<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipercepat-sidang-cerai-ahok-vero-langsung-kesimpulan_m_197727.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang lanjutan gugatan cerai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan istrinya Veronica Tan memasuki agenda kesimpulan. Hari ini, pihak penggugat menyerahkan bukti-bukti kesimpulan kepada majelis hakim. Kuasa Hukum Ahok Josefina Agatha Syukur mengatakan, agenda yang seharusnya pemeriksaan saksi terakhir batal. Sebab, setelah berdiskusi dengan Ahok, pihaknya setuju untuk langsung mengajukan kesimpulan. "Jadi agenda hari ini kesimpulan, tadinya mau (hadirkan saksi), tapi setelah kita rembukan dengan Pak Ahok juga langsung kesimpulan. Baru putusan," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (21/3). Menurutnya, berkas kesimpulan itu berupa penyamaan bukti-bukti surat dan keterangan saksi. "Jadi, kesimpulan itu rangkuman dari proses persidangan. Kita punya gugatan, kita bisa lihat apakah itu terbukti apa tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi," kata Fina. Sementara itu, putusan sidang cerai membutuhkan waktu satu hingga dua minggu. Sebelum putusan, majelis hakim akan kembali menghadirkan pihak penggugat. "Untuk putusan sidang cerai itu membutuhkan waktu sekitar dua minggu, bukan satu minggu. Namun Majelis Hakim nantinya akan memanggil kita sebelum putusan tersebut," ungkapnya. Sidang perceraian Ahok-Vero sudah digelar untuk yang ketujuh kalinya. Mantan Bupati Belitung Timur itu melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya yang diduga menjalin hubungan gelap. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 5 Januari 2018 lalu.

Dipercepat, Sidang Cerai Ahok-Vero Langsung Kesimpulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/liza-sebut-mediasi-sidang-cerai-ahok-butuh-kejujuran-vero_m_182200.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama dan Veronica Tan" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama dan Veronica Tan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perdana kasus perceraian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Veronica Tan akan digelar 31 Januari nanti. Tetapi sebelumnya, kedua pihak harus siap menghadapi tahap mediasi. Tahap mediasi akan menjadi tahap vital bagi keduanya untuk kembali berdamai di tengah prahara rumah tangga yang sudah di ujung tanduk. Psikolog Klinis Liza Marielly Djaprie menilai, sebaiknya dalam menghadapi tahap mediasi kedua pasangan datang. Namun, dalam kasus Ahok yang notabene kini tengah berada di dalam bui, Liza menilai ada pebedaan. Jika hanya pihak Vero atau tergugat yang datang, sidang tetap harus dihadapi dengan hati tenang. &ldquo;Tahap sidang awal itu pembacaan dakwaan kepada penggugat dan tergugat. Sebelum berlanjut maka akan dilaksanakan proses mediasi. Inti mediasi menyatukan kembali mendamaikan menyatukan jalan tengah,&rdquo; jelas Liza kepada JawaPos.com, Rabu (18/1). Sebab jika hanya diwakilkan pengacara, kata dia, bisa saja terdapat situasi di luar ekspektasi tergugat maupun penggugat. Paling terpenting dalam kasus Ahok-Vero, menurutnya adalah dibutuhkan sikap terus terang dan kejujuran dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/16/181799/kakak-angkat-ahok-batal-bongkar-good-friend-nya-vero" target="_blank">Vero</a>. &ldquo;Mediasi harus dilakukan dengan kondisi hati tenang. Yang harus disiapkan Bu Vero adalah kejujuran saja sih. Katakan apa yang sebenarnya terjadi misalnya dengan apa yang disangkakan Pak Ahok, jujur mengatakan kok sampai ada kondisi tak nyaman terjadi,&rdquo; papar Liza. Apapun kondisinya, kata Liza, Vero harus siap baik menghadapi Ahok ataupun jika diwakilkan pengacara. Vero juga didorong untuk mengeluarkan berbagai pernyataan yang membuatnya kecewa pada suaminya sampai rumah tangga mereka retak. &ldquo;Mungkin ada keluhan ibu Vero kepada Pak Ahok, apa yang terjadi misalnya terlalu sibuk politik dan segala macam. Jujur saja,&rdquo; jelas Liza. Meski isu perselingkuhan melanda rumah tangga mereka, Liza menegaskan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/16/181767/ahok-lebih-kurus-ini-gara-gara-ingin-cerai-dengan-veronica-tan" target="_blank">Vero</a> tetap harus menghadapi mediasi dengan hati yang tenang sedamai mungkin. Sikap terbuka dibutuhkan meski nantinya memang kenyataannya akan benar-benar berpisah dan tak bisa lagi dipertahankan. &ldquo;Memang kalau diwakilkan pengacara akan beda, karena meski sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tetap saja ada hal-hal di luar ekspektasi. Tetapi paling tidak, gontok-gontokan di ruang mediasi itu jangan terjadi, cobalah bersikap terbuka. Jika harus berpisah bisa dengan baik-baik,&rdquo; tegas Liza.

Liza Sebut Mediasi Sidang Cerai Ahok Butuh Kejujuran Vero

Mau Tahu Ruang Tahanan Ahok Seperti Apa? Klik Di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pesan-djarot-yang-membuat-pendukung-ahok-mau-pulang-dari-rutan-cipinang_m_128997.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendadak datang di tengah-tengah massa peserta aksi pendukung Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di depan Rutan Kelas I Cipinang, Selasa (9/5) malam. Djarot yang naik di atas mobil komando mengaku sudah mengirimkan surat ke Pengadilan Tinggi Jakarta, meminta supaya mantan Bupati Belitung Timur mendapat penangguhan penahanan dan jaminanya adalah dirinya sendiri. "Surat penangghukan penahanan sudah saya kirimkan, supaya Ahok bisa dikeluarkan," ujar Djarot di lokasi. Mantan Wali Kota Blitar, Jawa Timur itu juga mengajak massa peserta aksi membubarkan diri. Ungkap Djarot apabila massa cinta terhadap Ahok, cinta Indonesia dan cinta Jakarta maka harus membubarkan diri dengan cara tertib. "Kalau kalian tidak mau pulang berarti kalian tidak cinta Ahok," katanya. Djarot mengaku aksi yang dilakukan para pendukung Ahok tidak boleh merugikan orang lain. Seperti melakukan penutupan jalan sehingga merugikan para pengguna jalan. Menurut Djarot aksi penutupan jalan harus disudahi karena Ahok selalu berpesan &lrm;untuk menjaga perdamaiandan Kebhinekaan. "Kalau kalian menganggu orang kalian akan berhadapan dengan saya," tuturnya. Lebih lanjut Djarot mengaku dirinya akan terus berjuang bersama para pendukung supaya Ahok bisa dibebaskan dari penjara. Karena sudah memberikan surat penangguhan penahanan. Pantuan di lapangan massa juga satu per satu membubarkan diri. Namun mereka tetap akan menggelar aksi sampai Ahok dibebaskan dari kurungan penjara. Sekadar informasi, Ahok resmi dijatuhi vonis hukuman 2 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara beranggapan Ahok telah terbukti melakukan penodaan agama dengan mengutip Surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Vonis ini diketahui lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut dengan 1 tahun kurungan pejara dan masa percobaan selama 2 tahun. (cr2/JPG)

Pesan Djarot yang Membuat Pendukung Ahok Mau Pulang dari Rutan Cipinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ini-daftar-berbagai-kekalahan-ahok_m_128991-scaled.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama saat sidang vonis perkara penistaan agama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama saat sidang vonis perkara penistaan agama</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Vonis dua tahun yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menambah panjang daftar kekalahan Basuki Tjahaja Purnama. Dalam lima bulan, atau sejak awal tahun, tercatat ada tiga peristiwa besar yang berkaitan dengannya tetapi tidak berakhir memuaskan. Berikut rangkumannya: &nbsp; 1. Kemenangan Warga Bukit Duri di PTUN Berawal dari penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di Bukit Duri, Jakarta Timur pada September 2016. Warga yang tidak terima lantas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). &nbsp; Hasilnya, pada Januari 2017 pengadilan menyatakan penggusuran yang dilakukan tidak tepat dan pemprov harus memberikan ganti rugi. Disebutkan juga kalau penggusuran Bukit Duri melanggar asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. &nbsp; Meski kalah di PTUN, saat itu Ahok menegaskan tetap melakukan normalisasi kali Ciliwung. &rsquo;&rsquo;Pasti lanjut. Akan kami pelajari salahnya kenapa, kan memang kadang-kadang ada surat yang salah,&rsquo;&rsquo; katanya pada awal Januari. &nbsp; 2. Gagal di Pilkada DKI Jakarta Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta awalnya digelar dengan tiga pasangan calon yakni Agus-Silvy, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandi. Proses pilkada berlangsung ketika Ahok sudah tersandung masalah dugaan penistaan agama. Namun, secara mengejutkan dia dan Djarot berhasil lolos ke putaran dua. &nbsp; Pada 19 April, warga DKI Jakarta melakukan pemungutan suara untuk putaran kedua dengan paslon Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Sejak hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei, Anies-Sandi berhasil unggul jauh dari Ahok-Djarot. &nbsp; KPU mengumumkan hasil rekapitulasi pada Minggu (30/4) dini hari dengan kemenangan Anies-Sandi. Paslon nomor tiga itu meraih 57,96 persen suara, sedangkan Ahok-Djarot sebanyak 42,04 persen suara. &rsquo;&rsquo;Tidak ada niat gugat, ya. Kalau memang sudah seperti itu, ya sudah,&rsquo;&rsquo; tuturnya. &nbsp; 3. Terbukti Menista Agama Islam Selasa (9/5) menjadi akhir dari perjalanan panjang sidang dugaan penistaan agama yang dialamatkan pada Basuki Tjahaja Purnama. Ucapannya yang dianggap menista agama Islam saat di Kepulauan Seribu membawanya ke meja hijau. Meski pada perjalanannya jaksa justru meringankan Ahok, tidak demikian dengan hakim. &nbsp; Majelis hakim menyatakan bahwa dia terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Usai divonis dua tahun, Ahok langsung dibawa ke Rutan Cipinang, dan belakangan dipindah ke Mako Brimob dengan alasan keamanan. &nbsp; "Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama,&rsquo;&rsquo; kata Ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto. &nbsp;  Selain tiga kekalahan yang terjadi sejak awal tahun tersebut, ada beberapa perkara lain. Umumnya, Ahok kerap kalah di PTUN. Beberapa kekalahan itu adalah, pada 7 Januari 2016 PTUN memenangkan gugatan Retno Listyarti, Kepala Sekolah SMAN 3 Setiabudi yang dipecat Ahok. Pada 25 April, PTUB memenangakan gugatan terkait Bidara Cina. (dim/JPK)

Ini Daftar Berbagai Kekalahan Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/netizen-sedih-banget-ahok-dipenjara-nih-curhatannya_m_128794.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Vonis dua tahun penjara yang diterima Ahok membuat pendukung bersedih. Para netizen pun langsung menyampaikan dukungan untuk pejabat bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu. Pendukung yang bersedih mendoakan Ahok agar kuat menerima cobaan ini. Ada juga netizen yang mempertanyakan keputusan hakim pada Ahok. "Maafkan negeri ini ya, pak @basuki_btp. Semoga kebaikan bapak dibalas dengan mulia oleh Tuhan," tulis @andyistiyono. "Buat Pak @basuki_btp , Menangislah Pak tapi jangan Lupa tetap tersenyum, Keadilan akan menemukan jalannya Sendiri, Kami akan sll bersamamu," komentar @RasaAris. "Semangat pak @basuki_btp. seperti kata bapak, semua yg terjadi tak lain karena izinNya. GBU," ucap @Gausalah. "Tidak pernah meneteskan airmata untuk orang lain. Tapi somehow, airmata ini langsung menetes mendengar pak @basuki_btp harus masuk pnjara," tulis @widipramono. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang putusan terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terdakwa dijatuhlan vonis dengan pidana penjara dua tahun penjara. (ded/JPG)

Netizen Sedih Banget Ahok Dipenjara, Nih Curhatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/majelis-hakim-hanya-bacakan-poin-penting-putusan-ahok_m_128778.jpeg" alt="pengunjung sidang Ahok" width="100%">
<figcaption>pengunjung sidang Ahok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang penistaan agama dengan agenda pembacaan amar putusan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok baru saja berakhir. Dalam pembacaan vonis dilakukan secara bergantian oleh lima majelis hakim, dengan tebal putusan sekitar 630 halaman. "Ada sekitar 630 lebih lembar keputusan," kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (9/5). Dwiarso juga mengatakan, majelis hakim tidak membacakan keseluruhan dari seluruh isi keputusan. Dia hanya membacakan poin-poin yang penting. "Kalau sebagaimana pembacan tuntutan dan pembelan (sebelumnya) nggak dibacakan seluruhnya. Kami mintakan (tanggapan) untuk pada penuntut umum dan penasihat hukum," kata Dwiarso. Menanggapi hal tersebut, ketua jaksa penuntut umum Ali Mukartono tidak keberatan. Begitu juga dengan tim kuasa hukum Ahok. "Setuju yang mulia," kata mereka bergantian. Diketahui, Ahok adalah terdakwa di perkara dugaan penodaan agama. Ucapan menyinggung Surah Al-Maidah Ayat 51 membawanya ke meja hijau. (elf/JPG)

Majelis Hakim Hanya Bacakan Poin Penting Putusan Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/peringatan-keras-hakim-sidang-ahok-ke-para-pengunjung_m_128771.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat menjalani sidang." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat menjalani sidang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai digelar di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.&nbsp; Sebelum sidang dibuka, Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto sempat memperingatkan agar seluruh peserta sidang untuk tenang dalam persidangan dengan agenda pembacaan vonis. Sebab dia tidak akan sungkan untuk mengusir mereka dari ruang sidang. Apalagi, kata dia, dalam ruangan ada massa yang pro dan kontra. "Tidak perlu komentari, tidak pelu ada yel-yel, tepuk tangan, takbir segala macam. Kita dengarkan dengan tertib," tegas dia dalam ruang sidang, Selasa (9/5). Dwi menambahkan, para pengunjung boleh mengomentari hasil sidang setelah dia menutup sidang. Namun jika hal itu dilakukan saat sidang tengah berlangsung, maka pihaknya mengancam bakal mengusir mereka keluar. "Kami ingatkan kalau ada yang mebuat kegaduhan petugas keamanan mengeluarkan pengunjug tersebut. Setelah sidang ditutup, di luar mau berkomentar silahkan, mau orasi silahkan," tambahnya.(elf/JPG)

Peringatan Keras Hakim Sidang Ahok ke Para Pengunjung  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/terdiam-massa-aksi-dengarkan-sidang-ahok-lewat-mobil-komando_m_128770.jpeg" alt="Massa aksi dengarkan sidang vonis Ahok lewat mobil komando‎." width="100%">
<figcaption>Massa aksi dengarkan sidang vonis Ahok lewat mobil komando‎.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa kontra terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba-tiba terdiam. Yang tadinya semangat mendengarkan orasi para ustaz di atas mobil komando mendadak konsentrasi. Pantauan JawaPos.com, mereka terdiam karena mobil &lrm;komando menyiarkan langsung sidang dalam kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Ahok. "Itu suara sidang langsung dari radio," ujar Laskar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Musleh di kawasan Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta, Selasa (9/4). Suara persidangan yang menggunakan pengeras suara itu, membuat massa aksi berkonsentrasi mendengarkan dasar-dasar petimbangan yang &lrm;dibacakan oleh majelis hakim. Mereka tampak menantikan isi dari putusan kasus dugaan penodaan agama ini. "Jangan biarkan Ahok bebas, Allah Akbar," kata seorang peserta aksi. Sekadar informasi, Ahok beberapa waktu lalu saat pidato di Kepulauan Seribu mengatakan, masyarakat jangan mau dibodohi dengan Surat Al Maidah ayat 51, yang harus memilih pemimpin muslim. Video Ahok pun menjadi kontroversi setelah Buni Yani mengunggahnya di media sosial. Dalam sidang beberapa waktu lalu Ahok juga telah dituntut dengan kurungan 1 tahun penjara, dan massa percobaan 2 tahun&lrm; oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). (cr2/JPG)

Terdiam, Massa Aksi Dengarkan Sidang Ahok Lewat Mobil Komando

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ada-helikopter-di-lokasi-sidang-ahok-ini-penjelasannya_m_128757.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemandangan berbeda ada di Kementerian Pertanian, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah kendaraan besar seperti baracuda, water canon, kendaraan taktik hingga helikopter terpantau di sana. Semuanya disiagakan untuk mengawal jalannya sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal ini sengaja dilakukan mengingat estimasi massa yang hadir dan sidang yang beragendakan pembacaan putusan. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Purwanta mengatakan, apa yang ada di Kementan itu adalah standar operasional prosedur kepolisian. "SOP mesti disiapkan kalau terjadi chaos. Yang pertama jika terjadi chaos yang sangat besar. Maka target sekarang yang di sidang tidak boleh ada gangguan secara psikis maupun ini. Nah itu kalau terjadi apa-apa ya untuk escape," papar dia di lokasi sidang, Selasa (9/5). Sementara untuk helikopter kata dia bisa digunakan untuk siapapun yang memang membutuhkannya bila dalam keadaan darurat. Bisa untuk majelis hakim yang memimpin sidang, bahkan untuk awak media yang mengalami keadaan darurat. "Kedua apabila hakim di tengah jalan sakit jantung atau apa, kan butuh escape lebih cepat ke rumah sakit. Misalnya mohon maaf wartawan terjadi apa-apa, kita gak tau kan nah itu untuk antisipasi kan gitu," tuturnya. Helikopter yang disediakan untuk escape itu hanya satu unit sata disiagakan di lapangan yang ada di dalam komplek Kementan. Kata Purwanta helikopter itu dari Polda Metro Jaya yang melakukan koordinasi pula dengan pihak hanggar Pondok Cabe. "Sama dengan ambulance di sini kan ada tiga tuh. Itukan bisa untuk wartawan untuk kita oke. SOP-nya begitu, itu tergantung penggunaannya saja," terangnya. (elf/JPG)

Ada Helikopter di Lokasi Sidang Ahok, Ini Penjelasannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang ahok

Berita Terkini