<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/hut-dki1.jpeg" alt="Ribuan warga memadati Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk merayakan HUT DKI Jakarta ke-492. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan warga memadati Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk merayakan HUT DKI Jakarta ke-492. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mempertegas rencana pemindahan ibu kota negara. Pernyataan itu disampaikan secara terbuka dalam pidatonya kemarin (16/8).  Jokowi mengungkapkan, ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. "Dengan memohon rida Allah, dengan meminta izin kepada DPR yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi.  Pernyataan itu disampaikan Jokowi di ujung pidato kenegaraan sekitar pukul 10.30. Mendengar pernyataan tersebut, tepuk tangan anggota dewan bergemuruh. Suasana tidak kalah heboh di depan media center gedung Nusantara III. Tamu undangan dan para pejabat daerah ikut tepuk tangan saat mendengar pidato presiden itu melalui layar lebar.  Dia memastikan ibu kota baru itu akan memiliki konsep yang lekat dengan modernisasi serta ramah lingkungan. "Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PALANGKA-RAYA_JHONY-PRIHANTO-Kalteng-Pos.jpg" alt="CALON IBU KOTA NEGARA: Kota Palangka Raya diambil dari foto udara helikopter, beberapa waktu lalu. (Jhony Prihanto/Kalteng Pos)" width="100%">
<figcaption>CALON IBU KOTA NEGARA: Kota Palangka Raya diambil dari foto udara helikopter, beberapa waktu lalu. (Jhony Prihanto/Kalteng Pos)</figcaption>
</figure> CALON IBU KOTA NEGARA: Kota Palangka Raya diambil dari foto udara helikopter, beberapa waktu lalu. (Jhony Prihanto/Kalteng Pos)  Di sisi lain, dia menekankan, pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil-kecilnya menggunakan APBN. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).  Namun, Jokowi tidak menyampaikan dengan spesifik wilayah Kalimantan mana yang diincar menjadi ibu kota baru. Sejauh ini wacana yang menguat adalah kawasan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).  Mantan calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir dalam sidang tahunan ikut bicara terkait pemindahan ibu kota. Menurut Sandiaga, rencana pemindahan tersebut harus dikaji secara mendalam. Harus melihat secara detail berapa biaya yang dibutuhkan. Juga, dampak pemindahan ibu kota terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.  Kemarin pemerintah langsung memerinci anggaran yang dibutuhkan. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebutuhan investasi untuk ibu kota baru sekitar Rp 485 triliun. Meski demikian, dana tersebut tidak akan sepenuhnya diambil dari APBN. "Investasi bisa dari APBN, APBD, BUMN, maupun swasta," ujar dia kemarin. Dana investasi itu dihitung dengan asumsi luas lahan ibu kota mencapai 40 ribu hektare dan dirancang dihuni 1,5 juta orang. "Itu kebutuhan investasi selama lima tahun ke depan. Peran APBN adalah Rp 93 triliun," ungkapnya.  Kucuran APBN Rp 93 triliun tersebut tidak akan diambil dari pendapatan pajak maupun PNBP (pendapatan negara nonpajak). Tetapi, didorong dari kerja sama pemanfaatan aset pemerintah, baik di ibu kota baru maupun di sekitar Jabodetabek. Dengan demikian, dipastikan investasi untuk pembangunan ibu kota baru tidak akan mengganggu RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024. "Tahun 2020, persiapan untuk ibu kota baru lebih banyak pada persiapan masterplan, urban design, status hukum, kesiapan UU di DPR, dan persiapan lahan. Sudah diantisipasi Bappenas maupun Kementerian PUPR," terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pertumbuhan-Gedung-Tinggi-Di-Jakarta-Terus-Meningkat-Dery-Ridwansah-5-750x422.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> IBU KOTA NEGARA: gedung bertingkat di Jakarta yang selama ini diidentik dengan kemegahan ibu kota. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebutuhan untuk investasi ibu kota baru memang tidak dimasukkan APBN 2020. "Masih dalam proses perencanaan, bergantung hasil akhirnya nanti. Tahap awal tidak terlalu besar kebutuhannya," tegasnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, infrastruktur utama yang paling penting untuk ibu kota baru adalah infrastruktur udara.  Saat ini, menurut Budi, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, maupun Kalimantan Timur, semuanya sudah memenuhi klasifikasi standar bandar untuk pesawat. "Panjang runway paling enggak 2.500 meter. Jadi, di tempat mana pun dimungkinkan untuk yang dasar. Baru nanti kita tingkatkan menjadi 3.000 meter. Untuk membesarkan terminal juga tidak terlalu sulit," ujarnya.  Setelah bandara, lanjut Budi Karya, infrastruktur yang harus diperkuat adalah pelabuhan. Namun, Menhub juga menyatakan bahwa pelabuhan di wilayah timur, barat, dan selatan Kalimantan sudah siap untuk menunjang keberadaan ibu kota. Selanjutnya, saat disinggung mengenai transportasi harian, Budi Karya menegaskan MRT akan menjadi jawabannya. "Masa depannya sama, mesti MRT. Planning-nya pasti ada MRT, tapi itu bertahap," paparnya.

Pusat Hanya Kucurkan Rp 93 T untuk Pindah Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tantangan ekonomi tahun depan diprediksi semakin berat. Hal itu dipengaruhi ekonomi dunia yang masih mengalami ketidakpastian. Beberapa emerging market juga mengalami krisis. Saat perekonomian negara-negara lain melambat, Presiden Jokowi menekankan bahwa ekonomi domestik harus tumbuh. Salah satu kuncinya adalah meningkatkan daya saing nasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).  "SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital," ujar Jokowi saat membacakan pidato dalam rangka penyampaian pengantar pemerintah atas RUU tentang APBN 2020 beserta nota keuangannya di gedung DPR kemarin (16/8).  Jokowi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program pembangunan SDM. Tujuannya, memastikan bonus demografi menjadi lompatan kemajuan. "Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," lanjut Jokowi.  Mantan wali kota Solo itu memaparkan, fokus RAPBN tahun depan diarahkan pada lima hal. Yakni, penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan program perlindungan sosial, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan antisipasi ketidakpastian global. Dalam RAPBN 2020, belanja negara direncanakan mencapai Rp 2.528,8 triliun atau sekitar 14,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Belanja tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial.  Sesuai amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara. Dengan anggaran pendidikan sebesar itu, Jokowi berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, hingga metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sidang-tahunan-mpr-2019-Dery-4-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anggota MPR mengikuti sidang tahunan 2019 mendengarkan pidato Presiden Jokowi, Jumat (16/8). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Jokowi juga menyinggung soal kartu prakerja. Dia menuturkan, untuk meningkatkan akses keterampilan anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, pemerintah memastikan adanya program kartu prakerja pada 2020. "Mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan. Antara lain, coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, dan operator alat berat," jelasnya.  Di bidang kesehatan, Jokowi menekankan bahwa sejak 2016 pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara. Untuk program perlindungan sosial, tahun depan pemerintah menyalurkan anggaran untuk 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN). Pemerintah juga akan melanjutkan program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, ada penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako. Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat bisa membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Sebab, jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp 1,8 juta per keluarga per tahun. Sebelumnya hanya Rp 1,32 juta per keluarga per tahun.  Belanja pegawai juga meningkat. Tahun depan pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan tetap menerima gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Selain itu, pemerintah menyiapkan skema program pensiun dan jaminan hari tua (JHT) untuk aparatur negara. Berbagai belanja tersebut diharapkan bisa mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2020, yakni penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen. Kemiskinan diharapkan turun di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan turun di kisaran 0,375 sampai 0,380.  "Kita juga optimistis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM (indeks pembangunan manusia, Red) mencapai 72,51 pada 2020," imbuhnya.  Terkait kenaikan anggaran kesehatan, salah satu kenaikan signifikan adalah anggaran peserta PBI (penerima bantuan iuran) menjadi Rp 48,8 triliun dari sekitar Rp 26,7 triliun pada 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah jiwa yang masuk dalam KIS (kartu Indonesia sehat) tahun depan tidak bertambah. Sama dengan tahun ini sejumlah 96,8 juta jiwa. "Itu untuk antisipasi kenaikan PBI yang dalam hal ini masih digodok dan nanti ditetapkan. Iuran yang baru nanti diharapkan mampu membantu defisit dan meningkatkan kolektabilitas dari masyarakat," urainya dalam press conference RAPBN 2020 di gedung Ditjen Pajak kemarin. Saat ini memang masih digodok adanya kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, baik untuk peserta mandiri maupun PBI.  Pemerintah juga menargetkan menurunkan angka pengangguran dengan kartu prakerja. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan, kartu prakerja akan memberikan perlindungan kepada para pekerja di tengah pasar kerja yang semakin hari semakin fleksibel. "Kita ingin pastikan mereka ini memiliki skill yang memadai agar kompetitif dan memungkinkan bekerja secara terus-menerus sampai pensiun," terangnya.  Anggaran yang akan digelontorkan dalam RAPBN 2020 mencapai Rp 10 triliun. Dana sebesar itu disiapkan untuk insentif 2 juta orang. "Tetapi, ini memang belum dialokasikan. Secara teknis desainnya masih dibahas," katanya.  Kartu prakerja sejatinya ditujukan agar lulusan SMA/SMK atau perguruan tinggi bisa menambah keterampilan sebelum mencari kerja. Fasilitas itu juga bisa digunakan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Masyarakat yang menganggur bisa mengikuti kursus gratis yang disediakan pemerintah. Setelah pelatihan selesai, masyarakat bisa memperoleh insentif dari pemerintah sebelum mereka mendapatkan pekerjaan baru.  Terkait dengan anggaran pendidikan pada 2020 yang dipatok Rp 505,8 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ada tiga fokus yang akan didorong. Pertama, program peningkatan skill. Kedua, penguatan information and communication of technology (ICT). Hal tersebut dianggap menjadi kebutuhan seiring dengan perkembangan zaman yang bergerak ke arah digital. Ketiga, aktivitas penelitian. "Penelitian ini sangat penting mengingat beberapa waktu lalu pemerintah dikritik karena rendahnya anggaran penelitian," ujarnya.  Mendukung arah anggaran terkait penguatan kualitas SDM, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pihaknya juga mendorong program link and match antara SMK dan dunia industri. Sebanyak 2.600 SMK dan 750 industri akan dilibatkan untuk memacu program tersebut. "Kita akan membangun beberapa politeknik. Termasuk di kawasan yang sudah ada investor besar seperti di Cilegon supaya SDM yang dilatih bisa segera terserap oleh industri," ungkapnya.

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 2.528,8 Triliun di RAPBN 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sudah-ada-e-filing-sri-mulyani-masih-lapor-manual-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesari Rp 1.670 triliun. Angka ini naik 9,4 persen dibandingkan outlook APBN 2019 yang sebesar Rp 1.527,2 triliun.  Anggaran belanja sebesar itu akan digunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 884,6 triliun. Sementara itu, belanja non K/L dialokasikan sebesar Rp 785,4 triliun.  Untuk belanja K/L, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hanya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang anggaran belanjanya naik signifikan dibanding dua tahun sebelumnya. Dalam RABPN 2020, pemerintah menganggarkan Rp 127,4 triliun untuk K/L yang dipimpin Ryamizard Ryacudu itu.  Anggaran belanja sebesar itu menempatkan Kemenhan di peringkat pertama sebagai K/L yang memperoleh 'uang saku' terbanyak dari APBN. Dalam outlook APBN 2019, Kemenhan hanya mendapatkan Rp 109,6 triliun. Sedangkan pada realisasi 2018, Kemenhan hanya memperoleh Rp 106,7 triliun.  "Kementerian yang dapat anggaran terbesar itu adalah Kemenhan. Naik signifikan dibandingkan 2019 dan 2018," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).  Setelah Kemenhan, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp 120,2 triliun. Angka tersebut melonjak jika dibanding dari outlook 2019 yang hanya 111,8 triliun dan realisasi 2018 yang hanya mencapai Rp 102,5 triliun.  "PUPR juga meningkat signifikan," bebernya.  Di posisi ketiga dan keempat, ada Kepolisian Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Agama (Kemenag). Masing-masing direncanakan akan memperoleh anggaran sebesar Rp 90,3 triliun dan Rp 65,1 triliun.  Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menempati urutan kelima dan keenam. Masing-masing direncanakan akan memperoleh anggaran sebesar Rp 62,8 triliun dan Rp 57,4 triliun.  Anggaran Kemenkes 2020 tersebut lebih rendah Rp 400 miliar dibandingkan outlook 2019. "Kemenkes terutama untuk fokus stunting, kemudian promotif preventif, dan kemudian untuk menunjang program JKN, terutama BPJS kesehatan," jelasnya.  Selanjutnya secara berurut adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan anggaran belanja sebesar Rp 42,7 triliun, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Rp 42,2 triliun), Kemenkeu (Rp 37,2 triliun), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) (Rp 35,7 triliun).  "Untuk anggara pendidikan, kita masih akan tunggu dari K/L untuk beberapa program yang perlu dimatangkan," tukasnya.  Sebagai informasi, total belanja K/L yang dimaksudkan di atas adalah total anggaran belanja yang diarahkan pada bidang pembangunan SDM (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, perlindungan sosial, dan hankam. Anggaran tersebut tidak termasuk belanja pegawai dan berbagai kebutuhan belanja lainnya.

Kemenkeu Umumkan Anggaran untuk K/L pada 2020, Mana yang Terbesar?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ASN-Muda-MPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam pidatonya di Sidang Tahunan kali ini, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memuji kinerja MPR. Terutama dalam menjalankan salah satu tugas konstitusionalnya, yakni menggelar Sosialisasi 4 Pilar ke seluruh penjuru nusantara.  Sosialisasi itu ditujukan untuk menangkal sejumlah paham-paham terlarang yang bisa merusak merah-putih. Bahkan, bisa mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  “MPR telah melakukan Sosialisasi 4 Pilar ke seluruh pelosok dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat seperti pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum”, kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR, di Gedung DPR, Jumat (16/8).  Presiden yakin, MPR mampu melakukan terobosan untuk membentengi tanah air dari serangan paham radikalisme ataupun terorisme. Untuk itu, dia menyarankan agar nilai-nilai empat pilar kebangsaan terus menguat di jiwa para generasi anak bangsa.  Selain sosialisasi empat pilar, MPR bersama dengan seluruh stafnya juga berhasil menggelar Sidang Tahunan MPR 2019 dengan khidmat dan sukses. Tentu keberhasilan itu tidak bisa lepas dari peran para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan lembaga yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan itu.  Di antaranya adalah sejumlah ASN yang tergabung dalam Unit Pemberitaan dan Layanan Informasi Biro Humas MPR. Isinya adalah barisan anak muda yang dikomandoi oleh Budi Muliawan, dengan anggota timnya, Djarot Widiarto, Ana Suzana, Anggun, dan Amir. Ada juga Diyah, Kijon, Bimo, Amel yang bisa membantu tim yang berkantor di lantai V Gedung Nusantara III tersebut.  Hari itu, Senin (13/08) jam dinding di loby Nusantara III sudah menunjukan angka 23.10 WIB, suasana Kompleks Parlemen, Senayan sudah sepi. Hanya tampak beberapa petugas pamdal yang sedang berjaga. Begitupun dengan suasana ruangan pressroom atau media centre. Tempat wartawan membuat berita saat sedang melakukan peliputan di gedung parlemen juga sudah sepi hanya tersisa tiga sampai lima jurnalis saja yang kadang masih ngetik atau hanya sekedar berdiskusi.  Namun, pemandangan berbeda ada di ruangan Unit Pemberitaan dan Layanan Informasi Biro Humas MPR. Posisinya tak jauh dari pintu lift Gedung Nusantara III. Langsung terlihat saat pintu lift terbuka. Di ruangan berukuran sekira 8 x 8 meter persegi itu, nampak sejumlah anak muda berbaju batik bercelana bahan kain gelap yang masih sibuk dengan sejumlah pekerjaannya.  "Ngopi ya bro, biar sekalian nemenin kita beresin persiapan Sidang Tahunan 16 Agustus," ujar Wawan sapaan akrab Budi Muliawan kepada JawaPos.com yang saat itu sengaja menyempatkan diri mampir untuk menanyakan soal id card peliputan Sidang Tahunan.  Tak ada Luka mengeluh yang nampak dari para ASN itu, mereka semua terlihat senang-senang saja dan penuh senyum. Ada yang sedang menyusun daftar peliputan, ada juga yang masih sibuk mencetak sejumlah berkas.  "Kita ikut slogan Pak Jokowi, Kerja, Kerja, Kerja, jadi dibawa happy saja. Bagaimanpun Sidang Tahunan ini cukup sakral bagi kami," papar Magister Hukum yang juga alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.  Bagi sejumlah jurnalis yang biasa meliput aktivitas anggota MPR/DPR di Senayan, Wawan bukanlah sosok yang asing. Ia dikenal akrab dengan para pewarta. Bahkan tak jarang ia turun langsung ikut memandu peliputan-peliputan kegitan MPR di pelosok daerah.  Di Sidang Tahunan MPR kali ini, unit pemberitaan yang berada dibawah penugasan Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah mencoba menghadirkan sesuatu yang baru. Yakni pemberlakuan Id Card khusus yang dilengkapi barcorde dan hologram. Sistem pendaftarannya pun cukup dengan membuka aplikasi online yang telah disiapkan.  "Kita ingin selalu ada inovasi yang baru dan lebih memudahkan awak media. Ya semoga kerja-kerja kami bisa menjadi berkah bagi semua," ujarnya.  Apa yang dilakukan Wawan dan Timnya tentu saja bisa menjadi salah satu upaya dari para ASN MPR untuk mereduksi stigma PNS atau ASN yang kerap dianggap bekerja santai, sebatas memenuhi absen dan jam kerja dari pagi hingga sore.

Kisah Barisan ASN Muda di Balik Suksesnya Sidang Tahunan MPR 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IMG-20190815-WA0055-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya pemerataan kesejahteraan terus digenjot. Pembangunan didorong dari daerah-daerah terluar dan perdesaan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, dana desa dialokasikan hingga Rp 72 triliun, atau naik sekitar 15 persen dibandingkan 2018.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, fokus pembangunan desa juga akan berubah. Dari sebelumnya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, ke depan akan beralih ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).  "Mulai tahun ini dan tahun depan lebih banyak kepada pemberdayaan SDM dan ekonomi desa. Jadi Bumdes dan desa-desa wisata akan kita push (dorong)," kata Eko saat menghadiri konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).  Di sisi lain, Eko menyatakan, pihaknya juga akan melakukan sejumlah pembenahan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dia mencatat, selama empat tahun terakhir, Kemendes telah membangun sebanyak 300 ribu unit fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK). Begitu juga untuk sarana air bersih yang disediakan oleh pemerintah.  "Sarana air bersih 1 juta unit, Posyandu juga puluhan ribu unit, itu kan bisa nurunin stunting dari 37,2 persen jadi 30,8 persen. Stunting yang kita prioritaskan," terangnya.  Di bidang pendidikan, Kemendes akan membangun lebih banyak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sekitar pedesaan. Pembangunan ini juga dilakukan oleh berbagai kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (KL) terkait.  "Kami mungkin lebih banyak paud yang dibangun dari kementerian desa dibanding kemendikbud karena itu swadaya masyarakat dan dibantu dana desa," tukasnya.  Perangkat Desa Digaji Tetap  Dalam agenda pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, rencana anggaran yang diajukan pemerintah untuk dana desa tersebut telah disetujui oleh legislator. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Jokowi memaparkan, dalam RAPBN 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun. Peningkatan anggaran tersebut akan diiringi peningkatan kualitas implementasinya, agar dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.  "Pada tahun 2020, selain dukungan pendanaan kelurahan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat," kata Jokowi.  Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiyaan dari APBD.

Dana Desa Dialokasikan Rp 72 Triliun, Perangkat Desa Dapat Gaji Tetap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh penyelenggara negara, baik lembaga eksekutif maupun legislatif untuk berhemat dalam menggunakan anggaran. Salah satunya dengan mengurangi kegiatan yang dinilai tidak terlalu penting.  Salah satu yang dianggap pemborosan anggaran adalah kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Jokowi dalam acara sidang bersama DPR dan DPD RI 2019 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).  Dalam sidah bersama yang rutin digelar setiap tahunnya itu, hadir pula beberapa jajaran petinggi eksekutif kementerian dan lembaga beserta petinggi partai politik.  “Saya ingatkan agar lebih efisien, untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita,” kata Jokowi di hadapan ratusan pejabat eksekutif maupun legislatif yang menghadiri acara tersebut.  Jokowi menyatakan, studi banding tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar negeri. Sembari mengeluarkan ponsel pintarnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan bahwa apapun informasi sekarang telah dapat diakses melalui ponsel gengam.  "Buat apa studi banding jauh-jauh, padahal informasi yang dibutuhkan bisa kita dapatkan lewat smartphone kita. Mau ke Amerika di sini ada semuanya, mau ke Rusia di sini juga ada, mau ke Jerman di sini juga ada semuanya. Saya kira ini relevan untuk bapak ibu anggota dewan," ujarnya.  Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memaparkan bahwa ukuran kinerja aparat birokrasi pelaksana atau pun pemerintahan tak lagi harus diukur dengan prosedur yang panjang dan ketat. Seharusnya, kinerja dapat diukur dengan prosedur yang cepat dan sederhana.  Dijelaskannya, orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah berorientasi pada hasil. Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat.  "Juga yang paling penning seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat," imbuhnya.  Selanjutnya, Jokowi juga memaparkan bahwa ukuran akuntabilitas pemerintahan tak boleh lagi dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan. Tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Sebab, anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat.

Jokowi: Setop Studi Banding ke Luar Negeri, Cukup Lewat Smartphone

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah optimistis perkiraan target makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dapat terealisasi. Mereka pun telah menyiapkan sejumlah strategi kebijakan fiskal yang akan ditempuh pada tahun depan.  Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), tiga strategi kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah adalah memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.  Sejalan dengan hal tersebut, kata Jokowi, kebijakan ekonomi dalam RAPBN 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas.  "Khususnya dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," kata Jokowi di dalam acara sidang DPD-DPR RI 2018 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).  Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN nantinya diarahkan pada lima hal utama. Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.  Kedua dan ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dan penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.  "Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari PDB, atau sebesar Rp 307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp 2.528,8 triliun," tukasnya.  Sebagaimana diketahui, pada asumsi makro ekonomi RAPBN 2020, pemerintah telah menetapkan sejumlah target. Secara kumulatif, targetnya tak jauh beda dari RAPBN 2019 lalu. Berikut rinciannya:  1. Pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat.  2. Di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran 14.400 per USD. Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4 persen.  3. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 USD per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global.  4. Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Presiden: APBN 2020 Lebih Ekspansif Namun Terarah dan Terukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan secara resmi diungkapkan dalam Sidang Tahunan MPR 2019. Pihak pemerintah pun diminta untuk segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR.  Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mengatakan, usulan pemindahan itu harus diiplementasikan dengan RUU. Hal itu supaya presiden selanjutnya bisa meneruskan program pemindahan ibu kota ini.  "Segera pemerintah ajukan RUU pada DPR, untuk status ibu kota baru," ujar Said di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).  Said mengatakan, pemindahan ibu kota ini juga mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Sehingga hal ini membantu juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam mengurangi polusi udara.  ‎"Paling tidak kurangi polusi di Jakarta bantuin Anies juga," katanya.  Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menambahkan, tidak ada anggota dewan yang protes terkait pemindahan Ibu Kota ini. Sehingga sudah saatnya ibu kota negata dipindah ke Kalimantan.  "Jokowi melihat antusias publik. Karena sudah saatnya Ibu Kota pindah dari Jakarta," ungkapnya.  ‎Said melanjutkan, Presiden Jokowi tidak main-main dengan wacana tersebut. Sebab, dia sudah menyampaikan hal itu dalam forum resmi sidang paripurna bersama MPR, DPR dan DPD. Selanjutnya Komisi II DPR tinggal menindaklanjutinya.  "Sudah lah kita pengap juga di Jakarta. Karena daya dukung di Jakarta sudah enggak mungkin," pungkasnya.  Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang tahunan MPR. Dalam pidatonya Jokowi meminta izin dan dukungan untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan.  "Bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.  Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.

Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota, DPR: Silakan Pemerintah Ajukan RUU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-nota-keuangan-DER.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berswafoto dengan tamu-tamu penting dalam agenda penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Dery" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berswafoto dengan tamu-tamu penting dalam agenda penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah gejolak perekonomian global, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup menggembirakan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, selama lima tahun terakhir, tren pertumbuhan ekonomi meningkat.  Jokowi menyampaikan, pada 2015, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,88 persen. Namun, pada 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen. Sementara itu, pada semester-I 2019, ekonomi tumbuh 5,06 persen.  "Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh," kata Jokowi di dalam  sidang DPD-DPR RI 2019 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta seluruh elemen bangsa untuk jeli melihat peluang. "Kita manfaatkan kesulitan, sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia maju," ucapnya.  Selain tren kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), Jokowi mengklaim perekonomian nasional semakin membaik. Salah satu indikatornya yakni dari turunnya angka pengangguran.  Pada Februari 2015 angka pengangguran berada di kisaran 5,81 persen. Sementara itu, pada Februari 2019, angka pengangguran dapat ditekan menjadi di level 5,01 persen.  Jumlah penduduk miskin juga turun dari 11,22 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. Pemerintah mengklaim, ini menjadi angka kemiskinan terendah dalam sejarah RI.  Indikator membaiknya ekonomi lainnya yakni turunnya kesenjangan. Indeks rasio gini pada Maret 2015 tercatat di angka 0,408. Jurang si miskin dan si kaya semakin sempit dengan indeks rasio gini di level 0,382 pada Maret 2019.  Jokowi juga memaparkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,55 pada 2015, menjadi 71,39 pada 2018. Di sisi lain, Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018.  Sementara itu, Indeks Daya Saing Global juga terkerek dari peringkat 81 dunia pada 2015, menjadi peringkat 71 pada 2018. Kualitas infrastruktur mendorong perbaikan indeks ini.  "Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan. Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program. Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian," bebernya.  Waspadai Krisis Emerging Market  Namun, kata dia, Indonesia tidak boleh lengah. Sebab tantangan ekonomi nasional ke depannya akan semakin berat dan semakin kompleks. Apalagi, beberapa emerging market sedang mengalami krisis, dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif.  "Kita juga menghadapi tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan Tiongkok dan Peso Argentina, membuat kita harus waspada," jelasnya.  Menurut Jokowi, salah satu kunci agar perekonomian nasional dapat bersaing dengan global ialah dengan meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dia bilang, SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital.  "Berbagai program <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/16/08/2019/presiden-yakin-sdm-berkualitas-bisa-bawa-ri-keluar-dari-kutukan-sda/">pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi</a> menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," pungkasnya.

Jokowi: Saat Negara Lain Melambat, Ekonomi Kita Harus Mampu Tumbuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti perhatiannya untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya di sidang tahunan yang diselenggarakan oleh MPR.  Bamsoet -sapaan akrab Bambang Soesatyo- mengatakan, ‎akhir periode ini DPR meminta pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus pelanggaran HAM. "Untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM," ujar Bamsoet dalam pidatonya di kompleks DPE, Jakarta, Jumat (16/8).  Menurut Bamsoet, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga telah menyatakan bahwa belum ada kemajuan yang cukup signifikan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Selain itu terdapat aduan kasus pelanggaran HAM tanpa tindak lanjut yang jelas dan pengawasan yang ketat.  Demikian juga dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. "Termasuk tidak ada satu pun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019," katanya.  ‎Politikus Partai Golkar ini menyebut bahwa, kinerja DPR di bidang pengawasan sampai saat ini telah berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan sikap responsif DPR terhadap hasil temuan panja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, Tim Pemantau, maupun Tim Pengawas DPR.  "Seluruh panja dan tim yang dibentuk oleh DPR diharapkan dapat segera menyelesaikan tugasnya. Hal ini merupakan wujud prinsip check and balances, yaitu dengan memberikan masukan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya," ungkapnya.  Selain itu Bamsoet menuturkan, sekarang saatnya semua pihak memasuki babak baru dalam pemerintahan Indonesia. Rekonsiliasi politik pasca-pemilu merupakan bagian penting untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan. "Hal itu demi terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif pada periode mendatang," ungkapnya.  Oleh sebab itu, pihaknya juga memberikan apresiasi atas pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu.  "Insya Allah situasi masyarakat akan lebih teduh dan normal kembali sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional," ucapnya.  Saat ini, lanju Bamsoet, di hadapan terbentang luas tantangan yang mesti dihadapi. Indonesia harus mengejar ketertingalannya dengan berlari lebih cepat untuk meraih kemajuan. Pimpinan DPR meyakini dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, Indonesia akan mampu melakukan lompatan jauh ke depan.  "Sehingga pada peringatan satu abad kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan masuk dalam barisan lima besar Negara-negara maju di dunia," pungkasnya.

Bamsoet Minta Jokowi Beri Perhatian terhadap Kasus Pelanggaran HAM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sidang Tahunan MPR 2019

Berita Terkini