<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/xKVs5ybOIMRFokVQFNsshd8D2aNnwwWcX0fkrAdc-1019855036.jpg" alt="Terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba Fariz RM. (Shafa Nadia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba Fariz RM. (Shafa Nadia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Harapan Fariz RM mendengar hasil putusan atas kasus penyalahgunaan narkoba yang menimpanya gagal terwujud. Sebab, sidang putusan yang semestinya digelar pada Kamis (4/9) secara daring ditunda oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.&nbsp; Kuasa hukum Fariz, Griffinly Mewoh mengungkapkan, penundaan itu dilakukan berdasarkan permintaan dari pihaknya. Sebab, mereka ingin sidang putusan dilaksanakan secara tatap muka.&nbsp; "Ya ini kan agenda putusan, berarti sidang terakhir. Yang ibaratnya napas hidup terakhir Mas Fariz. Makanya kami minta sidang terakhir offline, di mana Mas Fariz ikut hadir," tutur Griffinly.&nbsp; Pelaksanaan sidang online tidak mempertemukan antara Fariz dengan tim kuasa hukumnya. Sebab, sang legenda musik tanah air berusia 66 tahun itu tetap berada di rumah tahanan. Sedangkan, pengacaranya menjalani sidang di pengadilan.&nbsp; Karena itu, sidang putusan kembali dijadwalkan peka depan. Tepatnya pada Kamis (11/9). Griffinly pun memastikan bahwa kliennya akan dihadirkan secara langsung di pengadilan. "Makanya ditunda supaya bisa sidang offline, baik penasehat hukum maupun terdakwa untuk hadir di persidangan," jelasnya.&nbsp; Dia menuturkan bahwa Fariz sudah siap secara mental mendengar putusan majelis hakim. Sekalipun jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan pelantun lagu Sakura itu, yakni menjalani rehabilitasi. Dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. "Kalau Mas Fariz sudah siap dengan segala situasi. Apapun yang terjadi, apapun putusan yang diberikan, Mas Fariz sudah siap menerimanya," ujarnya. Griffinly menyatakan, Fariz sudah pasrah dengan proses hukum yang menimpanya.&nbsp; Bahkan, Fariz juga sudah berpesan kepada tim kuasa hukumnya untuk tidak mengajukan banding. "Tidak akan ada penolakan kalau berdasarkan permintaan Mas Fariz. Bahwa 'udah bro, apapun putusannya kalau direhab Alhamdulillah. kalau diputus pidana penjara ya udah tidak usah ada banding-banding," jelasnya. Walau sejatinya, Fariz masih memiliki harapan besar untuk bisa sembuh dan menjalani masa hukumannya di tempat rehabilitasi. Pasalnya, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Griffinly menegaskan bahwa Fariz merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba, bukan pengedar.&nbsp; "Harapan kami masih sama, majelis hakim bisa mempertimbangkan itu dan diputus rehabilitasi buat Mas Fariz," harap Griffinly. Sebagaimana diketahui, Fariz dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 3 bulan dalam kasus narkoba. Adapun hal-hal yang dianggap memberatkan Fariz adalah tindakannya dinilai melanggar program pemerintah untuk memerangi narkotika. Selain itu, ini juga merupakan kali keempat dia tersandung kasus serupa. Sementara yang meringankan karena Fariz bersikap kooperatif selama menjalani persidangan. Fariz ditangkap terakhir kali di Bandung, Jawa Barat pada 18 Februari lalu. Dari hasil penggeledahan, terdakwa terbukti menyimpan barang bukti sabu seberat 0,89 gram dan ganja 7,4 gram. (*)

Fariz RM menghadapi penundaan sidang putusan kasus narkoba. Kuasa hukumnya menginginkan sidang dilakukan secara tatap muka.

Sidang Putusan Ditunda, Fariz RM Pasrah Dibui dan Berpesan Tidak Akan Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/IMG_20231106_150524_588-3138994030.jpg" alt="Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto menyapa keluarga tersangka di luar ruang persidangan Pengadilan Negeri Batam, Senin (6/11)." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto menyapa keluarga tersangka di luar ruang persidangan Pengadilan Negeri Batam, Senin (6/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) menurunkan 90 personel untuk mengamankan sidang putusan 30 orang tersangka kericuhan Rempang, di Pengadilan Negeri Batam pada Senin (6/11). &rdquo;Ada 90 personel yang diturunkan. Mereka di sini hanya mengamankan saja,&rdquo; ujar Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Tri Nuryanto seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau, Senin (6/11). Dia menjelaskan, pihaknya sengaja menurunkan personel sebanyak itu untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan, apabila puluhan keluarga para tersangka dan warga Rempang yang hadir pada saat putusan pengadilan, tidak setuju dengan keputusan hakim. &rdquo;Kami mengantisipasi saja, karena ini menjadi isu nasional. Terus kami tadi mendapat laporan dari tim intelijen, bahwa banyak dari keluarga tersangka yang ikut menyaksikan persidangan ini. Jadi kami tidak mau kecolongan, dalam arti maksudnya takut ada kerusuhan dan sebagainya,&rdquo; ujar Nugroho Tri Nuryanto. Selain alasan tersebut kata dia, tempat persidangan yang tidak mencukupi bila semua keluarga dan warga masuk ke sana. Sebab, kalau semuanya masuk dan situasi menjadi tidak terkendali, akan membahayakan. &rdquo;Di dalam tempat duduknya kan tidak mencukupi, kami mempersilakan hanya keluarga tersangka dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) saja yang masuk,&rdquo; tutur Nugroho Tri Nuryanto. Namun dia memastikan, yang tidak dapat masuk tetap bisa menunggu di luar persidangan dan harus tetap menjaga situasi yang aman. &rdquo;Kalau di luar saja tidak apa-apa, yang penting mereka menjaga situasi aman. Mari kita sama menghormati apapun keputusan hakim dalam sidang ini,&rdquo; ujar Nugroho Tri Nuryanto.

Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) turunkan 90 personel amankan sidang putusan 30 orang tersangka kericuhan Rempang, di PN Batam

Polisi Turunkan 90 Personel Jaga Sidang Putusan Kericuhan Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AG-kejari-jaksel-antara.jpg" alt="AG (15) selaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan berat terhadap D (17) di Kejari Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). ANTARA/Luthfia Miranda Putri" width="100%">
<figcaption>AG (15) selaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan berat terhadap D (17) di Kejari Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). ANTARA/Luthfia Miranda Putri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan segera menggelar persidangan terakhir untuk terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum, AG, 15, dalam kasus penganiayaan berat berencana. AG akan menjalani sidang putusan kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora, 17, pada 10 April 2023 mendatang. PN Jaksel memastikan jadwal sidang itu tak bisa diundur. &ldquo;Masa penahanan AG terakhir tanggal 17 April, sedangkan sebagaimana ketentuan, pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan berpedoman pada hukum acara, masa pikir-pikir itu kan 7 hari, masa pikir-pikir setelah vonis dibacakan tujuh hari. Dengan berasumsi pada ketentuan-ketentuan tersebut, tentu batas terakhir hakim untuk membacakan putusan itu ya Senin, tanggal 17 April itu,&rdquo; kata Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/4), seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Karena masa penahanan AG segera habis pada 17 April mendatang, Djuyamto akan mengebut agenda sidang. Untuk itu, sidang replik dan duplik harus selesai dibacakan pada Senin (10/4) pagi sebelum sidang putusan. Sehingga dalam satu hari digelar 3 agenda sidang sebelum memutus vonis bagi AG. &ldquo;Jadi misalnya dupliknya tidak bisa nanti malam, misalnya karena keterbatasan waktu, mau tertulis juga nanggapinya, Senin pagi harus sudah dibacakan duplik, hari itu juga, malam itu juga akan diputuskan,&rdquo; imbuhnya. Djuyamto mengatakan, tak ada persiapan khusus untuk sidang putusan AG. Menurutnya, sidang itu akan berlangsung terbuka, namun tetap memerhatikan faktor seperti pembatasan dan keamanan mengingat keterbatasan tempat. &ldquo;Kalau sidang terbuka untuk umum prinsipnya kan siapa saja boleh hadir, tapi tentu kembali ruang sidangnya kan ruang sidang anak. Ruang sidang anak itu sangat terbatas tidak seperti di ruang sidang utama, kursinya hanya dua deret. Nah, itu tentu mau tidak mau harus ada pembatasan, tidak semua bisa masuk ke dalam kan,&rdquo; tutupnya.

AG akan menjalani sidang putusan kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora, 17, pada 10 April 2023 mendatang.

Masa Penahanan AG Segera Habis, PN Jaksel Pastikan Sidang Putusan Digelar 10 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SIDANG-DUPLIK-ELIEZER_MIFTAHUL-HAYAT-11.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Sidang tersebut beragendakan pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa. F" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Sidang tersebut beragendakan pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putri Candrawathi dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah menjalani sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Kamis (2/2). Selanjutnya, kedua terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat itu bakal menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan pada pertengahan bulan ini. Putri pada Senin (13/2), sedangkan Eliezer dua hari berselang (15/2).  Dalam sidang kemarin, tim penasihat hukum Putri menyampaikan duplik lebih dulu. Mereka menyoroti beberapa hal terkait dengan replik yang disampaikan pada sidang sebelumnya.  Dalam dupliknya, Arman Hanis sebagai salah seorang penasihat hukum Putri menyatakan bahwa replik jaksa penuntut umum (JPU) atas nota pembelaan atau pleidoi tidak mengandung argumentasi hukum. ”Kami memahami mungkin penuntut umum terlalu lelah menghadapi semua ini,” imbuhnya.  Menurut Arman, replik JPU bukan hanya nihil argumentasi hukum. Melainkan juga rumpang. ”Atau kosong di sana-sini,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Sidang-Replik-Putri-Chandrawathi-Miftahul-Hayat-2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi, bersiap mengikuti sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (30/1/2023). Sidang tersebut beragendakan replik tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pembelaan diri yang diajukan terdakwa. (FOTO: MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)  Dalam replik itu, lanjut dia, pihaknya juga mendapati klaim kosong JPU atas pembuktian yang disebut bersesuaian dengan keterangan seluruh saksi.  Dalam sidang terpisah, Ronny Talapessy sebagai penasihat hukum Eliezer menyatakan bahwa replik JPU menunjukkan kekeliruan atas pemahaman prinsip acara pidana. Meski kliennya telah dituntut dengan hukuman penjara 12 tahun, Ronny berkeyakinan bahwa Eliezer berhak atas hukuman yang lebih ringan dari terdakwa lainnya. ”Replik penuntut umum telah menunjukkan kekeliruan penuntut umum dalam memahami prinsip yang berlaku pada hukum acara pidana,” katanya.  Lewat duplik yang dibacakan di ruang sidang kemarin, Ronny menyoroti tuntutan 12 tahun penjara untuk kliennya. Menurut dia, tinggi rendahnya hukuman tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (UU).  Apalagi, Eliezer telah berperan sebagai saksi pelaku yang turut membantu terbongkarnya peristiwa pelanggaran hukum.

Sidang Putusan Putri Candrawathi dan Bharada E Dua Pekan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220215_100007-1.jpg" alt="Petugas penjagaan mengawal terdakwa Herry Wirawan masuk ke ruang sidang PN Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas penjagaan mengawal terdakwa Herry Wirawan masuk ke ruang sidang PN Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (15/2), melaksanakan sidang putusan kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati. Sidang dihadiri secara langsung terdakwa Herry Wirawan.  Herry hadir di PN Bandung, Kota Bandung, sekitar pukul 09.15 WIB menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Bandung. Terdakwa turun dari mobil tahanan dengan kawalan dari petugas kejaksaan.  ”Tolong kasih jalan, kasih jalan, nanti kita kasih foto,” kata petugas kejaksaan yang mengawal Herry masuk ke ruang sidang PN Bandung seperti dilansir dari Antara, Selasa (15/2).  Saat dihadirkan, Herry menggunakan rompi tahanan merah dan memakai kopiah hitam dengan tangan yang diborgol. Selama digiring ke ruang sidang, Herry tak berkomentar apapun.  Adapun sidang putusan Herry Wirawan itu digelar secara terbuka namun secara terbatas. Orang-orang yang bisa masuk ke ruang sidang hanya orang yang membawa surat hasil tes antigen.  Di pintu masuk ruang sidang pun digelar penjagaan secara ketat baik oleh petugas keamanan kejaksaan, pengadilan, dan juga kepolisian.  Rencananya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep N. Mulyana juga bakal menghadiri langsung sidang putusan tersebut. Namun hingga pukul 10.00 WIB, Kepala Kejati Jabar belum kunjung hadir.  Sebelumnya, Herry Wirawan oleh jaksa penuntut umum dituntut hukuman mati atas perbuatan tidak terpuji itu. Jaksa menilai aksi Herry yang memerkosa 13 santri di bawah umur itu merupakan kejahatan sangat serius.  Selain hukuman mati, Herry juga dituntut untuk dihukum kebiri kimia dan membayar sejumlah denda serta penyitaan aset untuk dilelang. Jaksa juga menuntut agar identitas Herry disebarkan kepada khalayak.

Terdakwa Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati Hadiri Sidang Putusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-18-at-17.59.32.jpeg" alt="David Handoko saat menghadiri sidang secara virtual di PN Surabaya. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>David Handoko saat menghadiri sidang secara virtual di PN Surabaya. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Direktur PT Handoko Putra Jaya David Handoko divonis tiga tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam vonis yang dibacakan majelis hakim Widiarti, David dinyatakan melanggar pasal 378 KUHP.  ”Menyatakan terdakwa David Handoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum,” ujar Widiarti.  Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya Winarko yang menuntut David dengan 3 tahun 6 bulan penjara.  Menurut Widiarti, ada beberapa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis untuk terdakwa David. Di antarnya, telah merugikan orang lain, yakni saksi Anna Prayogo. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya. Adapun yang meringankan, David merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tiga anak.  Mendengar putusan majelis hakim, pengacara David, Yudi Wibowo Sukinto masih menyatakan pikir-pikir. ”Masih pikir pikir yang mulia,” jawab Yudi ketika ditanya majelis hakim.  JPU Winarko juga menyatakan masih pikir pikir. ”Selaku JPU juga menyatakan pikir-pikir,” ucap Winarko.  David telah melakukan penipuan sejumlah Rp 15 miliar. Uang itu dia dapat dengan mengelabui saksi Anna Prayogo. Pertemuan David dan Anna berawal dari reuni SMP Santo Yusup pada 2016.  David kemudian bercerita kepada Anna bahwa dia memiliki proyek bersama Armada Maritim Timur (Armatim). Untuk meyakinkan korbannya, terdakwa mengajak Anna untuk melihat foto-fotonya bersama para petinggi tentara di salah satu perusahaan miliknya.  Anna pun tergiur dan percaya. Dia kemudian meminjamkan modal sebesar Rp 600 juta. Sekitar 2017, David kembali mengajak Anna untuk berbisnis. Kali ini, Anna diajak mendirikan PT Alfa Graha Sentosa. Perusahaan itu bergerak di bidang properti di Sidoarjo. Anna kembali memberikan modal Rp 50 miliar.  Berharap untung, Anna malah buntung. Modal yang selama ini diberikan kepada terdakwa hanya dikembalikan sebagian saja. Keuntungan yang awalnya dijanjikan terdakwa juga tidak terbukti.

Ngaku Punya Proyek Bersama Armatim, Tipu Teman Sekolah Rp 15 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Barang-Bukti-Narkoba-Reza-Artamevia-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Barang bukti dihadirkan saat rilis yang digelar di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu (6/92020). Pihak Kepoisian menangkap Penyanyi Reza Artamevia atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari penangkapan tersebut polisi mengamankan" width="100%">
<figcaption>Barang bukti dihadirkan saat rilis yang digelar di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu (6/92020). Pihak Kepoisian menangkap Penyanyi Reza Artamevia atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari penangkapan tersebut polisi mengamankan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang dengan terdakwa Budiyono, Hery Siswato, dan Firman Firdaus. Mereka terjerat kasus narkotika. Agenda pada sidang Senin (19/4) adalah pembacaan putusan.  Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan, para terdakwa terbukti bersalah atas penyalahgunaan barang haram tersebut.  ”Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama menyalahgunakan narkotika dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP,” ujar hakim Johanis saat membacakan putusan pada Senin (19/4)  Atas perbuatan tersebut, ketiganya dituntut jaksa penuntut umum (JPU) tiga tahun enam bulan penjara.  ”Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun serta mengingat masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa,” kata Johanis.  Ketiganya tertangkap pada Jumat (17/7) tahun lalu di rumah kontrakannya. Tim dari Polsek Wonokromo Surabaya yang menggeledah kediaman pelaku menemukan satu paket narkotika jenis sabu-sabu, alat isap yang terdiri atas botol bekas minuman air mineral, dua sedotan plastik, dan dua korek api gas.  Para terdakwa membeli sabu-sabu secara bersama sama seharga Rp 125 ribu melalui Totok yang saat ini masih buron. Mereka bertemu di sebuah warkop di Jalan Sidosermo. Namun tidak lama setelah membeli barang tersebut ketiganya tertangkap.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96jHZxCU1MM

Nikmati Sabu-Sabu di Kontrakan, Kena Hukuman Penjara 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201119-WA0073-1.jpg" alt="Persidangan terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (19/11). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Persidangan terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (19/11). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis terhadap terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx dengan hukuman satu tahun dua bulan penjara ditambah denda Rp 10 Juta.  ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx, dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” kata majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Adnya Dewi seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (19/11).  Dia menegaskan, terdakwa I Gede Ary Astina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu. Hal itu sesuai asas antar golongan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, yaitu sesuai dengan pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Selanjutnya, majelis hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Adnya Dewi mengatakan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ”Bahwa menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan,” ucap lda Ayu Adnya Dewi.  Dalam perkara itu menetapkan barang bukti yang disita dari saksi atas nama dokter I Gede Putra Suteja berupa delapan lembar print out hasil print screen postingan akun instagram Jrx SID beserta komentar-komentar terhadap postingan. Kemudian satu buah flashdisk warna hitam, kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture postingan akun instagram Jrx SID beserta komentar-komentar terhadap postingan dan tetap terlampir dalam berkas perkara. Serta barang bukti terkait lainnya.  Menanggapi putusan tersebut, terdakwa I Gede Ary Astina mengatakan masih akan pikir-pikir dulu sebelum menerima atau akan mengajukan banding.  ”Setelah diskusi dengan penasihat hukum, kami memilih masih akan berpikir dulu,” kata Jrx.  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum yang dikoordinatori Otong Hendra Rahayu mengatakan, menghormati putusan dari majelis hakim dan menyatakan akan pikir-pikir dahulu.  ”Sikap kami dari JPU menghormati putusan yang dijatuhkan dari majelis hakim yang mulia. Bahwa untuk pengambilan sikap sesuai ketentuan dalam KUHAP. Kami menyatakan akan menggunakan waktu untuk berpikir dahulu,” jelas Otong.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=d5WPJA4B8l8

Hakim Vonis Jrx SID Hukuman Satu Tahun Dua Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/putusan-sidang-terate-1.jpg" alt="Humas PN Kota Madiun Endratno Rajamali bersama jajaran memberikan keterangan terkait sidang gugatan sengketa kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate pada Kamis (18/6) Louis Rika/Antara" width="100%">
<figcaption>Humas PN Kota Madiun Endratno Rajamali bersama jajaran memberikan keterangan terkait sidang gugatan sengketa kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate pada Kamis (18/6) Louis Rika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis hakim memutuskan gugatan NO (niet ontvankelijke verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima atas sidang sengketa kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate (SHT) dengan agenda putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (18/6).  ”Menyatakan, memutuskan gugatan tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Hastuti dalam amar putusannya seperti dilansir dari Antara pada Kamis (18/6).  Dengan putusan tersebut, antara penggugat dengan tergugat berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah.  Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun Endratno Rajamali menyatakan, putusan perkara tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ada gugatan dengan materi yang sama yang sedang diperiksa di tingkat kasasi.  ”Berdasar putusan majelis hakim, baik pernyataan penggugat maupun tergugat tidak dapat diterima. Sehingga dinyatakan tidak ada yang menang maupun kalah karena ada gugatan dengan materi yang sama di tingkat kasasi,” ucap Endratno Rajamali.  Atas putusan tersebut, majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari baik kepada penggugat maupun tergugat untuk mengambil sikap.  Sidang gugatan sengketa kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate kembali digelar dengan agenda putusan pada Kamis 18 Juni 2020. Sidang dilakukan secara virtual dengan pengamanan ketat personel TNI dan Polri. Majelis hakim berada di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun, sedangkan penggugat di Mapolres Madiun, dan tergugat berada di Mapolres Madiun Kota.  Guna pengamanan, baik sebelum dan saat sidang, hingga pascaputusan sidang oleh majelis hakim, Kepolisian Daerah Jawa Timur menyiagakan sebanyak 1.200 personel. Jumlah tersebut masih ditambah kekuatan sekitar 700 personel TNI.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6AwcszkC-TE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FzjMWiPNqCE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5kLRGpm5CXA

Hakim Putuskan Gugatan Tidak Diterima Atas Sengketa Yayasan SHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/terate-2-1.jpg" alt="Sejumlah petugas TNI dan Polri mencegah para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang akan memadati padepokan perguruan di Jalan Merak Kota Madiun pada Kamis (18/6). Louis Rika/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas TNI dan Polri mencegah para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang akan memadati padepokan perguruan di Jalan Merak Kota Madiun pada Kamis (18/6). Louis Rika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memadati lingkungan sekitar padepokan perguruan silat di Jalan Merak Kota Madiun, Jawa Timur, saat sidang putusan sengketa kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate berlangsung pada Kamis (18/6). Massa tersebut terlihat bergerombol di sekitar Jalan Merak, di antaranya di Jalan Merak Barat, Merak Selatan, Lodan, Arwana, Mujair, Paus, Tombro, Wader, dan sejumlah jalan lain sekitar padepokan.  ”Anggota Terate yang bergerombol cukup banyak. Mereka bertahan sejak semalam, bahkan sampai dibubarkan petugas kepolisian,” ujar Doni, seorang warga di Jalan Merak Barat, Kelurahan Nambangan Kidul seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, para pesilat tersebut mulai berdatangan sejak Rabu (17/6) malam. Mereka tidak hanya dari wilayah Madiun namun juga luar kota. Seperti Trenggalek, Bojonegoro, dan beberapa daerah sekitar Madiun.  ”Saat saya tanya, ada yang mengaku dari Trenggalek. Katanya susah masuk Madiun, harus lewat jalan-jalan alternatif untuk menghindari petugas,” terang Doni.  Mereka awalnya berkumpul di depan padepokan dan Lapangan Lo Duwur, Nambangan Kidul pada Rabu (17/6) malam. Namun pada Kamis (18/6) dini hari dibubarkan paksa oleh petugas gabungan TNI dan Polri. Meski telah dibubarkan, para anggota PSHT tersebut masih berkumpul di sejumlah lokasi sekitar padepokan.  Para anggota PHST tersebut berkumpul menyusul digelarnya sidang perdata dengan agenda putusan atas perkara sengketa kepengurusan Yayasan Setia Hati Terate pada Kamis (18/6). Sidang secara virtual tersebut digelar di sejumlah lokasi berbeda. Yakni majelis hakim berada di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun, sedangkan penggugat di Mapolres Madiun, dan tergugat berada di Mapolres Madiun Kota.  Sementara itu, guna pengamanan, baik sebelum dan saat sidang, hingga pascaputusan sidang oleh majelis hakim, Kepolisian Daerah Jawa Timur menyiagakan sebanyak 1.200 personel. Jumlah tersebut masih ditambah kekuatan sekitar 700 personel TNI.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6AwcszkC-TE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FzjMWiPNqCE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5kLRGpm5CXA

Anggota PSHT Padati Padepokan saat Sidang Putusan Sengketa Yayasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang putusan

Berita Terkini