<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/Klj6k7A5bUBxTN3xhCVD4c82NrN7OFga3ddGkPC8-3553825083.jpg" alt="Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Vice President Supply and Distribution PT Pertamina (Persero) periode 2011&ndash;2015, Alfian Nasution, menyebut kehadiran Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Hal itu disampaikan Alfian saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/10). Awalnya, terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak dari Riza Chalid menanyakan dampak apabila Terminal OTM berhenti beroperasi. &ldquo;Apabila terminal OTM besok berhenti operasi, apa yang akan terjadi kepada ketahanan energi nasional?&rdquo; tanya Kerry dalam persidangan. Alfian menjelaskan, penghentian operasi Terminal OTM akan berdampak langsung terhadap distribusi energi nasional. &ldquo;Tentunya akan terganggu, karena kapasitasnya 288.000 kiloliter dan itu cukup besar. Beberapa daerah akan terdampak,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, Pertamina telah memasukkan Terminal OTM ke dalam skema distribusi BBM nasional, termasuk untuk penyaluran BBM impor. Jika terminal itu berhenti beroperasi, maka suplai akan terganggu dan menimbulkan tambahan biaya logistik. &ldquo;Akan ada tambahan biaya karena harus mengalihkan suplai yang selama ini menggunakan fasilitas Terminal Merak,&rdquo; urainya. Ia menambahkan, Surveyor Indonesia pernah melakukan kajian independen mengenai dampak penghentian operasi terminal tersebut. &ldquo;Ada kajian Surveyor Indonesia yang membuat simulasi apabila terminal itu berhenti beroperasi. Akan ada penambahan jumlah kapal sekitar lima unit,&rdquo; ungkap Alfian. Penambahan armada kapal itu, lanjutnya, akan menimbulkan beban biaya besar bagi negara. &ldquo;Kalau dirupiahkan, tentu akan signifikan. Dari kajian itu sekitar Rp 150 miliar per tahun. Itu baru dari biaya kapal saja,&rdquo; jelasnya. Sementara, usai persidangan pengacara terdakwa Kerry, Lingga Nugraha, menilai kesaksian Alfian dan saksi lainnya, Hanung Budya Huktyanta, mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina disebut menepis dakwaan jaksa. Menurutnya, kedua saksi yang dihadirkan mengonfirmasi bahwa Pertamina memang membutuhkan tambahan kapasitas tangki penyimpanan BBM (storage) atau terminal BBM (TBBM). &ldquo;Dalam konteks Pertamina membutuhkan tambahan timbunan BBM ini sudah sejak awal 2012, dan itu bisa kita lihat dari kesaksian Hanung dan Alfian. Mereka menjelaskan bahwa Pertamina membutuhkan penimbunan BBM yang lebih besar lagi, sebesar 400.000 kiloliter per tahun. Itu juga tercantum dalam RJPP dan dijabarkan dalam RKAP 2013&ndash;2014,&rdquo; ujar Lingga. Ia menyebut, keterangan para saksi sekaligus menepis tudingan adanya intervensi Riza Chalid dalam kebijakan Pertamina. &ldquo;Bicara intervensi yang kami tanyakan, intervensi seperti apa? Ternyata dalam kesaksian Alfian tidak ada bentuk intervensi yang nyata,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan dua terdakwa lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jaksa menyebut, kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan VP Pertamina Alfian Nasution menyebut Terminal OTM penting untuk ketahanan energi dalam sidang kasus korupsi.

Eks Pejabat Pertamina Sebut Kehadiran Terminal OTM Penting untuk Ketahanan Energi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/JKT-1-SIDANG-HARVEY-MOEIS-AGENDA-SAKSI-FED-2JPG-3796194643.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah 2015&ndash;2022 berlanjut kemarin (2/9). Para saksi mengakui hadirnya kongkalikong lima perusahaan dengan PT Timah itu membuat produksi naik signifikan. Mereka memanfaatkan penambangan ilegal untuk menggenjot produksi dan menerabas kawasan hutan. Naiknya produksi timah itu disampaikan para saksi yang dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat oleh jaksa penuntut umum (JPU) kemarin. Mereka dihadirkan untuk para terdakwa Harvey Moeis, Suparta, dan Reza Andriansyah selaku perwakilan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Mulanya, majelis hakim mengonfirmasi apakah benar ada kenaikan produksi biji timah sejak 2019 di PT Timah. Khususnya sejak ada kerja sama dengan smelter-smelter swasta. "Benar. Naik signifikan, Pak," terang mantan Kabid Pengawasan UPDB Bangka Induk Musda Ansori. Musda lalu memaparkan kenaikan produksi biji timah itu. Dia menjelaskan, PT Timah mempunyai IUP. Yang di dalamnya ada beberapa kawasan, termasuk wilayah abu-abu. Warna itu menunjukkan kawasan hutan yang sebenarnya tidak boleh ditambang. Dari hasil kerja sama dengan beberapa smelter yang ternyata penambangan ilegal itulah, produksinya meningkat. Penambangan di wilayah abu-abu tersebut masif sejak 2019. "Ada penambahan tradisional, ada yang semimodern menggunakan alat," paparnya. Dia menyebutkan soal perbedaan sebelum tahun 2019. Saat itu produksi timah 75 persen berasal dari kompetitor. Sementara itu, PT Timah hanya mampu mencukupi 25 persen dari target pada 2018. Padahal, sekitar 90 persen wilayah penambangan di area tersebut milik PT Timah. Setelah ada kerja sama itu, produksinya menjadi meningkat sejak 2019. (elo/c7/bay)

Sidang korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah 2015–2022 berlanjut kemarin (2/9).

Dari Sidang Harvey Moeis, PT Timah Ternyata Genjot Produksi lewat Tambang Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Wali-Kota-Bekasi-Rahmat-Effendi-Dery-Ridwansah-9-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas KPK memperlihatkan barang bukti salah satu hasil operasi tangkap tangan (OTT)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas KPK memperlihatkan barang bukti salah satu hasil operasi tangkap tangan (OTT).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin tentang tindak pidana korupsi dengan nilai di bawah Rp 50 juta tidak perlu disidang memicu polemik.  Kejaksaan Agung (Kejagung) pun mengklarifikasi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer menyatakan bahwa pernyataan Jaksa Agung dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR bukan tanpa dasar. Hal itu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.  "Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajarannya untuk tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta. Kasus itu cukup diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan," kata Leonard dalam keterangannya, Jumat (28/1).  Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (27/1), mengatakan bahwa korupsi sebesar Rp 50 juta tidak akan diproses pidana.  Lebih jauh Leonard menjelaskan, analisis nilai ekonomi dalam proses tindak pidana korupsi juga perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum. Dapat dibayangkan korupsi Rp 50 juta harus ditangani oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan sampai dengan eksekusi. Semua proses penanganan perkara korupsi menelang anggaran lebih dari Rp 50 juta.  "Biaya operasional penanganan perkara yang dikeluarkan oleh negara bisa melebihi dari Rp 50 juta dari kerugian negara yang ditimbulkan tersebut," ucap Leonard.  Maka dari itu, kata Leonard, proses penanganan korupsi yang tidak seimbang dengan kerugian negara itu malah menjadi beban pemerintah seperti biaya makan, minum, dan sarana lainnya kepada terdakwa. Hal itu jika terdakwa diproses sampai dengan eksekusi ke lembaga pemasyarakatan (lapas).  "Analisis cost and benefit penanganan perkara tindak pidana korupsi juga penting menjadi pertimbangan dalam rangka mencapai nilai keadilan masyarakat dan nilai kemanfaatan hukum," tegas Leonard.

Alasan Kejagung Tidak Memidana Korupsi di Bawah Rp 50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/100_rosmah.jpg" alt="Rosmah Mansor (C), wife of Malaysia" width="100%">
<figcaption>Rosmah Mansor (C), wife of Malaysia</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rosmah Mansor tak bisa lagi mengelak. Rabu (5/2) dia akhirnya datang ke kompleks Pengadilan Kuala Lumpur. Rosmah menghadiri sidang kasus korupsi yang membelitnya. Sidang pertamanya itu seharusnya digelar Senin (3/2). Namun, saat itu dia mangkir dengan alasan sakit. Saat datang, ada satu mobil ambulans yang berjaga-jaga mengikuti kendaraan pribadi Rosmah.  ’’Saya baik-baik saja,’’ ujar Rosmah kepada para wartawan yang menantinya. Mengenakan baju kurung warna hijau bunga-bunga, istri Najib Razak itu tampak sehat saat masuk. Namun, dia berkali-kali berpegangan pada pengawalnya saat berjalan pulang.  Ada tiga dakwaan yang membelit Rosmah. Yaitu, terkait korupsi dan permintaan suap. Jika terbukti bersalah, dia bisa dihukum 20 tahun penjara dan dikenai denda lima kali lipat dari kerugian yang diderita negara.  Rosmah didakwa telah meminta MYR 187,5 juta (Rp 623,6 miliar) dari Jepak Holding Sdn Bhd dengan iming-iming bisa membantu mendapatkan proyek pemerintah. Selain itu, ada dua dakwaan karena Rosmah telah menerima suap MYR 6,5 juta atau setara Rp 21,6 miliar pada 2016–2017 untuk proyek suplai dan instalasi tenaga surya di 369 sekolah di pedesaan.  ’’Rosmah tidak memiliki posisi resmi (di pemerintahan). Meski demikian, dia punya pengaruh besar,’’ ujar jaksa penuntut Gopal Sri Ram seperti dikutip Agence France Presse.  Sementara itu, Jagjit Singh berang karena dokter yang memberikan surat rekomendasi sakit untuk Rosmah dipanggil dan diselidiki Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Pengacara Rosmah tersebut menilai langkah SPRM itu adalah intimidasi.

Sempat Mangkir, Istri Najib Razak Akhirnya Hadiri Sidang Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sidang-Palu-Vonis-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus korupsi proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (11/4). Ada dua berkas tersangka yakni Muhammad Nasir dan Hobby Siregar.  Muhammad Nasir merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai. Dalam proyek yang menelan anggaran hingga Rp 495 miliar, Nasir menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis sekaligus Kuasa Pengguna Anggara (KPA) saat itu.  Sedangkan Hobby Siregar, merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Mawatindo Road Construction (MRC). Perusahaan ini merupakan pihak rekanan yang mengerjakan proyek yang dikerjakan 2013-2015 lalu itu.  "Benar, Jaksa KPK tadi melimpahkan berkas kedua tersangka itu ke kami" ucap Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rosdiana Sitorus.  Dengan diterimanya kedua berkas tersangka tersebut, maka ini PN Pekanbaru sedang menunggu penunjukan majelis hakim yang akan mengadili perkara itu.  "Berkas kedua tersangka sudah di meja Ketua Pengadilan (Bambang Myanto), untuk penunjukan majelis hakim yang akan mengadili kedua tersangka nantinya. Untuk jadwal sidang, nanti setelah ditunjuk majelis hakimnya baru kita tahu jadwal sidang perdananya," sebutnya.‎  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPN Roy Riyadi membenarkan bahwa pihaknya sudah melimpahkan berkas perkara itu ke PN Pekanbaru. "Ya tadi," ujarnya.  Nantinya, ada 6 orang jaksa yang dipersiapkan oleh lembaga antirasuah untuk menghadapi perkara ini di persidangan. "Dalam surat perintah ada 6 orang JPU (yang ditunjuk)," kata dia.  Untuk diketahui, dalam penyidikan perkara ini, KPK telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Mulai dari Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, Mereka adalah Direktur PT Liwaus Sabena, Hendri Sukardi, pemilik PT Everest Internasional, Romi Robindi Lie, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang aktif, maupun yang sudah tidak aktif lagi.  Nama Amril Mukminin sebelumnya disebut-sebut diduga terlibat dalam perkara tersebut. Keterlibatan Amril saat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014.  Hal itu dikuatkan dengan adanya penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang Rp1,9 miliar. KPK juga membawa beberapa koper yang diduga berisi dokumen terkait proyek jalan yang bermasalah itu.  Tidak sampai di situ, Amril Mukminin juga dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. KPK telah mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada 2018 lalu.  Masih dalam proses penyidikan, selain saksi-saksi, penyidik KPK juga melakukan pengumpulan alat bukti, dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Provinsi Riau.  Di antaranya di Pekanbaru menggeledah rumah mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan rumah tersangka Muhammad Nasir. Di Kabupaten Bengkalis, KPK menggeledah Kantor Dinas PU, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kantor LPSE, dan rumah milik saksi Hurry Agustianri.  Selanjutnya, di Kota Dumai KPK menggeledah rumah saksi, yaitu Hermanto sebagai subkontraktor, dan penyegelan ruangan di rumah dinas Sekda Kota Dumai. Lalu, di Pulau Rupat digeledah Kantor PT MRC dan rumah atau kantor saksi Hasyim sebagai subkontraktor.  Dari penggeledahan yang dilakukan KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik seperti handphone dan harddisk dan dua sepeda motor dari PT MRC.‎  Nasir dan Hobby sudah dilakukan tindakan penahanan sejak 5 Desember 2018 lalu. Untuk M Nasir ditahan di Rutan Guntur sedangkan Hobby Siregar ditahan di Rutan Salemba.‎  Terkait dua tersangka, mereka diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter.  Akibat perbuatan kedua tersangka, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp80 miliar dari anggaran yang disebut menelan sekitar Rp495 miliar. Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Eks Sekda Dumai dan Dirut PT MRC Segera Disidang di Pekanbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mengaku-salah-gatot-ini-akibat-kebodohan-yang-saya-lakukan_m_.jpg" alt="AKUI SALAH: Gatot Rachmanto (kiri) usai sidang kemarin." width="100%">
<figcaption>AKUI SALAH: Gatot Rachmanto (kiri) usai sidang kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gatot Rachmanto menyampaikan nota pembelaan di hadapan majelis hakim sengan&nbsp;terbata-bata dan sesekali mengusap air mata. Sekretaris DPUPR Kabupaten Cirebon nonaktif tersebut menyampaikan penyesalan yang amat dalam. &ldquo;Ini akibat kebodohan yang saya lakukan. Karena saya tak mampu menolak perbuatan tak terpuji, memberikan uang kepada atasan saya saat itu, Bupati Sunjaya Purwadisastra yang menuntut jasa atas pelantikan saya sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon,&rdquo; kata Gatot sambil menangis. Seperti dikutip Radar Cirebon (Jawa Pos Group), dia menyampaikan, karirnya sebagai ASN di lingkungan Pemkab Cirebon yang telah dibangun selama 24 tahun dengan dedikasi dan integritas yang tinggi, menjadi sia-sia dan tidak berbekas sama sekali. Padahal, selama berkarir, ia adalah pejabat pembuat komitmen atau pemimpin proyek-proyek peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. &ldquo;Yang mulia majelis hakim, saat ini saya sudah tidak dapat melanjutkan bakti dan dedikasi saya kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Saya sungguh sangat menyesal akan hal ini yang mulia. Karena saya merasa masih punya energi yang besar untuk membangun Kabupaten Cirebon yang saya banggakan,&rdquo; ucap Gatot, membuat ruang sidang sempat hening. Pada kesempatan tersebut, ia pun memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga ia dapat menebus kesalahan, terutama kepada keluarga yang sangat ia sayangi dan cintai. &ldquo;Saya mohonkan kepada yang mulia untuk memberikan hukuman seringan-ringannya. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan yang telah saya perbuat dan memberikan keselamatan kepada saya dan keluarga,&rdquo; pungkas Gatot.&nbsp;

Mengaku Salah, Gatot: Ini Akibat Kebodohan yang Saya Lakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/10-mantan-anggota-dprd-malang-segera-diadili_m_.jpg" alt="Anggota DPRD Kota Malang saat menjalani pemeriksaan di KPK" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Kota Malang saat menjalani pemeriksaan di KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur terus menjalani proses hukum terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat mereka. 10 dari 22 wakil rakyat Kota Malang itu bakal menjalani persidangan. "Penyidikan untuk 10 tersangka anggota DPRD Malang telah selesai," ucap Febri pada awak media, Senin (10/12). Dengan telah selesainya proses penyidikan 10 mantan anggota dewan itu, mereka bakal menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kendati sudah dapat dipastikan lokasi sidang, namun Febri belum bisa memastikan kapan sidang akan digelar. Alasannya, Jaksa Penuntut Umum perlu menyusun dakwaan terlebih dahulu. Adapun 10 tersangka itu yakni Choirul Amri, Sony Yudiarto, Teguh Puji Wahyono, Erni Farid, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Mulyanto dan Harun Prasojo. "Para tersangka sekurang-kurangnya telah dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," imbuhnya. Dalam kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Malang itu, KPK menetapkan 22 orang tersangka dari anggota dewan. Mereka diduga menerima fee dengan kisaran Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari mantan Wali Kota Malang Moch Anton. Tujuan dari Anton memberikan uang itu untuk memuluskan pengesahan APBD-P Kota Malang 2015. Atas perbuatannya tersebut, 22 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pasal 12 huruf B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

10 Mantan Anggota DPRD Malang Segera Diadili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-alat-bantu-dengar-saat-sidang-irwandi-merasa-tak-bersalah_m_-1.jpg" alt="Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf mulai menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (26/11). Kepala daerah yang menikah siri dengan model Fenny Steffy Burase itu didakwa menerima suap Rp 1 miliar yang terkait dengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi Rp 41,7 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri menerangkan, Irwandi diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebagian uang suap diduga mengalir ke Aceh Marathon 2018 untuk pembiayaan medali dan jersey. Istri Irwandi, Fenny Steffy Burase, menjadi tim ahli dalam kegiatan itu. Soal gratifikasi Rp 41,7 miliar, jaksa menduga Irwandi mendapatkannya selama menjabat gubernur dua periode. Yakni, periode 2007-2012 dan 2017 sampai sekarang. Di sisi lain, Irwandi yang kemarin menggunakan alat bantu dengar saat sidang membantah hampir semua dakwaan jaksa. Dia menyebut penerimaan yang dipaparkan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/lawan-korupsi-polres-di-aceh-janjikan-imbalan-10-persen-bagi-pelapor" target="_blank">dakwaan</a> sama sekali tidak benar. "Intinya, saya tidak pernah menyuruh dan diberi tahu dan tidak pernah menerima (suap dan gratifikasi, Red). Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik," kata Irwandi.&nbsp;

Pakai Alat Bantu Dengar saat Sidang, Irwandi Merasa Tak Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-alat-bantu-dengar-saat-sidang-irwandi-merasa-tak-bersalah_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf mulai menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (26/11). Kepala daerah yang menikah siri dengan model Fenny Steffy Burase itu didakwa menerima suap Rp 1 miliar yang terkait dengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi Rp 41,7 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri menerangkan, Irwandi diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebagian uang suap diduga mengalir ke Aceh Marathon 2018 untuk pembiayaan medali dan jersey. Istri Irwandi, Fenny Steffy Burase, menjadi tim ahli dalam kegiatan itu. Soal gratifikasi Rp 41,7 miliar, jaksa menduga Irwandi mendapatkannya selama menjabat gubernur dua periode. Yakni, periode 2007-2012 dan 2017 sampai sekarang. Di sisi lain, Irwandi yang kemarin menggunakan alat bantu dengar saat sidang membantah hampir semua dakwaan jaksa. Dia menyebut penerimaan yang dipaparkan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/lawan-korupsi-polres-di-aceh-janjikan-imbalan-10-persen-bagi-pelapor" target="_blank">dakwaan</a> sama sekali tidak benar. "Intinya, saya tidak pernah menyuruh dan diberi tahu dan tidak pernah menerima (suap dan gratifikasi, Red). Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik," kata Irwandi.&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-politik-uang-berkas-anggota-dprd-dinyatakan-lengkap_m_215025.jpeg" alt="Ilustrasi: Anggota DPRD Riau bakal menjalani sidang kasus dugaan politik uang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Anggota DPRD Riau bakal menjalani sidang kasus dugaan politik uang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Riau, menyatakan berkas perkara anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim (NAH) dan ajudannya Adi Purnawan (AP) sudah lengkap atau P-21. Tak lama lagi, mereka akan segera disidangkan. Mereka tersandung kasus dugaan politik uang jelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2018. Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Iwan Roy Charles, mengatakan bahwa berkasnya sudah diterima oleh pihaknya pada Jumat (18/5) lalu. "Sudah kita teliti. Berkasnya sudah P21. Itu Senin kemarin," ungkap Roy, Rabu (23/5). Karena telah lengkapnya berkas para tersangka, tahapan selanjutnya adalah pelimpahan tersangka bersama barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terkait jadwal tahap II-nya, lanjut Roy, masih dikoordinasikan dengan penyidik. "Sudah kita sampaikan ke penyidiknya (berkas telah P21). Tinggal tahap II saja," bebernya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sudah menetapkan salah satu anggota DPRD Bengkalis, Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan politik uang pada masa kampanye pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018. Penetapan tersangka dilakukan setelah Panitia Pengawas Lapangan (PPL) menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota dewan dari fraksi Demokrat itu, ketika kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Kecamatan Rupat, yang berlangsung 13 April 2018 lalu. Kemudian oleh petugas PPL, temuan tersebut dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bengkalis dan menjadi pelanggaran setelah menelusuri keterangan kedua tersangka, saksi dan barang bukti. Waktu itu, Nur Azmi melakukan kampanye di Lapangan Futsal Desa Parit Kebumen, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Disela-sela acara reses tersebut masyarakat diberi baju kaos berwarna biru bergambar Paslon nomor 3 yang bertuliskan Firdaus-Rusli Jadikan. Didalam lipatan baju tersebut ditemukan amplop putih berisi uang kertas sebesar Rp50.000, atas temuan ini, ditindaklanjuti ke Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten. Dalam proses penyelidikan selama 14 hari yang dilakukan Panwaslu bersama dengan polisi dan kejaksaan, akhirnya keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, keduanya pun dikenakan pasal 187 A, perubahan dari pasal 74 ayat 4 UU nomor 10 tahun 2016, dengan ancaman pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Dugaan Politik Uang, Berkas Anggota DPRD Dinyatakan Lengkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang korupsi

Berita Terkini

Eks Pejabat Pertamina Sebut Kehadiran Terminal OTM Penting untuk Ketahanan Energi Nasional

Dari Sidang Harvey Moeis, PT Timah Ternyata Genjot Produksi lewat Tambang Ilegal

Alasan Kejagung Tidak Memidana Korupsi di Bawah Rp 50 Juta

Sempat Mangkir, Istri Najib Razak Akhirnya Hadiri Sidang Korupsi

Eks Sekda Dumai dan Dirut PT MRC Segera Disidang di Pekanbaru

Mengaku Salah, Gatot: Ini Akibat Kebodohan yang Saya Lakukan

10 Mantan Anggota DPRD Malang Segera Diadili

Pakai Alat Bantu Dengar saat Sidang, Irwandi Merasa Tak Bersalah

Pakai Alat Bantu Dengar saat Sidang, Irwandi Merasa Tak Bersalah

Dugaan Politik Uang, Berkas Anggota DPRD Dinyatakan Lengkap

Download Aplikasi JawaPos.com