<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ahmad-dhani-hariyanto-teng.jpg" alt="BERSALAH: Ahmad Dhani dinyatakan bersalah dan dihukum satu tahun penjara oleh majelis hakim PN Surabaya, Selasa (11/6). (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERSALAH: Ahmad Dhani dinyatakan bersalah dan dihukum satu tahun penjara oleh majelis hakim PN Surabaya, Selasa (11/6). (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musisi Ahmad Dhani Prasetyo divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik karena kata idiot yang diucapkan. Ayah lima anak itu dijatuhi hukuman satu tahun penjara dalam sidang putusan di PN Surabaya kemarin (11/6). Dhani dipindah dari penjara Rutan Kelas 1 Surabaya ke Lapas Cipinang besok (13/6).  Dia dipindah ke Cipinang karena statusnya di Rutan Kelas 1 Surabaya adalah tahanan titipan. Tanpa bertanya kepada pengacaranya, Dhani langsung menyatakan banding begitu hakim mengucap putusan.  Bagi suami Mulan Jameela itu, hukuman satu tahun tidak adil. Dia meminta bebas. Dasar hukumnya, lanjut Dhani, ada fakta yang tidak diungkap hakim. ''Saya mendengarkan putusan tadi. Semua juga. Saya mendengar ada tiga pertimbangan hakim yang tidak cocok. Saya banding,'' katanya.  Tiga hakim yang menyidangkan perkara itu secara bergiliran membacakan putusan selama dua jam. Mereka adalah Sapruddin, Rochmad, dan Ketua Majelis Hakim R. Anton Widyopriyono. Dhani tampak serius menyimak. Terkadang menundukkan kepala.  Pembacaan putusan itu lama karena hakim membacakan semua bukti sidang yang ada. Selain fakta persidangan, mereka membacakan unsur dalam pasal 45 ayat 3 juncto 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal itu digunakan jaksa untuk menjerat Dhani ''Terdakwa dengan sengaja mengunggah video tersebut ke akun Instagram-nya dan secara sadar melakukannya,'' tutur Anton.  Menurut dia, ada empat hal yang memberatkan Dhani. Pertama, Dhani tidak menyesal. Kedua, para saksi merasa terhina dan martabatnya direndahkan. Ketiga, Dhani juga tengah menjalani hukuman dalam kasus ujaran kebencian. ''Yang keempat, sebagai calon anggota legislatif, seharusnya terdakwa menjaga lisannya,'' tuturnya.  Anton juga membacakan kejadian saat Dhani dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Peristiwa itu berlangsung pada 26 Agustus 2018. Dhani mengeluarkan ujaran idiot di Hotel Majapahit saat tidak bisa keluar dari hotel untuk mengikuti kegiatan Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Tugu Pahlawan karena didemo. Video itu kemudian diunggah di Instagram. Dhani lantas dilaporkan Elemen Bela NKRI.  Hakim membuktikan bahwa unggahan itu memang ditujukan untuk kelompok-kelompok yang menghalanginya. Buktinya, Dhani mengucapkan kata itu sambil tangannya menunjuk kelompok tersebut.   Dengan begitu, tambah dia, Dhani terbukti secara sah mentransmisikan unggahan yang mengakibatkan pencemaran nama baik. Tim jaksa menilai hakim telah menyesuaikan fakta dalam sidang meski hukuman Dhani lebih ringan enam bulan daripada tuntutan jaksa.  Nur Rachman, Winarko, dan Rakhmat Hari Basuki, ketiga jaksa dalam perkara tersebut, belum menentukan apakah akan banding atau menerima putusan itu.   Kasus tersebut bukan satu-satunya yang menjerat Dhani. Sebelumnya, dia diganjar hukuman 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang vonis kasus ujaran kebencian di PN Jakarta Selatan pada 28 Januari lalu.   Dhani dinilai terbukti bersalah karena menyebarkan informasi yang kemudian menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan melalui cuitannya di akun Twitter @AHMADDHANIPRAST. Kasus tersebut masih dalam proses banding.

Ujaran Idiot Antar Vonis Setahun untuk Ahmad Dhani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pengacara-dhani-anggap-ahli-bahasa-yang-dihadirkan-jpu-tidak-kompeten_m_.jpg" alt="Kuasa Hukum Ahmad Dhani menganggap ahli bahasa yang dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan perkara ujaran kebencian, tidak kompeten." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Ahmad Dhani menganggap ahli bahasa yang dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan perkara ujaran kebencian, tidak kompeten.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo menghadirkan saksi ahli bahasa, Selasa (12/3). Namun menurut kuasa hukum, ahli bahasa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut tidak kompeten. Salah seorang pengacara Dhani, Aldwin Rahadian menerangkan, saksi ahli yang dihadirkan hanya ahli dalam hal bahasa secara umum. Padahal menurutnya, perlu saksi ahli yang tak hanya sekadar menguasai bahasa. Harusnya saksi ahli yang dihadirkan juga punya kompetensi di bidang hukum. "Saksi adalah S2 Bahasa Wacana. Jadi seharusnya, ahli bahasa yang khusus dihadirkan di dalam hukum pidana. Yakni, ahli bahasa forensik linguistik,"&nbsp;tegas Aldwin usai persidangan di PN Surabaya. Meski demikian, Aldwin memandang ada unsur yang justru meringankan dakwaan terhadap kliennya. Pertama, saksi ahli tidak mampu menjelaskan keterkaitan antara pembahasan dengan konstruksi hukum. Kedua, kata 'ini' yang sempat diucapkan&nbsp;Dhani di dalam vlognya, bermaksud menunjuk di sekitarnya. Berbeda jika seandainya Dhani menyebut kata 'itu'. Artinya Dhani bisa berarti menunjuk segala sesuatu di luar ruangan. "Mas Dhani, bilangnya 'ini'. Kemudian, tidak ada subjek hukum. Itu bukan penghinaan. Ahlinya sendiri yang bilang. Menurut ahli, tidak ada subjek hukum, ya bukan penghinaan," ungkapnya. <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/03/2019/ahli-bahasa-sebut-ahmad-dhani-menghina-koalisi-elemen-bela-nkri" target="_blank">Seperti diberitakan&nbsp;JawaPos.com&nbsp;sebelumnya</a>,&nbsp;Ahmad Dhani Prasetyo kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (12/3). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Andi Yulianto sebagai ahli bahasa. Andi menilai bahwa ucapan idiot yang dilontarkan Dhani bermuatan penghinaan. Menurutnya, penghinaan itu ditujukan kepada Koalisi Elemen Bela NKRI yang sedang berdemonstrasi di depan Hotel Majapahit.

Pengacara Dhani Anggap Ahli Bahasa yang Dihadirkan JPU Tidak Kompeten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ahli-bahasa-sebut-ahmad-dhani-menghina-koalisi-elemen-bela-nkri_m_.jpg" alt="Ahmad Dhani bersama tim pengacara saat sidang di PN Surabaya, Selasa (12/3)." width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani bersama tim pengacara saat sidang di PN Surabaya, Selasa (12/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Ahmad Dhani Prasetyo kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri&nbsp;Surabaya, Selasa (12/3). Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dosen Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Andi Yulianto sebagai ahli bahasa. Seusai menyaksikan vlog yang ditunjukkan JPU dalam persidangan, Andi menilai bahwa ucapan idiot yang dilontarkan Dhani bermuatan penghinaan. Menurutnya, penghinaan itu ditujukan kepada Koalisi Elemen Bela NKRI yang sedang berdemonstrasi di depan Hotel Majapahit. Dia menambahkan, kata idiot sesuai kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang memilki tingkat kecerdasan yang paling rendah. Sembari menyebut kata idiot, Dhani dalam video itu, juga menyebut kata 'ini' dan mata serta gesture tubuhnya mengarah ke arah sekelompok masa yang berdemo. "Kata idiot disebut sambil tatapan dan gerakan tubuh menuju keluar dan bisa diartikan sebagai bentuk menghina kepada kelompok yang berada di luar," ungkap Yulianto di persidangan. Dhani didakwa telah&nbsp;melanggar Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE). Terdakwa dianggap bersalah&nbsp;karena&nbsp;menyebut idiot di dalam video yang kemudian diunggah di media sosial. Dugaan&nbsp;itu dilakukan Dhani pada Minggu 26 Agustus 3018 lalu di Hotel Majapahit Surabaya. Saat itu, Dhani bermaksud menghadiri kegiatan&nbsp;deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan. Namun dia tidak bisa keluar hotel karena ribuan massa gabungan dari&nbsp;Koalisi Elemen Bela NKRI melakukan aksi dengan tujuan agar Dhani tidak menghadiri deklarasi. Atas dasar tersebut, Dhani yang merasa terhalang, kemudian membuat ujaran yang tidak sepentasnya dibuat melalui vlognya. Selanjutnya, vlog tersebut viral di YouTube serta akun Instagram milik Dhani @ahmaddhaniprast.&nbsp;

Ahli Bahasa Sebut Ahmad Dhani Menghina Koalisi Elemen Bela NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengacara-optimistis-ahmad-dhani-bakal-menang-persidangan_m_.jpg" alt="Ahmad Dhani usai menjalani sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik di PN Surabaya, Selasa petang (26/2)." width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani usai menjalani sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik di PN Surabaya, Selasa petang (26/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo berlangsung di PN Surabaya, Selasa (26/2). Hakim Ketua Anton Widyopriyono telah mendengar kesaksian dua saksi terakhir. Yakni Siti Rafika Hardiansari dan Kapolsek Tegalsari Kompol David Triyoprasojo. "Semua saksi telah memberikan keterangannya. Sidang saya tutup dan dilanjutkan Selasa minggu depan (5/3)," kata Hakim Anton. Salah satu saksi, David, memaparkan semua yang terjadi saat massa Koalisi Bela NKRI l mengepung Ahmad Dhani di hotel Majapahit. Memang sempat ada adu mulut. Intinya, massa menuntut Ahmad Dhani tidak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden dan pulang ke Jakarta. David menuturkan, situasinya tidak terlalu chaos. Namun, pihaknya telah melakukan pengamanan tahap 1 dari 6 tahapan pengamanan kepolisian. Termasuk, mengantar dan mengawal Ahmad Dhani dan keluarganya bertolak ke Bandara Juanda. "Saya sempat melerai ketika ada cekcok antara pihak hotel dengan massa yang ingin Mas Dhani pulang. Dhani setuju untuk pulang ke Jakarta, asalkan saya sendiri yang mengawal," kata David. Ditanya soal apakah mengetahui jika Ahmad Dhani membuat vlog di lobby hotel, David menjawab tidak tahu. Sebab, dirinya masih mengawal pihak hotel yang mewakili Ahmad Dhani bernegosiasi dengan massa di luar. Sementara itu, Ahmad Dhani membenarkan mayoritas kesaksian David. Hanya, menurutnya ada satu kekeliruan. Dia mengaku membuat vlog sebelum ada negosiasi dengan massa. "Semua benar. Hanya ada satu yang miss (terlewat). Saya membuat vlog sebelum ada kesepakatan (negosiasi) dengan massa," tutur Dhani. Kuasa Hukum Ahmad Dhani, Aldwin mengaku optimistis dengan hasil persidangan hari ini. Hingga sidang putusan, dirinya yakin akan memenangkan perkara tersebut. Alasannya, sejak awal kesaksian dari saksi pelapor tidak ada yang sinkron antara bukti tayangan vlog dengan BAP Polda Jatim. "Intinya, semua keterangan saksi sangat meringankan bagi terdakwa Ahmad Dhani. Ada yang mencabut BAP-nya (Saksi Eko Pujianto, Red), dan semua saksi mengakui tidak pernah ada satu nama atau lembaga yang disebut (dalam vlog idiot itu)," kata Aldwin. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa tidak ada unsur pidana yang pada kasus tersebut. Sebab, syarat pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 3&nbsp;wajib menyebutkan subyek hukum (korban). Dan Dhani sama sekali tidak menyebut nama. "Vlog itu dianggap pelanggaran ketika menyebut nama seseorang pada vlog itu," tegasnya.

Pengacara Optimistis Ahmad Dhani bakal Menang Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/rayakan-ulang-tahun-safeea-di-ruang-sidang-ahmad-dhani-menangis_m_-2.jpg" alt="Ahmad Dhani saat meniup kue ulang tahun di ruang sidang PN Surabaya, Selasa (26/2)." width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani saat meniup kue ulang tahun di ruang sidang PN Surabaya, Selasa (26/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Sidang perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo telah memeriksa dua saksi pelapor, Selasa (26/2). Kedua saksi tersebut yakni Edi Firmanto dan Eko Pujianto. Usai mendengar kesaksian Eko, Hakim Ketua Anton Widyopriyono menghentikan sidang sementara tepat jam istirahat pukul 15.30 WIB. Semua saksi dan Ahmad Dhani mulai keluar dari ruang sidang. Tak lama berselang, Ahmad Dhani tampak menitikkan air mata. Dia teringat dengan ulang tahun ke-8 putrinya, Safeea Ahmad. Suami Mulan Jameela itu lalu menyalakan lilin di atas kue tar ulang tahun. "Selamat ulang tahun kepada anakku tercinta Safeea Ahmad yang ke-8 tahun,"&nbsp;ucap Ahmad Dhani lalu menangis. Soal hasil kesaksian, JPU Hari Basuki mengakui bahwa saksi memang banyak menjawab tidak tahu.&nbsp;Penyebabnya, pihak kuasa hukum terlalu banyak melontarkan pertanyaan yang masuk ke ranah pribadinya saksi. Hari mencontohkan sejumlah pertanyaan kepada Edi.&nbsp; "Saksi banyak menjawab tidak tahu karena banyak pertanyaan dari kuasa hukum yang menyerang saksi secara personal. Contoh, pertanyaan terkait apakah saksi caleg? Saksi tidak menjawab," kata Hari. Ditanya soal saksi Eko yang mencabut pernyataannya di BAP, Hari menyatakan hal itu sah-sah saja. Menurutnya, pencabutan itu tidak membatalkan semua BAP oleh penyidik Polda Jawa Timur. Dia menjelaskan, keterangan saksi pada persidangan tersebut yang nanti akan digunakan sebagai pembuktian pada sidang tuntutan maupun putusan. "Jadi yang hari ini kami dengarkan bersama sama itulah yang akan kami pakai untuk pembuktian salah benarnya terdakwa. Jadi tidak boleh berdasarkan BAP yang lama. Karena sudah dicabut," jelasnya.

Rayakan Ulang Tahun Safeea di Ruang Sidang, Ahmad Dhani Menangis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hakim-tolak-keberatan-ahmad-dhani_m_.jpg" alt="Ahmad Dhani." width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Majelis hakim yang diketuai R. Anton Widyopriyono menolak eksepsi atau keberatan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Penolakan ini disampaikan majelis dalam sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (19/2). Anton beralasan, keberatan Dhani yang disampaikan oleh tim pengacaranya tidak memenuhi syarat materiil dan formil. Antara lain keberatan terdakwa mengenai dakwaan jaksa yang tidak menyebutkan tanggal pembuatan surat dakwaan. Selain itu, keberatan terhadap dakwaan yang dianggap kabur karena tidak menyebutkan tempat pembuatan dan penyebaran video vlog melalui media sosial yang dianggap telah mencemarkan nama baik. JPU, menurut Anton, sudah memuat tanggal dan waktu dalam pembuatan surat dakwaan yang diserahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu juga sudah memuat identitas lengkap terdakwa. Selain itu, tempat pembuatan sampai penyebaran video vlog juga sudah disebutkan, yakni di Hotel Majapahit Surabaya. "Majelis berpendapat, unsur syarat formil maupun materiil penuntut umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi," kata Anton saat membacakan amar putusan sela. Sementara itu, keberatan lain yang ditolak karena sudah masuk ke dalam pokok perkara. Salah satunya mengenai pasal dakwaan yang dianggap terdakwa tidak sesuai dengan perbuatannya. Bila sudah masuk ke dalam materi pokok perkara maka harus dilanjutkan dalam persidangan. Eksepsi menurut majelis hanya terbatas terhadap surat dakawaan. Selain menolak keberatan terdakwa, majelis memutuskan akan melanjutkan persidangan sampai pada pokok perkara. Majelis memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dalam sidang pekan depan. Dengan demikian, keinginan terdakwa agar sidang dihentikan gagal diwujudkan. "Mengadili, satu menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo, tiga, memanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir kepada terdakwa," tutur Anton. Sebelumnya, tim pengacara menyampaikan lima keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Pertama, jaksa tidak menjelaskan lokasi terdakwa mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat video vlog dapat diakses warganet. Jaksa hanya menyebutkan Dhani membuat video tersebut di Hotel Majapahit ketika aksi 2019 Ganti Presiden pada 26 Agustus 2018. Kedua, jaksa dianggap keliru menuliskan pasal dakwaan. Di dalam surat dakwaan ditulis bahwa Dhani dianggap melanggar Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Menurut tim pengacara, perubahan terhadap UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE hanya Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016. Sementara Pasal 27 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tidak perubahan. Dengan dakwaan tersebut seolah Pasal 27 ayat 3 turut dirubah. Ketiga, Pasal 26 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 mengatur tentang delik aduan. Pelaku dapat diproses hukum ketika ada pelaporan dari korban. Pengacara memakanai korban dalam pasal ini adalah individu atau perseorangan. Bukan kelompok, komunitas atau organisasi massa. Sementara di dalam dakwaan jaksa disebut jika yang melaporkan Dhani adalah Kelompok Gabungan Koalisi Bela NKRI. Keempat, surat dakwaan jaksa tidak menyebutkan tanggal pembuatan. Surat itu hanya menuliskan dakwaan dibuat di Surabaya pada Januari 2019 tanpa tanggal. Padahal , sesuai peraturan perundangan dijelaskan jika pembuatan surat dakwaan harus menyebutkan tanggal pembuatan. Kelima, pengacara menganggap dakwaan jaksa kabur karena di dalam penulisan pelapor tidak konsisten. Di bagian atas surat disebutkan jika pelapor adalah Kelompok Gabungan Koalisi Bela NKRI. Sementara di bawah disebutkan jika pelapor adalah Kelompok Gabungan Koalisi Bela Negara NKRI.

Hakim Tolak Keberatan Ahmad Dhani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dhani-langsung-digiring-ke-mobil-tahanan-pengacara-cekcok-dengan-jpu_m_.jpg" alt="Pengacara Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian menjelaskan status kliennya usai sidang lanjutan perkara ujaran kebencian di PN Surabaya, Selasa (12/2)." width="100%">
<figcaption>Pengacara Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian menjelaskan status kliennya usai sidang lanjutan perkara ujaran kebencian di PN Surabaya, Selasa (12/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Sidang lanjutan perkara ujaran kebencian dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo diwarnai kericuhan, Selasa (12/2). Sidang yang digelar di PN Surabaya itu mengagendakan pembacaan eksepsi. Kuasa Hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian sempat terlibat cekcok dengan tim JPU usai sidang. Aksi saling dorong antara JPU, polisi pengamanan PN Surabaya, massa pendukung Dhani, dan Tim Kuasa Hukum Ahmad Dhani tak terelakkan. Penyebabnya, JPU tidak memberi kesempatan kepada Ahmad Dhani untuk memberikan keterangan pers. JPU langsung menggiring suami Mulan Jameela itu ke mobil tahanan. Sikap itu diprotes oleh pengacara Ahmad Dhani. "Kami ini kuasa hukumnya. Anda tidak punya hak, nggak boleh kayak begitu. Anda, JPU itu cuma pejabat. Dasarnya apa anda menahan (Ahmad Dhani)?" teriak Aldwin. Tak lama kemudian, JPU dan polisi berhasil menggiring Ahmad Dhani ke mobil tahanan. Situasi di PN Surabaya lalu berangsur adem. Pada akhirnya, Aldwin kembali menegaskan kepada awak media bahwa pihaknya tetap tidak setuju dengan penahanan Ahmad Dhani. Aldwin berpendapat, kliennya masih berstatus bebas untuk perkara pencemaran nama baik di Surabaya. Penahanan Ahmad Dhani berkaitan dengan perkara di Jakarta, bukan di Surabaya. Itu juga menjadi alasan Ahmad Dhani menolak memakai baju tahanan. "Dia (Ahmad Dhani) itu bukan tahanan di sini. Beliau ditahan dari penetapan atas perkara di Jakarta. Nomor perkaranya pun di Jakarta. Jadi, dia orang merdeka di sini. Hanya dititipkan saja," tegas Aldwin. Oleh sebab itu tim pengacara Ahmad Dhani&nbsp;telah menyiapkan langkah hukum. Yakni mengajukan penagguhan penahanan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tim pengacara di Jakarta yang bakal mengajukan penangguhan tersebut. "Sehingga tidak harus dititipkan di Medaeng. Yang jelas, untuk perkara di Surabaya, beliau tidak dikenakan penahanan,"&nbsp;tutupnya.

Dhani Langsung Digiring ke Mobil Tahanan, Pengacara Cekcok dengan JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dititipkan-di-rutan-medaeng-dhani-disidang-tiap-selasa-dan-kamis_m_.jpg" alt="Ahmad Dhani saat disidang." width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani saat disidang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penetapan perpindahan penahanan Ahmad Dhani Prasetyo menjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum (JPU) dengan tim kuasa hukum terdakwa. Perdebatan itu terjadi seusai tiga JPU, yakni Rakhmat Hari Basuki, Winarko, dan Dedy Arisandi, bergantian membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai R. Anton Widyopriyono kemarin. Menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum yang diketuai Aldwin Rahardian mengajukan eksepsi atau keberatan. Namun, sebelum eksepsi, kuasa hukum meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dan surat penetapan pemindahan tahanan dari Kejari Jakarta Selatan. Tim JPU menuruti permintaan kuasa hukum dengan memberikan BAP dan membacakan surat penetapan pemindahan penahanan. Jaksa Hari kemudian membacakan surat penetapan pemindahan tahanan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 31 Januari dengan nomor 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI. Surat penetapan itu berisi pernyataan bahwa Kejari Jaksel menitipkan terdakwa Ahmad Dhani di Rutan Kelas I-A Surabaya di Medaeng selama menjalani pemeriksaan persidangan. "Terdakwa dititipkan di Rutan Medaeng selama persidangan sampai pemeriksaan terhadap terdakwa selesai. Hal lain, termasuk biaya dan keamanan, menjadi tanggung jawab Kejari Surabaya selaku pemohon," ujar Hari yang merupakan jaksa Kejati Jatim tersebut. Namun, tim kuasa hukum berpendapat lain. Aldwin mengklaim bahwa pihaknya juga menerima surat penetapan dari PT yang isi dan nomornya berbeda dengan yang dibacakan JPU. Dalam surat bernomor 386/Pen.Pid/2019/PT.DKI yang juga tertanggal 31 Januari tersebut, PT meminta agar Dhani dipinjam saja, tidak dipindahkan ke Surabaya. "Ini sama-sama tanggalnya 31 Januari. Ada dua surat berbeda. Yang kami pegang nomor 386, untuk perkara ini terdakwa tidak ditahan, tapi dipinjamkan. Karena statusnya masih banding agar dititipkan di Rutan Cipinang," kata Aldwin. Dia meminta majelis hakim menyatukan status penahanan Dhani dalam sidang kemarin. Namun, hakim Anton menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang memutuskan. Dhani ditahan karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta, bukan PN Surabaya. Dengan demikian, kewenangan mengenai status penahanan Dhani ada pada PT DKI Jakarta. Dia kemudian memutuskan agar terdakwa selanjutnya menjalani sidang dua kali (Selasa dan Kamis) dalam sepekan. Tujuannya, persidangan segera rampung dan terdakwa tidak perlu berlama-lama ditahan di Surabaya. Setelah sidang, sempat terjadi perebutan terdakwa Dhani dengan tim kuasa hukum. Tim pengamanan dari kejaksaan yang dibantu kepolisian langsung menggiring Dhani ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Medaeng. Tindakan itu sempat membuat tim kuasa hukum geram. Mereka ingin Dhani dikembalikan ke Jakarta seusai sidang. Tiga kuasa hukum berusaha mengejar dan menghentikan mobil tahanan sebelum meninggalkan pengadilan. Akhirnya disepakati bahwa salah seorang kuasa hukum, yakni Aldwin, ikut di dalam mobil untuk mendampingi Dhani. Di sisi lain, dalam sidang kemarin, Dhani didakwa melanggar pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia dianggap bersalah lantaran melakukan ujaran kebencian dengan menyebut kata "idiot" yang videonya kemudian diunggah di media sosial. Dugaan ujaran kebencian itu dilakukan Dhani pada Minggu, 26 Agustus 2018, di Hotel Majapahit Surabaya. Saat itu, ketika kegiatan deklarasi #2019Ganti Presiden di Tugu Pahlawan, terdakwa terkepung di dalam hotel. Ribuan orang dari kelompok Koalisi Elemen Bela NKRI berdemonstrasi di depan hotel dengan tujuan Dhani tidak menghadiri deklarasi. Saat itu Dhani merasa terhalang untuk turut berorasi dalam deklarasi di Tugu Pahlawan Surabaya. Atas dasar tersebut, dia membuat ujaran melalui vlog terhadap aksi para pendemo di depan hotel. Selanjutnya, video tersebut menjadi viral di YouTube serta media sosial lainnya seperti pada akun Instagram milik terdakwa dengan nama pengguna akun IG@ahmaddhaniprast. Dalam vlog berdurasi 1 menit dan 37 detik tersebut, kalimat Dhani adalah "Assalamualaikum teman-teman yang ada di tempat deklarasi, hari ini saya dihadang di depan hotel situ.... tidak bisa keluar hotel, ditahan oleh polisi dan saya di demo di situ, didemo oleh seratus orang, aneh juga yang biasanya yang didemo itu kan presiden, menteri, Kapolri didemo... ini musisi didemo..., udah gitu musisi yang gak punya backing polisi, gak punya beking tentara... kita ini kan oposisi kan. Aneh ini yang mendemo yang demo ini yang membela penguasa.. lak lucu. Ya kan lucu ini ... IDIOT. IDIOT ini... IDIOT IDIOT ini". Unggahan vlog itu membuat kelompok Koalisi Elemen Bela NKRI merasa dilecehkan dan dicemarkan nama baiknya.&nbsp;

Dititipkan di Rutan Medaeng, Dhani Disidang Tiap Selasa dan Kamis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/disidang-di-surabaya-ahmad-dhani-pakai-kaus-tahanan-politik_m_.jpg" alt="Ahmad Dhani (tengah) mengenakan kaus bertuliskan" width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani (tengah) mengenakan kaus bertuliskan</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Musisi Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang perkara pencemaran nama baik di PN Surabaya, Kamis (7/2). Yang menjadi salah satu perhatian pada sidang tersebut, Ahmad Dhani mengenakan kaus bertuliskan 'Tahanan Politik'. Ahmad Dhani tiba di PN Surabaya sekitar pukul 06.30 WIB. Dia tidak memakai rompi tahanan seperti kebanyakan terdakwa lainnya yang menjalani sidang. Ahmad Dhani tampak santai dengan mengenakan kaus hitam bertuliskan 'Tahanan Politik' berwarna kuning. Suami Mulan Jameela tidak hadir sendirian. Sejumlah relawan dan tim kuasa hukum juga hadir mendampinginya saat disidang. Usai menjalani sidang sekitar setengah jam, Ahmad Dhani bergegas pergi. Dia tidak berkomentar banyak saat ditanya oleh awak media. "Nanti ya. Nanti saja. Ada koordinator medianya nggak?," tanya Dhani. Kuasa Hukum Ahmad Dhani, Indra Wansyach juga enggan berkomentar soal kaus yang dipakai kliennya. Indra lebih memilih untuk mempertanyakan panahanan Ahmad Dhani di Surabaya. Dia meneaskan bahwa Ahmad Dhani tidak bisa dipindah ke Surabaya. Sebab, perkara kliennya di Jakarta masih masuk tahap banding. "Itu (ditahan di Surabaya) yang kami keberatan. Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk menahan klien kami. Sebab PT (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Red) yang punya legal standing untuk menahan,"&nbsp;tegas Indra.

Disidang di Surabaya, Ahmad Dhani Pakai Kaus 'Tahanan Politik'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ahmad-dhani-dipenjara-konser-reuni-dewa-19-must-go-on_m_.jpg" alt="Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara, konser reuni Dewa 19 di Malaysia tetap lanjut." width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara, konser reuni Dewa 19 di Malaysia tetap lanjut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sisi lain dari vonis 1,5 tahun kepada Ahmad Dhani adalah sosoknya yang banyak mewarnai industri musik tanah air. "Di musik, pergerakannya juga 'vulgar', frontal. Hal itu terjadi pula ketika dia terjun ke politik," ujar wartawan senior dan pengamat musik Bens Leo saat dihubungi tadi malam (28/1). Seniman lain yang terjun ke politik mungkin tidak melakukan hal yang sama seperti Dhani. "Mas Dhani memang beda. Dan itu terlihat dari karakter Dhani yang memang seperti itu," imbuhnya. Apakah vonis tersebut memengaruhi kreativitas leader band Dewa 19 itu dalam bermusik? Bens melihat lima tahun belakangan Dhani tidak seproduktif dulu. Dia hanya kerap mengaransemen ulang karyanya, kemudian dibawakan orang lain. "Saya kira karya-karya lamanya masih bisa menghidupinya sepanjang Undang-Undang Hak Cipta melindungi itu," ucapnya. Baik itu karya-karya Dhani yang bertebaran di album Dewa 19, album solonya, maupun penyanyi-penyanyi lain yang membawakan karyanya. "Di mana pun juga, kalau orang punya kreativitas, tetap bisa berkarya," lanjutnya. Bens mengungkapkan, kesan yang dia dapatkan ketika berinteraksi langsung dengan Dhani sebenarnya baik-baik saja. Dia mengingat pada 2003 pernah membikin acara yang mengundang Dewa 19. Ketika itu honor Dewa 19 berkisar Rp 80 juta. Tapi, waktu tahu penyelenggaranya Bens dan hanya punya dana Rp 60 juta, Dhani bilang tidak apa-apa. "Itu menarik buat saya. Tidak pernah terbayang dilakukan oleh sosok yang orang bilang arogan, tapi buat saya itu karakter dia," paparnya. Sementara itu, di tengah persidangan yang dijalani Dhani, para personel dan mantan personel Dewa 19 sedang menyiapkan penampilan untuk konser reuni di Malaysia pada 2 Februari mendatang. Bagaimana nasib konser tersebut? Saat dihubungi via telepon, Once mengatakan baru mendengar kabar vonis untuk Dhani. "Yang jelas tanggal 2 Februari tetap jadi (konsernya, Red)," ujar dia. Once menyatakan, dirinya dan teman-teman sudah mengantisipasi kemungkinan itu. "Kami tahu bahwa Dhani dalam statusnya sebagai tersangka kan. Jadi, ini satu kemungkinan pahit yang sudah kami dan promotor Malaysia bayangkan sebetulnya," lanjut vokalis berambut panjang tersebut. Pada 2 Februari mendatang, konser reuni Dewa 19 rencananya digelar di Shah Alam Stadium. "The show must go on," ucapnya.&nbsp;

Ahmad Dhani Dipenjara, Konser Reuni Dewa 19 Must Go On

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidang ahmad dhani

Berita Terkini