<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210729-WA0008.jpg" alt="Majelis hakim sidang kasus suap dan gratifikasi oleh Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tim JPU KPK, Kamis (5/8). Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim sidang kasus suap dan gratifikasi oleh Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tim JPU KPK, Kamis (5/8). Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah seorang pengusaha konstruksi Haeruddin yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang suap dan gratifikasi Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah mengaku sumbangannya Rp 1 miliar untuk masjid murni sedekah tanpa mengharapkan imbal proyek.  ”Saya tidak pernah mengerjakan proyek Pemprov Sulsel dan sumbangan ke masjid itu murni sedekah untuk amal, bukan mengharap proyek,” ujar Haeruddin seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (5/8).  Dia mengatakan, sumbangan pembangunan ke beberapa masjid adalah bentuk sedekah untuk memenuhi kebutuhan sarana ibadah masyarakat setempat. Haeruddin yang merupakan pemilik PT Lompulle dengan tegas mengaku tidak pernah mengerjakan proyek di lingkup Pemprov Sulsel. Apalagi jika disebut memiliki hubungan bisnis atau utang piutang dengan Nurdin Abdullah.  ”Kalau proyek pemprov tidak pernah, kalau di Soppeng iya pernah. Pada saat itu kan ada lelang dan kami ikut di LPSE. Tidak ada pembicaraan juga sebelumnya dengan Pak NA,” ucap Haeruddin.  Haeruddin di hadapan Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino mengaku mengenal satu sama lain dengan Nurdin Abdullah yang sekarang jadi terdakwa.  Tim jaksa penuntut umum (JPU) yang mendengar pengakuan itu pun bertanya kepada saksi, apakah pernah dimintai langsung oleh terdakwa untuk menyumbang pembangunan masjid.  ”Betul, saya pernah ketemu dengan Pak Nurdin di Pemprov dan itu pertemuan tidak sampai 10 menit kemudian pamit. Pak Nurdin menawarkan saya untuk menyumbang masjid dan saya pun langsung iya kan Rp 1 miliar,” kata Haeruddin.  Dia menuturkan, uang yang dijanjikan akan disumbangkan untuk pembangunan masjid itu diserahkan langsung kepada Syamsul Bahri yang tidak lain adalah ajudan dari Nurdin Abdullah. ”Saya serahkan secara tunai kepada Syamsul Bahri. Setelah itu saya tidak konfirmasi lagi karena saya yakin uang itu digunakan untuk masjid,” tambah Haeruddin.  Sementara itu, terdakwa Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah meluruskan sejumlah keterangan saksi, khususnya terkait pertemuannya dengan Haeruddin di kantor gubernur. NA menjelaskan, pertemuannya untuk memberikan apresiasi kepada Haeruddin atas pekerjaan yang telah diselesaikan di Kabupaten Soppeng dengan sangat baik.  ”Saya tahu Pak Haeruddin adalah orang dermawan dan sosial. Saat itu saya bilang kalau memang ikhlas dan mau beramal. Saya lagi bangun masjid di Kompleks Unhas yang anggarannya mencapai Rp 25 miliar. Beliau iya kan,” terang Nurdin.  Sebelumnya, Nurdin Abdullah didakwa telah menerima uang suap senilai 150.000 dolar Singapura (sekitar Rp 1,596 miliar) dan Rp 2,5 miliar dari terdakwa Agung Sucipto. Nurdin Abdullah selaku pejabat negara diduga menerima suap untuk memuluskan kontraktor Agung Sucipto dalam memenangkan proyek infrastruktur Jalan Palampang–Munte–Botolempangan poros Bulukumba–Sinjai, Sulawesi Selatan.

Penyumbang Rp 1 Miliar Masjid Nurdin Abdullah Tak Harapkan Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_2830-1.jpg" alt="Ilustrasi sidang bekas anggota DPRD Sumatera Utara. Desca Natalia/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang bekas anggota DPRD Sumatera Utara. Desca Natalia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 14 bekas anggota DPRD Sumatera Utara diadili di Pengadilan Tipikor Medan karena menerima uang suap Rp 6,5 miliar dari bekas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Uang tersebut untuk pengesahkan LPJP APBD Sumut TA 2012 dan APBD Perubahan TA 2013.  Jaksa KPK Ronald Ferdinand, Hendradi, dan Wahyu, dalam dakwaannya secara virtual di Pengadilan Tipikor Medan menyebutkan, ke-14 terdakwa itu, yakni NH, JH, AHH, SH, RML, ID, MA, IBN, SH, MLY, RN, LS, JS, dan RPH.  ”Para bekas anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009–2014 dan 2014–2019 menerima suap melalui Randiman Tarigan yang saat itu menjabat sekretaris DPRD Sumatera Utara, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Sumatera Utara Baharuddin Siagian, dan Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Alinafiah,” ujar Ronald Ferdinand.  Ronald Ferdinand menyebutkan, ke-14 bekas anggota DPRD Sumatera Utara itu melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 juncto pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Jaksa-jaksa KPK membacakan dakwaan secara bergantian di Pengadilan Tipikor Medan, sedangkan ke-14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara tetap berada di LP Medan.  Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Immanuel Tarigan menanyakan kepada penasihat hukum terdakwa anggota DPRD Sumatera Utara apakah akan mengajukan tanggapan atas dakwaan JPU.  Kemudian, penasihat hukum para terdakwa, Kamil Pane, mengatakan, tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU terhadap kliennya.  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan melanjutkan sidang pada Senin (21/12) untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi. Perkara kasus suap 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) itu dijadikan lima berkas perkara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=M_SAdKr0qg0

Pengadilan Tipikor Medan Adili 14 Bekas Anggota DPRD Sumatera Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses hukum eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terus berlanjut. Hari ini dia dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan suap pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR PDIP. Adapun agenda sidangnya adalah pembacaan dakwaan.  Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. "Sidang dakwaan Wahyu Setiawan di PN Pusat," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (28/5).  Selain Wahyu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menjadwalkan sidang dakwaan terhadap Agustiani Tio Fridelina (ATF), mantan anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu.  Agustiani merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap PAW Anggota DPR PDIP. "Dakwaan di PN Pusat juga akan dilakukan untuk ATF," jelas Ali.  Diketahui, dalam perkara tersebut KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku (caleg DPR dari PDIP), dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan KPU sebagai anggota DPR, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw

Hari Ini Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Jalani Sidang Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum (JPU) jika putra sulung Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Mohammad Rizki Pratama, akan dipanggil ke persidangan kasus suap impor bawang putih. Sebab belakangan nama pria yang disapa Tatam itu muncul dipersidangan.  "Sebelumnya belum ada jadwal, kalau di persidangan itu sepenuhnya kewenangan jaksa penuntut umum," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/12) malam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/12/2019/respons-kpk-soal-munculnya-nama-putra-megawati-di-sidang-kasus-suap/">Respons KPK Soal Munculnya Nama Putra Megawati di Sidang Kasus Suap</a>  Dalam persidangan dengan terdakwa Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung, Direktur PT Sampico Adhi Abattoir Doddy Wahyudi dan Wiraswasta Zulfikar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/11) lalu, Jaksa KPK mengonfirmasi mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra mengenai seseorang bernama Tatam. Nyoman Dhamantra mengaku mengenal nama tersebut.  Bahkan, Nyoman Dhamantra menyebut Tatam merupakan anak Megawati. Diduga nama Tatam merujuk pada Mohammad Rizki Pratama anak Megawati dari pernikahannya dengan almarhum Surindro Supjarso.  Kendati demikian, mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyebut tidak menutup kemungkinan jika keterangan Tatam dibutuhkan dalam kasus dugaan suap impor bawang putih, dia akan dipanggil oleh penyidik. Namun, hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan.  "Nanti kalau ada pemeriksaan saksi-saksi begitu, kalau di penyidikan saya informasikan," jelas Febri.

KPK Serahkan ke Penuntut Umum Jika Ingin Periksa Putra Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/La-Ode-M-Syarif-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti fakta-fakta hukum yang muncul dalam sidang kasus suap pengurusan impor bawang putih. Termasuk mengenai munculnya nama Mohammad Rizki Pratama, putra sulung Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.  "Kalau seandainya betul-betul material, semua pihak yang disebut pasti akan ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, saat dikonfirmasi, Selasa (3/12).  Dalam persidangan dengan terdakwa, Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung, Direktur PT Sampico Adhi Abattoir Doddy Wahyudi dan Wiraswasta Zulfikar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/11) lalu, Jaksa KPK mengonfirmasi mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra mengenai seseorang bernama Tatam. Nyoman Dhamantra mengaku mengenal nama tersebut.  Bahkan, Nyoman Dhamantra menyebut Tatam merupakan anak Megawati. Diduga nama Tatam merujuk pada Mohammad Rizki Pratama anak Megawati dari pernikahannya dengan almarhum Surindro Supjarso.  Kendati demikian, Laode masih enggan berbicara banyak mengenai sosok Tatam yang muncul di persidangan. Dikatakan, pihaknya akan mencermati perkembangan persidangan tersebut. "Kita lihat dalam perkembangan di persidangan dan bukti-buktinya," pungkasnya.

Respons KPK Soal Munculnya Nama Putra Megawati di Sidang Kasus Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65050_84157_Rohadi-paanitera-1.jpg" alt="Rohadi, Panitera PN Jakut" width="100%">
<figcaption>Rohadi, Panitera PN Jakut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menduga uang sebesar Rp 700 juta yang ditemukan di mobil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi terkait dengan penanganan suatu perkara. JPU menilai Rohadi tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut hanya sekadar pinjaman dari advokat Petrus Salestinus atas bantuan Anggota DPR Fraksi Gerindra, Sareh Wiyono. Hal itu diungkapkan Jaksa Roy Riyadi saat membacakan surat tuntutan terhadap Rohadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/11). Jaksa Roy mengatakan, meski dalam sidang Rohadi mengaku uang itu tak terkait suatu perkara dan merupakan pinjaman dari Sareh, namun tim JPU tak begitu saja meyakininya. &quot;Terdakwa tidak bisa memberikan alat bukti sah berupa kuitansi atau perjanjian terkait pinjaman tersebut,&quot; kata Jaksa Roy. Selain itu, Rohadi selama di persidangan juga tidak dapat menghadirkan Petrus Salestinus sebagai saksi untuk menjelaskan soal pinjaman uang tersebut. &quot;Apalagi terdakwa selaku panitera pernah mengurus beberapa perkara lainnya,&quot; papar Jaksa Roy. Karena itu, kata dia, didukung alat bukti yang dimiliki penyidik KPK, serta masih terdapat perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Rohadi, maka uang Rp 700 juta itu masih dijadikan barang bukti. Dalam perkara kali ini, JPU menuntut Rohadi dengan hukuman pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Rohadi dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 50 juta dari kakak artis Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah; dan dua pengacaranya, Berthanatalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji. Suap itu diberikan untuk membantu pengurusan penunjukan majelis hakim dalam perkara dugaan pencabulan yang menjerat artis Saipul Jamil. Selain itu, JPU menganggap Rohadi terbukti menerima uang sebesar Rp 250 juta dari Samsul Hidayatullah, Berthanatalia Ruruk Kariman, Kasman Sangaji, dan Saipul Jamil. Uang itu diberikan agar Rohadi menjadi penghubung kepada Ketua Majelis Hakim Ifa Sudewi supaya menjatuhkan vonis seringan-ringannya untuk Saipul. (put/jpg)

Tak Sekadar Pinjaman, Rp 700 Juta di Mobil Rohadi Diduga Terkait Penanganan Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65045_84152_Rohadi-paanitera.jpg" alt="Rohadi dalam persidangan Kamis (17/11)" width="100%">
<figcaption>Rohadi dalam persidangan Kamis (17/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini tidak ada pemberian suap kepada Ifa Sudewi, ketua Majelis Hakim perkara pencabulan artis Saipul Jamil melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi. Jaksa menilai belum ada kesepakatan antara Rohadi dan Ifa Sudewi soal pemberian uang suap untuk memengaruhi vonis hakim terhadap Saipul Jamil. Hal itu terungkap dalam surat tuntutan JPU KPK terhadap Rohadi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/11). Jaksa Lucky mengatakan, pengacara Saipul, Berthanatalia memang menemui Hakim Ifa Sudewi sebanyak dua kali di ruang kerjanya di PN Jakut. Menurut Jaksa Lucky, pertemuan keduanya tanpa didampingi oleh Rohadi. Saat itu, Ifa menyatakan akan membantu perkara Saipul di akhir putusan. Fakta itu berdasarkan keterangan Ifa dalam sidang serta rekaman pembicaraan Bertha dengan Rohadi. Meski demikian, kata Jaksa Lucky, sama sekali tidak ada pembicaraan soal pemberian uang antara Ifa dan Bertha. &quot;Ifa Sudewi juga tidak pernah meminta biaya pengurusan perkara. Ifa Sudewi mengatakan tidak mengetahui pengurusan perkara Rohadi,&quot; kata Lucky saat membacakan surat tuntutan. Selain itu, Rohadi juga membantah adaya kesepakatan dengan Ifa Sudewi soal pemberian uang sebesar Rp 250 juta. &quot;Belum ditemukan adanya kesepakatan bersama Ifa dan Rohadi. Maka ketentuan Pasal 55 KUHP belum terpenuhi,&quot; ujar Jaksa Lucky. Fakta yuridis dalam tuntutan JPU KPK itu bertolakbelakang dengan dakwaan. Dalam dakwaan JPU, selain menerima uang sebesar Rp 50 juta, Rohadi juga disebut menerima uang sebesar Rp 250 juta. Suap diberikan oleh Samsul Hidayatullah, Berthanatalia Ruruk Kariman, Kasman Sangaji, dan Saipul Jamil. Uang itu diberikan agar Rohadi menjadi penghubung kepada Ketua Majelis Hakim Ifa Sudewi supaya menjatuhkan vonis seringan-ringannya untuk Saipul. JPU kemudian menuntut Rohadi dengan hukuman pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. (Put/jpg)

Jaksa KPK Yakini Tak Ada Pemberian ke Hakim Saipul Jamil