<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/Pemantauan-Hilal-1-2847338876.jpeg" alt="Petugas mengamati hilal mengunakan teropong di Masjid Hasyim Ashari, Kalideres, Jakarta, Selasa (17/2/2026). Pemantauan hilal tersebut untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengamati hilal mengunakan teropong di Masjid Hasyim Ashari, Kalideres, Jakarta, Selasa (17/2/2026). Pemantauan hilal tersebut untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan 1 Ramadhan itu diputuskan setelah Kementerian Agama (Kemenag) melakukan Sidang Isbat awal Ramadhan 1447 Hijriah. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan penetapan 1 Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, karena pemantauan hilal di seluruh Indonesia tidak terlihat. Hilal di Tanah Air terlihat kurang dari 2 derajat. "Seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama, hasilnya tidak memungkinkan melihat hilal karena posisinya masih minus. Oleh karena itu, dengan mufakat Ramadhan jatuh pada hari Kamis," kata Marwan dalam konferensi pers 'Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1447 Hijriah' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2). Politikus PKB itu tak memungkiri, masih ada perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan. Ia mengimbau, perbedaan tersebut tidak menjadikan antar pemeluk agama Islam untuk bercerai-berai. "Karena diksi untuk menetapkan beribadah ini berbagai cara pandang, masih memungkinkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak menjadikan kita bercerai-berai, mari kita saling menghargai," imbaunya. Meski demikian, Marwan menyatakan terdapat opsi untuk mempertemukan cara pandang perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan. "Karena itu, sebagai Ketua Komisi VIII, kami nanti akan mendukung mempertemukan cara pandang, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah, terutama Ramadhan maupun nanti Syawal," tegasnya. Dalam penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan, pemerintah menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS atau Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Hasil pemantauan hilal tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada ketinggian berkisar antara -2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Dalam pemantauan itu, posisi hilal masih kurang dari ketentuan MABIMS. "Hal ini berarti posisi hilal bukan saja ghairu imkanur rukyat (tidak mungkin dilihat), tetapi juga ghairu wujudul hilal (hilal belum wujud) karena masih di bawah ufuk," tuturnya. Oleh karena itu, secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. "Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026," pungkasnya. &nbsp;

Komisi VIII DPR imbau perbedaan awal Ramadhan 2026 tak jadi pemecah umat Islam di Indonesia. Simak himbauan dan penetapan resmi 1 Ramadhan.

Komisi VIII DPR Imbau Perbedaan Awal Ramadhan Tak Jadikan Umat Islam Bercerai-berai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/4b38e941-9d49-4bd8-8684-9aa909d915ff-1-2218159744.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan hasil Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan hasil Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Hasil pemantauan hilal pada hari ini mengonfirmasi informasi dari metode hisab bahwa hilal tidak terlihat dan ketinggiannya tidak memenuhi kriteria MABIMS. &ldquo;Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,&rsquo;&rsquo; ujar menteri Agama Nasaruddin Umar saat membacakan hasil sidang Isbat di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (17/2). Nasaruddin menjelaskan, penetapan awal bulan Hijriah Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS atau Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yakn tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. "Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian berkisar antara -2&deg; 24' 42" (-2,41&deg;) hingga&nbsp;-0&deg; 58' 47" (-0,93&deg;)," kata Nasaruddin. "Hal ini berarti posisi hilal bukan saja ghairu imkanur rukyat (tidak mungkin dilihat), tetapi juga ghairu wujudul hilal (hilal belum wujud) karena masih di bawah ufuk," sambungnya. Nasaruddin menyatakan, data pemantauan hilal itu telah dirapatkan bersama pihak-pihak terkait. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi VIII DPR, para pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, para ahli ilmu falak atau astronomi dari Universitas Islam Negeri (UIN), perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), planetarium Jakarta, hingga Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. "Berdasarkan diskusi tadi, di seluruh negara-negara Islam pun belum ada satu negara muslim pun yang masuk kategori imkanur rukyat. Bahkan, kalender hilal global versi Turki juga belum memulai awal Ramadannya besok," ujarnya. Oleh karena itu, secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. &nbsp;

Pemerintah tetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh Kamis 19 Februari 2026. Kemenag sebut hilal belum terlihat memenuhi kriteria visibilitas MABIMS.

Keputusan Sidang Isbat, 1 Ramadhan 1447 H Jatuh Pada 19 Februari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/Pemantauan-Hilal-1-861451042.jpeg" alt="Petugas mengamati hilal mengunakan teropong di Masjid Hasyim Ashari, Kalideres, Jakarta, Selasa (17/2/2026). Pemantauan hilal tersebut untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengamati hilal mengunakan teropong di Masjid Hasyim Ashari, Kalideres, Jakarta, Selasa (17/2/2026). Pemantauan hilal tersebut untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim) telah melaksanakan rukyatul hilal awal Ramadhan 1447 Hijriah / 2026 M di 21 titik pada Selasa (17/2). Hasil pemantauan, hilal tidak terlihat di seluruh lokasi yang tersebar di Jawa Timur. Informasi ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Akhmad Sruji Bahtiar. Secara hisab, Sruji menyatakan pada waktu Maghrib, Selasa (17/2), posisi hilal di Jawa Timur berada di bawah ufuk. Posisi itu tidak memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Menurut kriteria baru MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat jika posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. &ldquo;Berdasarkan hasil pemantauan di 21 titik lokasi di Jawa Timur, hilal tidak terlihat karena posisinya masih berada di bawah ufuk. Dengan demikian, bulan Sya&rsquo;ban digenapkan menjadi 30 hari,&rdquo; ucap Sruji, Selasa (17/2). "Tim Kemasjidan dan Hisab Rukyat Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Jatim mencatat, pada saat matahari terbenam, tinggi hilal masih berada pada posisi negatif. Dengan kondisi tersebut, hilal secara astronomis tidak memungkinkan untuk teramati," imbuhnya. Sruji menerangkan hasil rukyatul hilal dari 21 daerah telah dilaporkan secara berjenjang ke Kementerian Agama RI. Laporan ini jadi bahan Sidang Isbat untuk penetapan awal Ramadhan 1447 H di Jakarta. &ldquo;Penetapan resmi 1 Ramadhan 1447 Hijriah tetap menunggu pengumuman Menteri Agama RI melalui Sidang Isbat. Kami imbau masyarakat Jatim menunggu dan mengikuti keputusan pemerintah,&rdquo; kata Sruji. Adapun 21 lokasi rukyatul hilal di Jawa Timur meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Pacitan. Juga termasuk Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo. Lokasi lain adalah Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lumajang. Kota Blitar juga termasuk dalam daftar ini. Kemudian ada Kabupaten Jember, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Malang, Bondowoso, Mojokerto, Sumenep, Lamongan, dan Ponorogo turut serta. "Dengan hasil tersebut, secara hisab awal Ramadhan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Namun kepastian awal puasa tetap menunggu hasil Sidang Isbat Pemerintah," pungkas Sruji. (*) &nbsp;

Sidang Isbat, Kemenag Jawa Timur pantau 21 titik, sebut hilal 1 Ramadhan 1447 H belum terlihat. Awal puasa diperkirakan 19 Februari 2026.

Pantau 21 Titik, Kemenag Jatim Sebut Hilal Ramadhan 1447H Belum Terlihat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/7b88a419-8cfd-4358-9ee3-ef62df6bbacd-83684347.jpg" alt="Suasana pemantauan hilal di Twin Tower B Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (17/2/2026). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pemantauan hilal di Twin Tower B Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (17/2/2026). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Ampel Surabaya, menggelar rukyatul hilal untuk menentukan awal 1 Ramadhan 1447 H/ 2026 pada hari ini, Selasa (17/2). Hasil pemantauan, hilal belum terlihat pada sore ini. Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Falak di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Ampel Surabaya, Siti Tatmainul Qulub mengatakan bahwa hilal di Surabaya sudah terbenam sekitar pukul 17.49 WIB. "Cuacanya menjelang maghrib ini mendung, sehingga saat rukyat, hasilnya tidak ada tanda keterlihatan hilal di Surabaya," tutur Siti di Twin Tower B kampus UIN Sunan Ampel Surabaya lantai 10, Selasa (17/2). Sebagai informasi, Twin Tower B Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya menjadi salah satu dari 21 lokasi Rukyatul Hilal Penentuan 1 Ramadhan 1447 H/ 2026 H se-Jawa Timur. Dari pantauan JawaPos.com, Tim Observatorium Astronomi Sunan Ampel (OASA) menggunakan beberapa jenis teleskop untuk melihat posisi hilal, yakni teleskop manual, teleskop robot, dan theodolite. Lebih lanjut, Siti mengatakan bahwa hingga waktu maghrib Surabaya, yakni 17.56 WIB, ketinggian hilal masih berada di -1 derajat derajat dengan elongasi 1 derajat. Artinya secara astronomis di bawah kriteria Mabims. Berdasarkan kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura), hilal memenuhi kriteria apabila memiliki tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat saat matahari terbenam. Elongasi atau jarak sudut antara bulan dan matahari berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terlihatnya hilal. Semakin besar elongasi, semakin besar peluang hilal dapat teramati. "Jadi insyaallah puasanya mulai hari Kamis, 19 Februari 2026, karena hilal belum terlihat dan masih di bawah ufuk, tetapi kami masih menunggu hasil sidang isbat Kemenag di Jakarta," pungkas Siti. (*) &nbsp;

Cuaca mendung, tim OASA UINSA gagal melihat hilal 1 Ramadhan di Surabaya. Awal puasa diperkirakan Kamis, 19 Februari 2026. Simak infonya.

Hilal Belum Terlihat di Surabaya, 1 Ramadhan 1447 H Diperkirakan 19 Februari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/346277d7-3b78-4e1d-a11d-a77551afa8f7-1-3117052920.jpg" alt="Kemenag gelar proses Sidang Isbat penentual awal Ramadan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kemenag gelar proses Sidang Isbat penentual awal Ramadan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2). Sidang Isbat diawali dengan seminar pembahasan rukyatul hilal sebagai bagian dari proses penentuan awal Ramadhan. Dalam seminar sidang isbat itu, Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan hisab, 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026 Masehi. Namun, hasil hisab tersebut masih harus dikonfirmasi melalui rukyat atau pemantauan langsung hilal. &ldquo;Tanggal 1 Ramadhan 1447 Hijriah secara hisab imkanur rukyat MABIMS jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026 Masehi. Ini hisab sifatnya informatif. Kita memerlukan konfirmasi verifikasinya melalui rukyat, yang nantinya menjadi bahan penetapan dalam sidang isbat malam ini,&rdquo; kata Cecep dalam pemaparannya. Cecep menjelaskan, posisi hilal memiliki elongasi 6,4 derajat atau sekitar 13 kali lebar piringan Matahari maupun Bulan. Dalam kriteria MABIMS, terdapat dua syarat utama yang harus terpenuhi secara bersamaan yakni, tinggi hilal minimal 3 derajat (toposentrik) dan elongasi minimal 6,4 derajat (geosentrik). "Pada tanggal 29 Sya'ban, yang bertepatan dengan 17 Februari, posisi hilal di wilayah NKRI tidak ada yang memenuhi kriteria," ujarnya. Menurutnya, kelaziman penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah adalah melakukan rukyatul hilal, sementara hisab hanya bersifat informatif. "Hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab," tegasnya. Lebih lanjut, Cecep menyatakan berdasarkan pemantauan, tinggi hilal di wilayah NKRI pada Selasa (7/9) antara -2&deg; 24' 43" (-2,41&deg;) s.d. -0&deg; 55' 41" (-0,93&deg;) dan elongasi antara 0&deg; 56' 23" (0,94&deg;) s.d. 1&deg; 53' 36" (1,89&deg;). Karena itu, ia memastikan di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria Visibilitas Hilal atau Imkan Rukyat MABIMS (3-6,4). "Oleh karenanya hilal menjelang awal Ramadhan 1447 H pada hari rukyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat dirukyat, karena posisinya berada di bawah ufuk pada saat Matahari terbenam," pungkasnya. &nbsp;

Dalam sidang isbat, Kemenag sebut versi hisab, 1 Ramadhan 1447 H jatuh Kamis 19 Februari 2026. penetapan resmi tunggu hasil rukyatul hilal.

Sidang Isbat Kemenag: Secara Hisab 1 Ramadhan 1447 H Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/pexels-apyfz-30947036-1993589368.jpg" alt="Sholat Tarawih Berjamaah (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Sholat Tarawih Berjamaah (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Umat Islam di Tanah Air saat ini sedang menantikan datangnya bulan suci Ramadhan 2026 yang akan segera tiba. Salah satu yang dinantikan adalah pelaksanaan shalat Tarawih. Jadwal shalat Tarwih pertama sangat terkait dengan kepastian penetapan tanggal 1 Ramadhan 2026. Ada ormas keamanan di Indonesia yang telah menetapkan shalat Tarawih akan dimulai mulai malam ini karena sudah ada kepastian penetapan tanggal 1 Ramadhan 2026 jatuh pada Rabu, 18 Februari besok. Ada juga ormas keagamaan lainnya yang masih menantikan sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Ramadhan. Adapun sidang isbat baru akan digelar malam ini. <h3>Muhammadiyah Gelar Shalat Tarawih Pertama Malam Ini</h3> Ormas Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 1 Ramadhan jatuh Rabu besok. Dengan demikian, mereka akan mulai melaksanakan shalat Tarawih pada malam ini, Selasa (17/2). Muhammadiyah sudah dapat memastikan tanggal 1 Ramadhan 2026 dari jauh-jauh hari karena menggunakan metode hisab. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan sejak tahun lalu melalui maklumat resminya. Warga Muhammadiyah mengetahui jadwal Tarawih pertama pada malam ini tanpa perlu menunggu rukyatul hilal atau sidang isbat. <h3>Versi NU dan Pemerintah</h3> Sementara bagi NU dan Pemerintah, masih harus menunggu rukyatul hilal dan sidang iabat yang akan digelar pada sore hari dan malam ini. Hasil pengamatan langsung hilal nanti baru akan dibahas dalam sidang isbat yang akan digelar pemerintah oleh Kementerian Agama RI malam ini. Ketentuannya, seandainya hilal terlihat pada 29 Sya&rsquo;ban, maka malam ini sudah dinyatakan masuk 1 Ramadan dan shalat Tarawih pertama akan dilaksanakan. Akan tetapi jika hilal tidak terlihat, maka bulan Sya&rsquo;ban akan digenapkan atau disempurnakan menjadi 30 hari dan shalat Tarawih pertama baru akan dilakukan mulai besok malam. Artinya, warga NU masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah sebelum memulai shalat Tarawih.

Umat Islam di Tanah Air saat ini sedang menantikan datangnya bulan suci Ramadhan 2026, untuk melaksanakan shalat Tarawih.

Kapan Shalat Tarawih Pertama Ramadhan 2026?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/sidang-isbat-3069923244.jpg" alt="Sidang isbat bakal dilakukan minggu ini, kemenag gunakan metode ini. (Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>Sidang isbat bakal dilakukan minggu ini, kemenag gunakan metode ini. (Radar Malang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/2) sore. Agenda akan dimulai dengan seminar posisi hilal sekitar pukul 16.30 WIB. "Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat untuk menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah," sebagaimana dikutip dalam unggahan Instagram @kemenag_ri, Selasa (17/2). Seminar posisi hilal akan digekar secara terbuka untuk umum, masyarakat bisa menonton secara langsung melalui kanal Youtube Bimas Islam TV, TikTok, dan IG Bimas Islam. Setelah itu, sekitar pukul 18.30 akan digelar Sidang Isbat secara tertutup. Sidang Isbat itu akan dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Ketua Komisi VIII DPR RI, perwakilan Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, pakar falak dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, pimpinan ormas Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag. Selepas Sidang Isbat, Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Komisi VIII DPR dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar konferensi pers yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal milik Bimas Islam. "Mari nantikan penetapan resmi awal Ramadan dan sambut bulan suci dengan penuh kebahagiaan," imbuhnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengatakan sidang isbat merupakan forum penting yang mengedepankan kehati-hatian, keilmuan, dan kebersamaan umat. &ldquo;Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal. Pemerintah berupaya memastikan penetapan awal Ramadan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait,&rdquo; ujar Abu Rokhmad dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2). Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak (konjungsi) menjelang Ramadan 1447 H terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, pukul 19.01 WIB. Saat matahari terbenam, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di bawah ufuk, dengan ketinggian berkisar antara minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga minus 0 derajat 58 menit 47 detik. Sementara itu, sudut elongasi berkisar antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Data tersebut menunjukkan bahwa hilal secara teoritis belum memenuhi kriteria visibilitas yang digunakan, termasuk kriteria MABIMS. Untuk melengkapi data hisab, Kemenag tetap melaksanakan rukyatul hilal di 96 lokasi. Pengamatan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenag provinsi serta Kantor Kemenag kabupaten/kota, bekerja sama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam, dan instansi terkait lainnya. &ldquo;Hasil rukyat dari seluruh titik tersebut menjadi bahan utama pembahasan dalam sidang isbat,&rdquo; tegas Abu Rokhmad. Ia menambahkan, keputusan akhir penetapan 1 Ramadan 1447 H akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers setelah sidang isbat selesai. &ldquo;Hasil hisab dan rukyat akan kami bahas bersama. Keputusan akhir akan disampaikan kepada masyarakat agar menjadi pedoman bersama umat Islam di Indonesia,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kemenag RI gelar Sidang Isbat di Hotel Borobudur Jakarta sore ini untuk tetapkan awal Ramadan 1447 H secara ilmiah dan transparan.

Sore Ini Kemenag RI Gelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/15/1000360982-4091085784.jpg" alt="Nasaruddin Umar Menteri Agama Republik Indonesia (Instagram @kemenag_ri)" width="100%">
<figcaption>Nasaruddin Umar Menteri Agama Republik Indonesia (Instagram @kemenag_ri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari. Dilansir dari laman Morocco World News pada Sabtu (14/2), Sidang tersebut menjadi penentu resmi awal puasa bagi umat Islam di Indonesia. Hasil keputusan akan diumumkan kepada publik setelah seluruh rangkaian pembahasan selesai dilakukan. Pelaksanaan sidang isbat akan dipimpin oleh Menteri Agama dan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta. Kegiatan ini digelar di kantor pusat Kementerian Agama yang berlokasi di Jakarta. Pemerintah memperkirakan awal Ramadan jatuh pada 18 Februari, namun tetap menunggu hasil sidang resmi. Peserta sidang isbat melibatkan berbagai unsur, termasuk perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Hadir pula perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pakar astronomi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Mahkamah Agung. Keterlibatan berbagai pihak bertujuan memastikan keputusan diambil secara komprehensif dan akurat. Proses penetapan awal Ramadan dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pemaparan data hisab atau perhitungan astronomi terkait posisi hilal. Selanjutnya dilakukan verifikasi hasil rukyah dari 37 titik pemantauan sebelum musyawarah dan pengumuman keputusan akhir. Penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia menggabungkan metode hisab dan rukyah. Secara nasional, kriteria tinggi hilal minimal ditetapkan 2 derajat, sementara standar regional MABIMS mensyaratkan tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kementerian Agama menyatakan para ahli akan diterjunkan langsung ke lokasi pemantauan yang telah ditentukan. Untuk pertama kalinya, Masjid IKN di ibu kota baru turut menjadi lokasi resmi rukyah. Langkah ini menandai perluasan titik pengamatan hilal secara nasional. Pemerintah berharap proses pemantauan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah juga memastikan stabilitas kebutuhan pokok tetap terjaga. Informasi tersebut turut disampaikan melalui laporan Antara News mengenai kesiapan distribusi logistik nasional. Perusahaan pelat merah seperti Bulog dan ID FOOD dilibatkan untuk menjamin kelancaran pasokan selama periode keagamaan tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari.

Kementerian Agama Indonesia akan Gelar Sidang Isbat pada 17 Februari 2026 untuk Penetapan Puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/01KG49NBY6B999KXGQMFN07F9E-972570313.jpg" alt="Menurut Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, sidang isbat awal untuk menentukan awal Ramadan 2026 digelar pada 17 Februari 2026. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menurut Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, sidang isbat awal untuk menentukan awal Ramadan 2026 digelar pada 17 Februari 2026. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang Ramada 1447 Hijriah, Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan pelaksanaan sidang isbat awal puasa pada 17 Februari 2026 mendatang. Agenda tersebut bakal dilangsungkan di Auditorium H. M. Rasjidi dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurut Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, sidang isbat awal untuk menentukan awal Ramadan itu bakal dihadiri oleh beberapa pihak. Mulai perwakilan ormas Islam, perwakilan kedutaan besar negara-negara sahabat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, ahli falak, DPR, hingga Mahkamah Agung (MA). Abu Rokhmad menyampaikan bahwa secara keseluruhan ada 3 rangkaian pelaksanaan sidang isbat awal Ramadan. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasar perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal daro 37 titik pemantauan di Indonesia. &rdquo;Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat,&rdquo; kata dia di Jakarta pada Kamis (29/1). Dalam sidang isbat tersebut, Kemenag mengintegrasikan metode hisab dan rukyah. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1447 Hijriah. Hal itu sejalan dengan MUI Nomor 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat menyampaikan, Kemenag akan mengirimkan sejumlah ahli ke lokasi atau titik rukyah yang berpotensi melihat hilal jelas. &rdquo;Kalau memungkinkan, tahun ini kami menjadikan masjid IKN (Ibu Kota Nusantara) yang telah diresmikan beberapa waktu lalu sebagai tempat pelaksanaan rukyatul hilal,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Arsad menyatakan bahwa tahun ini Kemenag akan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang Isbat. PMA tersebut bakal menjadi pijakan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang dasar pelaksanaan sidang Isbat di Indonesia. &nbsp;

Kemenag jadwalkan sidang isbat awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026. Simak rangkaian sidang dan pengumuman terkait awal puasa.

Kemenag Jadwalkan Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/sidang-isbat-2807423401.jpg" alt="Ratusan pasangan suami dan istri ikuti sidang isbat nikah terpadu di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk tercatat secara resmi di KUA. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pasangan suami dan istri ikuti sidang isbat nikah terpadu di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk tercatat secara resmi di KUA. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan pasangan suami dan istri ikuti sidang isbat nikah terpadu di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, menyampaikan ikut bahagia ratusan pasangan yang dulunya nikah secara siri kini sudah diakui secara administrasi negara lewat sidang isbat nikah terpadu. Gelar sidang isbat nikah terpadu yang dilaksanakan Pemkot Banjarmasin bersama Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tersebut terpusat di Aula Sekretariat Bersama Khatib Dayan Banjarmasin, hari ini diikuti sebanyak 133 pasang suami dan istri. Dinyatakan Ikhsan, kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak administrasi dan status hukum masyarakat, khususnya pasangan yang sebelumnya menikah secara siri sebagai bagian dari komitmen yang telah diteken oleh ke tiga instansi beberapa waktu lalu, yakni Pemkot, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama. "Semua memiliki kepentingan. Pemerintah daerah berkepentingan terhadap kejelasan status kependudukan masyarakat, termasuk pencatatan pernikahannya," jelas Ikhsan, Kamis (27/11). Menurut dia, pernikahan yang tidak tercatat membawa dampak serius, khususnya terhadap status anak dan hak waris. Pada pernikahan siri, anak hanya diakui sebagai anak ibu secara administrasi, sehingga hal ini dapat merugikan masa depan sang anak. "Dengan isbat nikah ini, status hukum keluarga menjadi jelas dan terlindungi," katanya. Ikhsan berharap kegiatan seperti ini dapat berfungsi meningkatkan kesadaran masyarakat secara masif dan luas akan pentingnya pencatatan perkawinan. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Norhayati mengatakan, isbat nikah tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga memberikan rasa tenang bagi pasangan yang selama ini hidup tanpa kekuatan hukum negara. "Kesejahteraan tidak hanya soal materi, tapi juga&nbsp; non-materi seperti&nbsp;ketenangan hidup. Ketika pasangan memiliki legalitas hukum, hak-hak perdata dan status keluarganya menjadi jelas," katanya. "Dari proses isbat nikah, setiap pasangan akan mendapatkan yaitu Penetapan Pengadilan Agama, buku nikah dari KUA, 4 produk adminduk&nbsp;dari Disdukcapil seperti KTP status kawin untuk suami-istri, kartu keluarga terbaru dan KIA untuk anak," ungkapnya. Norhayati berharap kegiatan ini menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa nikah siri tidak dapat dicatat oleh KUA tanpa adanya isbat nikah terlebih dahulu. Dia menegaskan, menikah langsung di KUA akan jauh lebih baik dan lebih mudah.

"Pemerintah daerah berkepentingan terhadap kejelasan status kependudukan masyarakat, termasuk pencatatan pernikahannya," katanya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang isbat

Berita Terkini