketua Panpel Arema Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmad.

Eks Kapolres Malang Akui Tidak Tahu Ada Penembakan Gas Air Mata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang tragedi kanjuruhan

Berita Terkini