<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3JPG-45551344.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Sekretariat Negara telah menyiapkan rancangan keputusan presiden terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Firli Bahuri. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.<br /><br />"Saat ini rancangan keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri telah disiapkan oleh Kemensetneg dan akan disampaikan ke presiden malam ini, setelah presiden kembali ke Jakarta dari kunjungan kerja di Sulawesi Utara," kata Ari Dwipayana, dikutip dari Antara, Kamis (28/12).<br /><br />Ari menyampaikan pada tanggal 27 Desember 2023, Kemensetneg telah menerima Surat Dewan Pengawas KPK yang berisi Penyampaian Petikan Putusan Majelis Sidang Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 Atas Nama Firli Bahuri.<br /><br />Sebelumnya, Kemensetneg telah menerima surat dari Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023 terkait Permohonan Mengundurkan Diri dari Ketua dan Pimpinan KPK yang diterima pada Sabtu, 23 Desember 2023.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013664146/bw-sebut-putusan-etik-dewas-kpk-yang-minta-firli-mundur-tak-beri-efek-jera">BW Sebut Putusan Etik Dewas KPK yang Minta Firli Mundur Tak Beri Efek Jera</a></strong><br /><br />Majelis Sidang Kode Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri bersalah telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Insan KPK terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).<br /><br />Atas pertimbangan tersebut, Dewas KPK kemudian menjatuhkan sanksi terberat bagi insan KPK terhadap Firli&nbsp;Bahuri, yakni diminta mengundurkan diri.<br /><br />Wapres Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan proses penetapan rekomendasi Dewan Pengawas KPK agar Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK sudah berjalan dengan benar.<br /><br />"Saya kira proses sudah betul. Dewas evaluasi apa kesalahannya dan menyatakan ada pelanggaran ringan, sedang, etik, dan berat," kata Ma'ruf Amin di sela kunjungan kerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis.<br /><br />Wapres berharap keputusan itu sekaligus menjadi ajang berbenah demi mengembalikan citra KPK sebagai lembaga kredibel dan disegani.</p>

Saat ini rancangan keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri telah disiapkan oleh Kemensetneg dan akan disampaikan ke presiden malam ini

Terima Petikan Putusan Sidang Etik Dewas KPK, Istana Proses Keppres Pemberhentian Firli Bahuri

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/JKT-1-FIRLI-BAHURI-DIPERIKSA-DEWAS-FED-6JPG-3221840281.jpg" alt="Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku, karena melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang perkaranya sedang ditangani KPK. Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa (Firli Bahuri) berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana pertimbangan Majelis Etik Dewas KPK, Firli terbukti melanggar tiga dugaan pelanggaran kode etik. Pertama, terkait pertemuan antara Firli dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua,&nbsp;terkait ketidakjujuran Firli Bahuri dalam pengisian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), dan ketiga,&nbsp;penyewaan rumah di Jalan Kertanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Firli Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yasin Limpo, yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama Pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan, serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan," ucap Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013660259/menko-pmk-sebut-arus-mudik-nataru-masih-aman-terkendali">Menko PMK Sebut Arus Mudik Nataru Masih Aman Terkendali</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menjatuhkan sanksi etik ini, Dewas KPK mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Tumpak menyatakan tidak ada hal yang meringankan terhadap Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara hal yang memberatkan, Firli Bahuri tidak mengakui perbuatannya, tidak hadir dalam persidangan kode etik dan pedoman perilaku tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta berusaha memperlembat jalannya persidangan&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai ketua dan anggota KPK seharusnya menjadi contoh dalam mengimplrmentasikan kode etok, tetapi malah berperilaku sebaliknya," tegas Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli Bahuri terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa (Firli Bahuri) berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK,"

Tak Ada Hal Meringankan, Dewas KPK Nyatakan Firli Bahuri Terbukti Langgar Etik Berat 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/JKT-1-FIRLI-BAHURI-DIPERIKSA-DEWAS-FED-4JPG-3137549230.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik dengan terperiksa Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Sidang dengan pembacaan putusan etik terhadap Firli Bahuri itu digelar di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, pihak terperiksa Firli Bahuri tidak hadir memenuhi panggilan sidang etik. Informasi yang dihimpun, Firli saat ini sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menimbang bahwa terperiksa tidak hadir di persidangan etik tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan terperiksa," kata Tumpak saat menggelar sidang etik di kantornya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tumpak menegaskan, Dewas KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Firli Bahuri. Karena itu, terkait ketidakhadirannya, Firli telah melepas haknya untuk membela diri di sidang etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2021, terperiksa dianggap melepas haknya untuk membela diri dan persidangan dilakukan di luar hadirnya terperiksa," tegas Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean sebelumnya menyatakan terdapat tiga dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri. Dugaan pelanggaran etik yang pertama, terkait pertemuan antara Firli dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dewas KPK menduga, ada beberapa pertemuan dan komunikasi antara Firli dengan Yasin Limpo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa dugaan pelanggaran etik yang akan kami lanjutkan ke persidangan etik, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Pak FB dengan Pak Menter SYL. Ada beberapa pertemuan dan komunikasi-komunikasi," ucap Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (8/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013660129/profil-kopda-hendrianto-prajurit-tni-yang-tewas-ditembak-kkb-usai-amankan-natal">Profil Kopda Hendrianto, Prajurit TNI yang Tewas Ditembak KKB Usai Amankan Natal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan pelanggaran etik kedua, terkait ketidakjujuran Firli Bahuri dalam pengisian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, Firli memiliki utang, tetapi tak dicantumkan ke dalam LHKPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">'Ketiga, ada berhubungan dengan penyewaan rumah di Jalan Kertanegara," papar Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tumpak menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sebanyak 33 saksi, termasuk Firli Bahuri. Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya yang saat ini mengusut dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, yang menjerat Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam waktu dekat yang dekat nanti, kami akan melakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran etik ini," pungkas Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Menimbang bahwa terperiksa tidak hadir di persidangan etik tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Firli Bahuri Tak Hadiri Pembacaan Putusan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik di Dewas KPK

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/JKT-1-FIRLI-BAHURI-DIPERIKSA-DEWAS-FED-5JPG-588580142.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai mendatangi Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan segera memutus persidangan dugaan pelanggaran kode etik, yang diduga dilakukan Firli Bahuri. Pembacaan putusan etik rencananya akan digelar, pada Rabu (27/12) mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa sidang sudah selesai, dan kami tutup sidang, dan nanti akan dilanjutkan pada tanggal 27 hari Rabu, Desember, jam 11 pembacaan putusan," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tumpak mengatakan, pihaknya sudah menggelar musyawarah Majelis Etik untuk memutuskan dugaan pelanggaran etik terhadap Firli. Namun, hasil putusan akan dibacakan pada Rabu mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, sebenarnya putusan pun sudah kami putus, sudah kami musyawarahkan, tapi tentunya pembacaannya di tanggal 27 Desember hari Rabu," ucap Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013645608/mundur-dari-kpk-dinilai-jadi-trik-firli-hindari-sidang-etik-dewas">Mundur dari KPK Dinilai jadi Trik Firli Hindari Sidang Etik Dewas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski Firli Bahuri telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Pimpinan KPK, Dewas KPK tetap menggelar sidang dugaan pelanggaran etik tersebut. Karena Presiden Jokowi belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Firli Bahuri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Terkait dugaan pelanggaran etik, Tumpak sebelumnya menyatakan&nbsp;terdapat tiga dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri. Dugaan pelanggaran etik yang pertama, terkait pertemuan antara Firli dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dewas KPK menduga, ada beberapa pertemuan dan komunikasi antara Firli dengan Yasin Limpo.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa dugaan pelanggaran etik yang akan kami lanjutkan ke persidangan etik, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Pak FB dengan Pak Menteri SYL. Ada beberapa pertemuan dan komunikasi-komunikasi," ucap Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (8/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan pelanggaran etik kedua, terkait ketidakjujuran Firli Bahuri dalam pengisian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, Firli memiliki utang, tetapi tak dicantumkan ke dalam LHKPN.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">'Ketiga, ada berhubungan dengan penyewaan rumah di Jalan Kertanegara," papar Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tumpak menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sebanyak 33 saksi, termasuk Firli Bahuri. Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya yang saat ini mengusut dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, yang menjerat Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam waktu dekat yang dekat nanti, kami akan melakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran etik ini," pungkas Tumpak.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Bahwa sidang sudah selesai, dan kami tutup sidang, dan nanti akan dilanjutkan pada tanggal 27 hari Rabu, Desember, jam 11 pembacaan putusan

Dewas KPK Akan Putuskan Sidang Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Pekan Depan

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/4J3A0897JPG-17745520.jpg" alt="Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Non Aktif KPK Firli Bahuri meninggalkan Gedung Dewas KPK, Kamis (21/12/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean memastikan, proses persidangan etik terhadap Firli Bahuri masih tetap berjalan. Meski Firli menyatakan telah mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan Pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya tetap berjalan, sidang tetap berjalan karena belum ada Keppresnya," kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (21/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan tetap menggelar sidang etik terhadap Firli, karena Presiden Jokowi belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Firli Bahuri. Namun, jika nantinya di pertangahan jalannya proses persidangan etik, diterbitkan Keppres, akan dibahas lebih lanjut oleh Majelis Etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wah kita lihat nanti, saya belum bisa memastikan itu dan tentunya saya akan sampaikan pada majelis. Nanti majelis yang akan menentukan," ucap Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri sebelumnya mendatangi kantor Dewas KPK. Sebab, Firli seharusnya menjalani persidangan pelanggaran kode etik, terkait dugaan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli, yang juga berstatus tersangka di Polda Metro Jaya itu mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Setelahnya, ia mengaku menyempatkan diri hadir memenuhi panggilan Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya hari ini agenda menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden RI, melalui Menteri Sekretaris Negara, pernyataan tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019- 2023, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan Desember 2023, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai ketua KPK dan saya menyatakan berhenti," tegas Firli di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013644831/usai-mangkir-penyidik-panggil-lagi-firli-bahuri-pekan-depan-untuk-diperiksa">Usai Mangkir, Penyidik Panggil Lagi Firli Bahuri Pekan Depan untuk Diperiksa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski berstatus sebagai Komisioner KPK nonakti, kata Firli, dirinya memilih untuk tidak melanjutkan masa jabatannya di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pak presiden, bapak Jokowi, wakil presiden bapak Ma'aruf Amin, dan segenap anak bangsa dimanapun berada," ucap Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan bahwa Firli Bahuri menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan KPK. Pengunduran diri itu diterima Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tertanggal 18 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat tertanggal 18 Desember 2023 dari bapak Firli Bahuri kepada Presiden yang menyampaikan pengunduran diri beliau dari Jabatan Ketua dan Pimpinan KPK," ujar Ari Dwipayana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menjelaskan, pengunduran diri Firli Bahuri itu tengah dalam proses. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengunduran diri Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, surat pengunduran diri tersebut tengah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan Keputusan Presiden," pungkas Ari.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Wah kita lihat nanti, saya belum bisa memastikan itu dan tentunya saya akan sampaikan pada majelis. Nanti majelis yang akan menentukan,"

Dewas KPK Tetap Akan Melanjutkan Persidangan Pelanggaran Etik, Meski Firli Bahuri Mengundurkan Diri

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/FotoJet-62-2797834016.jpg" alt="Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyayangkan sikap Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri yang tidak berani hadir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik, yang digelar Dewan Pengawas (Dewas) KPK, pada Rabu (20/12) kemarin. Padahal, pada Selasa (19/12) malam, Firli mengadakan konferensi pers menyikapi putusan praperadilannya yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mangkirnya Firli merupakan bentuk ketidakpatuhan atas Undang-Undang KPK bahwa Dewas diatur di situ untuk mengawasi KPK," kata Yudi kepada wartawan, Kamis (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Yudi mengapresiasi sikap Dewas KPK yang tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Firli. Yudi menekankan, mangkirnya Firli menjadi catatan bagi Dewas KPK bahwa Firli</div> <div dir="auto">tidak kooperatif dan layak di hukum berat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hukuman terhadap Firli walau sanksi paling berat adalah meminta untuk mengundurkan diri. Itu merupakan kemenangan moral untuk menjaga marwah KPK sekaligus juga efek jera bagi pimpinan yang lain agar tidak berprilaku sama," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewas KPK sebelumnya menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik, terhadap Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Dewas KPK tetap menggelar sidang tersebut, meski tanpa kehadiran Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Tidak ada perubahan. Pak FB hadir atau tidak hadir, sidang etik jalan terus," tegas Anggota Dewas KPK Syamauddin Haris dikonfirmasi, Rabu (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013641277/firli-tuding-karyoto-akan-mentersangkakannya-jika-koleganya-jadi-pasien-kpk-alexander-marwata-saya-hanya-mendengar-cerita">Firli Tuding Karyoto Akan Mentersangkakannya Jika Koleganya jadi Pasien KPK, Alexander Marwata: Saya Hanya Mendengar Cerita</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, seharusnya sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik Firli dilaksanakan, pada Kamis (14/12) lalu. Namun, Firli meminta sidang etiknya ditunda dengan alasan tengah menghadapi proses gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, upaya praperadilan melawan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto itu kandas, yang diputus pada Selasa (19/12) kemarin. Firli Bahuri tetap berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Dewas KPK tak mempunyai alasan untuk kembali menunda sidang dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Dewas KPK akan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan pembuktian dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau nggak salah ada 12 orang saksi yang dihadirkan," ucap Syamsuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan&nbsp;terdapat tiga dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri. Dewas KPK akan membawa dugaan pelanggaran kode etik itu ke tahap persidangan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan pelanggaran etik yang pertama, terkait pertemuan antara Firli dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dewas KPK menduga, ada beberapa pertemuan dan komunikasi antara Firli dengan Yasin Limpo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa dugaan pelanggaran etik yang akan kami lanjutkan ke persidangan etik, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Pak FB dengan Pak Menter SYL. Ada beberapa pertemuan dan komunikasi-komunikasi," ucap Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (8/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan pelanggaran etik kedua, terkait ketidakjujuran Firli Bahuri dalam pengisian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, Firli memiliki utang, tetapi tak dicantumkan ke dalam LHKPN.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">'Ketiga, ada berhubungan dengan penyewaan rumah di Jalan Kertanegara," papar Tumpak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tumpak menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sebanyak 33 saksi, termasuk Firli Bahuri. Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya yang saat ini mengusut dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, yang menjerat Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam waktu dekat yang dekat nanti, kami akan melakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran etik ini," pungkas Tumpak.</div> </div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Mangkirnya Firli merupakan bentuk ketidakpatuhan atas Undang-Undang KPK bahwa Dewas diatur di situ untuk mengawasi KPK," kata Yudi

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Sebut Firli Bahuri Layak Dihukum Berat karena Mangkir dari Sidang Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/firli.jpg" alt="TETAP NO COMMENT: Firli Bahuri melambaikan tangan saat ditanya hasil sidang etik Dewas KPK di gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TETAP NO COMMENT: Firli Bahuri melambaikan tangan saat ditanya hasil sidang etik Dewas KPK di gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar sidang laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (24/9) hari ini. Sebelumnya, Firli dilaporkan bergaya hidup mewah atas dugaan pemakaian helikopter saat perjalanan pribadinya ke Baturaja, Sumatera Selatan.<br /> <br /> "Sidang putusan dengan terperiksa Firli Bahuri Kamis, 24 September 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (24/9).<br /> <br /> Ali menyampaikan, sidang pembacaan putusan akan digelar secara terbuka. Setelah sebelumnya dalam agenda keterangan saksi dan ahli dilakukan secara tertutup.<br /> <br /> "Sidang pembacaan putusan akan dilakukan secara terbuka, mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK," pungkasnya.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/09/2020/ketua-kpk-firli-bahuri-kembali-jalani-sidang-pelanggaran-etik/">Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Jalani Sidang Pelanggaran Etik</a><br /> <br /> Dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri ini menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Firli dilaporkan terkait dua dugan pelanggaran kode etik.<br /> <br /> Pertama terkait ketidakpatuhan Firli atas protokol kesehatan. Kedua, mengenai gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah ke Baturaja, Sumatera Selatan.<br /> <br /> Firli diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=avpwZE63nD8

Nasib Firli Bahuri Terkait Pemakaian Helikopter Diputus Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengaku tidak ada penundaan sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap dirinya. Yudi dilaporkan melanggar etik karena membela rekannya yang dikembalikan sepihak ke institusi Polri.<br /> <br /> "Sidang pembacaan putusan etik terhadap saya ketika membela Kompol Rossa Purno Bekti tetap terjadwal di hari Rabu. Putusan tersebut akan dibacakan oleh Dewas jam 9 pagi," kata Yudi dalam keterangannya, Senin (21/9).<br /> <br /> Selain Yudi, pembacaan putusan juga akan dibacakan terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri. Firli diduga melanggar kode etik karena menggunakan helikopter milik perusahaan swasta saat perjalann pribadinya ke Baturaja, Sumatera Selatan.<br /> <br /> Pembacaan putusan, nantinya akan dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Yudi mengaku akan hadir dalam agenda putusan yang berlangsung pada Rabu (23/9) mendatang.<br /> <br /> "Saya sendiri sudah menyampaikan kepada Dewas akan hadir di pembacaan putusan tersebut," tegas Yudi.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://KPK Sebut Penundaan Putusan Sidang Etik Firli Karena Faktor Kesehatan">KPK Sebut Penundaan Putusan Sidang Etik Firli Karena Faktor Kesehatan</a><br /> <br /> Sebelumnya, pembacaan putusan terhadap Firli dan Yudi seharusnya berlangsung pada Selasa (15/9). Namun, Dewan Pengawas KPK yang menangani dugaan pelanggaran etik terhadap keduanya harus menjalani tes swab, lantaran melakukan kontak dengan pegawai KPK yang terkonfirmasi positif Covid-19.<br /> <br /> Hasil tes swab PCR, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris terkonfirmasi positif Covid-19. Syamsuddin Haris salah satu anggota majelis etik yang turut memeriksa Yudi dan Firli dalam sidang etik.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan anggota Dewas Albertina Ho negatif atau tidak terinfeksi Covid-19. Keduanya pun turut mengadili Yudi dan Firli terkait dugaan pelanggaran kode etik.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=unwTBFpVXxw

Ketua WP KPK Sebut Putusan Sidang Etiknya Digelar Rabu Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/boyamin-MAKI.jpg" alt="KAWAL KASUS: Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MAKI mendapatkan informasi dan data dari berbagai pihak, tapi bukan dari BIN. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAWAL KASUS: Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MAKI mendapatkan informasi dan data dari berbagai pihak, tapi bukan dari BIN. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menaruh curiga terkait ditundanya sidang pembacaan putusan laporan pelanggaran kode etik, terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Dia menilai, ada tarik ulur terkait putusan laporan pelanggaran etik terkait penggunaan helikopter mewah oleh Firli Bahuri.<br /> <br /> "Karena terus terang saja curiga, ini penundaannya ada tarik ulur. Kan gambaran saya putusannya akan agak berat kalau dinyatakan bersalah, tapi kemudian ada upaya-upaya untuk mengulur waktu, dugaan-dugaan apa ada kompromi gitu," kata Boyamin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/9).<br /> <br /> Boyamin menyebut, berdasarkan informasi yang diperoleh, alasan penundaan pembacaan putusan karena Dewan Pengawas KPK ingin melakukan tes swab PCR. Menurutnya, terdapat pegawai KPK yang terkonfirmasi positif Covid-19.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/09/2020/dewas-kpk-tunda-putusan-laporan-pelanggaran-etik-firli-bahuri/">Dewas KPK Tunda Putusan Laporan Pelanggaran Etik Firli Bahuri</a><br /> <br /> Oleh karena itu, Boyamin mendatangi KPK untuk memberikan bukti tambahan terkait gaya hidup mewah Firli Bahuri. Bukti tersebut berupa foto untuk dipertimbangkan oleh Dewas KPK.<br /> <br /> "Saya menyerahkan bukti-bukti yang kemarin belum sempat saya serahkan. Itu adalah hasil rekonstruksi yang ke Desa Lontar, Kecamatan Muara Jaya, Baturaja, Sumatera Selatan pada 10 Juli," ucap Boyamin.<br /> <br /> "Hasil fotonya saya ingin serahkan sama video-video yang berangkat pakai mobil dobel kabin, perjalanannya lancar, tidak macet, tidak rusak. Itu ada video semua," sambungnya.<br /> <br /> Boyamin menyebut, bukti tambahan itu diberikan untuk memperkuat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Firli. Dia mengharapkan, Dewas bertindak tegas terkait sikap Firli.<br /> <br /> "Mudah-mudahan memperkuat Dewas untuk menjadikan bahan untuk nanti mengambil putusan," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Plt juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, Dewas KPK pernah melakukan kontak dengan salah satu pegawai lembaga antirasuah yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga, tiga majelis etik harus melakukan tes swab PCR.<br /> <br /> "Salah satu pegawai yang kemarin ikut swab massal di KPK, dengan pegawai lainnya dan juga anggota Dewas," ucap Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini berujar, tiga majelis etik yang diharuskan melakukan tes swab diantaranya Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua Anggotanya, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris. Ketiganya disebut melakukan kontak karena menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik.<br /> <br /> "Yang sudah akan swab diutamakan anggota majelis etik, karena kemarin kan terus berinteraksi dengan pegawai tersebut. pak THP bu AH dan pak SH," cetus Ali.<br /> <br /> Alasan ini yang menunda pembacaan putusan sidang pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Sebab, usai menjalani tes swab majelis etik harus bekerja dari rumah.<br /> <br /> "Habis swab nanti BDR (bekerja dari rumah) dahulu sampai ada hasil test," pungkasnya.<br /> <br /> Dugaan pelanggaran etik Komjen Pol Firli Bahuri ini menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Firli dilaporkan terkait dua dugan pelanggaran kode etik.<br /> <br /> Pertama soal ketidakpatuhan Firli atas protokol kesehatan. Kedua, mengenai gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah.<br /> <br /> Firli diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=J0VZ0B7_T0Q

MAKI Curiga ada Tarik Ulur Pembacaan Putusan Sidang Etik Firli Bahuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/firli.jpg" alt="TETAP NO COMMENT: Firli Bahuri melambaikan tangan saat ditanya hasil sidang etik Dewas KPK di gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TETAP NO COMMENT: Firli Bahuri melambaikan tangan saat ditanya hasil sidang etik Dewas KPK di gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, terkait laporan dugaaan pelanggaran kode etik bergaya hidup mewah, karena naik helikopter mewah akan diputus Dewan Pengawas KPK, Selasa (15/9) besok. Selain Firli, Dewas juga berencana memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap.<br /> <br /> "Selasa, 15 September 2020, setelah dilakukan serangkaian proses persidangan untuk terperiksa YPH, Pegawai KPK dan FB, Ketua KPK. Majelis sidang etik Dewas KPK akan melanjutkan persidangan etik tersebut dengan agenda pembacaan putusan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (14/9).<br /> <br /> Sidang putusan akan digelar terbuka melalui siaran daring yang diawali dengan pembacaan putusan terhadap Yudi dan dilanjutkan Firli Bahuri. Setelah dua sidang putusan tersebut, Dewas bakal menggelar konferensi pers, yang juga dilakukan secara daring.<br /> <br /> "Sebagai bentuk keterbukaan pada masyarakat dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewas KPK pada publik, maka juga direncanakan akan dilakukan konferensi pers, terkait sidang putusan Dewas setelah pembacaan putusan selesai dilakukan," ucap Ali.<br /> <br /> Senada juga disampaikan oleh Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. Menurutnya, Dewas terlebih dahulu akan membacakan putusan terhadap terperiksa Yudi Purnomo, kemudian dilanjut Firli Bahuri.<br /> <br /> "Jam 09.00 untuk YPH dan jam 11.00 untuk FB," pungkas Syamsuddin.<br /> <br /> <strong>Baca juga</strong>: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/09/2020/dewas-diminta-berhentikan-firli-bahuri-dari-jabatan-ketua-kpk/2/">Dewas Diminta Berhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK</a><br /> <div class="single-meta"><br /> <div class="row gap-10 align-items-center"><br /> <div class="col-auto"><br /> <div class="category">Dugaan pelanggaran etik Komjen Pol Firli Bahuri ini menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Firli dilaporkan terkait dua dugan pelanggaran kode etik.</div><br /> </div><br /> </div><br /> </div><br /> Pertama soal ketidakpatuhan Firli atas protokol kesehatan. Kedua, mengenai gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah.<br /> <br /> Firli diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=5LfIT8AQoRE

Nasib Firli Bahuri Soal Penggunaan Helikopter Mewah Diputus Besok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sidang Etik Firli Bahuri

Berita Terkini