<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/harapan-pan-terhadap-vonis-perkara-ahok_m_127692.jpeg" alt="Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elite Partai Amanat Nasional (PAN) berharap vonis untuk perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan dijatuhkan majelis hakim tidak melukai umat Islam. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno berharap keadilan bisa ditegakan. Sebab umat Islam telah ternodai karena Ahok yang melakukan pelecehan terhadap salah satu ayat di kitab suci Alquran. "Berharap keadilan bisa ditegakkan dan memenuhi harapan masyarakat yang telah ternodai," ujar Eddy di DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta, Rabu (3/5) malam. Maka dari itu, dia berharap majelis hakim dapat berpikir panjang dan melihat aspek-aspek hukum. Jangan sampai rasa keadilan itu hilang dan menjatuhkan vonis bebas kepada mantan Bupati Belitung Timur itu. "Dalam bentuk vonis harus mencerminkan keadilan kepada masyarakat," katanya. Sidang vonis perkara Ahok bakal digelar pada Selasas (9/5). Sementara itu, jumat besok&nbsp; (5/5) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pun menggelar Aksi Bela Islam dengan tajuk Aksi 55. Rencananya aksi itu akan diawali dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal yang kemudian berjalan kali menuju Mahkamah Agung (MA), guna menyampaikan tuntutannya. (cr2/JPG)

Harapan PAN Terhadap Vonis Perkara Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/penjelasan-ahok-soal-ikan-nemo_m_125710.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menyebutkan Ikan Nemo dalam nota pembelaan (pleidoi), Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa kasus dugaan penodaan agama Islam, menjelaskan maksud cerita dalam cuplikan film Finding Nemo itu. Pria yang karib disapa Ahok itu mengatakan, ide memasukkan cerita film garapan Disney itu bermula ketika dirinya bertemu sekumpulan anak TK di Balai Kota Jakarta. Dalam pertemuan dengan anak TK itu, Ahok mengaku dijajal berbagai pertanyaan. Salah satu anak bertanya alasan dirinya gemar berantem, melawan arus di ibukota. "Saya langsung teringat film Finding Nemo, ya sudah aku suruh cari di yutube diputerin," ujarnya di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (25/4). Salah satu cuplikannya, kata Ahok, ada adegan ikan yang tertangkap jaring. Termasuk ayah Nemo dan temannya Dori serta ikan-ikan lainnya. "Bapaknya (Nemo) enggak mau dia masuk dong, ikan kan ke atas semua narik tali, sampai mengap-mengap makanya Nemo perintahin berenang ke bawah. Begitu berenang ke bawah patah tuh, jaringnya putus ikannya, lepas, tapi Nemo-nya ketimpa ya pingsan," cerita Ahok. Lantas, mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan kepada anak-anak TK bahwa ada sekelompok orang di Jakarta memang sedang salah arah. "Dengan korupsi merajalela, anggaran dimainkan, mau enggak mau saya mesti teriak dong arahnya salah," terang dia. Dikatakannya, jika arah pejabat ke jalan yang salah maka rakyat tak akan melihat perubahan. Dengan gencarnya pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinannya, lanjut dia, pembiayaan jadi lebih hemat dan transparan. "Itu karena kita ngarahnya benar walaupun orang ini yang ngamuk, orang selama ini ke utara dia ke selatan (salah arah). Ini yang saya jelasin ke anak-anak," urainya. Kendati diakuinya, sikap baik terhadap warga ibukota tak akan berakhir bahagia sebagaimana jalan cerita Finding Nemo yang mesti pingsan karena ditimpa ikan yang ditolongnya. Karena itu, dia akan terus membantu rakyat Jakarta yang kesusahan meskipun tahu sudah difitnah dengan isu penistaan agama. "Kita harus siap, makanya saya beri judul pleidoi melayani walaupun difitnah," tandasnya. Sebelumnya, dalam pembacaan pleidoi, Ahok sempat memasukkan pesan moral yang ditangkap dari film Finding Nemo. Dia mengibaratkan posisinya saat ini seperti ikan kecil Nemo di tengah luasnya ibukota negara. (uya/JPG)

Penjelasan Ahok Soal Ikan Nemo

Fadli Zon Pertanyakan Ringannya Tuntutan Ahok

Tuding Ahok Nistakan Agama Islam, Segini Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/hakim-periksa-barang-bukti-kasus-penistaan-agama_m_120967.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, majelis hakim melakukan pemeriksaan barang bukti terhadap kasus tersebut. Di sidang ke-17 yang berlangsung Selasa (4/4) ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Dwiarso Budi Santiarto mengatakan, sidang akan dimulai dengan pemaparan barang bukti. Baik barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pengacara terdakwa. "Jadwalnya adalah pemeriksaan barang bukti dan terdakwa. Jadi ini nanti kita periksa dulu bukti yang ada pada jaksa, kita periksa bersama-sama, entah surat atau rekaman. Kalau sudah habis, kita ke penasehat hukum, apa yang diajukan kita periksa bersama-sama juga," kata Dwiarso dalam ruang sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan. Setelah pemeriksaan barang bukti selesai, Ahok sebagai terdakwa akan langsung dimintai keterangannya. "Kalau sudah selesai, kita periksa terdakwa sebagai tahap pemeriksaan terakhir," imbuhnya. Setelah sidang hari ini selesai, maka pekan depan akan sidang beragendakan pembacaan tuntutan dari JPU. "Setelah itu kita persilakan jaksa untuk mengajukan tuntutan pada sidang berikutnya," tutur Dwiarso. (uya/JPG)

Hakim Periksa Barang Bukti Kasus Penistaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/begini-awal-mulanya-pasal-penodaan-agama_m_116060.jpeg" alt="Suasana sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Suasana sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasal 156 huruf a di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang penodaan agama ternyata lahir akibat luar biasanya eskalasi politik yang pernah terjadi di Indonesia. Hal itu dikatakan ahli hukum dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta Edward Omar Sharif Hiariej dalam persidangan terdakwa dugaan kasus penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama. Edward yang bersaksi sebagai ahli pidana memberikan pencerahan mengenai kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menjelaskan, sejarah lahirnya pasal 156 huruf a tak lepas dari Penetapan presiden nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Kata Edward, PNPS itu dikeluarkan Presiden Soekarno tanggal 20 Januari 1965. Tepat dua minggu setelah peristiwa pembantaian umat Muslim di Madiun. Pada saat itu, ada konstelasi politik dari tiga kekuatan. Antara Partai Komunis Indonesia (PKI) berhadapan dengan Islam. Di sisi lain, PKI berhadapan dengan tentara atau pemerintah. Akibat dari perseteruan itu, maka terjadilah pembunuhan sadis ketika para kiai dan santri sedang salat subuh. "Para kiai, para santri dibantai. Alquran waktu itu diinjak-injak, dirobek. Terjadi eskalasi politik yang luar biasa sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan UU Nomor 1 tahun 1965," papar Edward di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (14/3). UU PNPS itu berisi lima pasal yang berlaku pada saat diundangkan. Sementara empat pasal lainnya dibagi atas dua bagian. Edward menjelaskan, pasal satu, dua dan tiga berkaitan dengan penafsiran ajaran agama, atau adanya peribadatan yang menyimpang dari ketentuan agama yang dianut di agama-agama di Indonesia. Sementara pasal empat, isinya adalah pasal 156 huruf a yang berisi mengenai penodaan, penistaan terhadap agama. "Dan apa yang dilakukan di Madiun waktu itu oleh pemuda-pemuda PKI, yang ketika mereka menyobek Alquran, itu dianggap sebagai menista agama," pungkasnya. (uya/JPG)

Begini Awal Mulanya Pasal Penodaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ringankan-ahok-kuasa-hukum-ngotot-ingin-putar-video-kampanye-gus-dur_m_115976.jpeg" alt="Suasana sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Suasana sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Teguh Samudra mengaku pihaknya akan memutar video Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat berkampanye di Pilgub Bangka Belitung (Babel) 2007 dalam persidangan perkara dugaan penodaan agama Islam ke-14. "Isinya adalah saat Gusdur kampanye. Gusdur mengatakan tidak apa-apa memilih Ahok untuk menjadi gubernur saat di Babel. Itu sudah tempo hari, masa sekarang enggak boleh? Padahal Gusdur&nbsp; ulama besar mantan presiden kita justru menunjukkan dalil-dalilnya dalam video," ujar Teguh di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (14/3). Namun, pihaknya tak keberatan apabila nantinya majelis hakim menolak bila video itu diputarkan dalam persidangan. "Tapi kalau enggak diizinkan majelis udah anggap sudah memahami, apa yang diterangkan saksi ini kita serahkan saja," imbuhnya. Selain memutar video Gusdur ketika berkampanye untuk Basuki, dia juga mengaku nantinya akan menghadirkan kerabat atau saudara dari ulama kondang itu sebagai saksi. Saksi meringankan tuduhan terhadap Ahok dalam persidangan. Namun, Teguh enggan membeberkan pada persidangan ke berapa hal itu akan dilakukan. "Nanti pada waktunya. Toh kita menghadirkan orang orang ini mereka yang ikut mendengar dan menyaksikan (kampanye Gusdur) seperti tempo hari pernah kita hadirkan," ucapnya. Seperti diketahui, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Ahok dituduh telah menodakan agama Islam atas pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September tahun lalu. (uya/JPG)

Ringankan Ahok, Kuasa Hukum Ngotot Ingin Putar Video Kampanye Gus Dur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kesaksian-keras-habib-rizieq-di-sidang-ahok_m_112879.jpeg" alt="Habib RIzieq Shihab" width="100%">
<figcaption>Habib RIzieq Shihab</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab akhirnya memberikan keterangan dalam sidang dugaan penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.  Dalam keterangannya sebagai ahli agama, Rizieq mengatakan, ada beberapa pernyataan Ahok sewaktu berpidato di Kepulauan Seribu yang menistakan Alquran dan ulama.  Yang disinggung Rizieq pertama merupakan pernyataan 'jadi jangan percaya sama orang'.  "Siapa pun yang mengatakan kalimat ini berarti telah mengatakan kepada masyarakat jangan percaya pada siapa pun juga untuk jangan percaya pada surah Al-Maidah 51 yang mengajak tidak memilih non-muslim," kata Rizieq dalam ruang sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).  Kedua, lanjut dia, pernyataan 'enggak pilih saya'. Menurutnya, pernyataan itu memperjelas bahwa konteks pidato Ahok sudah mengarah kepada Pilkada DKI. Tidak ada hubungannya dengan perikanan yang menjadi inti kedatangan Ahok di Kepulauan Seribu. "Itu berarti Pilkada," tegas Rizieq.  Ketiga, pernyataan 'dibohongi pakai Al-Maidah 51'. Bagi mantan residivis itu, maksud ucapan Ahok tersebut mengarah kepada umat muslim yang sudah dibohongi dengan menjadikan surat Al-Maidah 51 sebagai alatnya. Tetapi juga sebagai sumber kebohongan.  "Jadi terdakwa mengatakan dibohongi surat Al-Maidah, berarti dibohongi Al-Qur&rsquo;an. Siapa membohongi umat islam? Yang pakai Al-Maidah 51, siapapun dia. Jadi siapa saja, mulai nabi, para sahabat, begitu juga para ulama," tuturnya. (uya/JPG)

Kesaksian Keras Habib Rizieq di Sidang Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/habib-rizieq-tiba-agak-munduran-ya-jangan-terlalu-maju_m_112851.jpeg" alt="Habib RIzieq Shihab" width="100%">
<figcaption>Habib RIzieq Shihab</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab akhirnya tiba di lokasi sidang dugaan penodaan agama Islam dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tepatnya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.&nbsp;  Dia datang untuk memberikan kesaksian di sidang kasus penodaan agama pada Selasa (28/2).  Berdasarkan pantauan, sekira pukul 08.20 WIB, Habib Rizieq tiba di Kementan, Jaksel. Adapun kedatangannya untuk memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi ahli agama Islam yang dihadirkan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Pria yang sangat anti Ahok itu datang dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner putih berplat nomor B 54 MS dengan didampingi istri dan ketua DPP FPI Habib Muchsin Alatas.&nbsp;  Dia datang tanpa ada pengawalan ketat dari Laskar Pembela Islam (LPI) yang biasanya selalu mengawal. Hanya beberapa petinggi FPI yang meminta awak media tak terlalu mendekat ke arah Habib Rizieq sewaktu ia hendak turun dari mobilnya.&nbsp;  "Agak munduran ya, jangan terlalu maju," ujar salah satu staff Habib Rizieq.&nbsp;  Tak ada pernyataan apapun yang keluar dari mulut ketua dewan pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI itu. Dia pun hanya mengucapkan salam sembari mengacungkan dua jempol ke arah awak media.&nbsp;  "Assalamualaikum, alhamdulillah," singkat Habib Rizieq usai turun dari mobilnya. (uya/JPG)

Habib Rizieq Tiba, Agak Munduran Ya, Jangan Terlalu Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ritual-ahok-sebelum-berhadapan-dengan-habib-rizieq_m_112848.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama saat menemui warga DKI di Rumah Lembang beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama saat menemui warga DKI di Rumah Lembang beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa dugaan penodaan agama Islam Basuki Tjahaja Purnama melakukan ritual paginya di Balai Kota Jakarta sebelum bersidang, Selasa (28/2). Ahok -sapaan Basuki, menyempatkan diri melayani warga DKI yang sehari-hari menunggunya di pendopo Balai Kota untuk mengadu.  "Enggak enak orang nunggu, karena banyak orang yang enggak tahu saya sidang," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/2).  Apalagi kata dia, ada beberapa orang lanjut usia yang sudah menantinya sejak pagi tadi. "Yang tua-tua itu tadi kan, kalau dia nunggu sampai siang nggak balik-balik kan kasihan. Saya juga pengin langsung lebih cepet," terangnya.  Dia berdalih banyak orang telah menunggunya sejak pagi, sehingga dia memutuskan untuk melayani mereka sebelum menghadapi persidangan. "Saya dilaporin pagi-pagi orang udah ngantri. Jam enam udah ngantri. Orang tua. Ya saya mampir dulu lah. Ya kasian orang tua," tutur Gubernur DKI Jakarta ini.  Sebagaimana diberitakan, salah satu saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang ke-12 hari ini merupakan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.  Selain Rizieq, satu ahli lagi dengan nama Abdul Chair Ramadhan juga dijadwalkan bersaksi. Abdul merupakan ahli pidana dan merupakan anggota dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat.  Baik Abdul maupun Rizieq merupakan saksi ahli yang dihadirkan JPU.  Sidang ke-12 kasus dugaan penodaan agama nanti akan digelar kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara bertempat di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. (uya/JPG)

Ritual Ahok Sebelum Berhadapan dengan Habib Rizieq