<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/BAMBANG-16-1029471381.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, tantangan lain dalam perekonomian nasional hadir pada sektor keuangan, salah satunya aset kripto yang saat ini terus berkembang di Tanah Air. Menurutnya, aktivitas ekonomi saat ini telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat," kata Bamsoet dalam Sidang MPR RI Tahun 2023 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya dari aspek kenyamanan,&nbsp;kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Di samping&nbsp;berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan&nbsp;aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai&nbsp;investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, sektor yang relatif baru ini juga tidak&nbsp;terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan.&nbsp; Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun&nbsp;2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kiranya dapat menjadi landasan untuk&nbsp;penguatan peran otoritas jasa keuangan (OJK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terutama dalam memelihara stabilitas sistem keuangan dan melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan terhadap sektor ini," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bamsoet mengajak seluruh pihak terkait, untuk bersama-sama mengembangkan industri keuangan digital agar dapat bertumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan senantiasa mengutamakan pelindungan konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penguatan daya saing industri keuangan digital kita akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan," lanjutnya.</div>

"Penguatan daya saing industri keuangan digital kita akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan".

Bamsoet Ingin Kripto dan Aset Keuangan Digital Lainnya Makin Berkembang Pesat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/bamsoet-sidang-mpr-2541323325.jpg" alt="Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat Pidato Sidang Tahunan MPR RI tahun 2023, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat Pidato Sidang Tahunan MPR RI tahun 2023, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut bahwa RI tidak bisa bergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) mentah. Dia mendorong hilirisasi sehingga SDA mentah tersebut harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Bamsoet dalam Pidato Sidang Tahunan MPR RI tahun 2023, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bamsoet mengakui bahwa di awal kemerdekaan hingga tahun 90-an, sumber daya alam berupa minyak mentah, gas alam, dan batubara serta hasil alam lainnya, menjadi penopang utama sumber devisa yang berkonsekuensi pada stabilitas moneter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, kekayaan alam yang luar biasa besar tersebut, tak berdaya di tengah situasi global yang berubah dan melahirkan badai ekonomi besar di kawasan. Kita menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada sumber daya alam mentah," kata Bamsoet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengapresiasi, Pemerintah yang telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh <em>stakeholder</em>, agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi. Dalam hal ini mengajak stakeholder untuk berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kapasitas industri domestik, sebagai penyerap sumber-sumber mineral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/012726458/multiplier-effect-hilirisasi-sumber-daya-alam-dulu-ekspor-nikel-rp-17-t-sekarang-rp-510-t">Multiplier Effect Hilirisasi Sumber Daya Alam: Dulu Ekspor Nikel Rp 17 T, Sekarang Rp 510 T</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut dilakukan tak lain guna menghasilkan produk dari hasil SDA mentah sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. "Sumber daya alam mentah yang ada harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bamsoet, hilirisasi industri adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal&nbsp; 33 UUD 1945. Dia mengatakan, diperlukan perubahan mindset pembangunan yang melekat di masing-masing <em>stakeholder,</em> baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga terjadi kolaborasi multipihak, untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat&nbsp; menghasilkan pertumbuhan, yang berkualitas serta berkelanjutan. Hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkularitas, atau mengupayakan efisiensi sumber daya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011818979/dukung-penuh-hilirisasi-industri-nikel-yang-dilakukan-jokowi-ganjar-indonesia-jadi-negara-mandiri-ekonomi">Dukung Penuh Hilirisasi Industri Nikel yang Dilakukan Jokowi, Ganjar: Indonesia jadi Negara Mandiri Ekonomi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri, untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bamsoet menuturkan bahwa paradigma sirkularitas tentunya hanya dapat berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi&nbsp;mineral; emas, bauksit, nikel, tembaga, dan bijih besi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang&nbsp;dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral&nbsp;mentah. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi&nbsp;pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/011806483/hilirisasi-timah-masih-minim-anak-usaha-baru-serap-lima-persen-dari-total-produksi-tins">Hilirisasi Timah Masih Minim, Anak Usaha Baru Serap Lima Persen dari Total Produksi TINS</a></strong></div>

"Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam".

Soroti Hilirisasi, Bamsoet Sebut SDA Mentah Harus Dikelola Sendiri di Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/RSB_5158-1-2898596124.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti saat  tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 20" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti saat  tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 20</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan jika dirinya mendapat kritik dari masyarakat. Bahkan, kepala negara tak masalah jika harus disebut seperti seorang Fir'aun, juga disebut orang tolol.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya ndak apa, sebagai pribadi saya menerima saja," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengaku sedih karena budaya kesantunan yang selama ini dianut Indonesia sudah mulai ditinggalkan.&nbsp;"Tapi yang membuat saya sedih budaya santun, budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang? Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi menyebut, cemoohan itu seperti polusi yang menghancurkan sopan santun dan budi pekerti bangsa. "Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," ujar Jokowi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, jabatan sebagai Kepala Negara tak selamanya dipersepsikan sebagai orang yang memiliki kewenangan yang besar. Sebab, terdapat amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Posisi Presiden itu, tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini. Apapun, apapun bisa sampai ke Presiden," tegas Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnahan. Bisa dengan mudah disampaikan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Sidang Tahunan MPR 2023 turut dihadiri sejumlah mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri tampak hadir mengenakan kebaya putih dipadukan dengan selendang merah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, Presiden RI keempat almarhum Abdurrahman Wahid diwakili oleh istrinya, Sinta Nuriyah yang datang didampingi oleh anaknya, Yenny Wahid.</div>

"Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," ujar Presiden Jokowi.

Gak Baper Disebut Plonga-plongo, Jokowi hanya Ingatkan Cemoohan itu Polusi Budaya yang Lunturkan Budi Pekerti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sidang-tahunan-mpr.jpg" alt="AGENDA TAHUNAN: Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (kanan) dan Ketua MPR Bambang Soesatyo meninjau persiapan sidang tahunan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AGENDA TAHUNAN: Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (kanan) dan Ketua MPR Bambang Soesatyo meninjau persiapan sidang tahunan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Hari ini, untuk kali pertama sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, MPR, DPR, dan DPD akan menggelar sidang bersama. Para anggota yang hadir dipastikan sudah menjalani tes kesehatan, yaitu swab test.<br /> <br /> Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan geladi resik bersama Sekretariat Negara.<br /> <br /> "Intinya, kami sudah mempersiapkan tata cara persidangan dan siap untuk melaksanakan sidang tahunan MPR,” terang dia setelah mengikuti geladi resik di Gedung Nusantara kemarin (13/8).<br /> <br /> Ma’ruf mengatakan, persiapan sidang sudah final, baik secara teknis maupun administratif. Secara teknis, sidang tahunan akan menerapkan protokol kesehatan ketat. Misalnya, membatasi jumlah anggota MPR yang hadir hingga menjaga jarak aman. Karena harus menjaga jarak, tidak semua anggota dan undangan bisa hadir. Tidak seperti di masa normal. Sekarang sangat terbatas.<br /> <br /> Hanya perwakilan dari fraksi dan DPD serta tamu undangan yang bisa menghadiri sidang. Acara tahunan tersebut akan dihadiri presiden dan wakil presiden, sejumlah menteri, dan pimpinan lembaga negara.<br /> <br /> Bagi anggota MPR yang tak bisa menghadiri sidang secara fisik, lanjut Ma’ruf, mereka dapat mengikutinya secara virtual melalui Zoom Meeting. ’’Sidang juga bisa disaksikan melalui siaran televisi maupun siaran langsung di YouTube,” katanya.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/08/2020/mpr-minta-kemenlu-bentuk-posko-untuk-bantu-wni-di-lebanon/">MPR Minta Kemenlu Bentuk Posko untuk Bantu WNI di Lebanon</a><br /> <br /> Menurut dia, sidang tahunan MPR merupakan agenda setiap tahun dan sudah menjadi konvensi ketatanegaraan yang berlangsung sejak 2015. Sidang itu digelar untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.<br /> <br /> Itu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat. Lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya adalah MPR, DPR, DPD, presiden, MK, MA, KY, dan BPK.<br /> <br /> Ma’ruf menambahkan, presiden akan menyampaikan pidato yang merangkum kinerja semua lembaga negara. Sebab, tidak mungkin setiap pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya secara langsung dalam masa pandemi.<br /> <br /> ’’Selanjutnya, MPR akan memfasilitasi publikasi laporan kinerja masing-masing lembaga negara kepada masyarakat secara virtual,” tuturnya.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/06/08/2020/mpr-investor-berpikir-kembali-untuk-berinvestasi-di-indonesia/">MPR: Investor Berpikir Kembali untuk Berinvestasi di Indonesia</a><br /> <br /> Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, semua yang masuk dalam ruang sidang sudah harus menjalani swab test untuk mengantisipasi persebaran Covid-19. ’’Tidak terkecuali bagi Pak Presiden maupun para menteri,’’ jelas Dasco.<br /> <br /> Karena ada pembatasan, kapasitas ruang paripurna menjadi sangat terbatas. Dari kapasitas normal seribu orang akan berkurang menjadi sepertiga. Dengan begitu, jumlah anggota yang hadir diperkirakan sekitar 300 orang.<br /> <br /> Selain pembatasan, pihaknya sudah menyiapkan perangkat pendukung. Persis di gerbang utama menuju ruang sidang, telah disiapkan keran pencuci tangan.<br /> <br /> Setiap anggota yang akan masuk ruang sidang diwajibkan mencuci tangan dengan sabun yang sudah disiapkan. Begitu juga saat keluar ruang sidang. ’’Jadi, betul-betul steril dari kemungkinan persebaran virus,’’ paparnya.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=s33I5iQoL_M

Sidang Tahunan MPR, Hanya Sepertiga Anggota yang Bisa Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-16-at-15.17.29.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Aksi unjuk rasa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mewarnai sidang tahunan MPR/DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Mereka menolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Namun, beberapa demonstran terpaksa diamankan oleh aparat kepolisian lantaran tidak memiliki izin keramaian.<br /> <br /> Polisi mencegah kelompok massa ini berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi jika terjadi kerusuhan. Sebab ada dugaan massa ini disusupi oleh anggota <em>anarcho syndicalism</em>. "Diduga tidak ada izin dan sebagainya dalam rangka kegiatan di situ. Diduga (massa) dari kelompok Anarcho," kata Penyidik Jatanras Polda Metro Jaya, Iptu Darsono saat dihubungi wartawan, Jumat (16/8).<br /> <br /> Dalam aksi kali ini, tujuh orang massa yang diamankan polisi. Saat ini mereka sedanf ditangani oleh Subdit Reserse Mobile (Resmo) Polda Metro Jaya. "Ada tujuh orang (yang diamankan)," jelasnya.<br /> <br /> Ketujuh orang yang diamankan seluruhnya laki-laki. Belum diketahui pasti apakah mereka betul berasal dari elemen buruh atau tidak. Pasalnya polisi menduga massa demonstran bukan hanya kelompok buruh.<br /> <br /> Dari keterangaj sementara, massa yang diamankan berasal dari berbagai daerah di luar Jakarta, salah satunya Depok. Diduga mereka ini tak memiliki izin sehingga akhirnya diamankan. "Jadi nggak jelas, makanya diamankan, dalam rangka apa di situ, kita cari tahu," tutup Darsono.<br /> <br /> Dikethaui sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pernah menyebut kelompok<em> anarcho syndicalism </em>merupakan fenomena internasional. Mereka kerap memberikan doktrin agar pekerja atau buruh jangan mau diatur. Di Indonesia, kelompok ini baru berkembang beberapa tahun belakangan, sedangkan di negara luar seperti Rusia dan Eropa sudah lebih lama berkembang. Anarcho syndicalism pernah berbuat keonaran di beberapa daerah saat perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2019 lalu.

Diduga Kelompok Anarcho Syndicalism, 7 Demonstran di DPR Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/romy-pidato-ketua-mpr-bercita-rasa-oplosan_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam sidang bersama tahunan DPR/MPR/DPD di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Ketum PPP, Romahurmuziy menilai pidato Ketua MPR yang mengkritik Jokowi, dilatari sikap partainya." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam sidang bersama tahunan DPR/MPR/DPD di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Ketum PPP, Romahurmuziy menilai pidato Ketua MPR yang mengkritik Jokowi, dilatari sikap partainya.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Perubahan arah dukungan politik rupanya juga mengubah sikap Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terlihat ketika Zulhas-sapaannya- menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8).</p><br /> <p>Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menilai apa yang disampaikan Zulhas, merupakan sikap sebagai parpol oposisi.</p><br /> <p>"Jadi kalau Pak Zulkifli melakukan kritik kepada pemerintah itu semacam konsekuensi otomatis, karena positioning-nya yang sudah mengambil posisi oposan dan baru beberapa hari yang lalu kadernya juga memutuskan resign dari kabinet," ucap Rommy di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8).</p><br /> <p>Dalam pidato sambutannya pada sidang tahunan MPR, Zulhas yang juga menjabat sebagai ketua MPR mengkritik masalah perekonomian Jokowi. Dia menilai ada tiga masalah perekonomian yang masih menjadi momok bangsa, salah satunya mengenai mahalnya kebutuhan pokok.</p><br /> <p>Romy menyebut, pidato yang dilontarkan koleganya itu tak mengatasnamakan pimpinan MPR. "Pidato Ketua MPR yang bercita rasa oposan," ungkapnya.</p><br /> <p>Terkait etika politik yang dilanggar oleh Zulhas, Rommy meminta masyarakat untuk menilai sendiri akar permasalahannya. Namun, dirinya tak setuju mengenai kritik melonjaknya harga kebutuhan pokok.</p><br /> <p>"Kita lihat inflasi ini masih dalam rentan asumsi inflasi RAPBN 2018. Jadi kalau kemudian ada penaikan harga pada saat-saat tertentu selama satu tahun, apakah terkompensasi atau tidak. Jadi kita harus lihat parameter ekonomi itu dalam jangka panjang bukan hanya sesaat saja," pungkasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti salah satu masalah yang dinilainya menjadi momok besar pemerintahan Jokowi. Di antaranya mengenai masalah perekonomian yang dirasa masih dibutuhkan beberapa kebijakan.</p><br /> <p>Pertama, Zulkifli menyoroti permasalahan kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan Jokowi. Meski memang ia pun mengapresiasi adanya penurunan gini ratio dari 0.41 menjadi 0.39.</p><br /> <p>"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga," ungkapnya.</p><br /> <p>Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Hal itu pun juga diakuinya aspirasi dari ibu rumah tangga di seluruh Indonesia.</p><br /> <p>"Pemerintah perlu menjaga harga-harga kebutuhan rumah tangga, bapak Presiden ini titipan emak-emak untuk harga-harga terjangkau," cetusnya.</p>

Romy: Pidato Ketua MPR Bercita Rasa Oplosan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/2018-pemerintah-kembali-wacanakan-pungut-cukai-plastik_m_151351.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah terus membidik sektor penerimaan negara. Rencananya pada 2018, pemerintah akan memungut cukai terhadap penggunaan kantong plastik.</p><br /> <p>Berdasarkan nota keuangan dan RAPBN 2018 yang diperoleh JawaPos.com, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 500 miliar dari cukai kantong plastik.</p><br /> <p>Sebetulnya cacana pengenaan cukai plastik sudah dimulai sejak awal 2016 lalu. Pada saat itu, pemerintah mengajak pengusaha dan pelaku industri plastik untuk menyiapkan regulasi terkait cukai plastik. Sayangnya, wacana hanyalah sebuah wacana. Semua tenggelam begitu saja tanpa ada kepastian.</p><br /> <p>Pada RAPBN 2018 ini pemerintah meningkatkan target penerimaan cukai senilai Rp 155,4 triliun. Target yang dibidik tersebut lebih tinggi 1,5 persen dibanding target yang tercantum di dalam APBN-P 2017, senilai Rp153,165 triliun.</p><br /> <p>Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2018, target kenaikan penerimaan sekaligus ditujukan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif barang kena cukai.</p>

2018, Pemerintah Kembali Wacanakan Pungut Cukai Plastik

sidang mpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang mpr

Berita Terkini