<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/JKT-1-BPOM-UNGKAP-PABRIK-KOSMETIK-ILEGAL-FED-18.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Peni Kusumastuti Lukito dan jajarannya menunjukkan bahan kosmetik ilegal berbahaya dalam konferensi pers penggerebekan pabrik kosmetik ilegal di kompleks pergudangan Elang Laut, Kamal Muara, Penjaringan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Peni Kusumastuti Lukito dan jajarannya menunjukkan bahan kosmetik ilegal berbahaya dalam konferensi pers penggerebekan pabrik kosmetik ilegal di kompleks pergudangan Elang Laut, Kamal Muara, Penjaringan, Jakar</figcaption>
</figure><h3>Hasil Sidak di Kompleks Pergudangan Jakarta Utara</h3> JawaPos.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sidak di Pergudangan Elang Laut, Jakarta Utara, kemarin (16/3). Di sana mereka menemukan sarana produksi kosmetik tanpa izin edar (TIE). Produk-produk itu pun disita. Total sitaan senilai Rp 7,7 miliar.  Menurut Kepala BPOM Penny K. Lukito, barang bukti yang diamankan antara lain berupa bahan kimia obat seperti hidrokuinon, asam retinoat, deksametason, mometason furoat, asam salisilat, fluocinolone, metronidazol, ketokonazol, betametason, dan asam traneksamat. Nilainya sekitar Rp 4,3 miliar.  Ada juga temuan bahan kemas berupa pot dan botol kosong untuk produk kosmetika senilai Rp 164 juta. Lalu, produk lotion senilai Rp 1,2 miliar, produk jadi berupa lotion malam, dan berbagai macam krim tanpa merek senilai Rp 1,4 miliar.  BPOM juga menyita beberapa alat produksi berupa mesin mixing, filling, coding, packaging, timbangan, dan alat produksi lain senilai Rp 451 juta. Kendaraan minibus senilai Rp 198 juta serta alat elektronik berupa handphone, laptop, CPU, dan flash disk senilai Rp 31 juta turut disita. ”Selain produk yang tidak memenuhi standar, kami melihat pada sarana ini tidak menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB),” jelas Penny.  Dia menyebut, produk kosmetika ilegal itu sangat berbahaya. Sayang, peredaran kosmetika ilegal tersebut cukup luas. Tidak hanya di Jawa, tapi juga Bali dan Sumatera.  Penny menjelaskan, berdasar investigasi terhadap sarana produksi kosmetika ilegal tersebut, diduga telah terjadi tindak pidana. Pertama, mereka memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin.  Kedua, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Ketiga, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM Sita Kosmetik Ilegal Rp 7,7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT_BPOM-TERKAIT-GAGAL-GINJAL-AKUT_MIFTAHULHAYAT-09.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Distribusi pangan yang meningkat saat Natal dan tahun baru (Nataru) dipantau ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuannya, memastikan pangan olahan yang dijual telah memiliki izin edar, tidak rusak, dan tidak kedaluwarsa.  Selama 1–21 Desember, petugas BPOM telah memeriksa 2.428 sarana peredaran pangan olahan. Terdiri atas 1.929 ritel, 437 gudang distributor, 16 gudang e-commerce, dan 46 gudang importir.  Hasilnya, ditemukan 769 tempat yang menjual produk rusak dan tanpa izin edar. Kemudian, di 730 penjual ritel, 37 gudang distributor, dan 2 gudang importir ditemukan pangan rusak. Sementara dari patroli siber, ditemukan 2.477 tautan yang menjual pangan olahan tanpa izin edar.  Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang menyatakan, lembaganya menemukan 66.113 pieces produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Antara lain karena kedaluwarsa, tanpa izin edar, dan rusak. Jika diuangkan, nilainya mencapai Rp 666,9 juta. ”Sebagian besar atau 86,17 persen produk TMK ditemukan di sarana ritel,” ujarnya kemarin (26/12).  Makanan TMK itu meliputi produk dalam negeri dan impor. Beberapa di antaranya produk yang sebelumnya pernah diamankan. Contohnya, kopi untuk meningkatkan stamina laki-laki. Produk yang ditemukan BPOM kali ini tak hanya berasal dari penjualan konvensional, tapi juga penjualan online atau lewat e-commerce.  Khusus penjualan lewat internet, BPOM tak punya taring. Hal itu diakui Kepala BPOM Penny K. Lukito pada kesempatan yang sama. Menurut Penny, lembaganya hanya bisa meminta untuk take down link penjualan. Lalu, penjualnya hanya dikenai sanksi administratif. ”Mati satu tumbuh seribu,” keluh Penny. Artinya, saat satu link dihapus, akan muncul link lain.  Sejauh ini undang-undang yang bisa menjerat adalah UU ITE. Namun, kewenangannya ada di Kemenkominfo. ”Terkait sanksi hukum, kelihatannya kita tidak berdaya dengan (penjualan) online. Hanya bisa take down,” keluh Penny.  Penny mengakui selama ini tak ada efek jera. Buktinya, tiap ada operasi, ada saja temuan. ”Silakan jual pangan dan obat di online, tapi penuhi standar dan izinnya,” ujarnya. Dia hanya berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat yang masih seret di DPR segera disahkan. Itu bisa menjadi senjata BPOM untuk melindungi masyarakat. ”Jangan sampai kita tidak berdaya terkait dengan pelanggaran,” imbuhnya.  Sementara itu, Polri memastikan perayaan Natal 2022 berjalan lancar. Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, kegiatan ibadah di 41.704 gereja se-Indonesia terlaksana dengan baik. ”Karena sudah ditempatkan 100.218 personel dari satgas preventif,” ujarnya.  Pada masa mudik Natal 2022, terdapat peningkatan arus lalu lintas rata-rata 17,6 persen. Misalnya ke arah Cirebon, Bandung, Ciawi, dan Merak. Yang menjadi perhatian adalah jumlah kecelakaan dalam Operasi Lilin hingga kemarin (26/12) mencapai 459 kejadian. Kecelakaan kendaraan tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan 269 kejadian.  ”Diimbau masyarakat lebih waspada karena peningkatan curah hujan,” tuturnya.  Pada kesempatan lain, Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan, beberapa objek wisata dan belanja di sentra kreatif menunjukkan tren positif di masa libur Natal. ”Harapannya, wisatawan melihat cuaca dan antisipasi keselamatan,” katanya saat ditemui di Istana Negara. Event akhir tahun sudah boleh diselenggarakan. Sandi mengingatkan agar protokol kesehatan tetap diterapkan.

BPOM Ajukan Take Down 2.477 Tautan Jualan Pangan saat Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tekan-beban-jkn-pasien-didorong-konsumsi-jamu-dan-obat-herbal_m_-scaled.jpg" alt="Kepala BPOM, Penny Lukito ketika memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM, Penny Lukito ketika memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tengah fokus meningkatkan produksi fitofarmaka di Indonesia. Fitofarmaka adalah obat herbal yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinis dan uji klinis. Selain fitofarmaka, produk yang akan diintensifkan untuk mengganti obat kimia yakni jamu dan obat herbal terstandar (OHT). Ketiganya diharap bisa menjadi alternatif sehingga mengurangi beban program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). &ldquo;Ke depan harapan kita akan menjadi alternatif dalam obat pengobatan Indonesia dan masuk ke dalam sistem JKN, menjadikan juga beban yang berkurang tentunya bagi JKN. Apabila ada alternatif, ada produksi dalam negeri yang akan terus kita kembangkan,&rdquo; ujar Kepala BPOM Penny K Lukito di Jakarta. Menurutnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bisa dikembangkan. Sayangnya, ketersediaan bahan baku dalam negeri masih kurang. "Bahkan, masih bergantung pada impor sekitar 90-95 persen," jelas Penny.&nbsp; Penny memaparkan, keanekaragaman hayati biodiversitas Indonesia sangat beragam. Banyak sekali obat herbal yang belum kita kembangkan. "Dari sekian banyaknya bahan alami, hanya 21 jenis yang sudah jadi produk fitofarmaka dan dikomersialisasi. Jauh di bawah Cina dan India yang sudah ratusan," pungkasnya.

Tekan Beban JKN, Pasien Didorong Konsumsi Jamu dan Obat Herbal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kurangi-ketergantungan-obat-dari-luar-bpom-fasilitasi-peneliti-lokal_m_.jpg" alt="Kepala BPOM Penny K. Lukito dan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati (kiri). BPOM-Kemenristekdikti menandatangani MoU inovasi obat dan makanan Indonesia, Senin (19/11)." width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny K. Lukito dan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati (kiri). BPOM-Kemenristekdikti menandatangani MoU inovasi obat dan makanan Indonesia, Senin (19/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) sepakat mendorong percepatan pengembangan industri farmasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi, serta alat kesehatan dalam negeri. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) BPOM-Kemenristekdikti yang ditandatangani hari ini. &ldquo;Kami melakukan MoU terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan (Kemenristekdikti). Nanti kami kembangkan. Output-nya,&nbsp;hasil penelitian tersebut&nbsp;bisa dikomersialisasi, dikembangkan untuk masyarakat,&rdquo; ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (19/11). Penny mengatakan, upaya mengakomodir hasil riset peneliti sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 6/2016. Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. "Salah satu poinnya bekerja sama dalam mengawal pengembangan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan," ujar Penny. &ldquo;BPOM banyak melakukan pendampingan, fasilitasi. Baik pada saat pre-market yaitu pengembangan, sampai nanti siap untuk diproduksi di industri. Jadi ini adalah langkah pertama yang sangat baik," lanjutnya. Penny mengatakan, pihaknya mulai mencanangkan dengan membentuk konsorsium yang dikerjakan lintas sektor. &ldquo;Ada Kemenristekdikti, nanti akhirnya adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Jadi memang ini membutuhkan kerja sama lintas sektor maka dibentuk forum konsorsium yaitu untuk produk-produk tertentu,&rdquo; tutur dia. Sementara itu, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati mengatakan, konsorsium menjadi penting untuk membentuk sinergitas antara instansi terkait. "Sehingga masyarakat tidak lagi bergantung kepada obat dari luar negeri," jelas dia.

Kurangi Ketergantungan Obat dari Luar, BPOM Fasilitasi Peneliti Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpom-aceh-satroni-sejumlah-toko-penjualan-parcel_m_219282.jpeg" alt="Petugas Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh memeriksa isi dan kemasan parsel di salah satu toko di Kota Banda Aceh, Aceh." width="100%">
<figcaption>Petugas Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh memeriksa isi dan kemasan parsel di salah satu toko di Kota Banda Aceh, Aceh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh menggelar sidak (inspeksi mendadak) ke beberapa lokasi penjualan parsel di Kota Banda Aceh. Ini dilakukan, untuk mengawasi peredaran produk-produk berbahaya menjelang lebaran Idul Fitri. Kepala BPOM Aceh, Zulkifli mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan, mengingat Idul Fitri hanya tinggal hitungan hari. BPOM ingin memastikan, agar parsel yang dibeli oleh masyarakat dalam kondisi aman. &ldquo;Sasaran kita adalah sarana-sarana yang membuat parsel. Itu yang kita awasi, BPOM menurunkan tiga tim dan tersebar di tiga lokasi di Banda Aceh,&rdquo; kata Zulkifli dalam keterangannya di Banda Aceh, Sabtu (9/6). Zulkifli menjelaskan, dalam pengawasan ini, BPOM akan melihat dan memeriksa langsung parsel yang dijual. Itu bertujuan untuk memastikan produk yang akan dikonsumsi masyarakat aman, tidak kadaluwarsa dan kemasannya tidak rusak. Selain itu, dalam parsel tersebut, petugas juga memastikan tidak ada produk yang mengandung alkohol. &ldquo;Kita membuka beberapa contoh parsel dan sipemilik bersedia untuk dibuka. Hasil pemeriksaan kita tidak menemukan apa-apa. kegiatan ini memang sudah rutin dilakukan dan mereka tau kalau lebaran itu pasti ada pengawasan seperti ini,&rdquo; jelasnya. Pengawasan terhadap sejumlah produk barang makanan lainnya, juga dilakukan di supermarket atau swalayan, mall dan sejumlah toko lainnya. Ini semua dilakukan, untuk memberikan rasa nyaman kepada warga yang hendak membelik parsel. &ldquo;Dari hasil sidak, sejauh ini kami melihat di dalam parcel itu tidak ditemukan adanya produk yang dilarang, seperti tanpa izin edar, kadaluarsa dan bebas dari alkohol,&rdquo; tambahnya.

BPOM Aceh Satroni Sejumlah Toko Penjualan Parsel

sidak bpom

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sidak bpom

Berita Terkini

BPOM Sita Kosmetik Ilegal Rp 7,7 Miliar

BPOM Ajukan Take Down 2.477 Tautan Jualan Pangan saat Nataru

Tekan Beban JKN, Pasien Didorong Konsumsi Jamu dan Obat Herbal

Kurangi Ketergantungan Obat dari Luar, BPOM Fasilitasi Peneliti Lokal

BPOM Aceh Satroni Sejumlah Toko Penjualan Parsel

Download Aplikasi JawaPos.com