<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Sidang-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (ketiga kiri) didampingi anggota DKPP memimpin sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan peng" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (ketiga kiri) didampingi anggota DKPP memimpin sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan peng</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebutuhan anggaran untuk membiayai Pemilu 2024 sangat besar. Dari alokasi APBN saja sekitar Rp 25 triliun. Baik untuk KPU, Bawaslu, maupun lembaga lain. Belum lagi sokongan dana dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Totalnya diperkirakan lebih dari Rp 76 triliun.  Dari kebutuhan itu, sejauh ini proses pencairan anggaran diklaim masih relatif seret. Anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI misalnya. Per pekan ini lembaga etik itu mengaku sudah kehabisan dana. Demikian juga sejumlah lembaga lain.  Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan, tahun anggaran 2023 ini pihaknya mendapat alokasi Rp 26 miliar. Jika dikalkulasi, jumlah itu hanya cukup untuk kerja kelembagaan selama 2,5 bulan saja. ”Sejauh ini DKPP sudah kehabisan anggaran untuk sidang,” ujarnya kemarin (28/3).  Menurut Heddy, imbas kehabisan anggaran itu pun sangat terasa. Yang paling krusial, DKPP sudah tidak mampu menggelar persidangan di daerah. Padahal, ada banyak laporan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota KPU maupun Bawaslu daerah.  Sebelumnya, lanjut Heddy, sidang kerap digelar langsung di daerah untuk mempermudah akses. Selain itu, meringankan biaya akomodasi saksi yang jumlahnya tidak sedikit, pemohon hingga termohon. ”Anggaran untuk sidang luar kota sudah habis. Jadi, nggak bisa sidang luar kota lagi,” imbuhnya.  Sebagai solusi sementara, DKPP terpaksa hanya menggelar sidang melalui virtual. Diakui Heddy, sidang virtual sejatinya tidak cukup maksimal. Karena kurang bisa mengeksplorasi situasi. ”Tapi, sebenarnya nggak ada dasar hukumnya (sidang online, Red). Virtual itu kan untuk menyiasati keadaan pandemi saja,” ungkapnya.  Heddy mengaku sudah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia juga sudah meminta menteri dalam negeri membantu mempercepat prosesnya. Dari kalkulasi jajarannya, untuk bisa memenuhi kebutuhan hingga Desember 2023, dibutuhkan tambahan sekitar Rp 92 miliar. Terlebih, jumlah aduan berpotensi melonjak seiring berlangsungnya tahapan pemilu.

Anggaran Habis, DKPP Hanya Sanggup Gelar Sidang Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/gelar-sidang-VC.jpg" alt="Suasana sidang secara Virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/3/20). perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sidang virtual digelar bagi narapidana tipikor. Sidang secara online ini dilakukan guna menc" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang secara Virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/3/20). perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sidang virtual digelar bagi narapidana tipikor. Sidang secara online ini dilakukan guna menc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebagaimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah. PPKM Darurat yang merupakan langkah upaya menekan laju penularan Covid-19 diterapkan pada 3-20 Juli 2021.  Ketua MA Muhammad Syarifuddin meminta seluruh lembaga peradilan, untuk menerapkan persidangan secara daring. Hal ini dilakukan bagi setiap persidangan yang memang tidak bisa ditunda penanganannya.  "Selama PPKM Darurat agar menerapkan persidangan secara daring bagi semua perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan," kata Syarifuddin dalam keterangannya, Rabu (7/7).  Syarifuddin menjelaskan, bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara dan perkara tata usaha militer mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.  "Bagi perkara pidana, perkara pidana militer dan perkara jinayat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.  Baca: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/03/2021/rizieq-jalani-sidang-online-pks-singgung-djoko-tjandra-dan-pinangki/">Rizieq Jalani Sidang Online, PKS Singgung Djoko Tjandra dan Pinangki</a>  Syarifuddin menuturkan, dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan secara daring, karena adanya kendala jaringan atau kendala teknis lainnya bahwa persidangan harus digelar tatap muka atau luring, dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Serta semua pelaksana persidangan telah dilakukan tes swab antigen terlebih dahulu, paling lambat 1×24 jam sebelum persidangan digelar.  "Demikian menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan kita semua," pungkas Syarifuddin.

Ketua MA Minta Lembaga Peradilan Gelar Persidangan Secara Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/hoaks-petugas-rizieq.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR palsu yang menumpang polemik sidang virtual Rizieq Syihab masih bermunculan. Kali ini, beredar kabar bahwa petugas yang memaksa dan membawa Rizieq ke tempat persidangan online langsung sakit. Kabar itu dilengkapi capture video seseorang yang memegang tangan Rizieq di ruangan sidang, plus inset foto wajah untuk memperjelas identitas petugas yang membawa Rizieq  ”Alhamdulillah akhirnya di bayar TUNTAS. Semoga 7 turunan dari kalen yg telah menZHALIMI ayahanda terkena keRUSAKAN OTAK permanen yg kaga akan bisa di sembuhkan,” begitu potongan narasi yang dibagikan ulang akun Facebook Fitrah pada 21 Maret lalu (bit.do/JatuhSakit).  Capture video itu diambil dari kanal YouTube milik Titik Tumpu. Awalnya memperlihatkan Rizieq Syihab dibawa ke ruangan yang akan digunakan untuk persidangan online atas kasus yang dia hadapi. Rizieq dibawa pria berbaju kotak-kotak yang mengenakan masker.  Lalu, pembuat video menyisipkan foto wajah pria berbaju hijau yang diklaim sebagai wajah petugas tersebut. Selanjutnya, video beralih ke pengakuan pria berbaju hijau yang sedang terbaring di rumah sakit. Dia merasakan pusing dan lemas.  Saat dilakukan penelusuran, pria berkaus hijau itu ternyata bukan petugas yang membawa Rizieq Syihab. Dia adalah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Medan Timur yang sakit saat melaksanakan rekapitukasi hasil pemungutan suara pada Pemilu 2019. Video pengakuan itu pernah diunggah kanal YouTube Panwaslih Medan Timur pada 26 Desember 2019 dengan judul Komisioner Panwaslih Medan Timur Jalani Rawat Inap.  Pria itu bernama Soegeng Afriadi, koordinator divisi penanganan di Kecamatan Medan Timur. Dia mengatakan, karena sudah tidak enak badan saat rekapitulasi hasil suara, akhirnya dia dirawat di RS Sufina Aziz Medan, Sumatra Utara. Anda dapat melihat video tersebut di bit.do/PetugasKPPSMedan.  Persiadangan Rizieq Syihab atas kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung memang diwarnai aksi penolakan. Rizieq berontak dan menolak dibawa ke ruangan yang disiapkan untuk persidangan secara online. Ada beberapa alasan Rizieq menolak sidang secara online. Di antaranya, khawatir disabotase, tidak lancar berkomunikasi dengan pengacara, dan merugikan dirinya sebagai terdakwa.  Rizieq akhirnya bisa dihadirkan ke ruangan untuk mengikuti persidangan online. Namun, dalam persidangan itu, dia mengeluarkan jurus bungkam. Anda dapat membacanya di bit.do/HadirTapiBungkam.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Kasus Oknum Polisi Peras Rp 2,5 Miliar, Henry: Kapolda Marah Betul" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/03/2021/kasus-oknum-polisi-peras-rp-25-miliar-henry-kapolda-marah-betul/">Kasus Oknum Polisi Peras Rp 2,5 Miliar, Henry: Kapolda Marah Betul</a>  FAKTA  Pria dalam video yang mengaku pusing dan lemas itu adalah anggota KPPS di Medan Timur. Dia dirawat akibat kelelahan dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2019.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Ftb_iKbbm7Q

Hoax Petugas yang Membawa Rizieq ke Persidangan Online Langsung Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/sidang_perdana_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsy menyoroti persidangan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang diadakan secara online.  Menurut Aboe, seharusnya Rizeq diperlakukan sebagai warga negara sebagaimana umumnya dalam pengadilan. Karena ini adalah prinsip equality before the law, yaitu persamaan perlakuan di depan hukum.  “Oleh karenanya proses persidangan seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana,” ujar Aboe kepada wartawan, Selasa (23/3).  Pemenuhan acara pidana, kata Habib Aboe, adalah salah satu parameter untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya.  “Karena bangsa ini menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” terangnya.  Pemaksaan pemeriksaan seorang tersangka, lanjutnya, untuk tidak hadir dalam persidangan berpotensi mengurangi hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki.  “Apalagi pada kasus lain seperti kasus Djoko Tjandra sampai dengan Jaksa Pinangki semua tersangka bisa leluasa menghadiri persidangan. Tentu ini menjadi preseden tidak baik, ketika seolah olah terlihat ada diskriminasi. Dimana seorang tersangka ngotot mau bersidang namun jaksa tidak menghendaki,” ungkapnya.  Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pihaknya meminta Komisi Yudisial memberikan atensi pada kasus ini, karena kasus ini menjadi perhatian publik.  “Tentunya KY seharusnya memastikan persidangan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula Komnas HAM, seharusnya memantau persidangan tersebut. Karena pemaksaan seseorang terdakwa bersidang secara on line berpotensi pada pelanggaran HAM,” ungkap Sekjen DPP PKS ini.  “Kami mengingatkan kepada semua pihak agar konsisten dengan ketentuan UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, perlu komitmen dari semua pihak untuk tegak lurus mengikuti prosedur yang ada,” pungkasnya.

Rizieq Jalani Sidang Online, PKS Singgung Djoko Tjandra dan Pinangki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/sidang_perdana.jpg" alt="BELA IDOLA: Pendukung Rizieq Shihab berkumpul di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BELA IDOLA: Pendukung Rizieq Shihab berkumpul di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang perdana kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menjerat Rizieq Syihab berlangsung sengit. Kuasa hukum dan Rizieq mengajukan protes karena sidang yang dilakukan secara virtual itu diliputi banyak kendala teknis. Aksi protes itu bahkan dilanjutkan dengan walk out.  Ada tiga agenda sekaligus yang disidangkan kemarin. Yakni, kasus kerumunan saat pernikahan putri Rizieq Syihab, tes swab Rizieq di RS Ummi, dan kerumunan acara Maulid Nabi di markas FPI Petamburan.  Untuk sidang pertama, terjadi kendala teknis yang mengakibatkan gangguan pada suara dan tayangan gambar. Rizieq yang hadir secara virtual melalui video conference di Bareskrim sampai menuliskan kalimat, ”Tidak terdengar”.  Karena penyelesaiannya memakan waktu, sidang sempat diskors atau ditunda beberapa saat. Tidak berapa lama, sidang kemudian dilanjutkan. Namun, ternyata persoalan suara belum bisa dituntaskan. Sidang akhirnya diskors untuk kali kedua.  Setelah sidang kembali dimulai, problem sound tidak juga beres. Hingga akhirnya, Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa memutuskan menunda sidang kasus kerumunan tersebut. ”Sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan Jumat (19/3). Memang berat karena sistem suara, ini sesuai permintaan jaksa,” tuturnya.  Sidang selanjutnya dengan perkara tes swab RS Ummi diwarnai protes dari Rizieq. Dalam video conference, Rizieq menuturkan bahwa dirinya tidak bersedia disidang secara online. ”Maaf beribu maaf, ini menyangkut nasib saya. Saya sudah tiga bulan dipenjara,” jelasnya. Karena itu, Rizieq ingin pengadilan berjalan secara fair. Dia ingin mendapatkan hak untuk menghadiri persidangan secara langsung. Kuasa hukum Rizieq menambahkan alasan terjadinya kendala teknis pada persidangan pertama.  Hakim akhirnya berdiskusi untuk membahas permintaan Rizieq tersebut. Setelah beberapa menit, hakim memutuskan menolak permintaan Rizieq. Alasannya, majelis hakim berpijak pada Perma Nomor 4.2020 bahwa persidangan dijalankan secara online dan berlangsung sejak Juni. ”Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sidang harus dijalankan secara online,” ujar Ketua Majelis Hakim Khadwanto.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/sidang_perdana_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Rizieq sempat mengikuti sidang virtual sebelum terjadi kendala teknis pada suara dan gambar. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Mendengar permintaannya ditolak, Rizieq mengatakan tidak bersedia mengikuti sidang online. ”Mohon maaf majelis hakim,” ujarnya. Tampilan video sudah tidak terlihat, namun masih terdengar suara Rizieq yang meminta polisi untuk mematikan video dan tidak turut campur dalam proses persidangan. Terdengar suara Rizieq menyebut, ”walkout itu hak terdakwa.”  Setelah kejadian tersebut, otomatis semua kuasa hukum Rizieq langsung walk out dari persidangan. Salah satu kuasa hukum berceletuk, ”Sidang sama tembok.”  Setelah kejadian itu, hakim langsung menegur jaksa penuntut umum. Hakim mengatakan, kewenangan menghadirkan terdakwa itu dimiliki jaksa. Tidak bisa seorang terdakwa seenaknya pergi tanpa izin dari majelis hakim. ”Apa bisa jaksa kembali menghadirkan terdakwa?” tanya seorang hakim.  Jaksa lantas sibuk menelepon. Tak berapa lama, jaksa menyebutkan bahwa Rizieq lari dari ruang sidang di Bareskrim. ”Informasi sementara seperti itu,” jawabnya. Setelah itu, hakim menyebut kalau Rizieq tidak bisa dihadirkan, sidang tidak akan berjalan. Akhirnya, diputuskan sidang ditunda sampai Jumat (19/3).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/kTVb4t-97YE

Celetuk Kuasa Hukum Rizieq yang Walk Out,  Sidang Sama Tembok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lembaga peradilan menerapkan persidangan online dalam lima bulan terakhir. Meski ada kekurangan, Mahkamah Agung berencana untuk meneruskannya menjadi kebijakan yang permanen. Namun, bukan untuk mewajibkan semua sidang pidana harus online, melainkan sebagai landasan pelaksanaan agar lebih jelas.  Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menjelaskan, persidangan online bermula dari perjanjian kerja sama antarinstansi, yakni MA dengan Kejaksaan Agung dan Kemenkum HAM. Itu menyusul kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi yang membatasi pertemuan-pertemuan secara fisik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/08/2020/peretas-disidang-secara-online-proses-sidang-diganggu-video-porno/">Peretas Disidang secara Online, Proses Sidang Diganggu Video Porno</a>  ’’Perjanjian kerja sama ini telah mendapatkan perhatian MA untuk dikembangkan menjadi kebijakan yang bersifat permanen pada lembaga peradilan,’’ kata Syarifuddin kemarin (20/8).  Pihaknya akan menerbitkan kebijakan berupa peraturan Mahkamah Agung atau perma. ’’Sekarang sudah memasuki tahap uji publik sebelum dibawa ke rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk disahkan menjadi peraturan Mahkamah Agung,’’ jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/08/04/2020/sidang-lucinta-luna-dikabarkan-bakal-digelar-secara-online/">Sidang Lucinta Luna Dikabarkan Bakal Digelar Secara Online</a>  Ketua Kamar Pidana MA Suhadi menyatakan, aturan sidang online dikhususkan sebagai landasan untuk sidang tingkat pertama saja. Bukan untuk sidang perkara banding dan kasasi yang masih mengharuskan dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DOKSVrwe-3I

Mahkamah Agung Permanenkan Sidang Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/retas.jpg" alt="ILUSTRASI - WAHYU KOKKANG/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - WAHYU KOKKANG/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Repot memang kalau sidang harus dilakukan secara online. Apalagi yang disidang merupakan peretas terkenal. Sidang pun dipenuhi berbagai macam musik dan video porno.  Sidang yang diadakan Rabu lalu (5/8) itu membahas jaminan uang untuk terdakwa Graham Ivan Clark. Pemuda 17 tahun tersebut ditangkap karena aksi peretasan belasan akun Twitter tokoh terkemuka untuk penipuan Bitcoin. Akun Kanye West, Bill Gates, Elon Musk, sampai Barack Obama merupakan korban dari serangan siber tersebut.  Karena Covid-19, sidang yang dipimpin hakim Christopher Nash itu disiarkan melalui aplikasi Zoom. Kesalahannya, kanal mereka dibuka tanpa password atau tindakan keamanan apa pun. Alhasil, banyak pihak yang melakukan zoombombing. Zoombombing adalah istilah bagi seseorang yang mengganggu pertemuan virtual dengan menayangkan tayangan atau suara lain.  Selama sidang, musik dari berbagai bahasa berkali-kali muncul. Pihak pengadilan pun sibuk mendepak tamu tak diundang tersebut. Puncaknya, para penonton diperlihatkan video porno. Hal itu membuat Nash cepat-cepat menyelesaikan sesi persidangan tersebut. Menurut Agence France-Presse, Nash menolak permintaan untuk mengurangi jumlah jaminan uang bagi Clark.

Peretas Disidang secara Online, Proses Sidang Diganggu Video Porno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200429-WA0007-1.jpg" alt="Pengadilan Negeri Cianjur menggelar sidang lima mahasiswa yang menyebabkan Ipda Erwin meninggal dunia saat mengamankan aksi unjuk rasa secara online pada Rabu (29/4). Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri Cianjur menggelar sidang lima mahasiswa yang menyebabkan Ipda Erwin meninggal dunia saat mengamankan aksi unjuk rasa secara online pada Rabu (29/4). Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pelaksanaan persidangan secara online di tengah pandemi virus korona atau Covid-19. Potensi maladministrasi itu salah satunya akibat penundaan jadwal sidang yang berlarut.  "Penyelenggaraan sidang virtual ini terdapat potensi maladministrasi yakni penundaan berlarut," kata Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala dalam keterangannya, Selasa (9/6).  Berdasarkan temuan Ombudsman, kata Adrianus, penyebab terjadinya penundaan jadwal sidang karena minimnya sumber daya petugas informasi teknologi (IT) yang ada di sejumlah Pengadilan Negeri. Hal ini yang menyebabkan lambatnya proses persidangan virtual.  "Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan," ujar Adrianus.  Kendala teknis lainnya, Adrianus berujar, terkait keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antarpihak yang kurang baik, serta penasehat hukum yang tidak berada mendampingi terdakwa. Hal ini yang membuat terdakwa seperti dalam tekanan.  Oleh karena itu, Ombudsman menyarankan agar Ketua MA membentuk Tim Khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan persidangan online atau e-litigation. Serta harus menekankan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Pengadilan Negeri.  "Perlu juga dilakukan pengoptimalan koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penyelenggaraan persidangan virtual, khususnya dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM," tukasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cUK27O-wcYA  https://www.youtube.com/watch?v=6i9tCIoSyTE  https://www.youtube.com/watch?v=zPgqZlDBlHw

Ombudsman: Pelaksanaan Persidangan Online Berpotensi Maladministrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Jaksa-Asri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Pandemi Virus Korona membuat kegiatan apapun serba terbatasi. Termasuk dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ini karena pemerintah tengah menerapkan physicial distancing (jaga jarak) guna meminimalisir penyebaran virus tersebut. Agar persidangan kasus korupsi tetap berjalan, Mahmakah Agung pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19), di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.  Dalam surat edaran tersebut, pihak MA memperbolehkan proses persidangan dilakukan secara virtual (online), guna menekan penyebaran virus. Para penegak hukum seperti jaksa dan pengacara pun berkreasi menghadirkan saksi secara online melalui aplikasi dan jaringan internet. Terdakwa sendiri bisa mengikuti sidang perkara yang melilitnya dari dalam Rutan, sementara jaksa atau pengacara pun bisa mengikuti jalannya sidang dari kantor atau rumah masing-masing.  &nbsp;  Oleh: Muhammad Ridwan, Jakarta  “Ih Ayah Lucu,” kata Kamila kepada Mochamad Asri, ayahnya, yang sedang duduk serius menatap layar laptop dengan mengenakan pakaian toga jaksa. Sembari meledek Jaksa Penuntut Umum (JPU ) Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Kamila yang kini duduk dibangku kelas V Sekolah Dasar (SD) di bilangan Bekasi, Jawa Barat, terus cengengesan, sambil membidik wajah ayahnya dengan smartphone-nya, untuk dijadikan sebagai sasaran objek foto.  Selepas Adzan Isya pada Selasa (2/6) petang beberapa hari lalu, Asri memang tengah mengikuti jalannya persidangan kasus dugaan korupsi secara online, atas perkara dugaan korupsi terdakwa Muhamad Yamin. Muhammad Yamin merupakan terdakwa penyuap Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat. Sedangkan sidang sendiri digelar di Pengadilan Negeri Padang.  “Itu pemeriksaan 2 hari kemarin, agendanya pemeriksaan terdakwa” kata Asri kepada JawaPos.com, saat menceritakan kisah fotonya yang diunggah di status whatsappnya, Jumat (5/6) pagi.  Meskipun mengikuti jalannya proses persidangan dari rumah, namun sarjana hukum jebolan Fakultas Hukum Unversitas Hasanudin, Makassar tersebut tak serta merta menyepelekan jalannya sidang. Asri tengah mempersiapkan segalanya dengan seksama, seperti baju toga jaksa, serta perangkat elektronik yang dibawanya dari kantor. Sementara untuk jaringan internet, dia menggunakan internet pribadinya tanpa biaya dari kantor.  “Namanya juga aparatur negara, apa yang perlu kita berikan ke negara kita berikan,” tandasnya.  Sementara agar terlihat bagus, Asri pun menyulap ruang belajar sebagai backround sidang virtual yang diikutinya. “Saya memang usahakan (ikuti sidang) di ruang itu (ruang belajar), jadi biar kelihatan nggak semrawut. Kita juga merasa ruangan ini cocok untuk menghormati persidangan, karena ada peletakan buku sebagai bakcorundnya seperti apa. Jadi perasaan kita masih formil menghormati. Masa iya belakangnya botol kecap kan lucu,” ucapnya berkelakar.  Sejak adanya pandemi virus korona, kata Asri, persidangan berbagai perkara korupsi memang diperbolehkan dilakukan dengan cara virtual. Para terdakwa bisa mengikuti jalannya proses persidangan kasus yang melilitnya dari dalam Rumah Tahanan (Rutan). Saksi pun bisa juga mengikuti jalannya persidangan dari kediamannya masing-masing, ataupun bisa bersaksi secara virtual di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), kantor Kepolisian Resort (Polres), ataupun di Rumah Tahanan (Rutan).  “Sebelum sidang berlangsung, Pak Direktur (Direktur Penuntutan) akan menyurati Kajari setempat untuk membantu kami menghadirkan saksi-saksi, alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan lancar,” jelas Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Cabang KPK tersebut.  Menurut Asri, meskipun digelar secara online, namun tak mengurangi esensi dari proses persidangan. Tak hanya itu, dengan adanya sidang secara online, hal ini juga sangat membantu efisiensi anggaran penanganan perkara.  “Misalnya saya mau sidang di luar kota seperti Semarang atau Surabaya, pada saat tahap pelimpahan berkas perkara (surat dakwaan dll), pertama saya nggak perlu ke sana, saya kirim saja via pdf berkas menyusul, sehingga kan dari segi biaya relatif murah. Saya nggak perlu naik pesawat lagi bawa berkas dan koper. Pada saat itu juga cepat sampai ke Semarang berkasnya, secara digital,” jelas pria dua anak ini.  Efisiensi anggaran juga terjadi pada saat proses persidangan dimulai, jika dilakukan secara online. Antara lain seperti proses pembacaan surat dakwaan, eksepsi (nota keberatan), putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pleidoi (nota pembelaan terdakwa), replik (jawaban atas pleidoi terdakwa olej JPU), duplik (jawaban atas replik JPU), hingga putusan perkara.  “Tetapi yang perlu digaris bawahi, di sini partisipasi publik, dalam hal ini rekan media dan masyarakat yang ingin melihat proses persidangan. Dimulai dari dakwaan. Ada baiknya pihak pengadilan menyediakan layar besar di depan pengadilan, agar publik bisa lihat,” harap Asri.  Kendati efisien, namun menurutnya, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara online. Jika dipaksakan maka bisa jadi kualitas sidang menjadi berkurang.  “Sebagai jaksa, saya merasa saat pembuktian perkara ,misalnya pemeriksaan saksi-saksi kunci, saya rasa ada kurangnya kalau lewat online. Kekurangannya adalah penghayatan kita. Jadi penghayatan pada saat memeriksa saksi itu beda lewat online dengan face to face,” kata Asri.  Dampaknya kata Asri, efek psikologi akan beda. “Dinding pengadilan, meja-meja hakim, meja-meja jaksa, meja advokat itu bisa menjadi efek psikologis. Ini yang menarik persoalan penggalian keterangan saksi-saksi. Di mana untuk persidangan, pemeriksaan saksi kan kita ingin mencari kebenaran materil. Persoalannya adalah sejauh mana jaksa, hakim dan penasihat hukum bisa gali keterangan,” ungkap jaksa senior ini.  Sementara Djuyamto, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara mengatakan, proses sidang online, meskipun di satu sisi menjadi solusi di tengah pandemi, namun masih menyisakkan hambatan. Oleh karena itu menurutnya, perlu ada perbaikan yang dilakukan institusi peradilan.  “Koordinasi antar instansi yang masih sektoral minded, minimnya dukungan peralatan atau instrumen IT, gangguan signal atau jaringan,” kata Ketua Majelis Hakim Perkara persidangan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan ini.  Dengan adanya berbagai hambatan, ditambah tidak hadirnya terdakwa di depan ruang sidang, maka hal ini katanya, semakin menjadi hambatan dirinya selaku hakim dalam memimpin sidang.  “Karena terdakwa tidak hadir, maka dukungan ketiga hal di atas jika tidak optimal, maka akan menjadi hambatan,” imbuh Djuyamto.  Sementara Maqdir Ismail mengatakan, dirinya tidak mempersalahkan jalannya persidangan secara virtual.  “Kalau terhadap persidangan online nggak ada masalah sidangnya si berjalan bagus,” kata Maqdir. Pengacara terdakwa Tubagus Chairi Wardana ini juga tak mempermasalah jika sejumlah terdakwa seperti kliennya tidak dihadirkakn di muka sidang.  “Buat kami ngga ada masalah, sepanjang kami diberikan kesempatan yang sama untuk memeriksa perkara ini dan terutama menghadirkan saksi-saksi dan ahli,” imbuh Maqdir. Namun yang jadi masalah menurut Maqdir, jika para pihak tidak diberi waktu yang sama pada saat menggali fakta hukum.  “Tapi yang faktual ini kan acap kali kita tidak diberikan waktu yang sama untuk menggali keterangan,” keluhnya.

Sidang Virtual di Tengah Pandemi, Solusi yang Masih Menyisakan Problem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/DIDIK-FARKHAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DUNIA peradilan di Indonesia sedang ’’musim’’ sidang online. Ada yang menyebut sidang teleconference, sidang elektronik atau e-sidang. Ada lagi versi Indonesia: sidang daring.  Berdasar data di Kejagung per 3 April 2020, sudah 79 persen Kejari se-Indonesia melaksanakan sidang online. Dari total 435 kejari, sudah 344 kejari yang menyidangkan 10.517 perkara pidana.  Sidang online menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19 sehingga nyaris tidak ada yang protes. Hanya sedikit yang ’’teriak’’, mengatakannya tidak sah. Di antaranya, Sekjen Peradi Sugeng Teguh Susilo. Alasannya, melanggar KUHAP. Lalu, berdasar pasal 4 Perma No 1/2019, yang bisa sidang online hanya perkara perdata.  Namun, tampaknya, tidak ada yang menghiraukan protes itu. DPR, pemerintah, dan MA satu suara. Aparat penegak hukum (APH), mulai jaksa, hakim, polisi, sampai rutan/lapas, juga saling mendukung.  Payung hukum sidang online karena keadaan ’’darurat’’ itu sudah dibuat jaksa agung melalui surat pada 27 Maret 2020. Juga surat Menkum HAM pada 27 Maret. Terakhir, surat Dirjen Badilum MA yang juga pada 27 Maret.  Bila perkara pidana dapat disidangkan online, apakah di tengah pandemi Covid-19 ini penyidikan juga bisa dilakukan online? Ini pertanyaan yang diajukan penyidik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat saya diundang sebagai narasumber FGD (forum group discussion) 8 April 2020. FGD itu pun dilaksanakan online.  Pertanyaan pokoknya, apakah permintaan keterangan saksi atau tersangka saat tahap penyidikan bisa dilakukan secara telekonferensi? Jawaban, sangat-sangat bisa. Di tengah pandemi, hampir semua tindakan APH bisa dibenarkan oleh hukum. Asalkan untuk keselamatan rakyat, sesuai asas salus populi supreme lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi suatu negara (filsuf Cicero). Jadi, jika dibandingkan dengan sidang online, bila ditanya dasar hukumnya, dibanding penyidikan online, lebih mudah menjawab dasar-dasar penyidikan online.  KUHAP ternyata secara implisit sudah ’’memberikan ruang’’ dilakukannya penyidikan online. Jadi, tidak hanya karena ada pandemi. Dalam KUHAP ada bahasa: ’’cukup karena alasan yang patut dan wajar saja’’.  Berbeda dengan sidang online. Kalau tidak ada pandemi, pro-kontra akan berkepanjangan. Hanya, karena saat ini di tengah pandemi para ahli dan pengamat hukum tidak bersuara apa yang telah dilakukan APH. Kenapa? Di sidang online, ada ketentuan jelas di pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa: ’’saksi dipanggil ke dalam ruang sidang...’’. Artinya, jelas harus hadir di ruang sidang.  Lalu, pasal 167 ayat 1 KUHAP secara implisit mengharuskan saksi secara fisik hadir di ruang sidang: ’’Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya’’.  Ada lagi ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP: ’’keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan’’. Secara implisit juga mengharuskan saksi hadir dalam ruang sidang.  Sebaliknya, untuk tahap penyidikan, saya tidak menemukan satu pun pasal dalam KUHAP yang mengatur bahwa pemeriksaan saksi atau tersangka ’’harus’’ dilakukan di kantor penyidik.  Malahan, KUHAP mengatur dalam pasal 113: ’’jika tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar tidak bisa datang, penyidik itu datang ke tempat kediaman tersangka/saksi’’. Istilahnya, malah penyidik yang harus ’’ngalah’’ mendatangi.  Intinya, KUHAP jelas membolehkan saksi/tersangka diperiksa di luar kantor penyidik. Bisa di kediaman saksi/tersangka atau bisa dimaknai tempat lain. Sehingga bila dihubungkan dengan pemeriksaan lewat telekonferensi: saksi/tersangka yang berada di tempat lain: sangat boleh.  Sebenarnya, saat ini jaksa di hampir semua daerah juga sudah melakukan pemeriksaan tersangka secara online. Tepatnya saat berlangsung penyerahan tahap kedua dari penyidik. Yaitu, penyerahan tersangka dan barang bukti.  Saat pemeriksaan tersangka dalam berita acara (form BA-4/tersangka dan BA-5/barang bukti), para jaksa sudah melakukan dengan video conference. Posisi jaksa tetap berada di kantor kejari, sedangkan tersangka di tahanan polsek/polres/polda. Jadi, bukan barang baru. Sudah bisa dilaksanakan.  Bila mengacu pada KUHAP, pemeriksaan tersangka/saksi diatur dalam pasal 112. Syaratnya hanya dua, yaitu ada alasan pemanggilan yang jelas dan ada surat panggilan (tenggang waktu).  Lalu, syarat sah pemeriksaan saksi/tersangka lainnya diatur dalam pasal 75 KUHAP. Pertama, harus dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka (ayat 1 huruf a) dan saksi (huruf h). Kedua, BAP dibuat oleh penyidik dengan alas kekuatan sumpah jabatan. Jadi, ini harus dilakukan oleh penyidik yang sah juga. (Ayat 2) ketiga, BAP harus ditandatangani penyidik dan semua yang terlibat dalam tindakan (ayat 3).  Kesimpulannya, teleconference atau video conference dapat dilakukan penyidik dengan saksi dan tersangka saat tahap penyidikan. Syaratnya, harus ada panggilan, lalu panggilan harus sesuai dengan tenggang waktu. Kemudian, BAP tetap dibuat dan ditandatangani semua pihak.  Bagaimana caranya? Secara teknologi sangat mudah. Saat ’’wawancara’’ alias pemeriksaan saksi/tersangka itu, hasilnya diketik dalam BAP ke bentuk PDF. Biar tidak bisa diubah-ubah.  Lalu, bila saksi/tersangka ’’melek’’ IT, cukup dikirim lewat e-mail, kemudian saksi/tersangka bisa mencetak BAP untuk ditandatangani. Lalu bisa di-scan saksi/tersangka lagi dan kembali di-e-mail ke penyidik. Penyidik pun kalau instansinya sudah punya tata naskah dinas elektronik (TNDE), tanda tangan cukup berbentuk QR-code. Keren.  Lalu, bagaimana bila yang diperiksa adalah saksi/tersangka yang gaptek? Iya, terpaksa hasil BAP versi PDF itu dicetak penyidik, lalu hard copy-nya bisa dikirim lewat pos, Gojek, atau tenaga pendukung penyidik kepada ke saksi/tersangka untuk ditandatangani. Beres.  Sebenarnya, ada lagi satu keunggulan pemeriksaan saksi/tersangka lewat telekonferensi, yaitu semua terekam. Dengan demikian, apabila ada yang mempermasalahkan peristiwa dalam ’’proses’’ penyidikan di persidangan, dapat dijawab dengan memutar rekaman itu.  Akhir kata, ke depan proses penyidikan online adalah keniscayaan. Pasti akan terjadi dan dilakukan semua penyidik. Saat ini blueprint lima tahun ke depan semua instansi APH adalah menuju proses peradilan yang modern. Tentu, proses peradilan harus diawali dengan suatu proses penyidikan. Berarti, harus diawali dengan proses penyidikan yang modern pula.  Untuk itu, ke depan proses panggil-memanggil saksi/tersangka dan pemeriksaannya yang memerlukan biaya untuk tiket pesawat, akomodasi penginapan, dan lain-lain itu sudah seharusnya mulai ditinggalkan.  Cukuplah dengan bantuan teknologi. Semua dibuat mudah, kok. Lebih cepat, hemat, dan transparan. Ayo dimulai. Kapan lagi?  <hr />  *) Didik Farkhan, Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ct98IzIOfIg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QyAA0PGVj1w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=B15brKCrQwk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang online

Berita Terkini