<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/ZTYV24x4QAEvlXPYySRJ8jVWpmbir3dtEtZrr7rg-1001807130.jpg" alt="Petinggi PT Petro Energy (PE) saat menjalani sidang atas penyalahgunaan dana kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 2015&ndash;2019. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petinggi PT Petro Energy (PE) saat menjalani sidang atas penyalahgunaan dana kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 2015&ndash;2019. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga orang petinggi PT Petro Energy (PE) didakwa merugikan negara sejumlah Rp 958,5 miliar atas penyalahgunaan dana kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2015&ndash;2019. Ketiga terdakwa itu di antaranya Komisaris Utama sekaligus pemilik PT PE Jimmy Masrin; Direktur Utama PT PE Newin Nugroho; dan Direktur Keuangan PT PE Susy Mira Dewi Sugiarta. Mereka diduga melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksanaan I LPEI dan Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksanaan IV LPEI. "Turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni secara melawan hukum," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;membacakan surat dakwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (8/8). Jaksa menyebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan PT PE ke LPEI tetapi menggunakan kontrak fiktif pekerjaan. Jimmy dkk disebut menggunakan underlying dokumen pencairan berupa purchase order (PO) dan invoice (tagihan) yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dokumen-dokumen itu sebagai syarat untuk mencairkan fasilitas pembiayaan dari LPEI kepada PT PE, perusahaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Jimmy diduga memperkaya diri sebesar USD 22 juta atau setara Rp 358,5 miliar dan Rp 600 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp 958,5 miliar. "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar USD 22 juta dan Rp 600 miliar," ungkap jaksa. Sementara, penasihat hukum Jimmy Masrin, Soesilo Aribowo menyatakan pihaknya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut. &ldquo;Kami menyangkal semua tuduhan tersebut dan akan mengajukan keberatan. Kami sadar penuh bahwa esensi keberatan pada kesempatan ini tidak menyangkut materi perkara, melainkan hal-hal yang sifatnya formal,&rdquo; jelas Soesilo usai persidangan. Ia menambahkan, hingga saat ini utang kepada LPEI masih berstatus current atau lancar dan pembayaran tetap berjalan. Menurutnya, hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam melihat peristiwa perkara secara utuh. Karena itu, Soesilo&nbsp;menyoroti ketiadaan laporan hasil audit kerugian negara dalam berkas perkara. &ldquo;Dari tiga hal yang ditangguhkan jaksa, mudah-mudahan kami bisa memberikan klarifikasi. Tetapi di dalam berkas perkara tidak ada laporan hasil audit kerugian negara,&rdquo; tegas Soesilo. Lebih lanjut, Soesilo mempertanyakan&nbsp;proses hukum yang dinilai belum menyentuh pihak penyelenggara negara, dalam hal ini internal LPEI. Sebab, terdakwa seluruhnya merupakan pihak swasta. &ldquo;Ini yang menjadi pertanyaan kami. Terdakwa seluruhnya dari pihak swasta, sementara dari pihak penyelenggara negara atau internal LPEI belum jelas prosesnya. Kami berharap ada equal treatment. Jangan sampai pihak swasta sudah diputus terlebih dahulu, sedangkan pihak LPEI belum diproses,&rdquo; pungkasnya.

Tiga petinggi PT Petro Energy didakwa merugikan negara Rp 958,5 miliar terkait penyalahgunaan dana kredit LPEI, pengacara pertanyakan audit.

Didakwa Rugikan Negara Rp 958 Miliar Terkait Kredit LPEI, Bos PT PE Pertanyakan Kejelasan Audit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/20250306_130835-1-384744287.jpg" alt="Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri sidang dakwaan mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri sidang dakwaan mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3).&nbsp; Dia mendengarkan secara keseluruhan, isi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Usai sidang, Anies menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya untuk membacakan nota keberatan atau eksepsi. Anies terlihat duduk pada bangku barisan depan di ruang persirangan Prof. Dr. Hatta Ali. "Saya ingin sampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan untuk eksepesi dibacakan hari ini juga. Sehingga kita semua keluar dari sidang hari ini, dengar secara lengkap baik yang disampaikan oleh penuntut, maupun disampaikan oleh penasehat hukum," kata Anies usai sidang. "Dengan begitu kita punya informasi yang harapannya masyarakat punya informasi yang lengkap. Kami sampaikan terima kasih kepada majelis hakim, karena hari ini juga itu dibacakan," sambungnya. Anies mengingatkan Majelis Hakim untuk bersikap objektif dalam mengadili kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. "Agar majelis hakim mengambil keputusan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan objektif, prinsip kebenaran, prinsip kepastian hukum, dan juga keadilan," tegas Anies. Adapun,&nbsp;Tom Lembong didakwa&nbsp;merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. JPU pada Kejagung menyebut, tindakan memperkaya itu dilakukan Tom Lembong saat menjabat Mendag pada periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Jaksa menyebut Tom Lembong telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM). Jaksa meyakini, penerbitan 21 persetujuan impor tersebut tanpa disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).&nbsp; Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Anies menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Tom Lembong dan kuasa hukumnya untuk membacakan eksepsi.

Hadir di Sidang Dakwaan Mantan Mendag Tom Lembong, Anies Harapkan Hakim Beri Kepastian Hukum dan Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/Mario-Dandy-Dery-Ridwansah-4-3079168646.jpg" alt="Mario Dandy Satriyo saat akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Biddokkes Polda Metro Jaya sebelum diserahkan ke Kejaksaan, Jumat (26/5/2023). Menurut Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Pol Hery Wijatmoko hasil pemeriksaan kesehatan Mario Dandy dan Sha" width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satriyo saat akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Biddokkes Polda Metro Jaya sebelum diserahkan ke Kejaksaan, Jumat (26/5/2023). Menurut Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Pol Hery Wijatmoko hasil pemeriksaan kesehatan Mario Dandy dan Sha</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan sejumlah fakta terkait penganiayaan yang dialami David Ozora pada 20 Februari 2023. Berdasar dakwaan JPU dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/6), berikut fakta-fakta kasus yang menyebabkan David Ozora jadi koma tersebut. 1. Penganiayaan diawali perintah terdakwa Mario agar David push-up sebanyak 50 kali. David hanya melakukannya 20 kali. 2. Mario menyuruh David melakukan sikap tobat, yakni meletakkan tangan di belakang badan dengan kepala berada di tanah. 3. Mario melakukan penganiayaan dengan menendang kepala bagian kanan David menggunakan kaki kanannya. David terjatuh. 4. Mario menginjak kepala David sambil mengeluarkan makian. Kemudian, dia melangkahi dan kembali menendang kepala David. 5. Mario sekuat tenaga menendang area kepala sebelah kiri David. Korban sudah tidak bergerak dan tidak lagi mengeluarkan suara apa pun. 6. Kekerasan berlanjut dengan Mario menendang David seolah-olah sedang tendangan bebas. Mario tampak bersenang-senang sambil mengatakan, &rdquo;Enak main bola, ya.&rdquo; Dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario, &rdquo;Free kick. Sini bos, free kick gini bos.&rdquo; 7. Mario juga memukul kepala belakang David. Saat itu David sudah tidak bergerak dengan muka berdarah. Sumber: Surat dakwaan yang dibacakan di PN Jaksel (6/6)

Jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan sejumlah fakta terkait penganiayaan yang dialami David Ozora pada 20 Februari 2023.

7 Fakta Penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara bakal menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020 pada Kementerian Sosial (Kemensos). Selain Juliari, dua terdakwa lainnya yakni mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono juga juga akan diadili.  "Rabu (21/4) dijadwalkan sidang perdana terdakwa Juliari P Batubara dkk dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.  Ali menyampaikan, persidangan ketiga terdakwa penerima suap itu rencananya akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/04/2021/suap-juliari-batubara-harry-van-sidabukke-dituntut-4-tahun-penjara/">Suap Juliari Batubara, Harry Van Sidabukke Dituntut 4 Tahun Penjara</a>  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Juliari Batubara Adi Wahoyono akan didakwa Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Sementara Matheus Joko Santoso didakwa dengan Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  "KPK mengajak masyarakat ikut mengawal persidangan yang terbuka untuk umum tersebut," ucap Ali.  Terpisah, humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyo menuturkan, sidanf akan digar di ruang Kusumaatmaja 4, lantai 1 sekitar pukul 09.30 WIB.  "Sidang Terdakwa Juliardi Batubara, mantan Mensos hari ini Rabu, 21 April 2021, jam 09.30 WIB di Ruang Sidang Kusumaatmaja 4, lantai 1," tandas Bambang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sWkV2qSi70g

Juliari Batubara Jalani Sidang Dakwaan Kasus Suap Bansos Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/berkas-lengkap-vanessa-angel-akan-ajukan-penangguhan-penahanan_m_.jpg" alt="Berkas perkara Vanessa Angel lengkap. Kuasa hukum akan ajukan penangguhan penahanan. (Zaim Armies/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Berkas perkara Vanessa Angel lengkap. Kuasa hukum akan ajukan penangguhan penahanan. (Zaim Armies/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah melalui proses panjang, akhirnya Vanessa Angel menjalani sidang perdana dengan agenda membacakan dakwaan. Sidang digelar di PN Surabaya pukul 15.00 WIB, Rabu (24/4).  Tim Kuasa Hukum dan keluarga diwakili tantenya Vanessa, turut mendampingi pada sidang yang berlangsung terbuka itu. Sementara Vanessa, hanya terdiam mendengarkan JPU Dhini Ardhany membacakan dakwaan.  Dhini mengatakan, Vanessa didakwa tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan, atau dapat diaksesnya informasi elektronik. Informasi elektronik itu bermuatan pelanggaran terhadap kesusilaan.  "Vanessa Angel baik sendiri atau melakukan bersama pelaku bernama Endang Suhartini mentransmisikan informasi bermuatan melanggar kesusilaan," kata JPU Dhini di PN Surabaya, Rabu (24/4).  Kuasa Hukum Vanessa, Heru Andeska mengatakan, timnya akan mempermasalahkan sangkaan UU ITE pasal 27 ayat 1. Menurutnya, berkas perkara tidak menunjukkan konten asusila yang sesuai dengan muatan dalam pasal tersebut.  "Sejauh yang kami lihat dalam pemberkasan, konten asusila apa yang dijadikan dalam persidangan ini. Terkait sebaran foto tanpa busana itu, itu tidak dipermasalahkan. Kami sudah lapor ke Mabes Polri," kata Heru.  Kemudian, yang tak kalah penting, adalah permintaan kepada Hakim Ketua Anton Widyopriyono untuk menghadirkan sosok Rian Subroto. Heru mengatakan, sosok Rian yang diduga mem-booking Vanessa, adalah kunci atas kejelasan perkara itu.  Heru mengaku curiga dengan eksistensi sosok Rian. Dia menduga, sosok yang katanya pengusaha asal Lumajang itu, memang tidak ada sejak awal.  Heru berteori jika ada dua sosok misterius yang masing-masing mem-booking Vanessa dan Avriellya Shaqqila. "Masih kami terlusuri dan investigasi. Tapi apapun yang terjadi, Rian harus hadir. Kalau tidak, ya dipertanyakan," tegas Heru.  Senada Kuasa Hukum Vanessa, Abdul Malik meminta polisi menyebar foto dan identitas lengkap sosok Rian tersebut. Tak hanya berupa poster berwarna, dirinya juga ingin foto Rian sebagai DPO (buron) dipublikasikan di media.  "Fotonya Rian disebar, kalau memang DPO. Aturannya, ada foto, tinggi badan, dan warna kulitnya. Polisi harus jujur. Sebar fotonya," kata Abdul.  Seperti diberitakan sebelumnya, polisi menangkap Vanessa Angel, Avriellya Shaqqila, Endang Suhartini, dan Tentri Novanta di hotel Vasa pukul 12.00 WIB Januari lalu (5/1). Polisi menangkap mereka karena dugaan keterlibatan aktivitas prostitusi online.

Sidang Dakwaan Vanessa, Pengacara Ingin Foto DPO Rian Disebar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/didakwa-pembunuhan-berencana-dokter-helmi-terancam-hukuman-mati_m_200009.jpeg" alt="Dokter Helmi didakwa pembunuhan berencana terancam hukuman mati" width="100%">
<figcaption>Dokter Helmi didakwa pembunuhan berencana terancam hukuman mati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa dokter Ryan Helmi menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (29/3). Helmi adalah pelaku penembak istrinya, dokter Letty Sultri. Hakim Ketua Puji Harian menjelaskan, terdakwa didakwa dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo 338 KUHP tentang pembunuhan jo Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Terdakwa pun terancam pidana mati atau pidana penjara maksimal hingga seumur hidup. "Undang-undang darurat ini karena kamu memiliki senjata api saat peristiwa," jelas Puji kepada terdakwa. Terdakwapun mengangguk dan mengakui hal tersebut. Akan tetapi hakim juga membacakan ketentuan yang dimiliki terdakwa dalam persidangan tersebut. Diantaranya adalah hak eksepsi. "Saya ingatkan bahwa dalam persidangan ini Anda memiliki hak. Hak di sini adalah Anda eksepsi. Apakah Anda ingin mengajukan hak tersebut. Silahkan dirundingkan terlebih dahulu," tutur hakim ketua saat memimpin sidang, Kamis (29/3). Setelah sekian menit terdakwa berunding dengan kuasa hukumnya, terdakwa kembali duduk dan setuju dengan pengajuan esepsi yang menjadi haknya tersebut. "Kami ajukan hak esepsi," tutur kuasa hukum Helmi, Eko Novriansyah. Hakim pun menyetujui keputusan kuasa hukum tersebut, dan dia menawarkan bahwa eksepsi akan digelar pada awal april mendatang. "Saya tawarkan untuk di tanggal lima april untuk esepsi," katanya. Tawaran tersebut pun diterima oleh Eko. Sehingga persidangan tersebut ditutup dan akan dilanjutkan pada lima april mendatang, dengan agenda pengajuan eksepsi dari pihak terdakwa. Dalam persidangan itu, dokter Helmi terlihat menunduk sejak memasuki ruangan persidangan. Helmi masuk menggunakan rompi tahanan berwarna orange dan membawa sebuah kantong plastik berwarna hitam. Sekitar 15 sampai 20 menit dokter Helmi di dalam ruangan tersebut. Hingga pada akhirnya dia mengganti pakaiannya menjadi kemeja berwarna putih, dengan menggunakan kopiah berwatna putih dan celana berwarna hitam. Tidak hanya itu, saat kembali masuk dokter Helmi juga tidak terlihat membawa kantong plastik berwarna hitam itu lagi.

Didakwa Pembunuhan Berencana, Dokter Helmi Terancam Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sidang-penggelapan-aset-pensiunan-polisi-terdakwa-ditegur-hakim_m_165165.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang lanjutan kasus penggelapan aset milik purnawirawan polisi Kombes Agus Maulana Kasiman kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Sarah Susanti yang mengaku istri sah mendiang Agus Maulana menjalani sidang pembacaan dakwaan. Terdakwa juga diduga memalsukan buku nikah. Hakim sempat menegur terdakwa karena tidak hadir tanpa keterangan jelas pada sidang sebelumnya. Lalu, Hakim menanyakan kesiapan terdakwa untuk menjalani sidang yang digelar Kamis (26/10) malam itu. Hakim menegaskan kesiapan terdakwa menghadiri dan menghormati persidangan meski sampai malam. Terdakwa pun menjawab sanggup. Pertanyaan Hakim tersebut karena pada sidang sebelumnya terdakwa yang jadi tahanan kota itu tak hadir tanpa alasan jelas. Sidang pembacaan dakwaan berjalan cukup singkat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan seluruh kronologis perkara dan pasal-pasal tuntutan dihadapan Hakim dan terdakwa. Usai pembacaan dakwaan, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan melakukan eksepsi. Kuasa Hukum terdakwa Ahmad Ramzi menyatakan, kliennya memutuskan langsung ke pembuktian. Ahmad Ramzi menyatakan, pihaknya akan mengikuti semua proses hukum. Akhirnya Hakim memutuskan, sidang dilanjutkan pada Kamis (2/11) depan dengan agenda pembuktian sekaligus pembelaan terdakwa. Sementara itu, penggugat Melpa Tambunan menyatakan, pihaknya tidak masalah sidang langsung ke agenda pembuktian. "Mereka mau langsung pembuktian kami ikuti saja. Sudah jelas semua. Tidak ada yang dibuat-buat. Hukum kan harus ditegakkan dan dibuktikan. Dengan cara ini bisa terang semua,&rdquo; kata dia melalui keterangan terulis. Diketahui, saat ini terdakwa yang mengaku istri sah dengan diduga memalsukan buku nikah, masih tinggal di rumah dinas mendiang Agus, di Kompleks Polri Pengadegan Blok 0 No. 17. Pihak penggugat mempermasalahkan hal itu, karena yang diizinkan di rumah dinas itu seharusnya hanya istri yang sah dan terdaftar sebagai Bhayangkari sah di Polri.

Sidang Penggelapan Aset Pensiunan Polisi, Terdakwa Ditegur Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73751_93067_pungli-suap.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku Amran Hi Mustary didakwa menerima uang untuk sejumlah keperluan pribadinya dari pengusaha rekanan. Di antaranya, untuk membiayai suksesi sebagai kepala BPJN IX Maluku, memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) Pusat, serta untuk memberikan bantuan dana kampanye pilkada. &quot;Padahal terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya selaku kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengatur, dan merencanakan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta menetapkan pelaksana proyek-proyek yang berada di wilayah BPJN IX Maluku dan Maluku Utara,&quot; kata Jaksa Iskandar Marwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/12). Jaksa Iskandar memaparkan, uang yang diterima Amran adalah sebesar Rp 6,625 miliar dan SGD 202.816 dari Dirut PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir; sebesar Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred, uang sebesar Rp 1,5 miliar dari Direktur PT Labrosco Yal Djonny Laos, uang sebesar Rp 500 juta dari Direktur PT Reza Multi Sarana Rizal, sebesar Rp 1 miliar dari Direktur PT Intimkara Budi Liem, uang Rp 1,1 miliar dari Direktur PT Aibinabi Hasanuddin, sejumlah Rp 400 juta dari Direktur CV Gema Gamahera Anfiqurahman, dan dari Direktur PT Hijrah Nusatama Hadiruddin sebesar Rp 1,2 miliar. Menurut Jaksa Iskandar, awalnya Amran menghubungi teman-temannya yakni Imran S Djumadil, Zulkhairi Muchtar alias Heri, dan beberapa stafnya Qurais Lutfi dan Abdul Hamid Payapo untuk menyampaikan permintaan uang itu kepada sejumlah rekanan. &quot;Mengetahui adanya permintaan dana dari terdakwa tersebut, beberapa rekanan yang berharap tetap menjadi mitra kerja BPJN IX Maluku yang nantinya akan mengerjakan proyek-proyek di lingkunga BPJN IX Maluku dan Maluku Utara kemudian secara bertahap memberikan sejumlah uang kepada terdakwa,&quot; ujar Jaksa Iskandar. Di antara uang yang diterima Amran adalah sebesar Rp 8 miliar dari Abdul Khoir dan Alfred untuk keperluan suksesi kepala BPJN IX. Saat itu Amran menjanjikan akan memberikan beberapa proyek di BPJN Maluku dan Maluku Utara kepada Khoir dan Alfred sebagai kompensasinya. Uang itu diberikan melalui Heri yang kemudian menerima Rp 1 miliar dari total pemberian itu. Yang kedua, Amran juga menerima uang sebesar Rp 1 miliar dalam bentuk mata uang Dollar Amerika dari Abdul Khoir. Selanjutnya, Amran menerima Rp 2 miliar dari Khoir untuk keperluan THR Natal dalam pecahan Dollar Singapura SGD 202 816. Amran juga menerima uang dari para rekanan sejumlah USD 303.124 dan Rp 873 juta. Di mana, sebesar Rp 750 juta diberikan kepada para Kasubdit Dirjen Bina Marga sebagai THR Natal. Selain penerimaan-penerimaan itu, Amran disebut menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Abdul Khoir, Rp 1 miliar dari Khoir dan Rizal, Rp 25 juta dari Khoir, Rp 200 juta dari Khoir dan Alfred, dan Rp 1,5 miliar dari Djonny Laos. Atas perbuatannya, Amran dijerat dengan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana. (Put/jpg)

Amran Mustary Minta Uang Bantuan Pilkada dan THR ke Pengusaha Rekanan

sidang dakwaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang dakwaan

Berita Terkini