<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/IMG-20240311-WA0027-168497005.jpg" alt="Suasana saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (11/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (11/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk menghentikan internet dan siaran TV saat Hari Raya Nyepi 2025 di Bali. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/3). Adapun Hari Raya Nyepi akan jatuh pada 29 Maret 2025, dua hari sebelum Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025. &ldquo;Komdigi sudah mengeluarkan surat kepada Pemda Bali untuk menghentikan internet juga siaran TV selama puasa nyepi. Itu aja,&rdquo; kata Wayan kepada wartawan. Pelabuhan Gilimanuk Bali dan Bandara I Gusti Ngurah Rai pun akan turut tak beroperasi selama 24 jam pada Hari Raya Nyepi.&nbsp; Adapun, kendali mematikan siaran internet di Bali nantinya akan menjadi tugas dari operator seluler yang berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. &ldquo;Kendali mematikan, nanti di operator seluler masing-masing,&rdquo; tukas dia. Sebelumnya diberitakan, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, sendiri telah mengungkap bahwa Komdigi akan memberikan surat kepada seluruh operator untuk mematikan jaringan telekomunikasi di Bali. &ldquo;Tidak hanya untuk seluler, tapi juga untuk penyelenggara penyiaran untuk dalam hal itu tidak bersiaran atau pun dihentikan sementara selama 1 hari di hari Nyepi," kata Meutya dalam konferensi pers di &ldquo;Posko Bersama Arus Mudik Idulfitri 1446 Hijriah Tahun 2025&rdquo; di Kantor Kemkomdigi, Kamis (20/3).&nbsp;&nbsp; Dia menjelaskan, kebijakan ini diambil dalam rangka menghormati warga Hindu di Bali saat merayakan Hari Raya Nyepi. Sekaligus penerapan yang dilakukan Pemprov Bali.&nbsp; "Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Bali terkait hal ini," tukas dia.

Kementerian Komdigi menghentikan layanan internet dan siaran TV selama Hari Raya Nyepi 2025 di Bali, sebagai bentuk penghormatan umat Hindu.

Komdigi Keluarkan Surat Edaran untuk Hentikan Internet dan Siaran TV saat Hari Raya Nyepi 2025 di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/jawapos-tv-3839144241.jpg" alt="Dari kiri Tomy Setiawan, Meka Rina, Muchammad Topan selaku tim Uji Laik Operasi Kemenekominfo saat diterima Cony Lustamana, Suprianto, dan Sofyan Hendra selaku perwakilan PT Jawapos Jakarta Digital TV" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Tomy Setiawan, Meka Rina, Muchammad Topan selaku tim Uji Laik Operasi Kemenekominfo saat diterima Cony Lustamana, Suprianto, dan Sofyan Hendra selaku perwakilan PT Jawapos Jakarta Digital TV</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tim Uji Laik Operasi (ULO) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengunjungi PT Jawapos Jakarta Digital Televisi di Graha Pena Jakarta kemarin (18/7). Berdasar hasil evaluasi dan verifikasi di lapangan, Kemenkominfo menyatakan bahwa PT Jawapos Jakarta Digital Televisi telah memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan. ULO merupakan syarat utama bagi stasiun televisi untuk mendapatkan izin tetap penyelenggaraan penyiaran. Dengan capaian tersebut, PT Jawapos Jakarta Digital Televisi yang saat ini tengah bersiaran uji coba di Jabodetabek segera menjalankan siaran penuhnya. ULO kemarin dihadiri tim Kemenkominfo yang terdiri atas Muchammad Topan, Muhammad Tomy Setiawan, dan Meka Rina Sari. Mereka disambut tim Jawapos Jakarta Digital Televisi yang dipimpin General Manager Suprianto. &rdquo;Kami harap Jawapos TV bisa meningkatkan SDM sehingga menambah kreativitas,&rdquo; ujar Topan. (*/c9/bay)

Tim Uji Laik Operasi (ULO) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengunjungi PT Jawapos Jakarta Digital Televisi.

Usai Evaluasi Tim ULO Kemenkominfo, Jawapos TV Penuhi Syarat Bersiaran di Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_648344151.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Per Selasa (20/12), siaran TV analog resmi dihentikan di Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.  Khofifah memastikan, pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) atau penghentian siaran TV analog di beberapa wilayah Jawa Timur mulai dilakukan secara bertahap mulai Selasa (20/12).  ”Siaran TV analog di wilayah Jawa Timur-1 resmi dihentikan mulai hari ini per pukul 24.00 WIB dini hari tadi. Tercatat, ada sepuluh kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah Jawa Timur-1 yang akan mengawali ASO,” tutur Khofifah, Selasa (20/12).  Sepuluh daerah tersebut adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.  ”Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat serta hasil rapat bersama KPI Pusat dan Jatim pada 7 Desember, ada sepuluh kabupaten/kota di Jawa Timur yang melakukan tahap pertama ASO atau penghentian siaran TV analog, mulai Selasa (20/12) per tadi  malam pukul 24.00 WIB,” tutur Gubernur Khofifah.  Penghentian TV analog itu disebutnya menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan pelaksanaannya yang secara bertahap merupakan pertimbangan kesiapan infrastruktur siaran TV digital dan ketersedian Set Top Box (STB) di masyarakat.  Masyarakat yang berdomisili di wilayah Jawa Timur-1 tidak dapat menonton seluruh siaran TV analog yang disiarkan TV lokal maupun nasional sejak 21 Desember 2022 pukul 01.00 WIB.  Meski demikian, Gubernur Khofifah memastikan masyarakat masih bisa menikmati siaran TV lokal dan nasional secara gratis. Bahkan tanpa membutuhkan kuota internet. Caranya dengan menambahkan perangkat Set Top Box di toko elektronik.  Khoififah berjanji bakal menyediakan set STB sehingga warga tidak terdampak. ”Kita juga harus memantau ketersediaan STB di pasaran. Jangan sampai harganya melambung karena permintaan yang tinggi,” papar Khofifah.  Fokus utama dari pelaksanaan penghentian siaran TV analog, kata dia, adalah untuk menuju era baru digitalisasi komunikasi dan informasi di Indonesia. Tujuannya untuk peningkatan kualitas dan variasi konten televisi di masyarakat.  ”Kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalam menikmati siaran TV harus menjadi prioritas semua pihak. Saya harap masyarakat Jatim bisa mendukung penuh program pemerintah pusat ini. Mari wujudkan Jatim yang melek digital, untuk Jatim yang lebih maju di masa depan,” ucap Khofifah.

Siaran TV Analog Resmi Berakhir Hari Ini di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/TV.jpg" alt="Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current).</figcaption>
</figure>MULAI besok (2/11), migrasi dari TV analog ke TV digital resmi diberlakukan. Itu sekaligus menjadi momen analogue switch-off (ASO). Siaran TV analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan siaran TV digital.  Kebijakan tersebut tentu memuat berbagai urgensi. Pertama, teknologi sudah berkembang dari analog ke digital di mana digital lebih banyak keunggulannya. Di antaranya, tayangan yang lebih jernih, suara lebih bersih, dan secara umum kualitas yang diterima penonton menjadi lebih baik.  Kedua, saat ini kompetisi tidak hanya antarstasiun TV. Namun, juga dengan layanan berbayar digital seperti video on demand, video streaming, ataupun YouTube, Netflix, dan lainnya. Mau tidak mau, mereka sebagai lembaga penyiaran memigrasikan layanan ke digital. Ketiga, demand dari masyarakat menuntut adanya perubahan ke digital. Sebab, ini adalah keniscayaan.  Rencana migrasi dari TV analog ke digital sebetulnya sudah lama digodok. Namun, sempat terhalang oleh regulasi sebelumnya. Setelah rencana ASO masuk ke UU Cipta Kerja, ada payung hukum untuk bermigrasi dari analog ke digital. Dalam UU tersebut juga tertuang batas akhir ASO ini pada 2 November 2022.  Implementasi siaran digital tentu memiliki poin plus dan minusnya. Dulu, penggunaan frekuensi pada analog sangat besar. TV digital diperlukan karena teknologi televisi analog yang dipakai stasiun televisi nasional memakan sumber daya yang besar pada spektrum 700 MHz. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengalihkan ke TV digital agar lebih efisien.  Dengan efisiensi itu, akan lebih banyak lembaga penyiaran yang bisa menggunakan TV digital. Artinya, akan muncul lebih banyak keberagaman ownership lembaga penyiaran. Diversity ownership maupun diversity of content makin beragam karena itu memang semangat dari UU Penyiaran. Tujuannya, lapangan kerja terbuka lebih banyak dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Membuka pula persaingan industri kreatif.  Namun, ada juga sisi kekurangannya. Proses implementasi ke TV digital memerlukan keterlibatan banyak pihak. Mulai masyarakat hingga pemerintah. Nah, dari segi teknologi baru, tentu diperlukan multiplexer. Beberapa kendala juga masih ada seperti kebutuhan set top box (STB). Memang ada dua cara untuk menikmati TV digital: televisinya sudah digital atau kalau belum digital bisa memakai STB.  Dengan adanya TV digital, diharapkan ada level playing field antara lembaga penyiaran. Masyarakat tentu berharap mendapatkan layanan konten yang lebih berkualitas. Kreativitas masyarakat juga diharapkan lebih tersalurkan sehingga market bisa lebih terbuka. Selain itu, frekuensi 700 MHz salah satunya bisa dipakai untuk teknologi 5G. Jadi, harapannya bisa memberikan layanan 5G yang lebih baik.  Peralihan ini biasanya akan diiringi oleh jumlah pengguna yang terus merangkak naik. Semua memang butuh proses, tapi saya rasa ini memang harus dilakukan agar lembaga penyiaran kita bisa memiliki daya saing yang berkualitas.  *) HERU SUTADI, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Migrasi TV Digital, Buka Lapangan Kerja dan Persaingan Industri

Siaran TV

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Siaran TV

Berita Terkini

Komdigi Keluarkan Surat Edaran untuk Hentikan Internet dan Siaran TV saat Hari Raya Nyepi 2025 di Bali

Usai Evaluasi Tim ULO Kemenkominfo, Jawapos TV Penuhi Syarat Bersiaran di Jabodetabek

Siaran TV Analog Resmi Berakhir Hari Ini di Jatim

Migrasi TV Digital, Buka Lapangan Kerja dan Persaingan Industri

Download Aplikasi JawaPos.com