<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidang-Jokdri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perkara dugaan kasus perusakan barang bukti pengaturan skor yang dilakukan mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono batal dilaksanakan. Sehingga, sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum akan kembali digelar pada 2 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Jaksa Penuntut Umum Masdiding mengutarakan penundaan sidang itu karena majelis hakim sedang menjalani penataran teknis.  Seharusnya, sidang dilaksanakan di PN Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB. "Sidang hari ini ditunda karena majelis hakim ada bimbingan teknis, ada acara," ujar Mas Diding kepada wartawan, Kamis (27/6).  Rencananya, kata dia, sidang tuntutan Jokdri akan dilanjutkan pekan depan.  "Nanti akan dilanjutkan pada 2 Juli ya, kemungkinan jam 3 atau 4 sore lagi," sambung dia.  Masdiding menyebut kalau penundaan sidang sudah diumumkan oleh Majelis Hakim sejak Kamis (27/6). Akan tetapi, pengumumannya dimajukan pagi hari dari jadwal semula puku 14.00 WIB. "Iya tadi pagi jam 10 karena hakimnya takut bimtek itu tadi. Terus ya sudah tadi digelar pagi, dan mengumumkan ditunda," tutup dia.  Diketahui, Jokdri ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor. Di diduga menjadi aktor intelektual di balik penghancuran sejumlah dokumen saat kantor PT Liga Indonesia (LI) disegel penyidik Satgas Anti Mafia Bola, pada 31 Januari 2019 lalu.  Dia didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP poin ke-3 dan ke-4, Pasal 235 juncto Pasal 231 juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 232 juncto Pasal 235 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Sidang Tuntutan Jokdri Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/sidang-jokdri_chandra-satwika-3.jpg" alt="Mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Chandra Satwika/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Chandra Satwika/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor, Joko Driyono (Jokdri) kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/6) siang. Sidang dijadwalkan akan dimulai pukul 14.00 WIB, dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa.  "Agenda hari ini pemeriksaan terdakwa (Jokdri)," ujar Jaksa Penuntut Umum Sigit Hendradi saat dikonfirmasi, Kamis (20/6).  Terpisah, Anggota Tim Penasihat Hukum Jokdri, Mustofa Abidin mengatakan, dengan adanya kesaksian dari kliennya hari ini, diharapkan bisa melemahkan dakwaan dari JPU. "Harapan kita tentu agar dapat melemahkan atau membantah dakwaan JPU," kata Mustofa.  Dalam kesaksiannya, lanjut Mustofa, Jokdri akan fokus pada penyampaian konstruksi kejadian sesunggugnya. Sehingga Majelis Hakim memiliki gambaran atas kasus ini.  "Dari Keterangan terdakwa nanti kita berharap ada gambaran fakta yang utuh mengenai apa yang terjadi sehingga kita semua menjadi tahu peristiwa apa yang sebenarnya terjadi," pungkas dia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/sidang-jokdri_chandra-satwika-16.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono. (Chandra Satwika/ Jawa Pos)  Sebelumnya, Jokdri ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor. Di diduga menjadi aktor intelektual di balik penghancuran sejumlah dokumen saat kantor PT Liga Indonesia (LI) disegel penyidik Satgas Anti Mafia Bola, pada 31 Januari 2019 lalu.  Dia didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP poin ke-3 dan ke-4, Pasal 235 juncto Pasal 231 juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 232 juncto Pasal 235 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Jokdri Bakal Bersaksi, Pengacara Berharap Bisa Lemahkan Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidang-Jokdri-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia, Herwin Dyo dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Joko Driyono (Jokdri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6). Dalam keterangannya dia mengaku dititipi dokumen oleh salah satu staf Jokdri, Muhamad Mardani Morgot alias Dani.  Ihwal adanya peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (1/1). Saat itu, Herwin tengah dalam kegiatan Timnas U-22. Penyerahan dokumen dilakukan disebuah hotel tempat dia menginap.  "Jam 1 atau 2 Mardani telepon saya. Saya bilang lagi di hotel, 'oke gue ke sana ya'. Waktu di lobby Hotel Sultan di jemput lalu ke kamar langsung," kata Herwin.  Menindaklanjuti hal tersebut, pada Jumat dini hari (1/2), Mardani mendatangi Hotel Sultan untuk menemui Herwin. Namun saat itu, Mardani tidak menyampaikan alasannya untuk bertemu. Pagi harinya, Mardani sudah pergi. Namun memasuki siang, Herwin kembali dihubungi Mardani yang bermaksud menitipkan barang milik Jokdri.  "Mardani telepon 'lu di mana?'. 'Di Hotel Sultan, bawa mobil apa motor?' Mobil. 'Yaudah. Saya balik lagi ketemu di parkiran sore jam 4'. Dia memasukan semua (dokumen yang dibawa dari ruangan Jokdri)," jelasnya.  Barang yang dititipkan ini sendiri berupa tas ransel serta dokumen. Selain menitipkan dokumen, Mardani juga sekaligus menjemput mobil milik Jokdri. "Tujuannya titip aja. Mardani pakai mobil VW milik Jokdri," ungkapnya.  Selanjutnya, barang titipan itu kemudian kembali dititipkan Herwin kepada OB di kantor PT Liga Indonesia, Abdul Gofur. Lalu barang dimasukan ke dalam koper. Terkait penitipan barang tersebut, Herwin berdalih menitipkan barang ke Gofur supaya lebih mudah diambil kembali ketika Jokdri membutuhkan. Sebab rumahnya berdekatan.  "Saya sudah hubungi saudara Mardani, gue titip ke Gofur aja yak, kalau Pak Joko butuh biar deket," tegas Herwin.  Atas keterangan tersebut, Gofur yang juga dihadirkan menjadi saksi membenarkan mendapat titipan dari Herwin. Ia pun menyimpannya di dalam lemari.  "Pesannya 'ini simpan di rumah jangan sampai kena air'. Saya simpan di dalam lemari karena itu suruh simpan jangan sampai kena air, kena hujan. 'Sudah pokoknya kamu simpan. Kamu diam saja'," ungkap Gofur.  Sementara itu, menanggapi keterangan para saksi yang dihadirkan, Ketua Majelis Hakim Kartim Haeruddin lantas berusaha mendalami proses penitipan barang. Dia bertanya maksud dari permintaan Herwin agar Gofur diam.  "Maksudnya kamu jangan cerita ke siapa-siapa? Apa diam apa suruh berdiri apa jongkok? Apa hubungannya dengan barang ini," kata Kartim. Menanggapi pertanyaa hakim, Gofur menjawab datar.  "Posisi waktu itu Pak Herwin lagi sakit pak. Maksudnya jangan nanya-nanya lagi," jawab Gofur.  Keesokan harinya polisi mendatangi Gofur untuk mengambil dokumen yang dititipkan Herwin. Dia pun memberikannya langsung.  "Besokannya jam 2 pagi (polisi), saya lagi tidur. Diketok lalu bangun. Datang dua orang. Keperluanmya benar saudara Gofur apakah ada titipan barang. Lalu diambil barangnya. Kemudian itu dibawa barangnya diserahkan," imbuhnya.  Diketahui, Joko didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP poin ke-3 dan ke-4, Pasal 235 juncto Pasal 231 juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 232 juncto Pasal 235 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.  Joko ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor. Di diduga menjadi aktor intelektual di balik penghancuran sejumlah dokumen saat kantor PT Liga Indonesia (LI) disegel penyidik Satgas Anti Mafia Bola, pada 31 Januari 2019 lalu.

Dititipi Dokumen Staf Jokdri, OB PT Liga Indonesia Diminta Diam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/sidang-jokdri_chandra-satwika-11.jpg" alt="Mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono. (Chandra Satwika/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono. (Chandra Satwika/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono batal menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, saksi yang berasal dari Tim Satgas Antimafia Bola tidak hadir. Alhasil, sidang itu ditunda hingga 28 Mei 2019 mendatang.  Sidang itu digelar hanya sekitar 10 menit. Pria yang akrab disapa Jokdri itu menggunakan batik dan dilapisi rompi berwarna merah bertuliskan tahanan. Saat keluar pintu sidang, Jokdri kembali diborgol oleh petugas. Awak media yang menunggu sidang banyak mengutarakan pertanyaan. Namun, tak satu kata pun keluar dari mulut Jokdri.  Dalam sepekan, eks sekjen PSSI itu sudah menjalani dua persidangan. Sidang pertama beragendakan pembacaan dakwaan dan kini mendengarkan keterangan saksi. Akan tetapi sayangnya dalam sidang Kamis (9/5), saksi yang direncanakan hadir tak menampakkan batang hidungnya. Keempat saksi itu dari pihak Satgas Antimafia sepak bola Indonesia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/sidang-jokdri_chandra-satwika-4-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Plt Ketum PSSI Joko Driyono. (Chandra Satwika/ Jawa Pos)  "Sidang ditunda karena berhalangan saksi dari JPU. Rencana dari satgas cuma berhalangan hadir yaa kita hormati proses persidangan meski kita berharap cepat agar cepat selesai juga dan berjalan on time," ujar Pengacara Jokdri, Abdanial Malakan.  Soal penundaan sidang jua tak dipermasalahkan oleh pihak Jokdri. Mereka menghormati apapun keputusan sidang. "Ya enggak masalah ditunda sampai tanggal 28. Nanti agendanya tetap meski lama mau bagaimana Ketua majelis nya cuti ya kita hormati," tutup dia.  Ketika ditanya kondisi kesehatan Jokdri, Abdanial mengaku kliennya dalam keadaan sehat.  Namun dia enggan bicara kondisi psikis Jokdri. "Soal psikis pak Joko saya enggak bisa komentar tapi Pak Joko dalam keadaan sehat," tutup dia.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/sidang-jokdri_chandra-satwika-4-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Diborgol dan Terdiam, Begini Kondisi Kesehatan Joko Driyono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_SIDANG-PERDANA-JOKDRI_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PSSI Joko Driyono menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/5). (MIFTAHUL HAYAT/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PSSI Joko Driyono menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/5). (MIFTAHUL HAYAT/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang dengan agenda pembuktian dari terdakwa Joko Driyono atas kasus dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor tertunda. Hal ini karena para saksi tidak hadir pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5).  Dalam sidang kali ini, memang mengalami beberapa penundaan. Semula sidang dijadwalkan akan dimulai pukul 13.00 WIB. Tapi baru benar-benar digelar sekitar pukul 14.00 WIB, setelah adanya keterlambatan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Dijadwalkan seharusnya ada empat saksi hadir yang semuanya dari pihak Polda Metro Jaya. Keempatnya merupakan yang memasang garis polisi di Rasuna Office Park beberapa waktu lalu.  "Harusnya empat saksi yang akan didatangkan pada sidang kali ini dari Polda Metro Jaya atas nama Pak Pujo Setio dan kawan-kawan yang juga bagian dari Satgas [Antimafia Bola] yang ikut dalam pemasangan garis polisi," bilang JPU Sigit Hendardi.  Sidang akhirnya ditunda hingga 28 Mei mendatang. Waktu penundaan lama karena Majelis Hakim dalam penanganan kasus ini ada urusan pribadi.  "Tapi tadi konfirmasi mereka ada kegiatan pengamanan di tempat lain sehingga tidak bisa hadir,” sambung Sigit.

Empat Saksi Tak Hadir, Sidang Pembuktian Jokdri Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidang-Jokdri-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5). Dalam sidang itu akan dihadirkan saksi dari penyidik yaitu dari tim Satgas Antimafia Bola. Tak hanya itu, rencananya ada empat saksi atas kasus penghancuran barang bukti dugaan pengaturan skor.  Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum, Sigit Hendradi. Menurutnya, dalam persidangan itu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. "Iya, pemeriksaan saksi dari Satgas Antimafia Bola," ungkap Sigit.  Saat dimintai keterangan lebih lanjut, Sigit enggan memastikan akan ada berapa penyidik Satgas yang hadir. Sejauh ini, pihaknya memanggil empat orang, tapi belum ada kepastian berapa penyidik yang bisa dihadirkan. "Rencana, sih, empat saksi. Tapi belum tahu yang hadir berapa," imbuhnya.  Pasal Pencurian  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidang-Jokdri-Dery-Ridwansah-6-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Dery Rdwansah/ JawaPos.com)  Pada sidang sebelumnya Jokdri didakwa dengan pasal pencurian dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Jokdri dengan Pasal 363, Pasal 235 dan Pasal 221 KUHP, dalam kasus menerobos garis polisi, mengambil barang bukti dan perusakan barang bukti. “Pasalnya 363, ada juga 235, terakhir 221 KUHP semuanya. Tiga pasal, ancaman hukuman tertingginya 7 tahun,” ujar JPU Sigit, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/5).  Jokdri diduga menyuruh Muhammad Mardani alias Dani, masuk ke ruangan yang telah terpasang garis polisi dan mengambil DVR server CCTV, notebook serta dokumen, di Ruangan Kantor PT Liga Indonesia, Gedung Rasuna Office Park (ROP) DO-07, Jalan Taman Rasuna Timur, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, awal Februari 2019.  “Walaupun barangnya milik sendiri, tetapi dalam penguasaan Mafia Sepak Bola. Barang itu sudah dipasang police line oleh Satgas Mafia Bola, jadi seharusnya itu tidak boleh diambil, maupun dirusak apalagi diganti, termasuk CCTV diganti,” ungkap Sigit.  Menyoal apakah JPU akan menuntut Jokdri sesuai dengan surat dakwaan, Sigit belum bisa memastikannya. “Tuntutan belum tahu, nanti kita lihat fakta-fakta di persidangan dulu,” kata Sigit.  Minta Pembuktian  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidang-Jokdri-Dery-Ridwansah-3-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Dalam sidang itu, Jokdri menerima semua dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Saudara sudah mendengarkan dakwaan yang dibacakan penuntut umum, apakah mengerti isi dan maksud dari dakwaan. Apakah ada keberatan atau diserahkan kepada tim pensehat hukum,” tanya Ketua Majelis Hakim, Kartim Harruddin.  Kemudian Jokdri meminta tim kuasa hukumnya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari majelis hakim. “Kami minta langsung pembuktian saja,” kata Ketua Tim Penasehat Hukum Jokdri, Abdanial Malakan.  Mendengar hal tersebut majelis hakim lantas menutup persidangan dan meminta JPU menghadirkan terdakwa, saksi dan barang bukti pada sidang berikutnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidang-Jokdri-Dery-Ridwansah-6-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidang-Jokdri-Dery-Ridwansah-3-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Satgas Antimafia Bola Akan Bongkar Kasus Joko Driyono di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jokdri-tak-ditahan-meski-sudah-dua-kali-diperiksa-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono (Jokdri) akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono (Jokdri) akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Plt Ketum PSSI Joko Driyono , bakal menjalani sidang perdana soal kasus dugaan penghilangan barang bukti pengaturan skor. Dia akan diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (6/5).  Pria yang karib disapa Jokdri itu ditetapkan atas kasus penghancuran barang bukti. Dia terancam dijerat dengan pasal berlapis. Mulai dari melanggar Pasal 363 yang terkait pencurian dan pemberatan serta Pasal 232 tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan.  Selanjutnya, Pasal 233 tentang perusakan barang bukti dan Pasal 235 KUHP terkait perintah palsu untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan di Pasal 232 dan Pasal 233. Senin ini Jokdri akhirnya segera diadili di PN Jaksel.  Humas PN Jakarta Selatan, Achmad Guntur mengatakan, PN Jakarta Selatan sudah menerima berkas dari Kejaksaan pada pekan lalu. Seluruh berkas sudah dinyatakan lengkap sehingga Jokdri pun bisa segera disidangkan. "Hari ini, Senin sidang perdana," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/5).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/apartemen-jokdri-digeledah-begini-respons-pssi_m_.jpg" alt="Proses penggeledahan apartemen Joko Driyono oleh anggota Satgas Anti Mafia Sepak Bola, Rabu (14/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Proses penggeledahan apartemen Joko Driyono oleh anggota Satgas Anti Mafia Sepak Bola, Rabu (14/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> Proses penggeledahan apartemen Joko Driyono oleh anggota Satgas Anti Mafia Sepak Bola, Rabu (14/2). (Istimewa)  Menurutnya, pada persidangan itu, hakimnya terdiri dari Ketua Majelis Hakim, Kartim Haeruddin, hakim anggota R, Lim Nurohim dan Sudjarwanto. Namun, belum dapat dipastikan pada pukul berapa sidang akan dilaksanakan. "Seperti biasa menunggu Jaksa dan terdakwa. Kalau pidana biasanya di atas pukul 1," tuturnya.  Eks pimpinan PT Liga Indonesia itu bakal mendapat pendampingan hukum dari PSSI. “Ya, setiap insan di PSSI, setiap proses hukum akan ada pendampingan hukum. Makanya ada Komite Hukum,” ungkap Sekjen PSSI, Ratu Tisha, beberapa waktu lalu.  Sekadar informasi, Jokdri ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola Polri pada pertengahan Februari lalu. Dia disebut-sebut memerintahkan tiga orang yakni MM, MA dan AG untuk memusnahkan, memindahkan dan merusak barang bukti terkait kasus pengaturan skor Persibaran Banjarnegara vs PS Pasuruan di kantor Komdis. Aksi itu diduga dilakukan Jokdri untuk mengaburkan petunjuk terkait kasus pengaturan skor.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/apartemen-jokdri-digeledah-begini-respons-pssi_m_.jpg" alt="Proses penggeledahan apartemen Joko Driyono oleh anggota Satgas Anti Mafia Sepak Bola, Rabu (14/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Proses penggeledahan apartemen Joko Driyono oleh anggota Satgas Anti Mafia Sepak Bola, Rabu (14/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure>

Hari Ini, Jokdri Akan Jalani Sidang Perdana Kasus Pengaturan Skor

sidang jokdri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang jokdri

Berita Terkini