<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/WhatsApp-Image-2023-05-04-at-132144-3680957938.jpg" alt="Persidangan terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di Pengadilan Negeri Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Persidangan terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di Pengadilan Negeri Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Persidangan Bank OCBC NISP di Pengadilan Negeri Sidoarjo terus berlanjut. OCBC optimistis memenangkan gugatan terhadap Susilo Wonowidjojo dan tergugat lain terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar. &rdquo;Di persidangan, memasuki agenda pembacaan gugatan, artinya sudah memasuki pokok perkara setelah sebelumnya gagal di tahap mediasi. Dalam perkara ini, Bank OCBC NISP optimistis memenangkan gugatan karena kami memiliki bukti-bukti kuat yang sudah kami persiapkan,&rdquo; kata Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan. Persidangan gugatan Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo dan tergugat lain dihadiri seluruh pihak, penggugat, dan tergugat di PN Sidoarjo pada 3 Mei. Para pihak menyepakati pelaksanaan sidang berikutnya melalui e-court (sidang elektronik) atau dokumen-dokumen di submit melalui elektronik ke pengadilan. Bank OCBC NISP akan memasukkan bukti tertulis pada 31 Mei ke PN Sidoarjo. Dalam gugatan perdatanya, Bank OCBC NISP meminta majelis hakim untuk menghukum para tergugat yang menyebabkan kredit macet dengan harta kekayaan pribadi berupa kerugian materiil sebesar lebih kurang US$ 16,50 juta atau Rp 232 miliar dan immateriil senilai Rp 1 triliun. Adapun pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Utama (HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Dra Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M.A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10), dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11), serta PT Hair Stair Indonesia/HSI (turut tergugat 1), Ida Mustika S.H (turut tergugat 2). Susilo Wonowidjojo, salah satu orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes itu, merupakan pemegang saham pengendali PT HSI melalui PT HMU sebelum PT HSI dipailitkan secara kontroversial pada September 2021. Hasbi menjelaskan, duduk perkara dari kasus kredit macet itu, Bank OCBC NISP telah memberikan pinjaman kepada PT HSI, perusahaan produsen rambut palsu/wig di Sidoarjo, sebesar US$ 16,51 juta. Salah satu alasan Bank OCBC NISP menyetujui pinjaman tersebut karena Meylinda Setyo adalah pemegang 50 persen saham dan Presiden Komisaris PT HSI yang merupakan istri dari Susilo Wonowidjojo, yang merupakan orang terkaya ke-14 di Indonesia versi Majalah Forbes. Selanjutnya Lianawati Setyo adalah adik dari Meylinda Setyo, Wakil Presiden Direktur PT HSI. Melihat profil pengurus dan pemegang saham itu, menjadi pertimbangan Bank OCBC NISP untuk memberikan pinjaman kepada PT HSI. Kuasa hukum tergugat 5, 7, 8, 9, 11, dan turut tergugat 1 (HSI), Arief Budiman mengatakan persidangan kali ini sudah memasuki pembacaan gugatan artinya sudah masuk ke pokok perkara. &rdquo;Menurut kami gugatan masih premature, karena penggugat sendiri adalah salah satu kreditor yang memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) klien kami yang berujung kepailitan. Dalam proses kepailitan masuk proses pemberesan penjualan harta yang belum dibagikan dan HSI sudah digugat,&rdquo; kata Arief seusai persidangan. Adapun Kuasa Hukum Tergugat 1 (Susilo Wonowidjojo), tergugat 2, 6, dan 10, Gunadi Wibakso mengatakan, gugatan Bank OCBC NISP itu diawali dengan perjanjian utang piutang dengan PT HSI. Dalam gugatan Bank OCBC NISP, PT HSI melanggar perjanjian, menuntut HSI membayar kepada penggugat. &rdquo;Yang disebutkan itu gugatan berdasar perjanjian kredit, yang hanya mengikat penggugat dan PT HSI. Sehingga kami di pihak luar itu, tidak terikat oleh perjanjian. Kami tidak tahu kesepakatan mereka,&rdquo; kata Gunadi. Menanggapi hal tersebut, Hasbi mengatakan, sah-sah saja pihak tergugat dan turut tergugat membantah tidak terlibat dalam kredit macet itu atau menyatakan hal lain. &rdquo;Kita ikuti proses hukum ini, nanti pengadilan yang menilai dan menentukan kebenarannya, dan kami optimistis memenangkan gugatan ini karena kami memiliki bukti-bukti yang kuat,&rdquo; ucap Hasbi.

Bank OCBC NISP optimistis memenangkan gugatan kredit macet senilai Rp 232 miliar dari beberapa tergugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Sidang Kredit Macet OCBC NISP Lawan Susilo Wonowidjojo Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-29-at-18.41.46.jpeg" alt="Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar mulai memasuki tahap mediasi pertama. Bank OCBC NISP membuka peluang damai bagi para tergugat apabila para tergugat mengajukan tawaran-tawaran perdamaian secara tertulis. ”Pada tahap mediasi pertama ini, Bank OCBC NISP membuka ruang negosiasi atau ruang damai bagi para tergugat, khususnya Susilo Wonowidjojo sebagai tergugat utama untuk mengajukan penawaran perdamaian atas kredit macet PT Hair Star Indonesia (HSI). Kita bisa bicarakan bersama, jika ada itikad baik dari Susilo Wonowidjojo untuk berdamai, persoalan ini akan selesai dan menjadi tidak berlarut-larut,” kata kuasa hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu (29/3). Hasbi menjelaskan, proses mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata yang membuka ruang diskusi antara para pihak untuk mencari solusi damai penyelesaian sengketa. Para pihak difasilitasi mediator untuk berdiskusi. ”Kami telah menghadirkan perwakilan dari internal Bank OCBC NISP agar mendengar dan mempertimbangkan tawaran-tawaran perdamaian para tergugat. Kami harapkan juga dari para tergugat dapat hadir,” tutur Hasbi Setiawan. Dalam mediasi pertama yang dipimpin mediator Didi Ismiatun, hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pihak tergugat utama, Susilo Wonowidjojo tidak hadir. Dia diwakili kuasa hukumnya. Begitu juga dengan pihak tergugat lain. Mediator Didi Ismiatun memutuskan menunda mediasi hingga pekan depan Rabu (5/4), dengan agenda memberikan resume perdamaian dari pihak penggugat dan para tergugat. ”Kepada pihak penggugat diminta menyusun resume yang menceritakan duduk perkara sekilas dan usul damai. Dari tergugat juga harus menyiapkan resume usul. Berdasar Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediator meminta agar para tergugat langsung menghadirkan prinsipal meskipun hanya sekali, tak hanya diwakili kuasa hukum pada Rabu (5/4),” kata Didi Ismiatun. Dalam gugatan perdata, Bank OCBC NISP minta majelis hakim menghukum para tergugat yang menyebabkan kredit macet dengan harta kekayaan pribadi berupa kerugian materiil sebesar ± US$ 16,50 juta atau Rp 232 miliar dan immateriil senilai Rp 1 triliun. Adapun pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP  yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Utama (HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M.A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11), serta PT HSI (turut tergugat 1) serta Ida Mustika (turut tergugat 2). Susilo Wonowidjojo merupakan pemegang saham pengendali PT HSI melalui PT Hari Mahardika Utama (HMU) sebelum PT HSI dipailitkan secara kontroversial pada September 2021. PT HSI, produsen rambut palsu atau wig asal Sidoarjo memiliki kredit macet di Bank OCBC NISP senilai Rp 232 miliar. Hasbi menambahkan, Susilo sebagai tergugat 1 harus bertanggung jawab atas kerugian Bank OCBC NISP, karena adanya pengalihan saham PT HMU kepada Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4) tanpa persetujuan Bank OCBC NISP. Keberadaan Susilo sebagai pemilik HMU yang juga mengendalikan HSI merupakan salah satu pertimbangan bank ketika memberikan kredit pada 2016 dan terus melakukan perpanjangan sampai 2021. ”Dalam perjanjian kredit tegas disebutkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada debitur (HSI), termasuk kepemilikan saham, harus mendapatkan persetujuan kreditur. Tapi semua kesepakatan itu dilanggar,” kata Hasbi. Kuasa hukum PT HMU Agus Sujatmoko mengatakan, upaya yang dilakukan pihak penggugat dengan melibatkan Susilo Wonowidjojo dalam kasus kredit macet PT HSI kurang tepat. Sebab, Susilo tidak bertindak sebagai komisaris. Meski demikian Agus membenarkan bahwa Susilo Wonowidjojo adalah pemegang 50 persen saham HSI melalui PT HMU. Adapun PT HMU perusahaan yang dimiliki Susilo Wonowidjojo. ”Pak Susilo tidak tahu menahu soal kepailitan PT HSI, soal pengalihan saham juga tidak butuh persetujuan pemegang saham. Soal kredit dengan Bank OCBC NISP tidak tahu menahu,” kata Agus.

Sidang Kredit Macet Tahap Mediasi, Bank OCBC NISP Buka Peluang Damai

sidang perdata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang perdata

Berita Terkini

Sidang Kredit Macet OCBC NISP Lawan Susilo Wonowidjojo Berlanjut

Sidang Kredit Macet Tahap Mediasi, Bank OCBC NISP Buka Peluang Damai

Download Aplikasi JawaPos.com