<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/adi-prayitno-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SELESAINYA sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat situasi menjadi terang. Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan masa pemerintahannya untuk periode kedua.  Yang menarik ditunggu: bagaimana konstelasi politik, khususnya sikap Prabowo Subianto, setelah putusan MK? Merapat ke pemerintah atau tetap menjadi oposisi?  Kans merapatnya oposisi bisa saja terjadi. Sebab, di negeri ini tidak ada sekat-sekat ideologi yang kental antarpartai. Semuanya berbasis kepentingan. Apalagi, track record Jokowi-Prabowo tidak memiliki masalah pribadi yang serius. Jauh lebih luwes daripada hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono misalnya.  Namun, apakah Prabowo dan Partai Gerindra harus merapat ke pemerintah? Menurut saya jangan. Yang paling mendasar, negara demokrasi membutuhkan oposisi untuk check and balance. Jika semua faksi melebur di barisan pemerintah, yang terjadi adalah homogenitas politik. Itu akan mengembalikan kita pada kondisi yang mirip Orde Baru. Demokrasi menjadi tidak sehat.  Dari sisi politik, merapatnya Prabowo dan Gerindra ke pemerintah juga bukan hal yang menguntungkan bagi mereka. Sebab, harus diakui, simbol oposisi bukan PAN, PKS, atau Demokrat. Melainkan Prabowo bersama partainya. Sebanyak 62 juta pemilih yang tidak menghendaki Jokowi kembali memimpin sudah menganggap Prabowo sebagai center perlawanan.  Jika memaksa untuk merapat, itu bagian dari bunuh diri politik Gerindra. Saya yakin akan banyak pemilih yang distrust kepada mereka. Mundur dan meninggalkan barisan. Bagaimana tidak? Mereka hidup mati membela Prabowo mengalahkan Jokowi, tetapi akhirnya yang dibela berbagi kekuasaan. Itu bukan modal yang positif untuk 2024.  Harus pula disadari, modal sosial dan politik menghadapi 2024 tidak harus diperoleh dengan duduk di kabinet. Apalagi untuk sekelas Prabowo dengan Gerindra yang memiliki resource dan infrastruktur politik memadai. Partainya solid. Kadernya pun banyak duduk di posisi kepala daerah dan anggota legislatif.  Secara umum, prakondisi menghadapi 2024 sama sekali tidak merisaukan. Dengan situasi mesin politik yang baik-baik saja, Gerindra dan Prabowo terlalu murah untuk ditukar jabatan. Apalagi seperti yang diwacanakan: dua posisi menteri, satu kursi wakil ketua MPR, dan posisi di Dewan Pertimbangan Presiden. Mempertaruhkan 62 juta pemilih dengan jabatan-jabatan itu terlampau remeh-temeh. Jadi penyeimbang yang cerdas jauh lebih terhormat.  Pun demikian halnya untuk Jokowi. Masuknya Prabowo tidak menjamin pemerintahan akan lebih baik. Yang terjadi justru obesitas kekuasaan. Itu bisa berimplikasi pada melambatnya keputusan politik yang diambil. Sebab, setiap keputusan harus mempertimbangkan lebih banyak faksi. Semuanya berlevel ”dewa”.  Karena itu, untuk kebaikan bersama, sebaiknya Jokowi tidak perlu menggoda oposisi untuk masuk. Sebaliknya, Prabowo juga tidak perlu terlalu genit untuk merapat. Kabinet rekonsiliasi sudah tidak relevan. Kedua kubu hanya perlu mencontoh apa yang sudah dipraktikkan lima tahun ini. Damai tanpa ada sharing power. Sama-sama terhormat.  Soal polarisasi masyarakat, sebetulnya itu bukan persoalan di sebuah negara demokrasi. Di Amerika, polarisasi antara Demokrat dan Republik juga terjadi. Yang terpenting, bagaimana mengonstruksi perbedaan itu menjadi lebih produktif, dinamis, dan substantif.  Bagaimana caranya? Ya elite tidak menyebar hoaks, fitnah, saling hujat, dan nyinyir belaka. Lakukan check and balance secara sehat. Politik kita harus naik level. Jangan rakyat dipaksa berkelahi karena beda pilihan, tapi di sisi lain elite dengan seenaknya bagi-bagi kekuasaan. Kasihan rakyatnya! (*/c9/fal)  Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Folly Akbar  *) Direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia

Lebih Terhormat Jadi Penyeimbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/SUPARTO-WIJOYO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Don’t walk in front of me.  I may not follow.  Don’t walk behind me.  I may not lead.  Walk beside me.  Just be my friend.  (Albert Camus)  ---  MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah membuat putusan atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan argumentasi hukum yang terbuka untuk ditelaah. Sebuah putusan yang secara yuridis-konstitusional menjadi pemungkas palagan pilpres 17 April 2019. Pilpres hadir untuk menawarkan keniscayaan pergantian kekuasaan agar presiden lengser keprabon atau melanjutkan takhta menurut kaidah kerakyatan. Situasi pengincaran kursi presiden nyaris serupa adegan dalam novel The Golem and The Jinni (Sang Golem dan Sang Jin) karya Helene Wecker (2015): Yang manunggal bisa berpisah, yang bermusuhan dapat memaksa mereka mengambil keputusan luar biasa.  Publik sejatinya memahami bahwa pemilu itu wahana ”pertunangan politik” menuju ”resepsi pernikahan” kekuasaan. Ribet dan ribut kecil lumrah asal tidak bermaksud menggagalkan perjodohan. Kegaduhan pilpres yang panas dan ganas tetap dikonstruksi menyajikan literasi kematangan rakyat berpesta suara. MK menunjukkan kelasnya sebagai ”taman uji nalar” agar prasangka tidak mengalir liar di jalanan. Fungsi peradilan MK melambangkan pesona bernegara dalam menempuh titian peradaban hukum untuk memilih ”jawara pemerintahan”.  Sebagai bekal sosok yang memenangi pertarungan, terdapat referensi tradisi mengenai ajaran Asthabrata (delapan perilaku) seorang pemimpin. Dunia simbolis Jawa sangat hafal tentang wahyu Makutharama buat Arjuna. Asthabrata merupakan pedoman kepemimpinan yang dalam jagat pewayangan dikristalisasi sebagai sabda agung Sri Rama kepada Bharata yang hendak bertakhta di Kerajaan Ayodya. Asthabrata diformulasikan sesuai dengan sifat media semesta yang diinternalisasi dalam diri pemimpin. Asthabrata dijadikan bintang pemandu yang menahbiskan seorang pemimpin berperilaku: menerangi (laku hambeging candra), tegas-visioner (laku hambeging dahana), teguh nan percaya diri (laku hambeging kartika), berbelas kasih (laku hambeging kisma), teliti (laku hambeging samirana), menampung-mengayomi (laku hambeging samudra), menginspirasi (laku hambeging surya), dan bertindak adil (laku hambeging tirta).  Dengan bertata nilai Asthabrata, berarti top leader nasional merupakan pemimpin yang bijak bestari. Ajaran Asthabrata memberikan panduan ke arah mana mandat warga dipanggul presiden terpilih. Dalam konstelasi itulah presiden mengimplementasikan norma Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Persaingan di ajang pilpres dipuncaki dengan persandingan dalam harmoni sesama warga bangsa.  Karena itu, berkompetisi yang jurdil ditempuh sebagai jalan pengharapan agar presiden mengelaborasi peran seperti kata Napoleon Bonaparte (1769–1821), ”A leader is a dealer in hope.” Pilpres adalah forum mengambil prakarsa untuk mengarungi masa depan yang mencerminkan keanggunan demokrasi. Peter Senge cs dalam buku The Necessary Revolution (2008) berkata, ”... the future is now,” dan kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa inilah momentum peneguhan pemimpin berdasar putusan MK.  Apabila putusan MK itu tidak menghentikan gelegak ”saling ejek”, demokrasi tengah mengarah kepada anarkisme verbal atas nama kedaulatan rakyat yang dipunggungi ambisi yang belum balig politik. Renungkan bahwa pemilu memang mensyaratkan kedewasaan jiwa untuk menerima siapa pemenangnya. Rasa geram sebagai warga negara atas laku elite politik yang tampak suka ”mendemonstrasikan kekuatan” sambil menyembulkan kekesalannya sungguh menjadikan publik kian berjarak dengan makna sejati negara hukum (rechtsstaat).  Melalui putusan MK itu, daulat hukum menggeliatkan supremasinya agar rotasi pemegang kekuasaan tetap memiliki legitimasi. Perburuan jabatan di negara Pancasila saya yakini tidak dipenuhi ”muslihat pekat” seperti pemikiran Niccolo Machiavelli yang lahir pada 1469 di Florence, Italia, yang memperkenalkan buku Il Principe. Karya Sang Pangeran itu ditulis pada 1513 dan diterima ”pecandu kuasa” menjadi ”kitab agung” tata cara meraih kekuasaan dengan segala kewenangannya. Kekuasaan dianggitkan bukan soal agama dan moralitas, melainkan seberkas kumparan kekuatan ”siapa kuat, dia dapat”. Otoritas dipanggungkan penuh pijaran kehormatan bagi yang hendak merengkuhnya sehingga apa pun bisa dikorbankan. Ekspresi pemilu pun sering diserukan sebagian pihak untuk mendeskripsikan ”kuatnya daya tanding” mereka yang menyongsong ”perjamuan pasangan”. Begitulah apabila mengikuti alur cerita novel bagus garapan Ally Condie, Matched (2012): Pemilihan ini selaksa ultimatum yang harus ditempuh ”siapa pun, antara kesempatan dan hasrat”.  Untuk itulah, betapa perlunya diajarkan hakikat eksotisme dalam pemilu: Yang unggul adalah sosok yang mampu menarikan kekuasaan sesuai ”alunan gending” negara hukum. Di sinilah semangat demokrasi para kandidat terlukis sebagai mahkota terhormat yang menempatkan kepentingan negara di atas keinginan pribadi ataupun golongan.  Akhirnya, sehubungan dengan putusan MK itu, kuselipkan pesan esensial Albert Camus, penerima penghargaan Nobel Sastra 1957, seperti di awal tulisan ini dalam langgam: jangan berjalan di depanku/aku tak hendak mengikutimu/jangan melangkah di belakangku/aku tak berkenan memandumu/berjalanlah di sampingku/karena engkau adalah sahabatku. Dari putusan MK itu, saatnya seluruh elemen bangsa berdiri bersanding, mengingat episode bersaing telah usai. (*)  *) Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum dan Koordinator Magister Sains Hukum &amp; Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Putusan MK, Asthabrata, dan Pesan Albert Camus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/prabowo-sandi-terima-MK.jpg" alt="Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Sandi. Otomastis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tiga hari kedepan akan menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai paslon terpilih.  Usai putusan MK tersebut, Prabowo Subianto bersama dengan Sandiaga Uno dan partai koalisi pendukungnya menggelar konfrensi pers di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (27/6).  Prabowo yang didampingi Sandiaga Uno menyatakan, menghormati adanya putusan MK tersebut. Walau pun keputusan itu jauh dari harapan yang diinginkan.  "Walaupun keputusan itu sangat mengecewakan bagi kami dan pendukung, namun sesuai kesepakatan kami patuh dan ikuti jalur konstitusi yaitu UUD 1945 dan sistem yang berlaku. Maka dengan ini kami hormati hasil keputusan MK," ujar Prabowo.  Mengenai adanya dugaan kecurangan Pilpres 2019. Prabowo menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Biarlah yang kuasa mengadili apabila adanya dugaan kecurangan tersebut.  "Kami serahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki pada Allah Tuhan Yang Maha Esa," katanya.  Setelah ini Prabowo-Sandi akan melakukan konsultasi dengan tim hukum. Mengenai masih adakah cara yang harus ditempuh setelah adanya putusan dari lembaga yang dikepalai oleh Anwar Usman tersebut.  "Kita akan konsultasi dengan tim hukum untuk minta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum yang masih mungkin bisa ditempuh," katanya.  Selain itu, langkah selanjutnya yang dilakukan Prabowo-Sandi adalah sesegera mungkin mengumpulkan para pimpinan dari partai koalisi pendukungnya untuk menentukan langkah politik selanjutnya yang harus dijalankan.  Lebih lanjut Prabowo juga berterima kasih kepada partai koalisi pendukungnya karena telah berjuang dengan sekuat tenaga mendukungnya menjadi kepala negara. Termasuk juga para relawan dan pihak-pihak yang mendukungnya dalam Pilpres 2019. ‎ "Perjuangan kita adalah perjuangan mulia, kita ingin mewujudkan Indonesia adil makmur, kita ingin wujudkan indonesia yang sungguh-sungguh merdeka secara politik ekon dan budaya," katanya.  ‎"Kita ingin kekayaan Indonesia dinikmati seluruh rakyat kita, ingin hentikan kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri, tidak menjadi antek bangsa asing. Kita ingin seluruh rakyat mendapat kehidupan wajar, kita ingin kebutuhan pangan terjangkau, tidak ingin ada orang lapar di Indonesia," tuturnya.  Bagi Prabowo, perjuangan tidak harus menjadi kepala negara. Melainkan di mana saja bisa berjuang. Misalnya lewat legislatif dan forum-forum lainnya. Dukungan masyarakat juga masih dimilikinya. Sehingga masih bisa berjuang untuk rakyat Indonesia.  ‎"Kami tidak akan berhenti perjuangkan itu, kita bisa berjuang di legislatif di forum lain. Kita akan konsolidasi kita punya dukungan massa yang nyata," pungkasnya.  Sementara itu, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan langsung menemui prinsipal, dalam hal ini pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi usai MK memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan pihaknya.  "Rencananya kita mau ketemu langsung supaya malam ini prinsipal akan mengetahui langsung dari tangan pertama apa yang terjadi pada hari ini," kata Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).  BW sapaan akrab Bambang Widjojanto mengaku belum bisa memastikan langkah apa yang dilakukan pihaknya atas putusan MK. Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo-Sandi selaku prinsipal.  "Langkah lain akan sangat ditentukan oleh prinsipal. Kuasa kami sudah selesai ketika kasus ini selesai, jadi kita akan mengembalikan mandat kami kepada prinsipal," tandas BW.  Diketahui, Makhamah Konstitusi (MK) menyatakan, menolak seluruhnya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Putusan itu dibacakan selama delapan jam secara bergantian oleh sembilan hakim konstitusi.  "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).  Dengan demikian, hasil rekapitulasi Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU tetap sah. Dalam hasil rekapitulasi itu paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan perolehan 55,50 persen, sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi memeroleh 44,50 persen.  Selain menolak permohonan pemohon, majelis hakim konstitusi juga menolak seluruhnya nota keberatan (eksepsi) pihak termohon yakni, KPU dan pihak terkait yakni, TKN Jokowi-Ma'ruf.  "Menyatakan dalam Eksepsi menolak termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya," terang Anwar.  Anwar menuturkan, putusan ini dirumuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota pada Senin 24 Juni 2019.  "(Kemudian) dalam sidang pleno sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada pada 27 bulan Juni tahun 2019 selesai diucapkan pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi," tukas Anwar.  &nbsp;

Serahkan Semua pada Allah, Prabowo-Sandi Hormati Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sidah-MK-Putusan.jpg" alt="ketua MK Anwar Usman (tengah) bersama hakim anggota saat memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan ol" width="100%">
<figcaption>ketua MK Anwar Usman (tengah) bersama hakim anggota saat memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan ol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Putusan itu dinyatakan setelah sembilan hakim konstitusi membacakan pertimbangan pihak pemohon.  "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).  Selain menolak permohonan pemohon, majelis hakim konstitusi juga menolak seluruhnya nota keberatan (eksepsi) pihak termohon yakni, KPU dan pihak terkait yakni, TKN Jokowi-Ma'ruf.  "Menyatakan dalam eksepsi menolak termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya," terang Anwar.  Anwar menuturkan, putusan ini dirumuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota pada Senin 24 Juni 2019.  "(Kemudian) dalam sidang pleno sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada pada 27 bulan Juni tahun 2019 selesai diucapkan pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi," jelas Anwar.  Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak permohonan pemohon terkait dipersoalkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Majelis hakim berpandangan itu merupakan suatu hal yang tidak relevan. Bahkan, pemohon tidak dapat membuktikan pemilih siluman menggunakan hak pilihnya atau tidak.  "Mempersoalkan kembali DPT menjadi tidak relevan lagi. Berdasarkan semua pertimbangan demikian mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap Hakim Konstitusi, Saldi Isra saat membacakan pertimbangan.  Mahkamah berpendapat, proses penyusunan DPT sudah dilakukan dengan proses yang panjang. Proses tersebut sudah dijalani dengan hasil akhir DPT ditetapkan pada rapat pleno KPU terbuka yang dihadiri dan diakui oleh semua peserta.  "Secara normatif, persoalan menganai DPT adalah persolan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Tetapnya persoalan DPT, termasuk DPTB-DPTK sudah selseai sebelum pelaksanaan pemungutan suara," ungkap Saldi.  Selain itu, mahkamah juga mengatakan, pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain terkait adanya 22.034.193 pemilih siluman. Bukti-bukti lain yang dapat memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa pemilih siluman itu telah menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan kerugian bagi pemohon.  "Artinya pemohon tidak dapat membuktikan bukan hanya apakah yang disebut sebagai pemilih siluman menggunakan hak pilihnya atau tidak, tetapi juga tidak dapat membuktikan pemilih siluman tersebut jika menggunakan hak pilihnya mereka memilih siapa," tukasnya.  Sebelumnya, majelis juga menyatakan, klaim kemenangan 52 persen yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak beralasan menurut hukum. Hal ini dibuktikan setelah hakim melihat dalil pemohon tidak lengkap dan tidak jelas.  "Selain dalil pemohon tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak menunjukkan secara khusus di mana ada perbedaan, pemohon juga tidak melampirkan bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah," kata hakim konstitusi Arief Hidayat mrmbacakan pertimbangan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).  Dalam dalilnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menyebutkan, perolehan suara yang benar adalah untuk pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sebesar 63.573.169 suara atau 48 persen. Sedangkan untuk pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebesar 68.650.239 suara atau 52 persen.  Arief menyebutkan, setelah mahkamah melakukan pencermatan, pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap dari 34 provinsi. Hal itu didalilkan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam permohonannya.  "Sebagaimana didalilkan pemohon. Tidak lengkap bagi seluruh TPS. Hasil foto dan pindai, tidak jelas mengenai sumbernya," terang Arief.  Selain itu, mahkamah juga melihat pemohon tidak menguraikan ada tidaknya upaya koreksi atau keberatan terkait hasil perolehan suara itu dalam proses rekapitulasi berjenjang. Dengan semua itu, mahkamah berpendapat, dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Putusan Sidang PHPU Pilpres, MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sidang-MK-dery-baru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan pertimbangan hukum mengenai dalil tim hukum Prabowo-Sandi terkait adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pilpres 2019. MK menilai, tudingan itu tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.  Dalil TSM tersebut di antaranya arahan dari Mendagri Tjahjo Kumolo agar ASN tidak boleh netral dalam arti sampaikan program Jokowi, hingga deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama beberapa kepala daerah di Jateng dalam deklarasi mendukung Jokowi.  "Apa yang oleh pemohon sebut TSM tidak terbukti. Dalil pemohon a quo juga tak beralasan menurut hukum," kata hakim konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).  MK menilai, adanya kecurangan secara TSM merupakan kewenangan Bawaslu dalam sengketa Pilpres 2019. MK juga menyatakan, Bawaslu sudah menindaklanjuti laporan tersebut, sehingga seharusnya hal itu sudah selesai sebelum menggugat ke MK.  "Tidak ditemukan dalam permohonan apakah pemohon pernah membuat pengaduan yang diduga pelanggaran yang oleh pemohon disebut TSM dan sikap Bawaslu tak diketahui apakah dalil itu Bawaslu berpendapat hal itu TSM," ucap Wahiduddin.  Dalam kesaksiannya, saksi Listiyani yang dihadirkan kubu 02 menyatakan, adanya deklarasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama sejumlah kepala daerah yang mendukung capres-cawapres petahana, menurut MK hal itu telah ditangani Bawaslu.  Dalam putusannya, Bawaslu telah memutus kasus tersebut bukan pelanggaran kampanye, melainkan hanya soal netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).  "Saksi pemohon bernama Tri Hartanto yang menyatakan adanya deklarasi Bupati Karanganyar terhadap paslon 01. Namun setelah mahkamah melihat bukti Bawaslu, Bupati Karanganyar masuk dalam 31 kepala daerah yang diadukan dan Bawaslu telah mengambil tindakan," jelas Wahiduddin.  &nbsp;

MK Nyatakan Dalil Kecurangan TSM Tidak Terbukti di Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sidang-MK-penutupan-amplop.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut berage" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut berage</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak nota keberatan (eksepsi) pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf mengenai berkas perbaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiga. Majelis hakim menilai, eksepsi pihak termohon dan terkait tidak berlandaskan hukum.  "Tidak ada satupun dalil keberatan yang pada pokoknya menyatakan mahkamah tidak berwenang, menjadi tidak beralasan menurut hukum," kata hakim konstitusi, Saldi Isra membacakan pertimbangan PHPU Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).  "Eksepsi permohonan kabur, adalah eksepsi yang menyalahi prinsip beracara sehingga harus dikesampingkan," sambungnya.  Majelis hakim konstitusi, kemudian menjelaskan kronologis terkait perbaikan permohonan kubu Prabowo-Sandi. Menurutnya, pemohon mengajukan berkas sengketa Pilpres pada 24 Mei 2019. Kemudian pemohon pada 10 Juni 2019 memperbaiki permohonannya.  "Mahkamah tidak dapat langsung melakukan registrasi. Karena apabila langsung, maka sejak 24 Mei, mulai berlaku 14 hari," ucap hakim Enny Nurbaningsih.  Hakim Enny menuturkan, terdapat rentang waktu cukup lama bila berkas permohonan 24 Mei langsung diregistrasi. Rentang waktu itu terkait cuti bersama Lebaran. Padahal MK, setelah berkas permohonan teregistrasi, harus menggelar sidang pendahuluan dengan rentang waktu tiga hari kerja.  Oleh karena itu, majelis hakim mempertimbangkan perbaikan permohonan kubu Prabowo-Sandi memberikan rasa keadilan dan secara substansial tidak merugikan kepentingan para pihak pencari keadilan. Sebab, MK telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon, Termohon, pihak Terkait dan Bawaslu.  "Mahkamah berpendapat naskah perbaikan merupakan satu kesatuan tidak dipisahkan dengan naskah 24 Mei," tegas hakim Enny.  Sebelumnya, tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin dalam eksepsinya menyebut pengajuan perbaikan permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno patut ditolak. Alasannya, perbaikan permohonan gugatan hasil Pilpres, disebut tim Jokowi, tak sesuai dengan aturan.  "Pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah," kata tim hukum Jokowi membacakan jawaban atas permohonan gugatan PHPU Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).  "Jika dibenarkan, maka hal ini akan melanggar dan merugikan hak hukum dari Termohon dan pihak Terkait untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membantah dalil-dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya, baik dalam jawaban maupun keterangan," sambungnya.  Tim hukum Jokowi-Ma'ruf menilai, perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 10 Juni 2019 pukul 16.59 WIB tidak berdasar secara hukum.

MK Tolak Eksepsi KPU dan Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PRABOWO-SANDI-AKAN-MENGADU-KE-MK-DERY-RIDWANSAH-8.jpg" alt="Paslon Presiden-wapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Paslon Presiden-wapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal memantau jalannya sidang putusan sengketa Pilpres yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiande mengatakan, pasangan nomor urut 02 ini bakal melakukan nonton bareng alias nobar di Jalan Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto.  Menurut Andre, pimpinan dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi juga akan hadir menyaksikan putusan MK tersebut.  "Nanti ‎ada nobar Pak Prabowo dan Sandi dan pimpinan parpol koalisi," ujar Andre saat dihubungi, Kamis (27/6).  Andre mengungkapkan setelah adanya putusan MK ini, kemungkinan Prabowo Subianto sekaligus mengelar rapat bersama dengan para pimpinan partai koalisi. Namun Andre belum mengetahui apa yang dibahas dalam rapat tersebut.  "‎Ya rencana diundang dan hadir dan nonton sekaligus rapat sikapi hasil pengumuman MK," katanya.  Lebih lanjut Andre mengungkapkan, ada pesan dari Prabowo Subianto terhadap para pendukungnya. Pesannya adalah para pendukung tidak perlu hadir ke MK menyaksikan jalannya sidang putusan.‎ Terlebih apapun hasilnya harus menerimanya.  "Pertama tidak usah datang ke MK, tonton di TV. Kedua, apapun keputusannya kita sikapi dengan tenang dan sejuk," pungkasnya.  Sampai saat ini pantauan JawaPos.com di lapangan, awak media sudah memadati kediaman Prabowo-Sandi untuk menunggu para pimpinan Koalisi Adil Makmur datang menyaksikan nobar.  Sekadar informasi, MK memajukan putusan sengketa Pilpres pada 27 Juni besok dari sebelumnya tanggal 28 Juni. Rencananya sidang putusan ini dilakukan sekira pukul 12.30 WIB.  Sembilan hakim MK ini juga akan membacakan putusannya sengketa Pilpres secara bergantian dengan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Pantau Putusan MK, Prabowo-Sandi Gelar Nobar di Kediamannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PRABOWO-SANDI-AKAN-MENGADU-KE-MK-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan melayangkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan melayangkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay menyarankan supaya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap bersama rakyat Indonesia. Terutama yang mendukungnya di Pilpres 2019. Saleh mengatakan, menurut hasil penghitungan berjenjang versi KPU, ada 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional yang mendukung Prabowo-Sandi. "Jadi walau tidak bisa membawa kemenangan, diyakini bahwa mereka tidak hanya sekedar memilih Prabowo-Sandi. Tetapi mereka juga menggantungkan harapan yang cukup besar. Harapan itu tentu haruslah dijaga dan dipelihara," ujar Saleh kepada wartawan, Kamis (27/6). Menurut Saleh, menjaga harapan masyarakat tidak mesti harus menjadi kepala negara. Bisa juga dengan mengadvokasi kepentingan masyarakat lewat jalur politik dan kekuatan civil society yang ada, dan itu tentu sangat pas jika dipimpin oleh Prabowo. Oleh sebab itu Saleh mengatakan sangat tidak tepat apabila Prabowo-Sandi bergabung bersama koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Apalagi sangat tidak tepat jika rekonsialiasi diarahkan pada upaya bagi-bagi kursi. Sehingga menurut Saleh, masyarakat diyakini tidak akan menginginkan kalau Prabowo-Sandi justru memutar haluan bergabung ke 01. Masyarakat tetap menginginkan ada pemimpin informal yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah yang akan berkuasa nanti. "Walaupun ada tawaran, Prabowo-Sandi sebaiknya menjaga komitmen bersama masyarakat pendukungnya. Ini bukan persoalan politik kekuasaan semata, tetapi lebih luas dari itu politik kebangsaan," tuturnya. ‎Saleh meyakini Prabowo-Sandi tidak akan tergiur. Tapi karena telah diwacanakan, tentu layak untuk ditanggapi. Kesetiaan dan harapan masyarakat itu harganya mahal. "Karena itu, sangat tidak seimbang jika dibarter dengan tawaran politik apa pun," ungkapnya. Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga menegaskan partai berlogo bulan sabit kembar ini komitmen tetap bersama Prabowo-Sandi dan terus menjadi bagian dari Koalisi Adil Makmur. "PKS akan istiqomah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya. Mardani mengatakan, dengan demokrasi yang stabil dan sehat menciptakan iklim pemerintah yang tidak berpotensi abuse of power atau mendekati otoritaranisme. Sehingga PKS tetap menjadi oposisi tidak bergabung bersama koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. "Tidak semua harus menjadi koalisi pemerintah, tapi koalisi pemerintah dan oposisi harus seimbang dalam lembaga legislatif. sehingga terciptanya legislatif yang kuat dalam rangka mengimbangi peran eksekutif, sehingga kedaulatan rakyat bisa tercipta," pungkasnya.

PAN Sarankan Prabowo-Sandi Tetap Bersama Pendukungnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sidang-MK-penutupan-amplop.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut berage" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut berage</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang sengketa Pilpres yang diajukan ‎pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal diputus Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (27/6). Saat dikonfirmasi, Direktur Tim Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan‎ mengatakan pasangan nomor urut 01 ini tidak akan datang ke MK untuk mendengar putusan sengketa Pilpres 2019 ini.  Menurut Irfan, Jokowi dan Ma'ruf Amin telah menyerahkan sepenuhnya sengketa Pilpres yang sedang bergulir‎ di MK kepada para kuasa hukum.  ‎"‎Tidak datang. Beliau menyerahkan seluruhnya kepada tim kuasa hukum untuk menghadiri persidangan," ujar Ade Irfan kepada wartawan, Kamis (27/6).  Irfan mengatakan, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin juga menitipkan pesan bahwa tim hukum harus tetap optimistis menang dalam sidang gugatan Pilpres 2019 ini.‎ Termasuk juga menurut Irfan, pujian yang diberikan Ma'ruf Amin terhadap tim hukum karena telah bekerja dengan maksimal.  "Luar biasa pujian beliau pada kami. Beliau juga minta kepada kami semua optimistis, semangat, kompak, bersatu," katanya.  Terpisah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiande mengatakan pasangan nomor urut 02 juga tidak akan datang saat putusan sidang sengketa Pilpres tersebut. Alasannya apabila mereka datang ke MK, maka pendukung Prabowo-Sandi akan hadir mengikuti pasangan tersebut.  "Enggak datang saja pendukungnya masih ada yang datang. Jadi ibaratnya ada gula ada semut. Kalau Prabowo-Sandi datang bakal hadir juga pendukungnya," tutur Andre.  Andre optimistis MK bakal mengabulkan gugatan Prabowo-Sandi mengenai dugaan kecurangan Pilpres 2019 ini. Sehingga permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi bisa dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  "Kami optimistis, Insya Allah MK akan memutuskan sesuai harapan kami," katanya.  Andre menuturkan Prabowo-Sandi juga siap menerima apapun hasil keputusan MK. Misalnya gugatannya tidak diterima, maka pasangan nomor urut 02 ini bebesar hati legawa. Mereka akan menunjukan sikap patriotisme menerima kekalahan.  "Akan menerima secara lapang dada, karena kuasa hukum telah bekerja maksimal, saksi sudah dihadirkan, barang bukti sudah disampaikan. Aapapun keputusan tentu akan diterima. Prabowo dan Bang Sandi itu patriot serta negarawan,"  Selain itu Andre juga meminta para pendukung Prabowo-Sandi untuk menyaksikan putusan di MK itu melalui media massa. Sehingga tidak perlu ke lembaga penguji undang-undang ini.  Sekadar informasi, MK memajukan putusan sengketa Pilpres pada 27 Juni besok dari sebelumnya tanggal 28 Juni. Rencananya sidang putusan ini dilakukan sekira pukul 12.30 WIB.  Sembilan hakim MK ini juga akan membacakan putusannya sengketa Pilpres secara bergantian dengan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Dua Pasangan Capres-Cawapres Tak Hadiri Sidang Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Din-Syamsuddin-Ridho-Hidayat.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin meminta aparat penegak hukum TNI-Polri mencegah rencana aksi kelompok terduga teroris yang ingin memperkeruh suasana sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Hal ini merujuk pada pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko terkait masuknya 30 terduga teroris ke wilayah Jakarta.  "Betapa tidak, seorang teroris saja sudah mengancam nyawa puluhan bahkan ratusan orang, apalagi 30 orang. Lebih mengerikan lagi, jika berita itu benar, akan mengancam nyawa puluhan ribu orang yang berunjuk rasa di gedung MK," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Kamis (27/6).  "Tentu pernyataan seorang Jenderal Purnawirawan, apalagi mantan Panglima TNI, bukan asal bunyi. Pasti dia memiliki bukti berdasarkan informasi intelijen yang mudah diaksesnya," sambungnya.  Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menyampaikan, Moeldoko perlu memberikan penjelasan tentang indikasi adanya 30 terduga teroris, di mana mereka berada, dan seharusnya mereka sudah ditangkap.  "Kalau tidak, sinyal elemen KSP itu akan mudah diduga sebagai asal ngomong, atau omongan semacam itu akan dinilai sebagai bagian dari skenario menakut-nakuti rakyat," terang Din Syamsuddin.  Oleh karena itu, Din memastikan segala aksi teror yang terjadi tidak ada kaitannya dengan Islam. Umat Islam sudah bosan dijadikan tertuduh dengan isu terorisme, apalagi terakhir ini dihembuskan isu radikalisme yang dikaitkan dengan politik identitas atau SARA.  "Pendekatan politik dengan labelisasi seperti itu tidak positif bagi persatuan bangsa, dan dapat dipandang sebagai politik beridentitas lain yang sejatinya bercorak radikal," jelasnya.  Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, sedikitnya 30 terduga teroris sudah masuk ke DKI Jakarta, menjelang sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). Moeldoko menegaskan, pemerintah sudah melakukan aksi preventif yakni mengikuti pergerakan puluhan terduga teroris tersebut.  Selain itu, mantan Panglima TNI ini menyebutkan, sekitar 2.500 hingga 3.000 orang akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, saat sidang putusan MK, Kamis (27/6). Massa tersebut telah teridentifikasi berasal dari sejumlah kelompok masyarakat yang bergerak menuju Jakarta.  "Masyarakat untuk tidak panik menghadapi situasi putusan sidang, sebab TNI dan Polri telah menyiagakan personel di lokasi rawan," tukas Moeldoko.

MUI Minta TNI-Polri Cegah Isu Teror Jelang Putusan MK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang sengketa Pilpres 2019

Berita Terkini