<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/Screenshot_2026-02-10-13-23-23-082_comandroidchrome-edit-1868694597.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1)." width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Riza Adrianto, dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung, terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018&ndash;2023. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (13/2). Penasihat hukum Kerry, Patra M Zen, menilai surat tuntutan jaksa yang diawali dengan kalimat untuk keadilan, tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. &ldquo;Apa arti keadilan? Secara imperatif harus ada moral untuk menegakkan kewajaran dan kebenaran,&rdquo; kata Patra. Patra mempertanyakan tudingan jaksa yang menyebut penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) serta kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) oleh Pertamina merugikan keuangan negara. Menurutnya, terminal BBM OTM telah digunakan Pertamina selama 12 tahun. Sementara kapal JMN digunakan untuk mengangkut minyak dari Afrika Barat serta gas untuk kebutuhan dalam negeri. &ldquo;Dibilang merugikan negara. Wajar enggak? Ini baru soal kewajaran, belum bicara adil. Soal kebenaran,&rdquo; tegasnya. Patra juga menyoroti jaksa yang mengutip nama pengusaha minyak Riza Chalid, ayah Kerry, serta Irawan Prakoso dalam surat tuntutan. Padahal, keduanya tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. &ldquo;Lalu bagaimana caranya bisa jadi alat bukti?&rdquo; ujarnya. Tim kuasa hukum, lanjut Patra, telah menyiapkan nota pembelaan (pleidoi). Mereka meyakini Kerry dan para terdakwa lainnya tidak bersalah dan layak dibebaskan dari segala tuntutan. Kuasa hukum lainnya, Hamdan Zoelva, menyatakan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Ia menegaskan bahwa selama proses persidangan hingga pembacaan tuntutan, tidak ada fakta yang menjerat kliennya. &ldquo;Kebenaran boleh ditutupi, boleh disimpangkan, tapi tidak pernah mati. Pada saatnya pasti terungkap,&rdquo; tuturnya. Hamdan menilai tuntutan jaksa tidak didasarkan pada fakta persidangan, melainkan hanya menyalin isi surat dakwaan. &ldquo;Saya mendengarkan baik-baik. Tidak ada fakta persidangan yang menjadi dasar tuntutan. Hanya copy-paste dari dakwaan,&rdquo; bebernya. Ia pun mengingatkan jaksa agar bertindak jujur dan mengikuti hati nurani. Hamdan Zoelva mengingatkan adanya pengadilan Tuhan. "Saya harap jujur dan kata-kata nurani itu yang paling benar. Kalau tidak karena itu, ya, Allah yang akan menjatuhkan hukuman, Tuhan Yang Maha Esa," pungkasnya. Dalam perkara ini, Kerry Riza dituntut 18 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Anak dari pengusaha minyak Riza Chalid itu juga dituntut membayar uang pengganti Rp 13,4 triliun subsider 10 tahun penjara Selain Kerry, jaksa juga menuntut Gading Ramadhan Juedo (Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi) dan Dimas Werhaspati (Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara). Keduanya dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Jaksa juga menuntut Gading membayar uang pengganti Rp 1,17 triliun, serta Dimas membayar Rp 1 triliun dan USD 11,09 juta subsider 8 tahun penjara Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari tim kuasa hukum para terdakwa. &nbsp;

Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Riza Adrianto, dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejagung

Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara, Pengacara Sebut Tak Beri Rasa Keadilan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/ahok-free-man-1941116874.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dengan terdakwa Kerry Adrianto dkk. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Riono Budisantoso, memastikan kehadiran Ahok dalam persidangan tersebut. Menurutnya, Ahok telah mengonfirmasi akan hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. &ldquo;Iya, sebagaimana yang sudah dijanjikan, Ahok akan hadir dalam sidang Pertamina,&rdquo; kata Riono kepada wartawan, Selasa. Riono menjelaskan, keterangan Ahok dibutuhkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina. Sebagai mantan Komisaris Utama, Ahok dinilai mengetahui secara langsung sistem pengelolaan perusahaan pada periode terkait. &ldquo;Saksi-saksi tersebut ingin diminta menjelaskan bagaimana tata kelola Pertamina secara umum saat itu, di mana dalam pelaksanaannya juga terdapat penyimpangan-penyimpangan,&rdquo; ujar Riono. Terpisah, Ahok memastikan dirinya akan hadir sebagai saksi. Politikus PDIP itu menyatakan akan datang ke pengadilan sekitar pukul 08.00 WIB. "Ya hadir, jam 8 sesuai surat," tegas Ahok. Diketahui, Ahok seharusnya memberikan kesaksian dalam sidang yang digelar pada Selasa, 20 Januari 2025. Namun, saat itu Ahok belum dapat hadir.&nbsp; Selain Ahok, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2016&ndash;2019, Ignasius Jonan, juga dijadwalkan sebagai saksi, namun hingga kini belum mengonfirmasi kehadirannya. Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jaksa menyebut, kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017074705/didakwa-rugikan-negara-rp-29-triliun-kerry-riza-bantah-pekerjaan-soal-penyewaan-kilang-minyak-fiktif">Didakwa Rugikan Negara Rp 2,9 Triliun, Kerry Riza Bantah Pekerjaan soal Penyewaan Kilang Minyak Fiktif</a> Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai saksi

Ahok Akan Bersaksi dalam Sidang Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/anakkkkk22-1210985750.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, seusai sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (25/11). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, seusai sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (25/11). (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) periode 2015&ndash;2017, Wahyu Wijayanto, menegaskan tidak pernah ada kontrak atau perjanjian yang menyebutkan tangki bahan bakar minyak (BBM) milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) akan menjadi aset Pertamina, setelah masa sewa selama 10 tahun berakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1). Wahyu dihadirkan sebagai saksi untuk para terdakwa, yakni beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan adanya unsur nilai aset atau tanah yang masuk dalam variabel perhitungan throughput pada kontrak penyewaan tangki BBM OTM oleh Pertamina. Jaksa mempertanyakan apakah terdapat konsekuensi pengalihan kepemilikan aset di akhir masa kontrak. &ldquo;Apakah penambahan variabel nilai tanah itu berimplikasi bahwa setelah kontrak 10 tahun berakhir, terminal BBM OTM menjadi milik Pertamina?&rdquo; tanya jaksa. Menjawab hal tersebut, Wahyu menegaskan tidak ada klausul atau pernyataan dalam kontrak yang mengatur pengalihan kepemilikan tangki BBM kepada Pertamina. &ldquo;Di dalam kontrak memang tidak ada pernyataan seperti itu,&rdquo; jawab Wahyu. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa dalam kajian internal, termasuk hasil penelitian tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI), terdapat pandangan bahwa aset tersebut semestinya menjadi milik Pertamina di akhir kontrak. Namun, pandangan tersebut tidak pernah dituangkan dalam perjanjian resmi. &ldquo;Tapi itu tidak tercantum di dalam kontrak,&rdquo; jelasnya. Usai persidangan, kuasa hukum Kerry Adrianto, Patra M. Zen, menegaskan bahwa hingga sidang memasuki agenda ke-14, sebanyak 38 saksi yang dihadirkan jaksa tidak satu pun memberikan keterangan yang menguatkan dakwaan terhadap kliennya. &ldquo;Ini saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU, tetapi tidak ada yang dapat membuktikan atau menguatkan dakwaan. Sampai hari ini, dari 38 saksi, tidak satu pun yang menyatakan klien kami bersalah,&rdquo; tegas Patra. Ia mencontohkan, keterangan Wahyu terkait isu pengalihan kepemilikan tangki BBM. Menurutnya, tidak pernah ada praktik di Pertamina di mana tangki yang disewa dari pihak ketiga menjadi milik Pertamina setelah masa sewa berakhir. &ldquo;Baik sewa dari swasta maupun dari anak perusahaan Pertamina, tidak ada satu pun yang berakhir menjadi milik Pertamina,&rdquo; tuturnya. Patra pun menilai, dakwaan terhadap kliennya lebih didasarkan pada opini dan asumsi semata. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dihukum tanpa alat bukti yang sah dan kuat. &ldquo;Tidak boleh orang dihukum karena opini, tidak boleh karena asumsi, apalagi imajinasi dalam dakwaan,&rdquo; urainya. Ia berharap, majelis hakim dapat memutus perkara ini secara adil dan objektif. Karena itu, hakim dapat menilai seluruh proses persidangan secara adil. &ldquo;Kalau tidak ada alat bukti yang kuat, pada dasarnya tidak perlu lagi pembuktian lanjutan. Kami berharap majelis hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wahyu dihadirkan sebagai saksi untuk para terdakwa, yakni beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza

Saksi Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Beberkan Tak Ada Klausul Tangki BBM OTM jadi Milik Pertamina

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/hamdan-zoelva-sebut-pembatalan-rku-rapp-tak-miliki-dasar-hukum_m_174402.jpeg" alt="Hamdan Zoelva" width="100%">
<figcaption>Hamdan Zoelva</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kuasa hukum terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva menyesalkan sikap petugas Kejaksaan yang dinilai tidak memberikan kesempatan kepada kliennya, untuk menyampaikan pernyataan kepada awak media usai persidangan. Kerry merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan terdakwa dalam perkara dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Peristiwa tersebut terjadi di sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (6/1). Sebab, Kerry Riza dikawal ketat oleh petugas kejaksaan dan langsung digiring menuju ruang tahanan. Kondisi tersebut membuat Kerry tidak sempat berhenti untuk memberikan keterangan, meski sejumlah wartawan telah menunggu untuk melakukan doorstop. Hamdan menilai, tindakan tersebut membatasi hak kliennya sebagai terdakwa untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mengenai proses persidangan yang sedang berjalan. &ldquo;Jaksa langsung kawal terdakwa ke bawah, jadi artinya tidak boleh berdiri di sini untuk doorstop pada media,&rdquo; kata Hamdan usai persidangan. Menurut Hamdan, hak terdakwa untuk berbicara kepada publik dilindungi hukum, terlebih persidangan berlangsung di bawah pengawasan hakim. &ldquo;Ini sebenarnya hak terdakwa yang dilindungi. Lagi pula ini kan dalam pengawasan hakim. Jaksa hanya menghadirkan, kewajiban jaksa hanya menghadirkan terdakwa saja dalam persidangan,&rdquo; ujarnya. Hamdan menyebut, dalam berbagai persidangan lain, praktik seperti ini tidak pernah menjadi persoalan. Oleh karena itu, ia menilai pembatasan tersebut patut disoroti. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait proses hukum yang sedang berlangsung, sebagaimana dijamin undang-undang dan konstitusi. &ldquo;Itu hak dilindungi oleh undang-undang, hak dilindungi oleh konstitusi ya, untuk memberi kesempatan siapa pun penasihat hukum atau terdakwa untuk memberikan pendapat dan pandangannya mengenai proses persidangan yang sedang berlangsung,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum Kerry lainnya, Heru Widodo, membacakan surat yang ditulis kliennya dari dalam Rumah Tahanan (Rutan) Salemba. Dalam surat tersebut, Kerry menegaskan dirinya bukan pengusaha minyak. &ldquo;Teman-teman, saya ini bukan pengusaha minyak. Saya tidak pernah menjual minyak ke Pertamina. Usaha saya adalah logistik, yaitu pergudangan dan transportasi,&rdquo; ungkap Heru saat membacakan surat Kerry. Kerry juga menegaskan bahwa dakwaan yang diarahkan kepadanya berkaitan dengan usaha logistik, bukan jual beli minyak atau dugaan pengoplosan BBM. &ldquo;Saya ini dakwaannya terkait usaha logistik saya, bukan atas jual beli minyak maupun minyak oplosan,&rdquo; ujarnya. Dalam surat tersebut, Kerry menyatakan hingga kini tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan di persidangan yang menyebut keterlibatannya sebagaimana tuduhan jaksa. &ldquo;Sampai hari ini, semua saksi yang dihadirkan telah tegas menyatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak ada keterlibatan saya atas tuduhan yang ada di dalam dakwaan kepada saya,&rdquo; ucapnya. Kerry meminta masyarakat bersikap kritis dalam menerima informasi serta mengikuti jalannya persidangan secara utuh. Ia juga menyampaikan bahwa pada Februari mendatang dirinya genap satu tahun mendekam di Rutan tanpa terbukti melakukan kesalahan. &ldquo;Semoga keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Salam,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Hamdan Zoelva menyesalkan sikap petugas Kejaksaan yang dinilai tidak memberikan kesempatan kepada kliennya, untuk menyampaikan pernyataan

Hamdan Zoelva Sesalkan Sikap Kejaksaan, Kliennya Kerry Riza Tak Bisa Lontarkan Pernyataan Usai Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama aktris Luna Maya sempat disebut dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Namun, penyebutan tersebut terjadi akibat kekeliruan saksi yang seharusnya merujuk pada nama kapal Olympic Luna, bukan Luna Maya. Kekeliruan itu terjadi saat mantan Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina, Arief Sukmara, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang terdakwa Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi Agus Purwono, Muhammad Kerry Andrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1). Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menampilkan bukti percakapan singkat antara Muhamad Resa selaku Eks Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina International Shipping (PIS) dengan Arief Sukmara. &ldquo;Ini bicara sudah presentasi, Resa chat &lsquo;Kalau 5 persen untuk PIS PL, itu kekecilan sih kang. Coba nego dulu karena antara Akang dan Kang Sani sudah deal 15 persen tadi kang&rsquo;. Direspon oleh saudara, &lsquo;Mintanya ke KPI paling jelek 10%&rsquo;. Ini kan sudah berbicara margin, bertolak belakang dengan keterangan saudara, bisa dijelaskan?&rdquo; tanya jaksa. Menjawab pertanyaan tersebut, Arief menyatakan tidak pernah melakukan pembicaraan terkait margin keuntungan sebagaimana dimaksud jaksa. Namun, dalam penjelasannya, ia keliru menyebut nama kapal Olympic Luna dengan nama Luna Maya. &ldquo;Saya merasa tidak pernah diskusi spesifik soal Luna Maya ini dengan Pak Sani,&rdquo; ujar Arief. Mendengar pernyataan itu, Jaksa langsung meluruskan kekeliruan tersebut. &ldquo;Bukan Luna Maya, Olympic Luna,&rdquo; tegas jaksa yang disambut gelak tawa di ruang sidang. &ldquo;Eh kok Luna Maya sih, maaf-maaf. Olympic Luna,&rdquo; ujar Arief menimpali. Arief kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berdiskusi dengan terdakwa Sani Dinar secara spesifik terkait kapal Olympic Luna. Menurutnya, pembicaraan di level direktur bersifat umum. &ldquo;Saya tidak pernah berdiskusi dengan Pak Sani pun, spesifik tentang Olympic Luna. Karena saya di level saya direktur dengan Pak Sani ini biasanya bicaranya secara general, umum,&rdquo; jelasnya. Dalam surat dakwaan jaksa, perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina ini disebut telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun, yang berasal dari impor produk kilang dan penjualan solar nonsubsidi. Jaksa merinci, kerugian akibat ekspor minyak mentah diperkirakan mencapai USD 1.819.086.068,47, sementara kerugian dari impor minyak mentah sekitar USD 570.267.741,36. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016648950/tak-ada-laporan-korban-jiwa-dalam-kebakaran-kilang-minyak-di-dumai-polisi-pastikan-api-sudah-mengecil-sejak-tadi-malam">Tak Ada Laporan Korban Jiwa dalam Kebakaran Kilang Minyak di Dumai, Polisi Pastikan Api Sudah Mengecil Sejak Tadi Malam</a> Selain itu, jaksa juga menyebut adanya kerugian perekonomian negara senilai Rp 171.997.835.294.293 akibat harga pengadaan bahan bakar minyak (BBM) yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan beban ekonomi tambahan, serta keuntungan ilegal sebesar USD 2.617.683,34 juta dari selisih harga impor BBM melebihi kuota dan pembelian BBM dari dalam negeri. &nbsp;

Nama aktris Luna Maya sempat disebut dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Namu

Saksi Sidang Dugaan Korupsi Kilang Minyak Kepleset Sebut Nama Luna Maya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/Screen-Shot-2025-10-21-at-093328-898875608.png" alt="Eks Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Hanung Budya Huktyanta, bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di PN Tipikor Jakarta.Ridwan/JPC" width="100%">
<figcaption>Eks Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Hanung Budya Huktyanta, bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di PN Tipikor Jakarta.Ridwan/JPC</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Hanung Budya Huktyanta, mengatakan dugaan keterlibatan dan intervensi Mohammad Riza Chalid (MRC) dalam kebijakan di Pertamina hanya asumsi.&nbsp; Hal itu disampaikan Hanung saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/10). Hanung Budya Huktyanta dihadirkan sebagai saksi untuk tiga terdakwa, di antaranya beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) mempertanyakan penjelasan Hanung dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang kerja sama penyewaan tangki BBM Merak. Jaksa juga menggali pernyataan Hanung yang sempat khawatir dicopot, karena tekanan dari Riza Chalid jika tidak meneken perjanjian dengan PT Oil Tanking Merak. Hanung menjelaskan, tindakannya saat itu merupakan pelaksanaan perintah jabatan dari Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina.&nbsp; &ldquo;Ya artinya saya menafsirkan ini perintah dari pimpinan saya, dan kalau saya tidak melaksanakan maka bisa diartikan ini sebuah pembangkangan,&rdquo; kata Hanung saat memberikan kesaksian. Jaksa kemudian menanyakan hubungan perintah jabatan tersebut dengan Riza Chalid. Hanung mengaku hanya menduga Riza Chalid punya peran dalam mendorong dirinya menjadi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina. Namun, ia menekankan hal itu hanya perasaan pribadi.&nbsp; &ldquo;Saya berpikir dan merasa bahwa Saudara Muhammad Riza Chalid ini mungkin mendorong saya menjabat sebagai direktur. Tapi itu hanya dugaan, Pak,&rdquo; ujarnya. Ia juga membantah ada kaitan antara pernyataan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang memberi sinyal pengangkatannya sebagai direktur dengan sosok Riza Chalid.&nbsp; &ldquo;Tidak ada kaitannya dengan Riza Chalid,&rdquo; tuturnya. Hanung menegaskan, seluruh dugaan soal kedekatan Karen dengan Riza Chalid tidak pernah didukung bukti.&nbsp; &ldquo;Saya tidak tahu pasti, tetapi saya duga ada hubungan. Saya duga,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Ia menambahkan, keputusannya dalam penyewaan tangki BBM murni hanya untuk memastikan pasokan BBM nasional tetap terpenuhi.&nbsp; &ldquo;Sebagai direktur pemasaran dan niaga, saya bertanggung jawab memastikan pasokan BBM di seluruh Indonesia bisa terpenuhi,&rdquo; tuturnya. Sementara, terkait dugaan pengaruh Irawan Prakoso yang disebut sebagai orang dekat Riza Chalid, Hanung kembali menegaskan bahwa semua hanya sebatas perasaan tanpa bukti.&nbsp; &ldquo;Secara verbal tidak pernah terucap. Tetapi sebagai manusia saya punya perasaan, hanya dugaan saja Pak Jaksa,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Hanung turut menjawab pertanyaan terdakwa Gading Ramadhan Joedo di akhir sidang. Ia menegaskan bahwa pengangkatannya sebagai direksi bukan karena Riza Chalid maupun Irawan Prakoso.&nbsp; &ldquo;Yang menjadikan saya direksi adalah Menteri BUMN,&rdquo; tegasnya. Seusai persidangan, pengacara Kerry, Lingga Nugraha, menilai kesaksian Hanung justru menepis dakwaan jaksa. &ldquo;Tudingan intervensi Riza Chalid dalam kebijakan Pertamina hanya asumsi yang jauh dari fakta persidangan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan dua terdakwa lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jaksa menyebut, kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Hanung Budya Huktyanta, mengatakan dugaan keterlibatan dan intervensi Mohammad Riza Chalid

Eks Direktur Beberkan Sepak Terjang Riza Khalid di Sidang Kasus Pertamina, Intervensi Disebut Hanya Asumsi