<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/Bamsoet-pimpin-sidang-249461099.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet memimpin sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Ruang Rapar Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet memimpin sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Ruang Rapar Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet memimpin sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Ruang Rapar Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet menyampaikan rasa syukur bahwa pihaknya telah menyelenggarakan kerja-kerja konstitusional selama lima tahun belakangan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Majelis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam, karena telah selesai menunaikan tugas konstitusionalnya, masa bakti 2019-2024," kata Bamsoet saat memimpin sidang paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet menjelaskan, dalam sidang paripurna akhir masa jabatan ini terdapat dua agenda, yakni&nbsp;terkait perubahan tata tertib dan rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019-2024. Serta,&nbsp;laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja pimpinan MPR RI periode 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet menyatakan bahwa sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024 terbuka untuk umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka dengan demikiam dengan ucapkan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim sidang kami buka dan terbuka untuk umum," ucap Bamsoet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelum melanjutkan sidang, Bamsoet menyampaikan dua bait pantun. Bamsoet turut menyinggung soal pohon beringin yang diterjang badai dan topan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014983045/bamsoet-sebut-ikn-sebagai-halaman-kosong-di-buku-sejarah-yang-menunggu-ditulis-cerita-kebanggaan-hingga-cinta">Bamsoet Sebut IKN sebagai Halaman Kosong di Buku Sejarah yang Menunggu Ditulis Cerita Kebanggaan hingga Cinta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantuan Bamsoet itu turut mendapat sambutan gembira dari para anggota dewan di ruang sidang paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut pantun lengkap Bamsoet:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Burung cenderawasih di hutan Irian</div> <div dir="auto">Terbang melanyang di atas awan</div> <div dir="auto">Ucapan terima kasih kami haturkan atas kehadiran bapak ibu sekalian</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pohon beringin di persimpangan jalan</div> <div dir="auto">Tegak berdiri meskipun diterjang badai dan topan</div> <div dir="auto">Izinkan kami menggelar sidang akhir masa jabatan</div> <div dir="auto">Untuk menyampaikan laporan kinerja dan rancangan putusan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Majelis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam, karena telah selesai menunaikan tugas konstitusionalnya, masa bakti 2019-2024,"

Pimpin Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan, Bamsoet Singgung Pohon Beringin Diterjang Badai dan Topan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rapat-Paripurna-DPR-Tetapkan-Anggota-BPK-Dan-Sahkan-RUU-PSDN-dery-ridwansah-5.jpg" alt="Suasana Rapat Paripurna DPR ke- 11 masa sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9). Rapat Paripurna DPR menetapkan 5 Anggota BPK Terpilih petiode 2019-2024 diantaranya adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susan" width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat Paripurna DPR ke- 11 masa sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9). Rapat Paripurna DPR menetapkan 5 Anggota BPK Terpilih petiode 2019-2024 diantaranya adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Digantinya nama anggota MPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai pemandu doa dalam agenda Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan 2014-2019 sempat ramai dibicarakan. Namun, alangkah baiknya jika polemik ini diakhiri.  Akademisi dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin mengatakan, jika mengacu konvensi kenegaraan sejak negara Indonesia merdeka sampai sekarang, setiap acara resmi kenegaraan termasuk acara MPR RI yang ditutup dengan acara pembacaan doa. Memang pada umumnya memang dibacakan oleh umat mayoritas.  "Karena memang yang biasanya itu diambil dari umat mayoritas (islam) tapi umat mayoritas berdoanya juga mengizinkan umat agama yang lain untuk membaca doa sesuai agama masing- masing. Itu juga menjadi kebiasaan dalam konteks kenegaraan di Indonesia ini," ucap Ujang.  Sehingga, ungkap Ujang, ini bukan soal perempuanya. Tapi memang kebiasaanya yang dari dulu dan sekarang seperti itu ketika pembacaan doa yang kemudian diikuti oleh agama lain.  Oleh karena itu, Ujang menyarankan untuk menjaga perdamaian dan menghindari polemik yang tidak penting. Alangkah baiknya jika polemik ini diakhiri.  "Bangsa ini sedang disulitkan oleh masalah demonstrasi dan papua. Sehingga sebenarnya itu yang harus difikirkan bersama oleh para elit kita dari pada masalah ini," tandas Ujang.  Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono pun menjelaskan kalau Rahayu Saraswati diajukan fraksi Gerindra. "Tapi kemudian (MPR) memutuskan bahwa yang akan memimpin doa dalam Sidang Paripurna adalah Pimpinan MPR langsung dalam hal ini Bapak Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua MPR RI," kata Ma'ruf kepada awak media, Minggu (29/9).  Namun, ungkap Ma'ruf, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, tidak sependapat. Menurutnya, pembacaan doa kemudian dipimpin Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.  "Maka Pimpinan MPR memutuskan doa langsung dipimpin oleh Ketua MPR selaku Ketua Sidang Paripurna MPR, Bapak Zulkifli Hasan," sambung Ma'ruf.  Sedangkan, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan, dirinya tidak setuju Hidayat Nur Wahid memimpin doa dalam Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan 2014-2019. Setelah melalui pembahasan dengan semua pimpinan maka diputuskan pembacaan doa langsung dipimpin oleh Ketua MPR.  "Setelah melalui pembahasan yang melibatkan semua pimpinan MPR, maka pimpinan MPR memutuskan doa langsung dipimpin oleh Ketua MPR selaku Pimpinan Rapat Paripurna," jelasnya.

Polemik Pembacaan Doa di Sidang Paripurna, Pengamat: Lebih Baik Sudahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Zulkifli-Hasan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Paripurna Akhir. Dalam rapat tersebut Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja MPR Masa Jabatan 2014 - 2019.  Zulkifli dalam laporannya menyebutkan, secara substansial MPR masa jabatan 2014-2019 telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014.  "Dalam kurun waktu lima tahun, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti," ujar Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (27/9).  Dalam sidang paripurna itu, Zulkifli Hasan didampingi enam wakil ketua MPR yaitu Mahyudin (Partai Golkar), Hidayat Nur Wahid (PKS), Oesman Sapta (Kelompok DPD), Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Partai Gerindra), dan Muhaimin Iskandar (PKB).  Zulkifli mengatakan, MPR masa jabatan 2009-2014 menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti MPR masa jabatan 2014-2019. Ada tujuh rekomendasi MPR masa jabatan 2009 - 2014, yaitu (1) melaksanakan penataan sistem ketatanegaraaan Indonesia, (2) melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, (4) membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya.  Selanjutnya, rekomendasi kelima (5) adalah mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.  Menurut Zulkifli Hasan, tindak lanjut rekomendasi itu antara lain dengan membentuk Lembaga Pengkajian MPR, menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga engara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat.  “Sidang Tahunan ini telah kita laksanakan sejak tahun 2015 dan terus berlanjut setiap tahun,” ujar Zulkifli Hasan.  Menindaklanjuti rekomendasi melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, lanjut Zulkifli Hasan, Pimpinan MPR mendorong pemerintah agar nilai-nilai Empat Pilar itu dimasukan dalam kurikulum pendidikan di semua jenjeng pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi.  “Alhamdulillah, pemerintah akhirnya membentuk suatu badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kolaborasi dan sinergitas antara MPR dan BPIP akan mengoptimalkan peran dan tanggungjawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa,” ucapnya.  Zulkifli menambahkan, MPR masa jabatan 2014-2019 juga telah menindaklanjuti rekomendasi untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN. Itu didapat melalui kegiatan dengar pendapat, kajian oleh Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR.  Jadi, lanjut Ketua Umum PAN itu, untuk MPR periode 2019-2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian MPR masa jabatan 2014 - 2019 berkenaan dengan substansi dan bentuk hukumnya termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR.  "Itu semua berkenaan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara, tiga fraksi memberikan catatan, selain memungkinkan untuk ditetapkan dalam Ketetapan MPR, juga terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui Undang-Undang,” jelas Zulkifli.  Lebih lanjut, Zulkifli juga menuturkan, MPR masa jabatan 2014 - 2019 juga telah melakukan kajian berkenaan dengan penataan sistem ketatanegaraan meliputi penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman, dan penataaan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.  "Hasil kajian MPR masa jabatan 2014 - 2019 menjadi masukan dan bahan pendalaman lebih lanjut bagi MPR masa jabatan 2019-2024 dalam melaksanakan tugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya.  “Dengan demikian, secara substansial MPR masa jabatan 2014-2019 telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi MPR masa jabatan 2009 - 2014,” papar Zulkifli.

Zulkifli: Seluruh Rekomendasi MPR 2009-2014 Sudah Ditindaklanjuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Zulkifli-Hasan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 32,8 persen penduduk Indonesia atau sekitar 87 juta orang telah terpapar kegiatan sosialiasi Empat Pilar. Data itu diungkapkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.  Sedangkan tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mencapai angka 99,8 persen. Sementara itu, pemahaman terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi mencapai 97,8 persen.  Angka-angka tersebut merupakan hasil survei yang digelar oleh MPR bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia.  “Ingat, empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal di samping pilar-pilar lain bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri,” kata Zulkifli Hasan dalam Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2014 – 2019 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).  Diketahui, Sidang paripurna akhir MPR dipimpin Zulkifli Hasan didampingi para wakil ketua yaitu Mahyudin (Partai Golkar), Hidayat Nur Wahid (PKS), Oesman Sapta (Kelompok DPD), Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Partai Gerindra), dan Muhaimin Iskandar (PKB).  Zulkifli Hasan juga menyebutkan, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) memberikan mandat khusus kepada MPR, antara lain untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR.  Menurut Zulkifli, MPR masa jabatan 2014-2019 telah melaksanakan mandat itu dengan baik. Seluruh anggota MPR telah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia melalui berbagai kegiatan yang terprogram secara baik.  Badan Sosialisasi MPR telah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode, seperti mengadakan training of trainers, outbond Empat Pilar bagi mahasiswa, bela negara melalui kemah Empat Pilar, sosialisasi untuk memenuhi undangan, dan lain sebagainya.  “Sampai dengan bulan September 2019, kinerja MPR dalam melaksanakan mandat UU sungguh sangat menggembirakan,” ujarnya.  Untuk itu, lanjut Zulkifli, keberhasilan pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR perlu dijaga keberlanjutannya agar keterpaparan masyarakat semakin luas, serta masyarakat terus meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dia menambahkan MPR masa jabatan 2019 – 2024 berwenang untuk bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga lainnya.  “Khusus dalam melaksanakan tugas memasyarakatkan Pancasila, MPR berwenang untuk bekerja sama dengan lembaga yang dibentuk oleh presiden yang bertugas melaksanakan fungsi pembinaan ideologi Pancasila,” paparnya.

Ketua MPR: 87 Juta Orang Sudah Terpapar Sosialisasi Empat Pilar