<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/JKT_Sidang-Tahunan-2025-_SALMAN-TOYIBI-5JPG-3286434086.jpg" alt="Presiden ketujuh RI Joko Widodo berbincang dengan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Salman Toyibi/Ja" width="100%">
<figcaption>Presiden ketujuh RI Joko Widodo berbincang dengan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Salman Toyibi/Ja</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan peran krusial partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, parpol bukan sekadar alat menuju kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana penghubung antara masyarakat dengan negara.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).&nbsp; Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.</p> <p>"Partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara," kata Puan.&nbsp;</p> <p>Ia menegaskan, dari partai politiklah lahir wakil rakyat, presiden, dan kepala daerah, sehingga parpol memikul tanggung jawab besar sebagai sokoguru kedaulatan rakyat. Puan menekankan, demokrasi Pancasila yang menjadi fondasi politik Indonesia menempatkan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan.&nbsp;</p> <p>"Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang," urainya.</p> <p>Ia menyoroti, demokrasi dalam pemilu Indonesia yang saat ini terkesan menjadi demokrasi campur tangan dan buah tangan yang tidak menghidupkan harapan rakyat.&nbsp;"Demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat," tegasnya.</p> <p>Puan menegaskan, selain ditentukan oleh garis tangan, demokrasi dalam pemilu Indonesia juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Menurutnya, semua manusia memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.&nbsp;</p> <p>"Tetapi, tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam Pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya," pungkasnya.</p>

Puan Maharani menegaskan pentingnya peran partai politik dalam demokrasi dan kritik terhadap pemilu yang tidak menghidupkan harapan rakyat.

Di Hadapan Jokowi, Puan Singgung Demokrasi Campur Tangan dan Buah Tangan saat Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/foto-penyerta-berita-87-1334642061.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet (ujung kiri) dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8). (ANTARA/YouTube/DPR RI/Agatha Olivia)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet (ujung kiri) dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8). (ANTARA/YouTube/DPR RI/Agatha Olivia)</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1807522651435937800" data-legacy-message-id="19159c465a4fb008"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":wm" class="ii gt"> <div id=":wl" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung etika politik tanpa nilai dalam Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024. Ia menekankan, perjuangan politik seharusnya diikuti dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang tidak berisikan kepentingan diri sendiri dan kelompok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Puan dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat,&rdquo; kata Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014983381/beri-kabar-bahagia-pasangan-gong-min-jung-dan-jang-jae-ho-akan-menikah">Beri kabar Bahagia, Pasangan Gong Min Jung dan Jang Jae Ho akan Menikah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan mengingatkan, konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi pada kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Sebab, Indonesia merupakan negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menyatakan, keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaraan akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara,&rdquo; terang Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, politik berbangsa dan bernegara dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang beradab, bermartabat, dan beretika. Dengan begitu, kata Puan, perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan,&rdquo; ujar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014982743/malut-united-vs-persebaya-surabaya-tidak-disiarkan-di-televisi-berikut-jadwal-lengkap-dan-link-live-streaming">Malut United vs Persebaya Surabaya Tidak Disiarkan di Televisi, Berikut Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan kemudian menyinggung soal prinsip demokrasi yang disampaikan pendiri negara Indonesia sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 bahwa demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan yang memberi hidup, dan mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Puan mengutip Sukarno bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, One for All,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan pun mengatakan, seorang Negarawan, akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan Politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Ia menyebut, visi tanpa kekuasaan disebut akan menjadi sia-sia dan kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014983373/telah-unggah-foto-liburan-ke-jepang-di-hari-kemerdekaan-korea-yeonjun-txt-tulis-permintaan-maaf">Telah Unggah Foto Liburan ke Jepang di Hari Kemerdekaan Korea, Yeonjun TXT Tulis Permintaan Maaf</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan,&rdquo; ujar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu,&rdquo; imbuhnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Puan menekankan, perjuangan politik harus diikuti dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang tidak berisikan kepentingan diri sendiri

Di Hadapan Jokowi, Puan Singgung Indonesia Bukan untuk Satu Orang dan Satu Golongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/puan-maharani33-3417494854.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam momentum Sidsng Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam momentum Sidsng Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":wl" class="ii gt"> <div id=":wk" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal keadilan yang harus menunggu viral, di mana fenomena ini telah menjadi keniscayaan di Indonesia. Menurutnya era media sosial membuat pengaruh besar dalam mencari keadilan di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam praktik berdemokrasi di Indonesia, saat ini berkembang juga demokrasi deliberatif yaitu demokrasi berwacana,&rdquo; kata Puan saat memimpin Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menjelaskan, media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana, serta membangun opini dan persepsi. Melalui media sosial dapat diciptakan berbagai persepsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014983221/dari-film-kiblat-berubah-ke-thaghut-yasmin-napper-ungkap-tantangan-yang-paling-berat">Dari Film Kiblat berubah ke Thaghut, Yasmin Napper Ungkap Tantangan yang Paling Berat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Begitu juga sebaliknya orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik, orang yang salah menjadi orang yang benar, orang yang benar menjadi orang yang salah,&rdquo; tutur Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menko PMK ini pun mengingatkan, demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Sebab, batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis&nbsp; adalah menjamin hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Puan menekankan peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara. Sertabhak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga negara, hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan mengatakan, berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin membutuhkan kehadiran negara. Ia lalu kembali menyinggung soal &lsquo;No Viral, No Justice&rsquo; atau fenomena keadilan yang didapat dengan cara viral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014983212/prabowo-beri-sikap-hormat-jokowi-akan-serahkan-tongkat-estafet-presiden-ri-pada-20-oktober-2024">Prabowo Beri Sikap Hormat, Jokowi Akan Serahkan Tongkat Estafet Presiden RI pada 20 Oktober 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial No Viral, No Justice,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan mengatakan, menjadi tanggung jawab bersama lembaga kekuasaan negara, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, serta memperhatikan rasa keadilan dan rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat. Dalam hal ini adalah DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), TNI, dan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga rakyat merasakan kehadiran Negara. Kehadiran negara jangan menunggu &lsquo;Viral For Justice&rsquo;. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,&rdquo; pungkas Puan.</div> </div> </div> </div> </div>

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal keadilan yang harus menunggu viral, di mana fenomena ini telah menjadi keniscayaan di Indonesia.

Puan Singgung Keadilan Negara saat Sidang Tahunan di DPR, tak Harus Tunggu 'No Viral No Justice' 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Ketua-DPR-Puan-Maharani-784780623.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (tengah) mengenakan pakaian adat Dayak Iban asal Kalimantan Barat saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (tengah) mengenakan pakaian adat Dayak Iban asal Kalimantan Barat saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan capaian DPR RI yang telah membuat 64 Undang-Undang sejak 2019. Hal ini disampaikan Puan dihadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sidang paripurna DPR RI tahun 2023 dengan agenda keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024, beserta nota keuangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang merupakan sejumlah Undang Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah, yaitu sejumlah 64 undang-undang melalui Alat Kelengkapan DPR RI," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,</div> <div dir="auto">Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan kemudian menjelaskan secara rinci undang-undang yang sudah dibuat oleh masing-masing Komisi di DPR RI. Puan menyebut, Komisi I dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 6 Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Komisi II dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 26 Undang-Undang; Komisi III dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 6 Undang-Undang; Komisi V dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 Undang-Undang; Komisi VI dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 5&nbsp; Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012747056/terkuak-satu-per-satu-farel-aditya-diduga-bohong-tentang-utangnya-selama-ini">Terkuak Satu Per Satu, Farel Aditya Diduga Bohong Tentang Utangnya Selama Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Komisi VII dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 Undang-Undang; Komisi IX dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 Undang-Undang; Komisi X dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 2&nbsp; Undang-Undang; Komisi XI dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 5 Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 7 Undang- Undang; Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 Undang-Undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3&nbsp; Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Puan, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat satu dan RUU lainnya yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan Rancangan Undang Undang tersebut, secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat," pungkas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini

Di Hadapan Jokowi, Puan Pamer DPR RI Sudah Sahkan 64 Undang-Undang Sejak 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-DPR-Puan-Maharani-Biro-Pemberitaan-Parlemen-2.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Biro Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Biro Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Ia pun menjelaskan berbagai hasil kinerja DPR periode 2019-2024 yang sudah berjalan selama tiga tahun.<br /> <br /> Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2022-2023 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Rapat Paripurna DPR ini digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.<br /> <br /> Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hadir untuk menyampaikan secara langsung RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.<br /> <br /> “Masa sidang ini memasuki tahun ke-empat dari periode masa jabatan DPR RI dan Presiden, 2019-2024. Menjadi suatu kesempatan yang semakin mendesak dalam menuntaskan secara bertahap sejumlah permasalahan struktural dalam pembangunan nasional,” kata Puan.<br /> <br /> Puan yang juga merupakan, sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menuturkan, sejak tahun 2019 hingga saat ini, sejumlah undang-undang (UU) yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah berjumlah 43 UU.<br /> <br /> Dari 43 undang-undang itu, sebanyak 32 UU diselesaikan di masa sidang 2021-2022 atau dalam kurun waktu satu tahun. Artinya, sejak 16 Agustus 2021 hingga 15 Agustus 2022, DPR RI mampu merampungkan pembahasan 32 Undang- undang.<br /> <br /> Puan pun merinci UU yang telah disahkan berdasarkan alat kelengkapan dewan (AKD) bersama Pemerintah. Komisi I DPR menyelesaikan 2 UU, Komisi II DPR 16 UU, Komisi III DPR 4 UU, Komisi V DPR 1 UU, Komisi VI DPR 3 UU, Komisi VII DPR 1 UU, Komisi X DPR 2 UU, Komisi XI DPR 4 UU, Badan Legislasi (Baleg) DPR 6 UU, Badan Anggaran (Banggar) DPR 1 UU, dan Panitia Khusus (Pansus) DPR menyelesaikan 3 UU.<br /> <br /> “Pembentukan UU merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama antar pembentuk UU, yaitu DPR RI dan Pemerintah, dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional,” sebut Puan.<br /> <br /> Menurut mantan Menko PMK itu, kinerja dalam pembentukan UU merupakan kinerja bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Dalam pembahasan membentuk UU, kata Puan, DPR dan Pemerintah dituntut agar selalu cermat.<br /> <br /> “Serta mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional, serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Pembentuk UU juga dituntut agar pembahasan UU dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi publik,” ungkapnya.<br /> <br /> Puan juga berharap, UU yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu juga agar dapat memiliki landasan sosiologis yang kuat, dan mengutamakan kepentingan nasional.<br /> <br /> “Hal ini menjadi komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya,” tegas Puan.<br /> <br /> Selain dalam bidang legislasi, DPR juga memiliki tugas konstitusional yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan UU yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Menurut Puan, fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program Pemerintah dilaksanakan untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat.<br /> <br /> “DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat,” tutur Puan.<br /> <br /> Puan merinci berbagai persoalan yang menjadi perhatian khusus DPR. Pertama masih terkait dengan perkembangan Pandemi Covid-19, penanganan dampaknya serta ancaman dari varian baru, dan mitigasi dari ancaman pandemi lainnya.<br /> <br /> Persoalan kedua yakni mengantisipasi dinamika konflik geopolitik global, yang telah mengakibatkan krisis pangan dan energi serta menyebabkan tingginya harga komoditas strategis seperti minyak bumi dan bahan pangan.<br /> <br /> “Hal ini dapat berdampak pada kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi energi,” ujar Puan.<br /> <br /> DPR juga disebut akan mencermati permasalahan terhadap buruh dan pekerja migran serta memperkuat peran TNI dan Polri. Puan berharap, TNI/Polri semakin profesional, humanis, dan melayani.<br /> <br /> “Sehingga rakyat merasa mendapatkan perlindungan, hadirnya ketertiban, dan rasa aman,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.<br /> <br /> Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar Pemerintah terus meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga dalam urusan-urusan rakyat seperti dalam hal mendapatkan pelayanan, mendapatkan perlindungan sosial, memperoleh kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraannya.<br /> <br /> “Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil rapat kerja pengawasan DPR RI, menunjukan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif,” ungkap Puan.<br /> <br /> Dalam kesempatan ini, Puan pun memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Jokowi dalam pertemuan G7 dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik beberapa waktu lalu. Menurut Puan, langkah tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<br /> <br /> “DPR RI sendiri akan ikut berperan dalam menyukseskan Presidensi Indonesia di G20. Penyelenggaraan P20, yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara G20, akan menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global pada masa yang akan datang,” kata Puan.<br /> <br /> Pertemuan P20 dengan tema ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ yang akan berlangsung pada Oktober mendatang dinilai sejalan dengan tema Presidensi G20, yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’.<br /> <br /> Dalam P20 akan dibahas empat isu prioritas yakni soal akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, kemudian mengenai parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, hingga terkait inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.<br /> <br /> Menurut Puan, ke-empat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan global pasca Pandemi Covid-19. Termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan aktual global yang dihadapi saat ini.<br /> <br /> “DPR RI akan memberikan perhatian dan fokus pada isu ketahanan pangan, yang menjadi bagian dari isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau,” terang Puan.<br /> <br /> Puan memandang, diperlukan komitmen bersama agar setiap negara dapat membangun kedaulatan pangannya tanpa dihalangi dengan berbagai hambatan termasuk isu-isu yang sering dikaitkan dengan perdagangan bebas.<br /> <br /> “DPR RI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau telah melakukan langkah nyata yaitu dengan mengusulkan RUU EBT (Energi Baru dan Terbarukan) sebagai usul inisiatif DPR RI serta akan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR RI,” paparnya.<br /> <br /> Hasil dari P20 diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata dalam merespons berbagai masalah global.<br /> <br /> “Kesepakatan P20 merupakan wujud komitmen bersama bahwa kita berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman, kita berusaha membangun suatu dunia, di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai,” urai Puan.<br /> <br /> “Kita berusaha membangun suatu dunia, di mana terdapat keadilan dan kesejahteraan untuk semua orang. DPR RI akan mendorong parlemen negara anggota P20 untuk terus melakukan kerja sama, sehingga dapat mencapai target yang diharapkan melalui kepemimpinan Indonesia pada P20,” sambungnya.<br /> <br /> Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022–2023 DPR RI dimulai sejak hari ini hingga 31 Oktober 2022.<br /> <br /> “Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan fungsi kedaulatan rakyat, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua,” pungkas Puan.

Dalam Tiga Tahun, DPR Rampungkan 43 Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/puan-cek-ruang-sidang.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini mengecek persiapan Sidang Tahunan yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 2022. Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD tahun ini menjadi Sidang Tahunan pertama yang dihadiri seluruh anggota setelah selama pandemi Covid-19 diselenggarakan secara terbatas.<br /> <br /> Bersama sejumlah Wakil Ketua DPR RI, Puan hari ini mengikuti rapat persiapan Sidang Tahunan 2022 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/8). Usai rapat, Puan didampingi pimpinan DPR lainnya meninjau Ruang Paripurna Gedung Nusantara yang akan menjadi lokasi Sidang Tahunan.<br /> <br /> “DPR sudah sangat siap menyelenggarakan Sidang Tahunan 2022 yang merupakan amanat dari Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014,” kata Puan.<br /> <br /> Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyatakan, persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan 2022 telah dilakukan sejak jauh hari. Puan merinci, mulai dari persiapan lokasi, perlengkapan dan peralatan pendukung sidang.<br /> <br /> “Termasuk dari sisi pengamanan kegiatan yang telah dilakukan dengan optimal mengingat Sidang Tahunan akan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan para duta besar negara sahabat,” ucapnya.<br /> <br /> Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD kali ini akan menggunakan ornamen batik kawung khas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ornamen batik kawung itu akan ditampilkan di dalam lobby gedung DPR.<br /> <br /> “Di setiap acara yang diselenggarakan DPR memang selalu bernuansa nusantara karena kami ingin kekhasan Indonesia selalu ada di tiap-tiap event yang kita selenggarakan,” jelas Puan.<br /> <br /> Sidang Tahunan 2021 diketahui mengambil tema nuansa Kalimantan. Puan mengatakan, ornamen penghias acara juga tidak bersifat berlebihan.<br /> <br /> “Tentunya kita buat semenarik mungkin tapi tetap menunjukkan kesederhanaan. Karena Sidang Tahunan juga sekaligus dalam rangkaian peringatan HUT RI, kita ingin nuansa nusantara cukup terasa,” sebut mantan Menko PMK itu.<br /> <br /> Setelah dua tahun menjalani proses persidangan di tengah situasi pandemi Covid-19, Sidang Tahunan 2022 akan digelar secara luring untuk 100 persen undangan. Sidang Tahunan 2022 akan diikuti oleh 575 anggota DPR, 134 anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri, dan pimpinan lembaga tinggi negara.<br /> <br /> Selain itu, Sidang Tahunan juga mengundang 103 duta besar, para mantan presiden dan wakil presiden, hingga para ketua umum partai politik. DPR memastikan Sidang Tahunan akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.<br /> <br /> “Para tamu undangan diwajibkan melakukan tes swab PCR sebelum mengikuti sidang tahunan. Dan protokol kesehatan akan kita jaga betul,” terang Puan.<br /> <br /> Adapun agenda sidang tersebut yakni Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI terkait Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya. Puan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyaksikan Sidang Tahunan 2022 yang nantinya akan disiarkan secara langsung.<br /> <br /> “Sidang Tahunan merupakan sarana komunikasi pemerintah untuk bisa menyampaikan hasil kerjanya secara langsung kepada rakyat,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.<br /> <br /> “Dengan adanya Sidang Tahunan 2022, seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui bagaimana kinerja pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dari setiap lembaga negara selama satu tahun terakhir,” tutup Puan.

Gunakan Ornamen Batik Kawung, Puan Cek Kesiapan Sidang Tahunan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dikira-presiden-jokowi-yang-datang-eh-ternyata_m_151266.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Hari ini, Rabu (16/8), DPR, DPD dan MPR melaksanakan sidang paripurna 2017. Pantauan Jawa&lrm;Pos.com di lapangan, tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan perhelatan setahun sekali itu.</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>&lrm;Para tamu negara dan juga pejabat pemerintah seperti menteri dari Kabinet Kerja sudah hadir untuk mengikuti sidang paripurna gabungan tersebut. Sejumlah tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia terlihat mengabadikan momen kedatangan para pejabat negara itu.</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>Mareka tampak mengabadikan momen lewat ponselnya. Seperti mengambil foto dan merekam video. Mereka tidak ingin melewatkan pemandangan bersejarah itu.</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>"Emang sengaja merekam, belum pernah lihat para menteri," ujar Liza salah satu tenaga medis di lokasi, Rabu (16/8).</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>&lrm;Mereka juga tampak tidak sabar ingin melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan saat drum band dimainkan, mereka langsung sigap mempersiapkan ponselnya untuk merekam atau mengambil foto.</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>"Yah bukan Pak Jokowi yang dateng," keluhnya.</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>Raut muka mereka pun terlihat kecewa karena orang yang dimaksud bukanlah Presiden Jokowi. Melainkan hanya tamu negara lainnya.</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>&lrm;Sekadar informasi, rangkaian acara Sidang akan diawali dengan pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan pidato Presiden Jokowi. Rangkaian akan dimulai pada pukul 09.00 WIB</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>Kemudian pada pukul&nbsp;10.40 WIB&lrm;, sidang bersama DPR-DPD. Sementara pukul&nbsp;14.00 WIB direncanakan Presiden Jokowi&nbsp;&lrm;menyampaikan pidato&nbsp;mengenai RAPBN 2018.</p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>Sidang Tahunan merupakan agenda tahunan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke 72 tahun. Untuk tahun ini DPD diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut.</p>

Dikira Presiden Jokowi Yang Datang, Eh Ternyata...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/setya-novanto-tidak-akan-hadir-di-sidang-tahunan-di-dpr_m_151219.jpeg" alt="Ketua Dpr Setya Novanto yang sampai saat ini masih menyandang status tersangka kasus korupsi e-KTP." width="100%">
<figcaption>Ketua Dpr Setya Novanto yang sampai saat ini masih menyandang status tersangka kasus korupsi e-KTP.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI, Setya Novanto belum bisa dipastikan bakal hadir dan memimpin Sidang Tahunan Bersama dan Pidato Kepresidenan.</p><br /> <p>&ldquo;Kondisi Pak Novanto sehat-sehat saja, soal dateng atau tidak saya kan nggak tau,&rdquo; ujar wakil ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan (15/8).</p><br /> <p>Menurut Fahri, siapapun yang memimpin Sidang tahunan itu tidak perlu dipermasalahkan. Soalnya, pimpinan rapat hanya bertugas membaca pembukaan dan menutup rapat.</p><br /> <p>"Itu kan mimpin rapat kan tinggal baca nggak ada yang luar biasa, kan tinggal baca saja," jelasnya.</p><br /> <p>Fahri enggan menjelaskan soal formasi posisi pimpinan rapat jika Ketua DPR RI Setya Novanto benar tidak hadir.</p><br /> <p>"Belum tau posisinya kita besok liat saja, mudah mudahan semua berjalan dengan lancar," tandasnya.</p>

Setya Novanto Tidak Akan Hadir di Sidang Tahunan di DPR?