<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/znvdhfEkiCGFMiD1sUKgW5uYv1nTJ5Q6h02VGSDC-1-2492983124.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/6).</p> <p>Pada sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ahli pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar.</p> <p>Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengklaim sejumlah saksi fakta dan ahli yang dihadirkan Jaksa KPK tidak mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Hasto. Ia berharap Hasto bisa bebas dari dakwaan Jaksa KPK.</p> <p>"Kami berkesimpulan bahwa kalau dari sisi hukum sebenarnya Sekjen PDI Perjuangan itu bisa bebas," kata Guntur mengulas persidangan Hasto saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Ia menyebut, jika Hasto tetap divonis bersalah, maka itu sangat dipaksakan. Hal itu berdasarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan selama proses persidangan.</p> <p>"Karena dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh KPK sampai penyidik dan penyelidik KPK yang dipaksakan menjadi saksi fakta, kemudian juga dipaksakan menjadi ahli semuanya. Tidak ada keterangan yang memberatkan Sekjen PDI Perjuangan," ujar Guntur.</p> <p>Ia pun mengklaim tidak ada satu pun saksi yang melihat secara langsung perbuatan tindak pidana yang dilakukan Hasto sebagaimana dakwaan Jaksa KPK.</p> <p>"Kemudian juga tidak ada satupun saksi yang juga melihat Sekjen PDI Perjuangan memerintahkan perintangan penyidikan tidak ada," imbuhnya.</p> <p>Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.</p> <p>Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan.</p> <p>Hasto juga&nbsp;memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.</p> <p class="class-paragraph">Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.</p> <p>Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.</p> <p>Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1.</p> <p>Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan.</p> <p>Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <em>jo</em> Pasal 65 ayat (1) KUHAP.</p>

Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, jalani sidang dugaan suap, PDIP klaim saksi KPK tak buktikan tindak pidana, perkembangan kasus Hasto.

Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Lanjutan Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan, PDIP Klaim Saksi dari Jaksa Tak Buktikan Tindak Pidana

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/24/Screenshot_20230924-170838-3881231840.jpg" alt="Susanto, terdakwa dokter palsu di klinik milik RS PHC, kini ditahan di Rutan Medaeng." width="100%">
<figcaption>Susanto, terdakwa dokter palsu di klinik milik RS PHC, kini ditahan di Rutan Medaeng.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Susanto, dokter gadungan yang sempat bekerja di klinik milih rumah sakit PHC Surabaya akan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Senin (25/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidang lanjutan tersebut, Susanto akan mengajukan keringanan hukuman secara tertulis setelah sebelumnya dituntut selama empat tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang lanjutan terhadap Susanto itu akan dilakukan secara daring atau telekonferensi, sehingga pria asal Grobogan Jawa Tengah tersebut tetap berada di Rutan Medaeng Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012995136/tak-ada-pertimbangan-meringankan-dokter-gadungan-susanto-dituntut-4-tahun-penjara">Tak Ada Pertimbangan Meringankan, Dokter Gadungan Susanto Dituntut 4 Tahun Penjara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang masih online, begitu rencananya. Rencananya, sidang online akan tetap digelar hingga agenda putusan," ungkap Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Anak Agung Gede Agung Pranata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Susanto ingin menulis sendiri naskah pembelaannya. Namun dokter palsu itu mengeluh karena tidak mendapat alat tulis berupa buku tulis, bolpoin, dan sebagainya untuk menulis sendiri naskah pembelaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maka, saya mohon diberi alat tulis, Yang Mulia,&rdquo; kata terdakwa Susanto kepada majelis hakim PN Surabaya pada Jumat (22/9) seperti dikutip dari Radar Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012974717/ini-permintaan-dokter-gadungan-susanto-setelah-dituntut-4-tahun-penjara-di-pengadilan-negeri-surabaya">Ini Permintaan Dokter Gadungan Susanto Setelah Dituntut 4 Tahun Penjara di Pengadilan Negeri Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anak Agung Gede Agung menanggapi permintaan Susanto tersebut. Menurut dia, permintaan itu seharusnya diajukan ke pihak Rutan Kelas 1-A Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alat tulis minta ke rutan, minta dibantu rutan. Dari PN Surabaya cuma ada laptop," kata Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ugik Ramantyo menuntut terdakwa Susanto, dokter gadungan di klinik milik Rumah Sakit PHC, dengan pidana selama empat tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012974652/dituntut-4-tahun-penjara-dokter-gadungan-phc-susanto-menangis-teringat-sosok-ini">Dituntut 4 Tahun Penjara, Dokter Gadungan PHC Susanto Menangis Teringat Sosok Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar tuntutan jaksa, Susanto langsung menangis memohon keringanan. Namun dia tidak dapat menulis permohonan itu karena tidak ada alat tulis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon izin, mohon keringanannya, Yang Mulia. Saya menyesal, Yang Mulia. Saya ada anak dan istri, Yang Mulia. Saya ingin ajukan keringanan secara tertulis, tapi tidak ada alat tulis di rutan, Yang Mulia," kata Susanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan Susanto secara tertulis, Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Surabaya, Jemmy Sandra menyatakan hal itu merupakan hak Susanto sebagai terdakwa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012974485/terbukti-lakukan-penipuan-dokter-gadungan-susanto-dituntut-4-tahun-penjara">Terbukti Lakukan Penipuan, Dokter Gadungan Susanto Dituntut 4 Tahun Penjara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu hak dari terdakwa. Silakan. Tentu akan kami jawab tertulis kalau tertulis. Kalau lisan, ya, kami pertimbangkan secara lisan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Susanto (44) menjadi dokter gadungan di klinik milik PT Pelindo Husada Citra (PHC) yang ada di pertamina Cepu Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penipuannya terbongkar ketika pihak PT PHC akan melakukan perpanjangan kontrak dan memverifikasi ulang berkas milik Susanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012974421/susanto-sang-dokter-gadungan-yang-2-tahun-tipu-klinik-phc-dituntut-hukuman-4-tahun-penjara">Susanto Sang Dokter Gadungan yang 2 Tahun Tipu Klinik PHC Dituntut Hukuman 4 Tahun Penjara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat dilakukan verifikasi, ditemukan ketidakcocokan antara foto Susanto dengan foto di berkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak RS PHC kemudian melaporkan Susanto atas tidak pidana penipuan menjadi dokter gadungan dan menyebabkan kerugian material sebesar Rp 262 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.</div>

Sidang lanjutan terhadap Susanto itu akan dilakukan secara daring atau telekonferensi, sehingga tersangka tetap di rutan.

Susanto Dokter Gadungan RS PHC Minta Keringanan Hukuman Saat Jalani Sidang Lanjutan, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Teddy-Minahasa-Dituntut-Hukuman-Mati-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sidang replik kasus penjualan narkotika yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin (18/4). Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim menolak duplik atau pembelaan dari Teddy Minahasa.</p> <p>JPU mengatakan, setelah meneliti dalil-dalil tim penasihat hukum Teddy, dipastikan bahwa berbagai dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum. &rdquo;JPU memohon ke majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan JPU,&rdquo; ujar salah seorang JPU. Dia menegaskan, seluruh dalil yang ada dalam pleidoi terdakwa dapat dikesampingkan.</p> <p>Sementara itu, kuasa hukum Teddy Minahasa, Anthony Djono, menuturkan bahwa tidak ada hal baru dalam replik yang disampaikan jaksa. Tidak ada pembuktian yang kuat terkait barang bukti yang disita. &rdquo;Padahal, itu yang paling penting dibuktikan,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dia lalu menyoroti tanggapan JPU bahwa tidak ada saksi dalam penggantian sabu-sabu menjadi tawas. &rdquo;Sangat lemah bukti penukaran sabu-sabu menjadi tawas,&rdquo; urainya.</p> <p>Menurut dia, dengan kondisi replik tersebut, pihaknya yakin Teddy tidak akan terbukti terlibat dalam perkara tersebut. &rdquo;Secara hukum seharusnya tidak terbukti. Mudah-mudahan,&rdquo; katanya.</p> <p>Sebagaimana diberitakan, Teddy Minahasa terjerat kasus penjualan barang bukti berupa sabu-sabu. Dalam persidangan, jaksa menyebut bahwa Teddy telah menikmati Rp 300 juta dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut. Teddy terjerat setelah Dody Prawiranegara mengakui penjualan barang bukti tersebut merupakan perintah Teddy. <strong>(idr/c7/oni)</strong></p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01565491/sahabat-teddy-minahasa-temui-jaksa-pengacara-sebut-tak-ada-permintaan-apapun">Sahabat Teddy Minahasa Temui Jaksa, Pengacara Sebut Tak Ada Permintaan Apapun</a></strong></strong></p>

Sidang replik kasus penjualan narkotika yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin (18/4).

Sidang Lanjutan Kasus Narkoba, Jaksa Minta Hakim Abaikan Pleidoi Irjen Teddy Minahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211216_174221.jpg" alt="Fahmi Bachmid, kuasa hukum Gaga Muhammad, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis (16/12)./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Fahmi Bachmid, kuasa hukum Gaga Muhammad, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis (16/12)./Abdul Rahman</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Fahmi Bachmid, pengacara Gaga Muhammad, untuk kesekian kalinya memohonkan maaf atas kelalaian yang telah dilakukan kliennya. Gaga Muhammad kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Laura Anna mengalami luka berat pada 8 Desember 2019.<br /> <br /> ”Saya atas nama keluarga Gaga, ibunya, papanya, memohon maaf atas apa yang terjadi atas kelalaian Gaga yang mengakibatkan musibah yang dialami almarhumah Laura. Sekali lagi kami minta maaf pada keluarga almarhumah,” kata Fahmi Bachmid di PN Jakarta Timur, Selasa (28/12).<br /> <br /> Dia kembali menegaskan, kecelakaan yang terjadi tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Kejadian itu terjadi sebagai suatu musibah. Siapapun saja pasti tidak ingin kejadian tak mengenakkan ini terjadi, termasuk Gaga Muhammad.<br /> <br /> Permintaan maaf Fahmi Bachmid kepada keluarga Laura Anna diketahui sudah berkali-kali dilakukan. Salah satunya, ketika selebgram berusia 21 tahun itu meninggal dunia beberapa waktu lalu. Meski menjadi pengacara Gaga, Fahmi Bachmid berusaha <em>fair</em> juga mengakui terjadi kesalahan dari Gaga.<br /> <br /> Atas musibah itu, Gaga Muhammad juga mengalami kerugian besar. Salah satunya, kuliahnya jadi terhenti karena sibuk mengurusi Laura Anna selama kurang lebih satu tahun. Gaga tidak lagi mengurusinya setelah ada upaya hukum dilakukan Laura Anna.<br /> <br /> ”Saya minta maaf karena pada saat kejadian juga masih 19 tahun. Kuliahnya juga enggak bisa lanjut, mohon dimaafkan,” tutur Fahmi Bachmid.<br /> <br /> Pada pengujung 2019, mobil yang dikendarai Gaga Muhammad mengalami kecelakaan dan menyebabkan Laura Anna mengalami luka berat. Kasus ini kemudian dibawa ke ranah hukum oleh Laura.<br /> <br /> Berdasar dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Gaga Muhammad didakwa dengan pasal tunggal. Dia dianggap melanggar pasal 310 ayat 3 undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gaga diancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Fahmi Bachmid Lagi-Lagi Mohonkan Maaf untuk Gaga Muhammad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_2021-12-06-19-30-17-89_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Gaga Muhammad. /Instagram Gaga Muhammad" width="100%">
<figcaption>Gaga Muhammad. /Instagram Gaga Muhammad</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kasus kecelakaan selebgram sekaligus YouTuber Gaga Muhammad memasuki persidangan di PN Jakarta Timur. Mantan kekasih Awkarin tersebut kini resmi menjadi terdakwa di pengadilan.<br /> <br /> Kasus itu sudah berjalan beberapa kali persidangan. Laura Anna selaku saksi pelapor bersama ibunya telah menyampaikan kesaksian mereka di hadapan majelis hakim PN Jakarta Timur.<br /> <br /> ”Besok (7/12) akan dijadwalkan kembali untuk pemeriksaan saksi dari jaksa.  Jadi yang intinya kasus ini adalah kecelakaan yang menyebabkan luka berat,” kata Alex Adam Faisal, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ditemui di kantornya, Senin (6/12).<br /> <br /> Dalam kasus itu, jaksa penuntut umum mendakwa Gaga Muhammad dengan pasal tunggal. Dia dianggap melanggar pasal 310 ayat 3 Undang Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<br /> <br /> Alex Adam Faisal melanjutkan, sidang lanjutan kasus itu akan digelar siang hari usai istirahat, Selasa (7/12). ”Secara jadwal pidana itu setelah <em>isoma</em>. Kalau pagi biasanya kita sidang perdata dulu,” terang Alex Adam Faisal.<br /> <br /> Mengingat saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, sidang kasus pelanggaran lalu lintas dengan terdakwa Gaga Muhammad akan digelar secara virtual. Terdakwa mengikuti persidangan secara daring.<br /> <br /> Diketahui, berkas perkara kasus itu dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa pada 21 Oktober 2021 dan terdaftar dengan Nomor 895/Pid.Sus/PN Jkt.Tim.

Sidang Lanjutan Kasus Kecelakaan Gaga Muhammad Digelar Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tersangka-penyiraman-novel.jpg" alt="TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang lanjutan kasus penyiramam air keras dengan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (6/5). Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memanggil empat orang saksi, namun dua di antaranya dikabarkan absen.<br /> <br /> "Benar hari ini ada sidang lanjutan perkara penyerang Novel Baswedan. Kami meminta empat saksi hadir. Tapi hanya dua yang datang," kata JPU Fredik Adhar Syaripuddin dikonfirmasi, Rabu (6/5).<br /> <br /> Fredik menyampaikan, keempat saksi itu merupakan tetangga Novel Baswedan. Mereka yakni Nursalim, Haryono, Eko, dan Iman sukirman. "Tapi Eko dan Imam berhalangan hadir," ucap Fredrik.<br /> <br /> Dua oknum Brimob Polri Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis didakwa melakukan perbuatan penganiayaan secara terencana terhadap Novel yang mengakibatkan luka berat. Mata Novel Baswedan mengalami luka sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan.<br /> <br /> Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.<br /> <br /> Akibat ulah kedua terdakwa, cedera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar di bagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel.<br /> <br /> Bahkan, akibat perbuatan kedua terdakwa, mata kanan dan kiri Novel berpotensi mengalami kebutaan. Hal ini pun berdampak pada kinerja Novel sebagai penyidik KPK.<br /> <br /> Atas perbuatannya, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis didakwa melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Saksi Mata Kasus Penyiraman Air Keras Novel Bersaksi di Persidangan

sidang lanjutan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang lanjutan