<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi telah dituntut 12 tahun pidana penjara dan menantunya, Rezky Herbiyono 11 tahun pidana penjara. Tim kuasa hukum kedua terdakwa, Maqdir Ismail menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) hanya berdasarkan imajinasi.  "Tuntutan selama 12 tahun penjara kepada Nurhadi dan Rezky Herbiyono 11 tahun penjara hanya berdasarkan imajinasi untuk menutupi kesalahan menjadikan Nurhadi sebagai terdakwa, karena tidak didukung oleh bukti," kata Maqdir menanggapi tuntutan Jaksa, Selasa (2/3).  Maqdir menyebut, pembuktian adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Nurhadi dan Rezky Herbiyono disebut hanya berdasarkan asumsi. Dia menilai, jika kliennya terbukti menerima hadiah atau janji dari Hiendra terkait dalam pengurusan perkara, seharusnya Jaksa berani menuntut dengan Pasal 12 huruf a sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan, bukan berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor.  "Hal yang konyol, seolah-olah bahwa ada penerimaan uang oleh Nurhadi dari Hiendra Soenjoto dan kemudian dibelikan kebun sawit atas nama Rezky Herbiyono dan Rizqi Aulia Rahmi," ucap Maqdir.  Nurhadi menilai, tuntutan terhadap dua kliennya itu sangat kontras. Dia memandang, jaksa belum sepenuhnya mampu membuktikan perkara yang menjerat dua kliennya di dalam persidangan.  "Fakta-fakta yang dikemukakan dalam tuntutan adalah penuh dengan ketidakbenaran dan tidak berdasarkan bukti. Tuntutan ini sangat kontras dengan kutipan ayat Alquran yang disampaikan pada bagian awal dari surat tuntutan. Tuntutan ini adalah tidak jujur dan buruk," tegas Maqdir.  Jaksa menuntut Nurhadi dengan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Rezky Herbiyono yang merupakan menantu Nurhadi, dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/03/2021/eks-sekretaris-ma-nurhadi-dituntut-12-tahun-pidana-penjara/">Eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Pidana Penjara</a>  Keduanya juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000. Uang pengganti ini selambat-lambatnya dibayarkan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.  "Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Jaksa Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  Jaksa meyakini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga dinilai menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Nurhadi dan Rezky dituntut melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/85pfFZY37xA

Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara, Maqdir: Hanya Berdasarkan Imajinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dituntut 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurhadi dinilai menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan perkara di MA. Selain itu, Rezky Herbiyono yang merupakan menantu Nurhadi dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. "Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (2/3). Keduanya juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000. Uang pengganti ini selambat-lambatnya dibayarkan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. "Jika dalam waktu tersebut para terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara masing-masing selama dua tahun," ujar Jaksa. Jaksa meyakini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga dinilai menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/12/2020/saksi-akui-nurhadi-pernah-lakukan-pertemuan-dengan-3-hakim-agung/">Saksi Akui Nurhadi Pernah Lakukan Pertemuan dengan 3 Hakim Agung</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Nurhadi dan Rezky dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.</div> </div> </div> </div> "Perbuatan terdakwa telah merusak citra MA dan pengadilan di bawahnya," tegas Jaksa. Sementara itu, untuk hal yang meringakan kedua terdakwa dinilai berlaku sopan selama menjalani persidangan. Serta belum pernah dihukum. Nurhadi dan Rezky dituntut melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/85pfFZY37xA

Eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Pidana Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganjar-pranowo-bantah-terima-suap-pengacara-setnov-kpk-harus-dalami_m_187358.jpeg" alt="Penasihat hukum Setya Novanto Maqdir Ismail di PN Tipikor Jakarta, Kamis (8/2)" width="100%">
<figcaption>Penasihat hukum Setya Novanto Maqdir Ismail di PN Tipikor Jakarta, Kamis (8/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang advokat, Bashori dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono mengaku pernah dihubungi seorang bernama Maqdir Ismail. Bashori dihubungi seorang bernama Maqdir usai penyidik KPK menggeledah rumah kakak dari Direktur Milticon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto, Hengky Soenjoto.  Jaksa Wawan Yunarwanto lantas membacakan berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam BAP diterangkan, kalau Bashori didatangi oleh dua orang laki-laki yang kemudian memberikan telepon genggam pada 6 Juli 2020.  'Pak Bas ada yang mau bicara, saya meyakini orang itu adalah orang Multicon atau eks Multicon, setelah saya terima dan katakan halo, saya yakini orang yang bicara adalah Hiendra, Hiendra bilang 'Pak Bas ini ada penjelasan Pak Maqdir, silakan bicara, ini saya berikan HP. Ini benar ada?" tanya jaksa Wawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/12).  "Oh itu ada, tapi terputus. Setelah itu ada yang bicara, nanti Pak Maqdir ada," jawab Bashori.  Setelah telepon itu terputus, ada sambungan telepon kedua yang masuk ke telepon genggam itu. Lantas melalui sambungan telepon, seorang memperkenalkan diri bernama Maqdir Ismail.  "Kemudian telepon terputus, saya tunggu lagi ada telepon masuk, itu memperkenalkan 'Halo Pak Bashori, kenalkan saya Pak Maqdir," ujar Bashori.  Sambungan telepon itu diterima Bashori setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Kakak Hiendra, Hengky Soenjoto. Lantas melalui sambungan telepon, saat itu Maqdir menyarankan agar Hengky melakukan praperadilan.  "Menyampaikan untuk memberikan nasihat tentang praperadilan. Saya jelaskan ke dia (Maqdir), Hengky nggak akan lakukan praperadilan karena tidak ada prosedur yang dilampaui," ujar Bashori.  Setelah peristiwa itu, Bashori mengaku tidak lagi berkomunikasi dengan Hiendra ataupun orang yang memperkenalkan diri sebagai Maqdir. Bahkan, Bashori juga saat itu tidak mengajukan praperadilan untuk kakak Hiendra, Hengky Soenjoto.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/12/2020/saksi-akui-nurhadi-pernah-lakukan-pertemuan-dengan-3-hakim-agung/">Saksi Akui Nurhadi Pernah Lakukan Pertemuan dengan 3 Hakim Agung</a>  Kendati demikian, Bashori mengaku sempat dihubungi seseorang saat hendak ke KPK. Dalam sambungan telepon, orang tersebut meminta bertemu sebelum datang ke KPK.  "Apa saudara janjian sama Maqdir di Jakarta pada waktu mau memberikan keterangan di KPK?" tanya jaksa Wawan.  "Saya tidak ada janjian, cuma saya diarahkan ada orang yang menghubungi saya. Jadi sepanjang perjalanan (ke Jakarta), saya dikontak orang dan itupun saya infokan ke KPK," pungkas Bashori.  Menanggapi pernyataan Bashori, lantas Maqdir mengancam akan melaporkannya ke polisi jika dia menyampaikan keterangan palsu atau sumpah palsu.  "Ini kalau saya sama Hiendra lapor kepada polisi, ini ada sumpah palsu," cetus Maqdir.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GVxkeTPd28A

Saksi Sidang Nurhadi Akui Dihubungi Seorang Bernama Maqdir Ismail

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai Mahkamah Agung (MA) Jumadi mengaku, pernah ada pertemuan antara mantan Sekretaris MA Nurhadi dengan tiga Hakim Agung. Pertemuan itu terjadi pada 2017 lalu. "Kalau urusannya saya tidak tahu, tapi yang saya tahu, mereka ingin silaturhami. Biasanya di luar jam kerja," kata Jumadi saat bersaksi untuk terdakwa Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (16/12).  Menurut Jumadi, tiga Hakim Agung yang melakukan pertemuan dengan Nurhadi diantaranya Sunarto, Purwosusilo dan Abdul Manaf. Pertemuan itu berlangsung di luar kantor, tepatnya di rumah Nurhadi yang terletak di kawasan Simprug, Jakarta. "Beliau waktu itu pernah tinggal di Simprug sana, saya lupa namanya, tahun 2017," beber Jumadi.  Jumadi mengklaim tidak mengetahui pembahasan dalam pertemuan tersebut. Namun dia menduga, pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi, karena merupakan jajaran pejabat eselon satu di MA. "Nggak pak, saya tahunya hanya karena beliau sama-sama di eselon satu, waktu Pak Nurhadi sekretaris, pak Narto adalah Kepala Badan Pengawasan, kemudian pak Purwosusilo adalah Dirjen Badilag. Jadi sering bersama-sama, dalam rangka silahturahmi," pungkas Jumadi.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/11/2020/saksi-sebut-adik-ipar-nurhadi-sebagai-pengacara-top/">Saksi Sebut Adik Ipar Nurhadi Sebagai Pengacara Top</a>  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fhCNYLKndug

Saksi Akui Nurhadi Pernah Lakukan Pertemuan dengan 3 Hakim Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah saksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, membeberkan adanya pembelian tas mewah senilai Rp 1,9 miliar oleh anak Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi.  Transaksi jual beli tas mewah itu diutarakan saksi bernama Agnes Jenifer dan Evi Olivia dalam persidangan. Mulanya, Agnes mengaku kalau Rizqi Aulia Rahmi yang juga istri dari Rezky Herbiyono membeli tas Hermes senilai Rp 600 juta pada 2015 lalu.  "Ya betul (menjual tas Hermes pada 2015 ke Aulia), jenis tasnya Hermes Croco Mais kalau nggak salah, Rp 600 juta," kata Agnes Jenifer saat bersaksi untuk terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (4/12).  Agnes menjelaskan, pembelian tas mewah itu dilakukan melalui daring. Melalui aplikasi pesan singkat terjadi penawaran antara Rizqi dengan Agnes, kemudian disepakati nilai jual tas Hermes Croco Mais seharga Rp 600 juta.  "Waktu itu via BBM, masih zaman BBM dengan Aulia," ungkap Agnes.  Lantas Rizqi Aulia Rahmi memberikan DP sejumlah Rp 100 juta. Sebagai pihak penjual, Agnes mengantarkan tas mewah tersebut ke rumah Rizqi yang berlokasi di Jalan Hang Lekir, Jakarta.  "Saya tinggal barangnya karena kan saya sudah tahu rumahnya, terus katanya (sisa pembayaran) nanti di transfer suaminya," ucap Agnes.  Tak butuh waktu lama, pada sore hari suami Rizqi, Rezky Herbiyono langsung menyerahkan uang Rp 500 juta. Sehingga total pembayaran sebesar Rp 600 juta, untuk satu pembelian tas Hermes.  "Saya nggak engeh nama suaminya," beber Agnes.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/11/2020/nama-marzuki-alie-dan-pramono-anung-mencuat-dalam-sidang-nurhadi/">Nama Marzuki Alie dan Pramono Anung Mencuat Dalam Sidang Nurhadi</a>  Senada dengan Agnes, seorang saksi bernama Evi Olivia juga menceritakan proses pembelian tas Hermes seharga Rp 1,3 miliar. Tas mewah dengan nominal harga miliaran itu dibeli Rizqi dari reseller Jogja.  "Saya tidak sama sekali (berhubungan dengan Aulia), saya hanya berhubungan sama seller dari Jogja," ungkap Olivia.    Menurut Olivia, tas mewah yang dibeli anak Nurhadi itu adalah tas Hermes Kelly 32 Himalayan. Total harga tas itu senilai Rp 1,3 miliar.  Menurut Olivia, pembelian tas senilai miliaran rupiah itu dibayarkan secara bertahap. Dia menjelaskan, pada 3 Juli 2015, Rizqi memberikan DP senilai Rp 100 juta, lalu pada 14 Juli 2015 membayarkan Rp 1,2 miliar dan pada hari yang sama juga menyerahkan uang lagi sejumlah Rp 25 juta.  "(Pembayaran) sudah lunas, itu dikirim rekening saya, kenapa ke rekening saya karena itu besok itu bank sudah libur, saat itu lebaran H-dua bank sudah libur jadi di transfer ke saya, terus saya tinggal transfer fee penjual tasnya," pungkas Olivia.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gEERRGWkiOk

Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi Beli 2 Tas Hermes Senilai Rp 1,9 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, Muhammad Rudjito memastikan kliennya Nurhadi tidak mempunyai kewenangan pembinaan karier hakim di MA. Dia membantah soal dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terkait Nurhadi yang disebut memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pembinaan hakim.  "Tidak ada kewenangan Pak Nurhadi yang berkaitan dengan pembinaan terhadap karier hakim. Kan kesannya seperti itu. Bahwa di dalam dakwaan hakim ini dibawah kendali Pak Nurhadi, padahal nyatanya tidak seperti itu," kata Rudjito di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (27/11).  Menurut Rudjito, pembinaan karier hakim di lingkungan MA kewenangannya diurus pada masing-masing Direktorat Jenderal. Diantaranya, Ditjen Peradilan Umum, Ditjen Peradilan Agama, Ditjen Peradilan Tata Usaha Negara dan Ditjen Peradilan Militer.  "Bahwa soal pembinaan itu di MA ada dua bagian kepegawaian yang non hakim itu memang ada dibawah Sekretariat MA, tetapi terkait dengan pembinaan hakim itu masing-masing kewenangannya diserahkan ke masing-masing Dirjen," ujar Rudjito.  Rudjito menyebut, dalam kesaksian Kepala Biro Kepegawaian MA Supatmi mengklaim, Nurhadi tidak mempunyai kewenangan dalam pembinaan karier hakim di lingkungan MA.  "Ketika memeriksa saksi Supatmi tadi jelas, membuktikan bahwa Pak Nurhadi itu tidak memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pembinaan hakim. Jadi dakwaan KPK tidak tepat dan keliru," tandas Rudjito.  Dalam kesaksian Supatmi di PN Tipikor Jakarta pada Jumat (27/11), tugas Sekertaris MA membantu Ketua MA dalam mengurus kesekratariatan.  "Membantu tugas-tugas Ketua MA, tapi di dalam tugasnya menangani di bidang kesekratariatan," ujar Supatmi.  Supatmi menyebut, Nurhadi menjabat sebagai Sekretaris MA selama empat tahun. Menurutnya, tugas Nurhadi sebagai Sekertaris MA turut mengurus terkait kepegawain di MA.  "Ada, karena Sekretaris MA pejabat biro kepegawaian. Semua porduk SK yang tanda tangan Sekretaris MA," pungkas Supatmi.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kuasa Hukum: Nurhadi Tak Punya Kewenangan Pembinaan Karier Hakim MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/marzuki-alie-hilmi.jpg" alt="Marzuki Alie. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Marzuki Alie. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dijadwalkan untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasua dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016. Marzuki Alie bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Hiendra Soenjoto.  "Marzuki Alie diperiksa untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (16/11).  Namun, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan yang akan dilakukan penyidik lembaga antirasuah kepada Marzuki Alie.  "Nanti di-update," ucap Ali.  Nama Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat mencuat dalam sidang kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung dengan terdakwa mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Kedua nama itu muncul saat jaksa menggali keterangan dari Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia Hengky Soenjoto yang tak lain adalah kakak dari penyuap Nurhadi dan Rezky, Hiendra Soenjoto.  Awalnya, Jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 52. Jaksa mengonfirmasi keterangan di BAP terkait kedekatan Hiendra dengan Marzuki Alie.  Saat berperkara dengan Direktur Keuangan PT Multicon Indrajaya Terminal Azhar Umar, Hengky, seperti dalam keterangannya di BAP dimintai tolong untuk menyampaikan ke Marzuki Alie dan Pramono Anung terkait penangguhan penahanan Hiendra.  Sementara itu terkait nama BG dan Iwan Bule, juga diungkap oleh Hengky. Dia mengaku pernah diperintah Hiendra untuk menghubungi sejumlah orang.  "Saya diminta Hiendra menghubungi beberapa orang, ada yg namanya Haji Bakri tokoh orang Madura di Surabaya. Beliaunya kan dekat dengan Pak Iwan Bule sebagai Kapolda," ujar Hengky saat memberikan kesaksian di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/11).  Hengky mengatakan Hiendra saat itu tengah bermasalah di Polda Metro Jaya. Saat itu, Hiendea tengah bersengketa dengan Direktur Keuangan PT Multicon Indrajaya Terminal Azhar Umar hingga ditetapkan tersangka dan ditahan.  Hengky mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai permasalahan tersebut. Namun, lanjut Hengky, dia juga diminta untuk menghubungi Rezky, menantu Nurhadi.  Selain itu, ucap Hengky, dia diminta Hiendra untuk menghubungi seorang berinisial BG. Menurut pengakuan Hengky, Hiendra kenal baik dengan orang berinisial BG itu.  "Jadi gini Pak Hiendra bilang sama saya kalau kenal baik sama Pak BG, Budi Gunawan loh pak ya. Cuma disuru menyampaikan saja. Tapi cuma minta tolong ya pak," pungkas Hengky.  Dalam perkara ini, KPK menduga Hiendra telah memberikan hadiah atau janji berupa uang sekitar Rp 45,7 miliar kepada Nurhadi dan Rezky terkait sejumlah pengurusan perkara di MA.  Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b subsidair Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Namanya Disebut Dalam Sidang Nurhadi, Marzuki Alie Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol (Purn) Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, sempat disebut dalam persidangan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail mengatakan jika Budi Gunawan dan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule tidak ada hubungannya dengan perkara yang menjerat kliennya.  "Sesuai dengan fakta persidangan, BG dan Iwan Bule tak ada hubungan dengan Nurhadi dan Rezky Herbiyono," kata Maqdir, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu, dilansir dari ANTARA.  Sebelumnya, nama BG dan Iwan Bule disebut dalam sidang kasus suap dan gratifikasi Nurhadi di PN Jakarta Pusat, Rabu (11/11) lalu sebagaimana disampaikan saksi Hengky Soenjoto pernah dimintai tolong adiknya, Hiendra Soenjoto untuk menghubungi sejumlah orang.  Hiendra yang merupakan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) terjerat dalam kasus suap dan gratifikasi Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.  Maqdir mengatakan bahwa kesaksian Hengky Soenjoto direkam dan dicatat dengan cermat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/11/2020/nama-iwan-bule-dan-bg-disebut-dalam-sidang-nurhadi/">Nama Iwan Bule dan BG Disebut dalam Sidang Nurhadi</a>  "Saksi mengatakan ketika adiknya, Hiendra Soenjoto, tersandung suatu perkara di masa lalu, ia diminta adiknya itu menghubungi beberapa nama untuk membantu. Perkara itu tidak ada hubungannya dengan dakwaan di persidangan, apalagi dengan Nurhadi dan Rezky," katanya.  Maqdir merasa heran mengapa justru penyebutan nama itu, yang tidak ada hubungan dengan Nurhadi dan Rezky diangkat secara mencolok dan dijadikan judul berita di media massa tertentu.  "Saya pikir itu aneh. Seperti pelintiran yang dipaksakan untuk mengesankan ada hubungan, yang faktanya di persidangan tidak ada sama sekali hubungan dengan Nurhadi, Rezky, maupun perkara yang sedang disidangkan," tutur Maqdir.  Dalam kesaksiannya, kata dia, Hengky Soenjoto mengatakan ketika itu diminta adiknya untuk menghubungi sejumlah nama, termasuk Rezky Herbiyono, dengan tujuan meminta tolong membantu Hiendra Soenjoto dalam suatu perkara agar tidak ditahan. Akan tetapi, Rezky Herbiyono tidak membantu.  "Fakta persidangan jelas bahwa Hengky Soenjoto mengatakan Hiendra Soenjoto tetap ditahan dan perkaranya P21. Nggak bisa keluar tahanan, dan terhadap kasus tersebut pun Hiendra ternyata menjalani hukuman pidana sesuai putusan pengadilan," kata Maqdir.  Meskipun demikian, Maqdir menyatakan tak menyalahkan media massa mana pun.  "Saya hanya mengharapkan agar semua pihak kita perlakukan dengan adil. Sesuai fakta persidangan saja," katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cY6RuENwaNo

Maqdir Sebut BG dan Iwan Bule Tak Ada Kaitan dengan Perkara Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami munculnya nama-nama besar dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Pasalnya, seorang saksi Hengky Soenjoto yang merupakan kakak kandung dari penyuap Nurhadi dan Rezky, yakni Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto, turut menyeret nama sejumlah tokoh.  Tokoh-tokoh yang namanya disebut dalam persidangan diantaranya Komjen Pol (Purn) Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan alias BG, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.  "Tentu JPU nanti akan mengkonfirmasi keterangan tersebut kepada saksi-saksi lain yang akan dipanggil pada sidang-sidang berikutnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (12/11).  Ali menyatakan, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan menganalisa kesaksian para saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan Jaksa.  "Selanjutnya akan dianalisa lebih lanjut dalam surat tuntutan," tegas Ali.  Oleh karena itu, KPK mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya persidangan Nurhadi dan Rezky. Terlebih, KPK juga masih mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Nurhadi dari hasil suap dan gratifikasi.  "KPK mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi proses persidangan perkara tersebut," tandas Ali.  Dalam persidangan, Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia, Hengky Soenjoto mengakui pernah diperintah adiknya Hiendra Soenjoto untuk menghubungi Iwan Bule dan BG saat Hiendra bersengketa dengan rekannya Direktur Keuangan Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Azhar Umar di Polda Metro Jaya.  "Saya diminta Hiendra menghubungi beberapa orang, ada yang namanya Haji Bakri tokoh orang Madura di Surabaya. Beliaunya kan dekat dengan Pak Iwan Bule sebagai Kapolda," kata Hengky saat bersaksi untuk terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/11).  Mendengar pernyataan Hengky, Jaksa Wawan Yunarwanto lantas mencecarnya mengapa ia bisa disuruh Hiendra menghubungi beberapa orang tersebut. Menurut Hengky, ia diminta Hiendra untuk menghubungi seorang berinisial BG.  "Pak Hiendra bilang sama saya kalau kenal baik sama Pak BG, Budi Gunawan loh pak ya. Cuma disuruh menyampaikan saja. Tapi cuma minta tolong," ujar Hengky.  Selain itu, Hiendra pun meminta kepada Hengky untuk mengubungi Rezky Herbiyono yang merupakan menantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Menurutnya, permintaan itu dilakukan agar Hiendra tidak dipenjara. "Saya dimintain Pak Hiendra untuk ngomong, supaya dibantu 'saya ga dipenjara'," cetus Hengky.  Sementara itu, munculnya nama Marzuki Alie dan Pramono Anung saat Jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hengky Soenjoto dalam persidangan. Jaksa Wawan mengonfirmasi keterangan di BAP soal kedekatan Hiendra dengan Marzuki Alie.  "Marzuki Alie sangat dekat, tapi setelah Hiendra Soenjoto melawan Azhar Umar saya pernah dimintai tolong oleh Hiendra agar disampaikan ke Marzuki Alie, agar disampaikan ke Pramono Anung Menteri Sekretaris Negara saat itu agar penahanan Hiendra ditangguhkan," kata Jaksa Wawan membacakan BAP.  "Hal itu disampaikan di kantor Hiendra di komplek pergudangan saat pertemuan saya pertama dengan Marzuki Alie, namun pada saat itu Hiendra tidak bisa keluar tahanan juga," sambungnya.  Selain itu, dalam BAP yang dibacakan Jaksa, Hengky juga diperintah Hiendra untuk menawarkan cesie atau surat pembayaran utang dari UOB sebesar Rp 110 miliar dengan imbalan Marzuki Alie masuk menggantikan Azhar Umar menjadi Komisari PT MIT.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.00 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Dalami Munculnya Nama BG-Marzuki Alie Dalam Sidang Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Pramono-Anung-Foly.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama sejumlah tokoh nasional disebut-sebut dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Kini, nama Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mencuat dalam persidangan tersebut.  Kedua nama tokoh nasional itu mencuat ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggali keterangan dari Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia, Hengky Soenjoto yang merupakan kakak kandung dari penyuap Nurhadi dan Rezky, Hiendra Soenjoto.  Mulanya, Jaksa Wawan Yunarwanto membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 52. Jaksa Wawan mengonfirmasi keterangan di BAP soal kedekatan Hiendra dengan Marzuki Alie.  Sebab, Hiendra pernah berperkara dengan Direktur Keuangan PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Azhar Umar di Polda Metro Jaya. Dalam BAP, Hengky diminta tolong oleh adiknya Hiendra untuk menyampaikan ke Marzuki Alie dan Pramono Anung terkait penangguhan penahanan.  ’’Marzuki Alie sangat dekat, tapi setelah Hiendra Soenjoto melawan Azhar Umar saya pernah dimintai tolong oleh Hiendra agar disampaikan ke Marzuki Alie, agar disampaikan ke Pramono Anung Menteri Sekretaris Negara saat itu agar penahanan Hiendra ditangguhkan,’’ kata Jaksa Wawan membacakan BAP di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/11).  ’’Hal itu disampaikan di kantor Hiendra di komplek pergudangan saat pertemuan saya pertama dengan Marzuki Alie, namun pada saat itu Hiendra tidak bisa keluar tahanan juga,’’ sambungnya.  Selain itu, dalam BAP yang dibacakan Jaksa, Hengky juga diperintah Hiendra untuk menawarkan cesie atau surat pembayaran utang dari UOB sebesar Rp 110 miliar dengan imbalan Marzuki Alie masuk menggantikan Azhar Umar menjadi Komisari PT MIT.  Namun, lanjut Jaksa Wawan, setelah disampaikan ke Marzuki Alie tidak punya uang sebanyak itu. Beberapa waktu kemudian disampaikan hasil pertemuan yang dimaksud, Hiendra menyampaikan dirinya sudah memberikan opsi lain ke Marzuki Alie yaitu meminjam uang sekitar Rp 6 sampai 7 miliar yang akan digunakan untuk mengurus perkaranya Hiendra Soenjoto dengan imbalan akan dihitung sebagai penyertanaan modal atau saham di PT MIT.  Mendengar BAP yang dibacakan Jaksa, Hengky tidak membantahnya. Dia membenarkan isi BAP tersebut. "Ya betul," ucap Hengky.  Lantas, Jaksa Wawan mencecar Hengky terkait perkara apa yang diurus Hiendra hingga berniat meminjam uang kepada Marzuki Alie. Hengky menyatakan, uang pinjaman dari Marzuki Alie dipakai Hiendra untuk urus hal lain, bukan perkara antara UOB dan MIT.  ’’Pak Hiendra ngomong ke Marzuki seperti itu, dia bilang ke pak Marzuki UOB akan diurus Hiendra kalau menang sahamnya akan dimasukin ke perusahaan pak Hiendra, janji itulah yang kemudian membuat Marzuki mau mengeluarkan uang. Jadi akhirnya memang ditransfer dibayar Marzuki dengan iming-iming bisa menyelesaikan perkara sampai menang,’’ tegasnya.  Dalam perkara itu, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.00 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut  diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat  (1) KUHP. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1NvH6bZOwbM  &nbsp;

Nama Marzuki Alie dan Pramono Anung Mencuat Dalam Sidang Nurhadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang nurhadi

Berita Terkini