<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/vonis-eks-petinggi-lippo-lebih-ringan-kpk-pikir-pikir-dulu_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK menyatakan akan pikir-pikir dulu terkait vonis Billy Sindoro." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. KPK menyatakan akan pikir-pikir dulu terkait vonis Billy Sindoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah memvonis eks petinggi Lippo Group Billy Sindoro dengan kurungan penjara 3,5 tahun. Atas dasar itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan sikap untuk banding atau tidak atas vonis tersebut. "Kami akan pikir-pikir terlebih dahulu. Jaksa penuntut umum akan menyusun analisis terhadap pertimbangan putusan tersebut dan mengusulkan sikap yang dapat diambil pada Pimpinan KPK," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (6/3). Febri mengatakan, KPK menghargai putusan pengadilan. Akan tetapi, dia mengakui bahwa vonis terhadap Billy lebih rendah dari tuntutan jaksa. Billy sebelumnya dituntut hukuman maksimal yakni 5 tahun penjara oleh jaksa KPK. "Memang ada putusan yang terbilang rendah kalau dibanding tuntutan KPK, apalagi terdakwa Billy Sindoro juga sudah pernah terlibat korupsi sebelumnya," jelasnya. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim membacakan surat amar putusan di sidang kasus suap proyek perizinan pembangunan Meikarta, di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Selasa (5/3). Billy Sindoro divonis 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 5 tahun hukuman penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Menurut hakim, Billy terbukti memberikan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Hakim menyebut, uang yang mengalir sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000. Uang ini untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta.

Vonis Eks Petinggi Lippo Lebih Ringan, KPK Pikir-pikir Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/divonis-3-tahun-6-bulan-penjara-billy-sindoro-pilih-pikir-pikir_m_.jpg" alt="Sidang kasus Meikarta" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta milik PT Lippo Cikarang divonis lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut umum KPK. Dua terdakwa menyarakan menerima dan dua lainnya menyatakan pikir-pikir. Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa Billy Sindoro selama 3 tahun enam bulan dengan denda Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Sebelumnya Billy dituntut maksimal oleh Jaksa KPK selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurangan. Sedangkan terdakwa Henry Jasmen dijatuhkan hukuman pidana selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Dalam tuntutan Jaksa KPK sebelumnya dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa Fitradjaja Purnama dijatuhkan pidana hukum selama 1 tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta dengan subsider satu bulan kurungan. Sebelumnya dituntut selama 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa keempat, Taryudi hakim menjatuhkan pidana penjara sama seperti Fitradjadja yakni selama 1 tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta dengan subsider satu bulan kurungan. Sebelumnya telah dituntut selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Usai membacakan vonis, majelis hakim memberikan kesempatan kepada keempat terdakwa untuk merespon vonis tersebut. "Apakah terdakwa menerima atau pikir-pikir dengan vonis ini, silakan bisa diperbolehkan diskusi dengan tim kuasa hukum," kata Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (5/3). Kemudian, keempat terdakwa langsung mendekat kepada tim kuasa hukum masing-masing untuk berdiskusi singkat. Lalu duduk kembali dan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam sidang vonis itu dinyatakan dua terdakwa yakni Taryudi dan Fitradjaja menyatakan menerima, sedangkan Billy dan Henry akan pikir-pikir terlebih dahulu. Sesuai regulasi, pihak terdakwa dan tim kuasa hukumnya diberi waktu untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan keberatan atau tidak selama 7 hari ke depan. Untuk diketahui, bahwa keempat terdakwa diduga melakukan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin dengan total suap yang sebesar Rp Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu atau senilai Rp 2,7 miliar lebih dalam kurs saat ini.

Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara, Billy Sindoro Pilih Pikir-pikir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dituntut-5-tahun-penjara-dalam-plledoi-billy-sindoro-mohon-dibebaskan_m_.jpg" alt="Sidang kasus Meikarta" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam persidangan itu beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari empat terdakwa. Salah satunya terdakwa Billy Sindoro yang memohon kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari semua dakwaan tersebut. Sebelumnya terdakwa Billy Sindoro dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa lainnya yakni Hendry Jasmen dituntut 4 tahun dan denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan penjara, sedangkan Fitradjaja Purnama dan Taryudi dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Billy membacakan nota pembelaan yang dia buat sendiri, yang menyatakan san meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak pernah urus soal perizinan Meikarta. Juga adanya poin-poin dakwaan yang menurutnya tidak benar dan merasa keberatan. "Kemudian saya juga menyatakan kembali bahwa sepengetahuan saya yang terungkap dalam persidangan, tidak ada tim pusat atau tim BS dalam proses perizinan Meikarta," kata Billy di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/2). Bahkan, lanjutnya tidak ada dan tidak pernah ada dari sekian banyak saksi yang menyebutkan Billy terlibat dalam proses perizinan Meikarta. Maka pada intinya, hanya ada satu saksi yang mendengar soal ada dua tim. Namun semua tidak mendengar karena disebutkan hanya ada satu tim. Namun Billy membenarkan bahwa ada beberapa pertemuan, dan salah satunya pertemuan dengan Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin. Namun tidak ada pembahasan soal uang dan lainnya hanya sekedar menjenguk pasca melahirkan. "Kita tidak pernah membahas uang begitupun untuk Bupati Neneng," ucapnya. Selain itu, Billy pun meminta maaf kepada semua pihak jika selama persidangan ini ada hal yang kurang berkenan. Billy juga sangat berharap kepada majelis hakim bisa mempertimbangkan nota pembelaan untuk menentukan vonis pekan depan. "Saya mohon kepada yang mulia dalam memutuskan betul-betul. Mohon ini dilihat secara menyeluruh fakta-fakta persidangan dan itu dampaknya sangat luar biasa bagi saya dan keluarga," paparnya. Bahakn dalam pledoi tersebut, Billy mengatakan selama 10 tahun terakhir ini, keberadaanya sangat bermanfaat bagi keluarga maupun orang yang membutuhkannya. Maka harapannya urusan hukum bukan hanya untuk sekedar menghukum, tapi apa dampaknya kepada masyarakat juga. "Saya merasa selama 10 tahun terakhir ini saya bisa berkontribusi dalam lingkungan khususnya orang orang yang kondisi susah, kurang dalam pendidikan, saya rutin keliling daerah dan sering ke (luat pulau) NTT dan Papua, saya senang melakukan hal itu," jelasnya. Dalam hal ini, Billy sangat berharap bahwa nota pembelaannya bisa menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil kepatusan vonis nanti. Untuk diketahui, Billy Sindoro serta tiga terdakwa lainnya diduga memberikan uang suap kepada Bupati Belasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajaran Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta milik PT Lippo Cikarang.

Dituntut 5 Tahun Penjara, Billy Sindoro Mohon Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-meikarta-jaksa-kpk-sanggah-eksepsi-billy-sindoro_m_.jpg" alt="Terdakwa Billy Sindoro di PN Bandung" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Billy Sindoro di PN Bandung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Apartemen Meikarta, Kabupaten Bekasi dengan terdakwa Billy Sindoro kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (2/1). Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyanggah eksepsi dari terdakwa. Pada sidang sebelumnya ketiga terdakwa yakni Billy Sindoro, Taryudi, Henry Jasmen, dan Taryudi menyatakan keberatan terhadap materi dakwaan jaksa. kemudian diajukan eksepsi. Namun pihak Jaksa KPK menilai materi eksepsi terdakwa sudah melampaui batas dari aturan KUHP atau kabur yang dinyatakan dalam sidang tanggapan jaksa, Rabu (2/1). "Surat dakwaan JPU sudah uraikan perbuatan terdakwa dengan cermat baik dari sikap batin hingga perbuatan pidana dari terdakwa untuk menilai sikap perbuatan terdakwa," kata jaksa KPK, Yadyn di PN Bandung, Rabu (2/1). Pihaknya menegaskan, dakwaan sudah memberikan gambaran &lrm;detail soal perbuatan terdakwa sesuai yang diatur dalam aturan pidana. Di mana, bagaimana, akibat dari tindak pidana, serta aturan yang mendorong &lrm;perbuatan pidana dari terdakwa. Kemudian Jaksa KPK lainnya, Taufik Ibnugroho menyatakan eksepsi yang dibacakan tim penasehat hukum terhadap ketiga terdakwa lebih banyak membahas soal materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan dalam proses persidangan. "Bahwa dakwaan jaksa sudah sesuai dengan aturan. Sehingga, kami meminta yang mulia untuk mengesampingkan eksepsi dan melanjutkan persidangan ke pembuktian," paparnya.&nbsp; Untuk kelanjutannya, majelis hakim akan &lrm;membacakan putusan terhadap eksepsi dan tanggapan eksepsi pada Rabu pekan depan.

Kasus Meikarta, Jaksa KPK Sanggah Eksepsi Billy Sindoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bantah-terlibat-pengacara-sebut-billy-sindoro-pensiun-sejak-2015_m_.jpg" alt="Terdakwa Billy Sindoro menjalani sidang eksepsi kasus suap perizinan proyek Meikarta di ruang Sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (26/12)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Billy Sindoro menjalani sidang eksepsi kasus suap perizinan proyek Meikarta di ruang Sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (26/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa Billy Sindoro menjalani sidang eksepsi kasus suap perizinan proyek Meikarta di ruang Sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (26/12). Dalam sidang eksepsi, bos Meikarta ini membantah atas dakwaan Penuntut umum KPK minggu lalu. Dalam kasus ini Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan kepala dinas pemerintah Bekasi ikut terlibat adanya tindakan suap perizinan. Dalam dakwaan Billy disebutkan terlibat dalam penyerahan uang suap. Pengacara Billy Sindoro, Ervin Lubis membacakan bantahan tersebut yang menjelaskan Billy Sindoro tidak terlibat. Karena telah pensiun sebagai eksekutif Siloam Hospitals sejak 2015 lalu. "Terdakwa telah pensiun sebagai eksekutif Siloam Hospitals sejak 2015, sehingga terdakwa tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk ikut campur tangan dalam proyek-proyek yang sedang dikerjakan di perusahaan," kata Ervin Lubis di PN Bandung, Rabu (26/12). Bahkan, dalam eksepsi terdakwa juga bukan ahli dalam bidang perizinan pertanahan maupun pengadaan tanah, melainkan dalam pengelolaan rumah sakit, yakni Siloam Hospitals. Meskipun setelah pensiun terdakwa atas izin Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk, Ketut Budi Wijaya diizinkan untuk tetap bekerja sebagai karyawan non struktural di bidang pelayanan kesehatan dan rumah sakit. Hal ini karena sesuai dengan passion terdakwa. "Terkdakwa bukan pelaksana proyek dalam pengadaan, pengurusan perizinan maupun dalam pembangunan proyek Meikarta," ujarnya. Sebelumnya, Billy Sindoro dalam sidang dakwaan bersama-sama dengan Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi diduga terlibat dalam melakukan dan menyuruh, dan turut serta melakukan perbuatan yakni memberi uang senilai Rp 16,182 juta miliar. "Maka, meminta majelis hakim untuk menerima keberatan dari tim penasehat hukum," pungkasnya.

Bantah Terlibat, Pengacara Sebut Billy Sindoro Pensiun Sejak 2015

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lippo-cikarang-turut-didakwa-suap-bupati-bekasi_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap keterlibatan Lippo Cikarang dalam pusaran kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan proyek Meikarta. Hal itu diungkap Jaksa KPK dalam sidang terdakwa Billy Sindoro dan tiga pihak lain, di Pengadilan Tipikor Bandung. "Bahwa perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Bartholomeus Toto (mantan Presdir PT Lippo Cikarang) , Edi Dwi Soesianto, Satriadi, dan PT Lippo Cikarang Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama," kata jaksa KPK Yadyn dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di PN Tipikor Bandung, Rabu (19/12). Untuk memuluskan niatnya, jaksa mengungkapkan mereka memberikan total uang Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 ke jajaran pejabat Pemkab Bekasi. Duit itu digunakan untuk pengurusan izin proyek Meikarta. "Supaya Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)," jelas jaksa. "Serta memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta," tegas jaksa. Menurut jaksa, pemberian uang kepada Neneng dan anak buahnya itu dilakukan secara bertahap hingga akhirnya ditangkap tim penindakan KPK pada Oktober 2018. Atas perbuatannya, para terdakwa disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. IPP

Lippo Cikarang Turut Didakwa Suap Bupati Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suap-bupati-bekasi-bos-lippo-grup-ini-terancam-5-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Billy Sindoro, ketika akan ditahan" width="100%">
<figcaption>Billy Sindoro, ketika akan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan suap proyek Meikarta memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan disidangnya empat terdakwa di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (19/12) ini. Dalam sidang pembacaan dakwaan tersebut, mantan Direktur Operasional Lippo Grup, Billy Sindoro, didakwa menyuap pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.&nbsp;Billy didakwa melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Henry Jasmen Sihotang, Taryudi, Fitradjaja Purnama, Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesianto, Satriadi, serta Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama. "Memberikan sesuatu berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000," ungkap Jaksa KPK Yadyn dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di PN Tipikor Bandung, Rabu (19/12). Duit rausuah tersebut mengalir ke Neneng Hassanah Yasin sebagai Bupati Bekasi agar Neneng meneken izin berkaitan dengan proyek Meikarta. "Supaya Neneng Hassanah Yasin menandatangani izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dan surat keputusan keterangan lingkungan hidup (SKKLH) serta memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta," jelasnya. Dalam dakwaan tersebut, dugaan dana suap juga digunakan sebagai "pelicin" pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta. Selain mengalir ke Neneng, dugaan aliran dana suap juga mengalir ke sejumlah penyelenggara negara yang rinciannya sebagai berikut: 1. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,83 miliar dan SGD90 ribu; 2. Kepala DPMPSP Dewi Tisnawati sebesar Rp1 miliar dan SGD90 ribu; 3. Kepala Dinas PUPR Jamaludin sebesar Rp1,2 miliar dan SGD90 ribu; 4. Kepala Dinas Damkar Sahat Maju Banjarnahor sebesar Rp952 juta; 5. Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili sebesar 700 juta; 6. Kepala Dinas LH Daryanto sebesar Rp300 juta; dan 7. Kabid Bangunan Umum Dinas PUPR Tina Karini Suciati Santoso sebesar Rp 700 juta. Akibat perbuatannya, Billy dan sejumlah terdakwa lain dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu. Selain itu,&nbsp;juga dijerat dengan&nbsp;Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana dalam&nbsp;dakwaan kedua, dan Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan ketiga. Atas serangkaian pasal yang didakwaan, Billy dan sejumlah terdakwa lain terancam 5 tahun penjara.

Suap Bupati Bekasi, Bos Lippo Grup Ini Terancam 5 Tahun Penjara