<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/Sidang-Tipiring-147484456.jpg" alt="Proses hukum terhadap pemilik warung penjual miras terus bergulir. Pengadilan Negeri Gresik menggelar sidang Tipiring terhadap Ayu Nanda dan Indah Putri. Mereka dijatuhi denda Rp 200." width="100%">
<figcaption>Proses hukum terhadap pemilik warung penjual miras terus bergulir. Pengadilan Negeri Gresik menggelar sidang Tipiring terhadap Ayu Nanda dan Indah Putri. Mereka dijatuhi denda Rp 200.</figcaption>
</figure>  JawaPos.com &ndash; Proses hukum terhadap pemilik warung penjual miras terus bergulir. Pengadilan Negeri Gresik menggelar sidang Tipiring terhadap Ayu Nanda dan Indah Putri. Mereka dijatuhi denda Rp 200 ribu dan pembinaan. Keduanya merupakan pemilik warung di kawasan Jalan Tambang Kecamatan Kebomas yang terjaring razia Satpol PP pada 15 Oktober lalu. Ayu sendiri mengaku nekat berjualan miras untuk menambah pemasukan. &ldquo;Awalnya hanya jual kopi dan aneka minuman, namun sepi pelanggan. Akhirnya nyoba jualan miras untuk menambah pemasukan,&rdquo; ungkap janda 20 tahun asal Malang itu. Hal senada juga disampaikan Indah. Wanita 25 tahun asal Jember mengaku sudah menjajakan miras secara sembunyi-sembunyi sejak satu tahun terakhir. &ldquo;Saya sudah kapok dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi,&rdquo; ungkapnya berjanji. Hakim Ketua Sri Hariyani pun menjatuhkan vonis Tipiring dengan pidana denda Rp 200 ribu. Lantaran melanggar menjual miras tanpa izin sesuai Perda Gresik nomor 22 tahun 2022. Yang mengatur tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. &ldquo;Jika para terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti hukuman pidana kurungan selama 7 hari,&rdquo; pungkas majelis hakim. Kedua terdakwa itu pun memilih membayar sanksi denda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebelumnya, pada Rabu (15/10) malam lalu, Satpol PP Kabupaten Gresik terpaksa menyita 36 botol miras hasil menggrebek dua warung remang-remang di kawasan jalan Tambang Kecamatan Kota. Satuan penegak Perda itu juga mengamankan enam pramusaji untuk dilakukan pembinaan. Kasatpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat. Tentang aktivitas warung yang meresahkan. &ldquo;Menjual miras dan beroperasi hingga larut malam,&rdquo; ujar Mantan Kadis Damkarla Gresik itu. Pihaknya pun mengerahkan personil gabungan untuk merazia sejumlah warung di jalan Tambang. Alhasil, ditemukan dua warung yang menjajakan miras dan wanita penghibur. Rencananya, operasi secara berkala akan terus dilakukan. Sekaligus menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran Perda, terutama terkait peredaran miras di Kota Pudak. &ldquo;Kami harap semua pemilik usaha dapat mematuhi aturan yang ada. Jika masih ditemukan pelanggaran, akan tindakan tegas sesuai prosedur,&rdquo; pungkasnya.

Dua pemilik warung di Gresik dijatuhi denda setelah terjaring razia miras sekaligus akan dilakukan pembinaan.

Pilih Sanksi Denda Rp 200 Ribu, Janji Tidak Jajakan Miras Lagi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200924-WA0304-1.jpg" alt="Sidang pelanggaran protokol kesehatan di Sidoarjo. Marul/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang pelanggaran protokol kesehatan di Sidoarjo. Marul/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 733 orang mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) pelanggaran protokol kesehatan. Sidang tersebut dilaksanakan di gedung tenis GOR Sidoarjo, Kamis (24/9).  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji seperti dilansir dari Antara di Sidoarjo mengatakan, para pelanggar itu terjaring operasi yustisi protokol kesehatan di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.  ”Warga yang melanggar diwajibkan membayar denda Rp 150 ribu atau kurungan tiga hari,” ujar Sumardji di sela kegiatan sidang tipiring pada Kamis (24/9). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/09/2020/denda-selama-operasi-yustisi-penegakan-protokol-covid-19-capai-rp-1-m/">Denda Selama Operasi Yustisi Penegakan Protokol Covid-19 Capai Rp 1 M</a></li> </ul> Dia mengatakan, sidang kali ini adalah sidang terjadwal yang dilakukan setiap Kamis kepada warga dan juga pengelola tempat usaha yang terjaring razia karena melanggar aturan protokol kesehatan.  ”Warga yang melanggar diwajibkan membayar denda atau kurungan selama tiga hari. Ini merupakan hasil razia petugas gabungan di 18 kecamatan sejak 14 September,” terang  Sumardji.  Dia menjelaskan, sanksi berupa denda administrasi dinilai sangat efektif mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. ”Dulu kami pernah menerapkan berbagai bentuk sanksi sosial bagi pelanggar, namun gagal meningkatkan kedisiplinan warga. Sistem denda ini benar-benar efektif,” lanjut Sumardji.  Berdasar evaluasi, kian hari jumlah pelanggar semakin menurun. Misalnya, saat ini semakin sulit menemukan warga yang tidak bermasker.  Sementara itu, Plh Bupati Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, dana yang terkumpul dari hasil razia yustisi protokol kesehatan, akan masuk ke kas daerah. ”Mekanismenya adalah, denda dari pelanggar akan dihimpun ke kejaksaan lalu disetorkan ke kas daerah. Selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening kas daerah di Bank Jatim. Nanti dana ini bisa digunakan untuk belanja tidak terduga penanganan Covid-19,” ucap Achmad Zaini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=avpwZE63nD8

Sanksi Denda Efektif Kurangi Pelanggaran Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/sidang-1.jpg" alt="Jaksa Penuntut Umum saat sidang jarak jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (15/4), dengan agenda pembacaan tuntutan. Kejari Banyumas/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Penuntut Umum saat sidang jarak jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (15/4), dengan agenda pembacaan tuntutan. Kejari Banyumas/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan orang menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) karena tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Mereka melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sidang tipiring tersebut digelar dengan konferensi video di kantor Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Jumat (8/5).  Sidang dipimpin hakim tunggal Jastian Afandi dari Pengadilan Negeri Banyumas. Sebelum sidang pelanggaran penggunaan masker tersebut digelar, hakim meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas ke depan masing-masing terdakwa.  Hakim lalu bertanya kepada masing-masing terdakwa apakah mereka mengetahui permasalahannya, sehingga harus menjalani sidang tipiring. Atas pertanyaan tersebut, masing-masing terdakwa umumnya mengaku melakukan pelanggaran berupa tidak mengenai masker saat beraktivitas. Setelah tidak ada terdakwa yang keberatan atas dakwaan yang diajukan PPNS dari Satpol PP Kabupaten Banyumas, hakim tunggal yang memimpin sidang tersebut memutuskan hukuman berupa denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 7.000.  ”Jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan kurungan selama tiga hari. Para terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 masing-masing,” ujar Jastian Afandi.  Sebelum mengakhiri sidang, hakim Jastian Afandi mengingatkan kepada para terdakwa agar tidak terjaring razia kembali, sehingga akan menjadi residivis dan denda atau sanksi yang diberikan makin berat, yakni maksimal Rp 50.000 atau kurungan tiga bulan. ”Jadi diharapkan jangan ketemu bapak-bapak Satpol PP lagi, karena statusnya akan menjadi residivis dan bisa meningkat hukumannya,” ujar Jastian Afandi.  Saat ditemui usai sidang, salah seorang warga Sokaraja, Muslihan mengaku lupa tidak menggunakan masker sehingga terjaring razia. Dia menerima putusan yang dijatuhkan Hakim PN Banyumas, yakni denda sebesar Rp 7.000 atas pelanggaran berupa tidak menggunakan masker. ”Kebetulan waktu itu saya sedang di Jalan Raya Sokaraja. Saya lupa tidak bawa masker. Saya sudah tahu kalau aturan atau sanksi bagi yang tidak menggunakan masker,” kata Muslihan yang sehari-hari berkerja sebagai buruh.  Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas Imam Pamungkas mengatakan, telah melaksanakan tugas berupa penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, khususnya yang berkaitan dengan pasal tentang penggunaan masker. ”Ini sudah dilaksanakan dan sudah ada putusan. Harapan kita, masyarakat mematuhi penggunaan masker ini dalam rangka memutus transmisi virus korona,” ujar Imam Pamungkas.  Menurut dia, penyebaran atau penularan virus korona bisa berhenti apabila masyarakat disiplin dalam menggunakan masker serta disiplin tidak keluar rumah maupun tidak membuat kerumunan. Pihaknya tidak bertujuan menyidangkan masyarakat, melainkan melindungi masyarakat agar tetap sehat dan wabah korona di Kabupaten Banyumas tidak berkembang.  ”Hari ini ada 16 orang yang kita ajukan sebagai terdakwa, dua orang di antaranya dari luar wilayah Banyumas, yakni Banjarnegara dan Kebumen,” terang Imam Pamungkas.  Imam menambahkan, selain penggunaan masker, Perda Nomor 2 Tahun 2020 juga mengatur beberapa permasalahan lain terkait dengan upaya pencegahan Covid-19, salah satunya larangan kerumunan. Bahkan, kata dia, bagi warga yang menggelar kerumunan diancam dengan denda maksimal sebesar Rp 30 juta atau kurungan selama enam bulan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FlO5l8d3_cY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2yAFBwUHwt0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Qe7qEHeGgZ0

Hakim Sidang Tipiring Denda Belasan Orang karena Tak Pakai Masker

sidang tipiring

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang tipiring

Berita Terkini

Pilih Sanksi Denda Rp 200 Ribu, Janji Tidak Jajakan Miras Lagi

Sanksi Denda Efektif Kurangi Pelanggaran Protokol Kesehatan

Hakim Sidang Tipiring Denda Belasan Orang karena Tak Pakai Masker

Download Aplikasi JawaPos.com