<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/Pemerintah-AS-Shutdown-4174892543.jpg" alt="Pemerintahan AS resmi shutdown, karena deadlock. (dok ABC News" width="100%">
<figcaption>Pemerintahan AS resmi shutdown, karena deadlock. (dok ABC News</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasar kripto global kembali menghijau pada Selasa (11/11) setelah optimisme meningkat bahwa government shutdown Amerika Serikat yang telah berlangsung 40 hari akhirnya akan segera berakhir. Harapan terhadap pemangkasan suku bunga oleh The Federal Reserve juga menambah dorongan bagi reli harga Bitcoin dan aset digital utama lainnya. Dikutip dari Bitcoinist, Selasa (11/11), kabar tentang kesepakatan bipartisan di Senat Amerika Serikat membuat sentimen investor global kembali positif. Nilai kapitalisasi pasar kripto melonjak 4,4% dalam 24 jam terakhir menjadi sekitar USD 3,6 triliun (Rp 60.120 triliun dengan kurs Rp 16.700 per USD), menurut data CoinGecko. Bitcoin memimpin reli dengan kenaikan lebih dari 4% ke kisaran USD 106.000 (Rp 1,77 miliar), sementara Ethereum menguat 5% menembus USD 3.600 (Rp 60,12 juta), level tertinggi dalam hampir dua minggu. Aset lain seperti XRP dan BNB juga ikut terapresiasi, menandakan kembalinya selera risiko (risk appetite) di kalangan investor kripto. Senat Amerika Serikat telah menyetujui RUU pendanaan dengan perbandingan suara 60&ndash;40, yang diharapkan dapat memulihkan operasi pemerintahan federal pada pertengahan pekan ini. Presiden Donald Trump disebut siap menandatangani undang-undang tersebut segera setelah lolos di DPR. Jeff May, COO di platform exchange BTSE, menjelaskan bahwa pembukaan kembali pemerintahan akan menjadi sinyal penting bagi pasar global. &ldquo;Tanpa data ekonomi selama shutdown, The Fed harus menunggu. Setelah operasi kembali berjalan, pembuat kebijakan bisa lebih percaya diri untuk menyesuaikan suku bunga, yang pada akhirnya bisa meredakan tekanan likuiditas di berbagai pasar,&rdquo; ujarnya. Likuiditas memang menjadi kunci utama. Shutdown yang berkepanjangan sempat membekukan ratusan miliar dolar dana di kas Treasury, menekan sirkulasi uang dan aktivitas perdagangan. Dengan dibukanya kembali pemerintahan, aliran dana tersebut diperkirakan kembali beredar ke pasar, termasuk pasar kripto. Kenaikan Bitcoin menjadi indikator utama kembalinya momentum positif. Dalam 24 jam terakhir, harga BTC naik lebih dari 4%, stabil di area USD 105.000&ndash;USD 106.000. Ethereum mengikuti dengan kenaikan 5%, memperkuat sentimen bullish. Analis pasar Peter Chan dari Presto Research menyebut bahwa sentimen positif ini bukan sekadar euforia jangka pendek. &ldquo;Menghapus faktor shutdown membuka jalan bagi repricing aset berisiko di bawah kondisi makro yang lebih mendukung, kebijakan moneter yang lebih longgar, stimulus fiskal, dan berkurangnya ketidakpastian,&rdquo; jelasnya. Namun, pergerakan whale tetap menjadi perhatian utama. Data on-chain dari Lookonchain menunjukkan bahwa investor awal Owen Gunden mentransfer 3.549 BTC senilai USD 361 juta (Rp 6,03 triliun) ke bursa Kraken. Langkah ini menimbulkan spekulasi adanya aksi ambil untung (profit-taking) di tengah reli harga. Meski begitu, analis kripto &ldquo;Darkfost&rdquo; menilai aktivitas tersebut justru sehat. &ldquo;Penjualan ini adalah bagian dari rotasi alami pemegang jangka panjang. Likuiditas institusional dan arus masuk ETF Bitcoin saat ini cukup kuat untuk menyerap tekanan jual besar,&rdquo; katanya. Kabar positif dari Washington juga memperkuat ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember mendatang. Berdasarkan data CME Group, peluang pemangkasan kini mencapai 63%. Suku bunga yang lebih rendah akan mendorong aset berisiko, termasuk saham dan kripto, karena biaya pinjaman menurun dan likuiditas meningkat. Analis memperingatkan, meski momentum jangka pendek terlihat bullish, pemulihan jangka panjang tetap bergantung pada stabilitas kebijakan fiskal dan moneter. Namun, dengan volatilitas Bitcoin yang mulai menurun dan ekosistem Ethereum terus menarik minat institusional, banyak pihak melihat pondasi kuat menuju fase bull market baru menjelang 2026. Jika pemerintah Amerika benar-benar mengakhiri shutdown minggu ini dan The Fed mulai melonggarkan kebijakan, pasar kripto bisa saja memasuki fase pemulihan yang lebih stabil &mdash; membuka peluang untuk reli lanjutan. Disclaimer: Artikel ini disajikan untuk tujuan informasi seputar perkembangan pasar kripto. Bukan merupakan ajakan atau rekomendasi investasi. Aset digital memiliki risiko tinggi, pastikan Anda memahami risikonya sebelum berinvestasi.

Bitcoin Hari Ini naik ke USD 106.000 (Rp 1,77 miliar) di tengah kabar akhir shutdown AS dan harapan pemangkasan suku bunga The Fed.

Optimisme Pasar: Deal Shutdown dan Harapan Pemangkasan Suku Bunga Dorong Rally Kripto

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/btc-up-87865953.jpg" alt="Ilustrasi harga Bitcoin yang terus naik. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi harga Bitcoin yang terus naik. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasar kripto kembali menunjukkan tanda-tanda optimisme pada Senin (10/11), seiring kabar bahwa kebuntuan politik Amerika Serikat yang telah berlangsung 40 hari akan segera berakhir. Harapan akan berakhirnya government shutdown membuat trader Bitcoin kembali bertaruh bahwa sejarah akan berulang, seperti yang terjadi setelah krisis politik serupa pada 2019. Dikutip dari Beincrypto, Senin (10/11), Bitcoin diperdagangkan di kisaran USD 105&nbsp;ribu&nbsp;setelah naik hampir 3% dalam satu jam terakhir. Lonjakan ini terjadi setelah akhir pekan yang relatif tenang, di mana perhatian pasar kini beralih ke platform X (Twitter) yang ramai dengan kabar bahwa Senat Amerika Serikat siap melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri shutdown terpanjang dalam sejarah negara itu. Shutdown ini telah membuat sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan dan melumpuhkan berbagai layanan penting, mulai dari taman nasional hingga sektor penerbangan. Menurut laporan TradFi Media yang dikutip Beincrypto, sedikitnya sepuluh senator dari Partai Demokrat siap mendukung rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek untuk membuka kembali pemerintahan. Pemungutan suara bahkan bisa dilakukan &ldquo;malam ini waktu setempat,&rdquo; tulis analis pasar Walter Bloomberg. Paket pendanaan baru tersebut diperkirakan akan mendanai operasi pemerintah hingga 30 Januari 2026, membuka jalan bagi pemulihan kegiatan ekonomi yang sempat tertahan. Di media sosial, analis dan trader kripto ramai membandingkan situasi saat ini dengan peristiwa serupa pada 2019, ketika Bitcoin melonjak lebih dari 300% dalam lima bulan setelah pemerintahan Amerika Serikat kembali dibuka. &ldquo;Terakhir kali shutdown berakhir, Bitcoin rally lima bulan dan naik lebih dari 300%,&rdquo; tulis analis Ash Crypto di akun X. Sentimen yang sama disuarakan oleh Max Crypto, yang menilai pola historis ini bisa memberi &ldquo;trigger psikologis&rdquo; bagi pelaku pasar. Namun, sejumlah analis mengingatkan bahwa korelasi antara pembukaan kembali pemerintahan dan kenaikan harga Bitcoin bisa jadi hanya bersifat kebetulan, bukan sebab-akibat langsung. Secara historis, pada penutupan pemerintahan tahun 2018&ndash;2019, harga Bitcoin sempat jatuh dari USD 4.014 ke USD 3.600 sebelum akhirnya rebound. Dalam beberapa pekan berikutnya, pasar mencatat tujuh candle hijau berturut-turut, tanda awal dari uptrend besar yang menandai berakhirnya crypto winter. &ldquo;Meski shutdown bukan penyebab utama, momentum politik itu menjadi katalis sentimen yang kuat,&rdquo; tulis Beincrypto. Kondisi saat ini menunjukkan dinamika serupa. Likuiditas Amerika Serikat masih ketat, sementara Federal Reserve tetap berhati-hati terhadap pelonggaran suku bunga. Artinya, arah pergerakan Bitcoin ke depan akan lebih ditentukan oleh sinyal moneter daripada drama politik di Washington. Namun begitu, para trader melihat berita soal shutdown sebagai pemicu makro jangka pendek yang bisa memindahkan arus modal sementara ke pasar kripto. Optimisme ini terlihat dari lonjakan open interest Bitcoin yang bertambah sekitar USD 700 juta (Rp 11,69 triliun). Di sisi lain, kenaikan tajam funding rate menandakan bahwa banyak trader baru membuka posisi long menggunakan leverage tinggi. kondisi yang sering kali berakhir dengan likuidasi besar-besaran saat harga berbalik arah. &ldquo;Biasanya skenario seperti ini tidak berakhir baik,&rdquo; kata analis Ted mengingatkan. Pasar kini menunggu hasil pemungutan suara di Senat yang berpotensi mengakhiri shutdown pada hari ini. Jika pemerintahan benar-benar dibuka kembali, pekan ini akan menjadi ujian apakah sejarah rally Bitcoin benar-benar akan berulang, atau hanya menjadi relief bounce singkat di tengah ketidakpastian makro global. Satu hal pasti, volatilitas kembali menjadi sahabat lama trader kripto. Disclaimer: Artikel ini disajikan untuk tujuan informasi seputar perkembangan pasar kripto. Bukan merupakan ajakan atau rekomendasi investasi. Aset digital memiliki risiko tinggi, pastikan Anda memahami risikonya sebelum berinvestasi.

Bitcoin Hari Ini menanjak ke USD 104.000 (Rp 1,74 miliar) di tengah kabar akhir shutdown AS. Trader berharap sejarah rally Bitcoin berulang.

Shutdown AS Segera Berakhir? Trader Kripto Yakin Sejarah Rally Bitcoin Akan Terulang

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/roket-btc-2187604273.jpg" alt="Ilustrasi harga Bitcoin yang terus naik. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi harga Bitcoin yang terus naik. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasar kripto akhirnya bernapas lega pada Senin (10/11) setelah akhir pekan yang penuh gejolak. Bitcoin berhasil memulihkan kerugian besar dan kembali stabil di sekitar USD 106.000 (Rp 1,77 miliar dengan kurs Rp 16.700). Setelah sempat anjlok hampir 10% di awal pekan, penurunan mingguan Bitcoin kini menyempit ke -4,99%. Dua faktor utama mendorong rebound tajam ini: kabar tentang segera berakhirnya penutupan pemerintahan (shutdown) Amerika Serikat dan unggahan media sosial dari Presiden Donald Trump yang menjanjikan &ldquo;dividen rakyat.&rdquo; Koreksi tajam awal pekan lalu dipicu rumor &ldquo;Big Short&rdquo; dari investor legendaris Michael Burry, yang diketahui mengambil posisi short senilai USD 1,2 miliar (Rp 20,04 triliun) terhadap saham-saham AI seperti Nvidia dan Palantir. Sentimen negatif itu menular ke pasar kripto, menyebabkan Bitcoin turun sekitar 5% hanya dalam sehari, sementara altcoin terkoreksi lebih dalam. Analis on-chain mencatat bahwa aksi jual besar datang dari investor institusional yang sudah mengurangi eksposur sejak &ldquo;Black Friday Crash&rdquo; pada 10 Oktober. Guncangan di pasar saham pada Selasa (4/11) memperburuk ketidakseimbangan pasokan-permintaan, mendorong Bitcoin menembus level psikologis USD 100.000 (Rp 1,67 miliar) hingga mencapai titik terendah USD 99.000 (Rp 1,65 miliar) pada Rabu (5/11). Secara teknikal, Bitcoin sempat mendekati garis 365-day Moving Average (MA), level penting yang sering menjadi indikator pergantian tren menuju bear market. Namun kali ini, harga masih mampu bertahan di atas MA tersebut, sama seperti yang terjadi pada dua krisis sebelumnya: Yen carry-trade unwinding Agustus 2024 dan krisis tarif April 2025. &ldquo;Selama harga tetap di atas 365-day MA, struktur bullish jangka panjang Bitcoin masih aman,&rdquo; ujar analis dari Beincrypto. Ethereum (ETH) juga mengikuti rebound serupa. Setelah sempat terjun ke USD 3.100 (Rp 51,77 juta), ETH bangkit di akhir pekan dan ditutup di atas USD 3.600 (Rp 60,12 juta). Meski masih turun 6,55% dalam sepekan, performa ini menandakan pemulihan yang solid. Katalis besar datang dari kabar positif politik. Shutdown pemerintahan Amerika Serikat yang sudah berlangsung sebulan penuh akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Shutdown ini sebelumnya menyebabkan 750.000 pegawai federal dirumahkan dan menurunkan likuiditas pasar global karena belanja pemerintah tertahan. Raoul Pal, pendiri RealVision, menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang terhenti memperburuk kondisi likuiditas pasar, dan kripto menjadi sektor paling terdampak. &ldquo;Begitu shutdown berakhir, kita bisa melihat lonjakan likuiditas yang signifikan. Ini bisa jadi pemicu bullish berikutnya,&rdquo; terangnya. Prediksi itu terbukti benar pada Minggu (9/11) ketika Senator John Thune memberi sinyal bahwa kesepakatan untuk mengakhiri shutdown hampir tercapai. Komentar tersebut langsung memicu reli cepat Bitcoin dan mengubah sentimen taruhan di platform Polymarket, di mana peluang berakhirnya shutdown dimajukan dari 20 November menjadi 11 November. Di saat bersamaan, unggahan Presiden Donald Trump di media sosial semakin memperkuat momentum positif. &ldquo;Orang yang menentang tarif adalah orang bodoh! Akan ada dividen minimal USD 2.000 per orang (tidak termasuk berpenghasilan tinggi)!&rdquo; tulis Trump. Pernyataan itu langsung mengguncang pasar, dengan spekulasi bahwa dana &ldquo;dividen&rdquo; tersebut bisa mengalir ke saham atau aset kripto. Hanya dalam beberapa jam, harga Bitcoin melonjak dari USD 103.000 (Rp 1,72 miliar) ke atas USD 105.000 (Rp 1,75 miliar). <h3>Fokus Minggu Ini: Politik dan The Fed</h3> Pasar kini menantikan hasil pemungutan suara prosedural di Kongres pada Selasa (11/11) yang akan menentukan nasib shutdown. Karena sebagian besar data ekonomi Amerika Serikat tertunda akibat penutupan pemerintahan, investor akan lebih fokus pada pidato pejabat Federal Reserve (The Fed). Di antara nama penting yang dijadwalkan berbicara pekan ini adalah Mary Daly, Alberto Musalem, John Williams, Anna Paulson, Raphael Bostic, Chris Waller, Stephen Miran, dan Susan Collins. Isi pernyataan mereka akan sangat mempengaruhi volatilitas Bitcoin dalam jangka pendek. Pasar kripto kini memasuki fase krusial di mana faktor politik dan kebijakan moneter Amerika kembali menjadi penggerak utama. Dengan volatilitas yang masih tinggi, trader tampaknya belum bisa beristirahat tenang. Disclaimer: Artikel ini disajikan untuk tujuan informasi seputar perkembangan pasar kripto. Bukan merupakan ajakan atau rekomendasi investasi. Aset digital memiliki risiko tinggi, pastikan Anda memahami risikonya sebelum berinvestasi.

Bitcoin Hari Ini naik ke USD 106.000 (Rp 1,77 miliar) setelah sinyal berakhirnya shutdown AS dan unggahan “dividen” dari Trump.

Bitcoin Hari Ini Tembus Lagi USD 106.000, Didorong Isu Shutdown dan Dividen Trump

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/30/xrp2-710914884.jpg" alt="Ilustrasi XRP. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi XRP. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dunia Kripto disebut tengah menunggu momen besar yang bisa mengubah arah pasar. Dikutip dari news.bitcoin, Selasa (14/10), para analis memperkirakan gelombang besar peluncuran ETF Kripto akan terjadi begitu kebuntuan politik di Washington, Amerika Serikat, berakhir. Analis percaya, berakhirnya penutupan sebagian aktivitas pemerintahan (government shutdown) dapat membuka jalan bagi lahirnya berbagai produk investasi baru berbasis aset digital. Salah satunya adalah ETF Kripto berbasis XRP yang disebut-sebut sudah siap diluncurkan begitu lembaga keuangan federal kembali beroperasi normal. Presiden Novadius Wealth Management sekaligus salah satu pendiri ETF Institute, Nate Geraci, menulis di platform media sosial X pada Sabtu (12/10): &ldquo;Begitu penutupan pemerintahan berakhir, pintu air ETF Kripto akan terbuka lebar.&rdquo; Geraci menambahkan, &ldquo;Ironis bahwa utang fiskal yang membengkak dan drama politik justru menahan inovasi ini. Padahal, hal-hal seperti inilah yang coba diatasi oleh Kripto.&rdquo; Pernyataan itu menggambarkan optimisme bahwa industri aset digital akan bergerak cepat begitu hambatan politik mereda. Para pelaku pasar melihat permintaan investor terhadap instrumen Kripto yang teregulasi masih sangat kuat, meski ketidakpastian di Washington terus berlanjut. Geraci juga menyoroti perkembangan terbaru soal ETF berbasis XRP. Ia menyebut beberapa pengajuan baru menunjukkan kesiapan industri dalam meluncurkan produk tersebut. Pada Kamis (10/10), ia kembali menulis di X: &ldquo;Sekelompok amandemen S-1 untuk spot XRP ETF mulai bermunculan&hellip; beberapa bahkan sudah menyertakan simbol ticker. Sudah semakin dekat.&rdquo; Pernyataan Geraci muncul di tengah memburuknya dampak shutdown pemerintah Amerika Serikat yang kini memasuki pekan ketiga. &ldquo;Semakin lama hal ini berlangsung, semakin dalam pemotongan yang akan terjadi,&rdquo; kata Wakil Presiden Amerika JD Vance&nbsp;sambil menggambarkan gelombang pemutusan kerja sebagai sesuatu yang menyakitkan. Ribuan pegawai federal telah dirumahkan tanpa bayaran, sementara sejumlah lembaga pemerintahan terpaksa tutup. Kondisi ini membuat ketidakpastian ekonomi meningkat dan menekan pasar keuangan. Geraci menilai, penyelesaian kebuntuan fiskal ini bisa menjadi pemicu utama bagi pertumbuhan baru di sektor Kripto. Ia menyebut, &ldquo;pintu air&rdquo; ETF Kripto akan benar-benar terbuka lebar begitu politik di Washington kembali normal. Jika benar terjadi, peluncuran ETF Kripto, terutama untuk XRP, bisa menjadi langkah besar dalam menghubungkan pasar keuangan tradisional dengan teknologi blockchain. Produk seperti ini akan memungkinkan investor institusional untuk berinvestasi di aset digital melalui mekanisme yang diatur dan diawasi secara resmi. Banyak analis percaya, gelombang ETF Kripto akan mempercepat adopsi mata uang digital di sektor keuangan global, serta membuka babak baru hubungan antara Wall Street dan dunia blockchain.

Analis prediksi ETF Kripto akan membanjiri pasar begitu kebuntuan politik di Washington berakhir, dipimpin oleh spot XRP ETF.

Setelah Shutdown Berakhir, Analis Prediksi Banjir ETF Kripto: XRP Jadi yang Terdepan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/Pemerintah-AS-Shutdown-4174892543.jpg" alt="Pemerintahan AS resmi shutdown, karena deadlock. (dok ABC News" width="100%">
<figcaption>Pemerintahan AS resmi shutdown, karena deadlock. (dok ABC News</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dampak penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) kini meluas ke sektor perpajakan. Internal Revenue Service (IRS), lembaga pajak federal AS, mengumumkan bahwa hampir setengah dari pegawainya akan dirumahkan sementara akibat kebuntuan politik di Kongres. Langkah ini dikhawatirkan akan memperlambat proses pelaporan pajak aset digital dan kripto, termasuk pengajuan, audit, hingga penerbitan panduan baru terkait aset digital yang tengah disusun lembaga tersebut. Dalam pemberitahuan resmi yang diterbitkan Rabu (8/10) waktu AS, IRS mengonfirmasi akan merumahkan sekitar 34 ribu karyawan dari total sekitar 84 ribu pegawai. Pemangkasan ini mencakup petugas pusat panggilan, staf IT, hingga tim kantor pusat. Kebijakan tersebut diambil setelah delapan hari tanpa kesepakatan antara Partai Demokrat dan Republik terkait anggaran tahun fiskal 2026, yang menyebabkan pemerintahan federal berhenti beroperasi sebagian. &ldquo;Pengurangan staf ini akan berdampak besar terhadap operasional lembaga,&rdquo; tulis IRS dalam pernyataannya. Menurut laporan Beincrypto, dampak paling cepat terasa akan menimpa layanan pelanggan dan pelaporan pajak kripto. Dengan berkurangnya tenaga di call center, wajib pajak tidak akan bisa mendapat bantuan langsung untuk mengajukan klarifikasi atau perbaikan dokumen. Selain itu, penundaan penanganan sengketa dan audit pajak akan menumpuk, memperlambat penyelesaian laporan kripto tahun-tahun sebelumnya. &ldquo;Backlog akan meningkat signifikan, dan proses penyelesaian sengketa pajak kripto bisa tertunda berminggu-minggu,&rdquo; tulis laporan tersebut. IRS sebenarnya tengah menyusun pedoman pelaporan baru untuk aset digital dan kripto, yang diharapkan memberi kejelasan bagi investor dan bursa kripto. Namun dengan banyaknya pegawai yang dirumahkan, finalisasi aturan tersebut kemungkinan tertunda. Padahal, banyak pelaku industri menantikan kejelasan dari IRS, terutama setelah aturan pelaporan Form 1099-DA diumumkan pada 2025 untuk meningkatkan transparansi pajak aset digital. Meski IRS menunda sebagian besar operasionalnya, batas waktu pengajuan pajak tetap berjalan normal. Bagi wajib pajak AS yang menggunakan perpanjangan waktu, tenggat 15 Oktober tetap berlaku. &ldquo;Shutdown tidak mengubah kewajiban hukum,&rdquo; tulis IRS menegaskan. &ldquo;Semua wajib pajak tetap harus mengajukan dan membayar pajak tepat waktu untuk menghindari denda dan bunga.&rdquo; Jika shutdown berlanjut hingga pekan depan, kondisi ini akan menciptakan lingkungan pelaporan pajak yang semakin kacau dan membingungkan, terutama bagi wajib pajak yang berurusan dengan aset digital. Para analis memperkirakan, bila kebuntuan politik tak segera diselesaikan, kepercayaan publik terhadap pengawasan fiskal dan transparansi pajak kripto AS bisa ikut terganggu.

Shutdown pemerintah AS memaksa IRS merumahkan 34 ribu pegawai, berdampak pada layanan pajak kripto, audit, dan panduan baru digital asset.

Shutdown AS Ganggu IRS, Layanan Pajak Kripto Kena Imbas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/Us-Capitol-1280-768x432-1109768684.jpg" alt="Pemerintah AS resmi shutdown mulai Rabu (1/10/2025). (Dok ABC News)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah AS resmi shutdown mulai Rabu (1/10/2025). (Dok ABC News)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan atau shutdown sejak Rabu (1/10/2025). Kondisi ini terjadi akibat kebuntuan antara Partai Demokrat dan Partai Republik yang gagal menyepakati RUU Pendanaan Pemerintah Jangka Pendek. Melansir Aljazeera, menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), penghentian pendanaan tersebut dapat membuat sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan. Akibatnya, potensi kehilangan upah mencapai USD 400 juta per hari. Meski sebelumnya AS sudah pernah mengalami sejumlah penutupan pemerintahan, kali ini kondisinya berbeda. Gedung Putih bahkan telah menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, sebagaimana tertuang dalam memo Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) pada 24 September lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016648990/pemerintah-as-mengalami-shutdown-ratusan-ribu-pegawai-federal-terancam-dirumahkan">Pemerintah AS Mengalami Shutdown, Ratusan Ribu Pegawai Federal Terancam Dirumahkan</a> &ldquo;Dirumahkan berarti diberhentikan sementara tanpa bayaran. Kondisinya mirip dengan masa pandemi, ketika banyak orang cuti tanpa gaji,&rdquo; jelas Scott Lucas, profesor politik AS dan internasional di Clinton Institute, University College Dublin. Lucas menambahkan, kali ini para pekerja tidak hanya kehilangan gaji, tetapi juga tidak ada dukungan federal yang menutupinya. Shutdown bukan hal baru bagi AS. Pada akhir 2018, di masa jabatan pertama Donald Trump, penutupan sebagian pemerintahan berlangsung hingga 35 hari, terpanjang dalam sejarah modern. Saat itu, sembilan departemen federal terdampak, termasuk pertanian, perdagangan, keamanan dalam negeri, dan perbendaharaan negara. Lucas menuturkan, kondisi tersebut membuat banyak orang terpaksa meminjam uang atau bergantung pada keluarga, teman, hingga bank makanan. &ldquo;Tidak ada jaring pengaman yang nyata. Inilah dampak langsung terhadap masyarakat,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016648981/kemlu-nyatakan-tidak-ada-wni-jadi-korban-gempa-di-filipina">Kemlu Nyatakan Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina</a> Selama penutupan saat ini, beberapa layanan penting tetap berjalan. Badan Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid akan terus beroperasi karena menggunakan dana wajib, meski sebagian staf dirumahkan. FBI, CIA, Penjaga Pantai, hingga badan penegak hukum federal juga tetap bekerja, tetapi gaji mereka tertunda hingga shutdown berakhir. Layanan Pos AS tidak terdampak karena pendapatannya berasal dari biaya layanan, bukan pajak. Sementara Layanan Pendapatan Internal (IRS) hanya beroperasi penuh pada lima hari pertama penutupan. Kondisi ini diperparah karena lembaga tersebut sudah kehilangan seperempat staf akibat PHK era Trump. Di sektor transportasi, lebih dari 13.000 pengatur lalu lintas udara akan tetap bertugas tanpa gaji, begitu juga sebagian besar petugas Badan Keamanan Transportasi (TSA). Pengadilan federal diperkirakan hanya bisa bertahan hingga Jumat, berbeda dengan shutdown sebelumnya yang masih bisa beroperasi hingga lima minggu. Militer AS, termasuk dua juta personel aktif dan pasukan Garda Nasional, tetap bertugas meski tanpa bayaran. Trump bahkan telah memerintahkan agar Departemen Pertahanan diganti namanya menjadi &ldquo;Departemen Perang&rdquo;, meski masih harus mendapat persetujuan Kongres. Di sisi lain, sebagian besar staf Departemen Kehakiman yang menangani pengadilan imigrasi tetap bekerja, sejalan dengan penegasan Trump bahwa imigrasi ilegal adalah &ldquo;darurat nasional&rdquo;. Patroli perbatasan, agen imigrasi, dan petugas bea cukai juga tetap aktif. Sementara itu, Badan Usaha Kecil akan merumahkan 24 persen pegawainya, sedangkan Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) akan melepas sekitar 4.000 staf. Meski begitu, FEMA masih memiliki cadangan dana bantuan bencana sekitar USD 2,3 miliar untuk menangani keadaan darurat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016648964/gaza-diperintah-atau-merdeka-inilah-20-poin-rencana-perdamaian-yang-ditekankan-oleh-donald-trump">Gaza Diperintah atau Merdeka? Inilah 20 Poin Rencana Perdamaian yang Ditekankan oleh Donald Trump</a> Departemen Keamanan Dalam Negeri menegaskan, pemungutan tarif bea cukai serta layanan penting dari Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS tetap berjalan. Dengan begitu, sejumlah operasi vital masih dapat dilanjutkan meski pemerintahan dalam kondisi shutdown. (*)

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan atau shutdown sejak hari Rabu, 1 Oktober 2025.

Pemerintah AS Shutdown! Berikut Kantor yang Masih Buka tapi Pegawai Bekerja Tanpa Bayaran

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/Pemerintah-AS-Shutdown-4174892543.jpg" alt="Pemerintahan AS resmi shutdown, karena deadlock. (dok ABC News" width="100%">
<figcaption>Pemerintahan AS resmi shutdown, karena deadlock. (dok ABC News</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan (shutdown) pada Rabu (1/10) setelah Partai Demokrat dan Partai Republik di Senat gagal mencapai kesepakatan soal pendanaan jangka pendek. Mengapa pemerintah AS ditutup? Dilansir dari Al Jazeera, shutdown dimulai tepat pukul 00:01 waktu setempat, bertepatan dengan dimulainya tahun fiskal baru. Saat itu, pendanaan tahun sebelumnya untuk operasional pemerintah juga resmi berakhir. Meski Partai Republik menguasai dua majelis Kongres, mereka tidak berhasil menyatukan suara untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan hingga 21 November mendatang. Partai Demokrat menolak mendukung RUU tersebut karena menuntut pembatalan pemotongan Medicaid yang diberlakukan lewat RUU "One Big Beautiful" oleh Donald Trump pada Juli lalu. Upaya Demokrat menawarkan alternatif juga kandas, sehingga Kongres menemui jalan buntu alias deadlock. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016648981/kemlu-nyatakan-tidak-ada-wni-jadi-korban-gempa-di-filipina">Kemlu Nyatakan Tidak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina</a> Dampak bagi pegawai pemerintah AS Penutupan ini membuat lembaga-lembaga federal harus melakukan furlough, yakni memberhentikan sementara pegawai yang dianggap &ldquo;tidak dikecualikan&rdquo;. Pegawai yang dirumahkan tidak akan menerima gaji hingga pemerintah kembali beroperasi. Meski nantinya sebagian akan memperoleh gaji tertunggak, hal ini tidak berlaku bagi staf kontrak seperti petugas kebersihan, kecuali kontraktor mereka menyiapkan anggaran khusus. Sementara itu, pekerja esensial yang termasuk kategori &ldquo;dikecualikan&rdquo;, seperti aparat keamanan atau tenaga medis darurat, tetap harus bekerja, namun mereka juga tidak akan menerima bayaran selama masa penutupan. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan, dengan potensi kehilangan upah sekitar USD 400 juta per hari. Lebih buruknya, Gedung Putih telah meminta lembaga pemerintah menyiapkan skenario pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran jika kondisi ini berlarut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016648964/gaza-diperintah-atau-merdeka-inilah-20-poin-rencana-perdamaian-yang-ditekankan-oleh-donald-trump">Gaza Diperintah atau Merdeka? Inilah 20 Poin Rencana Perdamaian yang Ditekankan oleh Donald Trump</a> Profesor politik AS, Scott Lucas, menjelaskan bahwa furlough berarti cuti tanpa bayaran. &ldquo;Bedanya dengan pandemi, kali ini tidak ada bantuan federal yang bisa menutupinya,&rdquo; katanya kepada Al Jazeera. Bukan yang pertama kali Shutdown semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Pada akhir 2018, di tahun kedua pemerintahan Trump, penutupan sebagian pemerintah berlangsung selama 35 hari, terpanjang dalam sejarah modern AS. Sembilan departemen federal, termasuk pertanian, perdagangan, kehakiman, hingga transportasi, terdampak langsung. Kala itu, banyak pegawai terpaksa mencari pinjaman, mengandalkan bantuan keluarga, bahkan mendatangi bank makanan untuk bertahan hidup. &ldquo;Tidak ada jaring pengaman nyata yang melindungi mereka. Dampaknya benar-benar terasa pada manusia,&rdquo; tegas Lucas. (*)

Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan (shutdown) pada Rabu (1/10) pukul 00:01 waktu setempat.

Pemerintah AS Mengalami Shutdown, Ratusan Ribu Pegawai Federal Terancam Dirumahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/korban-meninggal-italia.jpg" alt="MATI SURI: Tentara Italia berpatroli di kawasan katedral di Milan, Minggu (22/3). Mulai kemarin status lockdown makin diperketat. (ANTONIO CALANNI/AP)" width="100%">
<figcaption>MATI SURI: Tentara Italia berpatroli di kawasan katedral di Milan, Minggu (22/3). Mulai kemarin status lockdown makin diperketat. (ANTONIO CALANNI/AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketakutan terhadap virus korona makin santer di Eropa. Akhir pekan lalu beberapa negara di Benua Biru itu mengalami kehilangan terbesar. Ratusan jiwa melayang di Italia dan Spanyol hanya dalam jangka waktu sehari.  Pemerintah Italia melaporkan penambahan korban jiwa Covid-19 terbesar sepanjang sejarah pada Sabtu (21/3). Dalam 24 jam terakhir, ada 793 kasus kematian yang mengakibatkan total 4.825 korban jiwa akibat virus tersebut. Negara tersebut kini mencatat total 53 ribu pasien yang terjangkit virus korona. Terbesar kedua setelah Tiongkok. ”Pemerintah memutuskan untuk menutup semua aktivitas pabrik yang tak penting,” ujar Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte seperti dilansir Agence France-Presse. Pengetatan aturan tersebut dijamin tak akan mengganggu kebutuhan pokok masyarakat. Politikus 55 tahun itu juga memastikan bahwa toserba dan apotek akan terus buka untuk memenuhi kebutuhan rakyat.  Spanyol mengalami nasib serupa. Mereka mencatat 394 korban jiwa dalam 24 jam terakhir. Hal tersebut membuat total korban jiwa di negara tersebut mencapai 1.720 orang. Itu membuat pemerintah memperpanjang kebijakan lockdown secara nasional menjadi 12 April. ”Keadaan terus memburuk. Baik moral maupun semangat bermasyarakat kita akan diuji dalam waktu dekat,” ungkap Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez kepada The Guardian.  Menurut South China Morning Post, enam negara di Eropa menempati 10 besar lokasi persebaran dengan pasien terbanyak. Jumlah pasien di Italia, Prancis, Spanyol, dan Jerman sudah mencapai puluhan ribu jiwa.  Sedangkan Korea Selatan, negara Asia paling terdampak Covid-19, bisa menahan angka pasien di bawah 10 ribu jiwa. Namun, hal tersebut tak membuat negara lainnya optimistis. Australia malah lebih parah. Mereka mengumumkan shutdown nasional. Fasilitas publik dilarang beroperasi mulai hari ini (23/3). Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan pertambahan pasien baru melonjak sebanyak 1.315 jiwa.  Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa larangan itu berlaku untuk club, gym, dan pub. Restoran dan kafe pun hanya diperbolehkan menerima pesanan untuk dibawa pulang. ”Kami terpaksa menerapkan hal ini karena masyarakat tak mau mematuhi imbauan,” ungkap dia menurut BBC.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sxK_VBoQ6XI  https://www.youtube.com/watch?v=ZjFWrocgVmE  https://www.youtube.com/watch?v=mOcNKOx1-QQ

Sehari, 793 Warga Italia Meninggal karena COVID-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hentikan-shutdown-trump-siap-berlakukan-darurat-nasional-demi-tembok_m_.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, ia telah menandatangani pencegahan terjadinya shutdown atau penutupan pemerintah. Namun ia siap memberlakukan status darurat nasional" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, ia telah menandatangani pencegahan terjadinya shutdown atau penutupan pemerintah. Namun ia siap memberlakukan status darurat nasional</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan,&nbsp; ia telah menandatangani pencegahan terjadinya shutdown atau penutupan pemerintah.&nbsp;Namun ia siap memberlakukan status darurat nasional. Hal ini dilakukan untuk membangun tembok perbatasan antara AS-Meksiko. Membangun tembok adalah janji utama kampanye Trump, tetapi Demokrat menggambarkan langkah itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Demokrat mengatakan, mereka akan menantang langkah Trump di pengadilan. Deklarasi&nbsp;darurat nasional akan memberi Trump akses ke miliaran dolar untuk proyek&nbsp;tembok perbatasan AS-Meksiko. Membuat pengumuman di Gedung Gedung Putih, Trump mengatakan, keadaan darurat akan memungkinkan dia untuk mendapatkan hampir USD 8 milyar untuk membangun tembok. Uang itu diharapkan akan dialihkan dari proyek konstruksi militer dan upaya untuk memerangi perdagangan narkoba. "Kami akan menghadapi krisis keamanan nasional di perbatasan selatan kami," kata Trump dilansir dari BBC. "Kami&nbsp;mengalami invasi obat-obatan, invasi geng, invasi&nbsp;manusia, dan itu tidak dapat diterima," tambahnya. Tetapi Trump menerima&nbsp;kemungkinan&nbsp;ia&nbsp;akan dituntut atas tindakan tersebut, dan meramalkan bahwa perintah darurat akan mengarah pada tindakan hukum yang kemungkinan akan berakhir di Mahkamah Agung. Dalam beberapa jam, tantangan hukum pertama terhadap deklarasi darurat nasional diluncurkan. Kelompok advokasi liberal, Public Citizen, menggugat atas nama cagar alam dan tiga pemilik tanah Texas yang diberitahu tembok itu mungkin dibangun di atas properti mereka.

Hentikan Shutdown, Trump Siap Berlakukan Darurat Nasional Demi Tembok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/as-kirim-3750-pasukan-ke-perbatasan-meksiko_m_.jpg" alt="Pentagon mengirim 3.750 pasukan tambahan Amerika Serikat (AS) ke perbatasan Meksiko" width="100%">
<figcaption>Pentagon mengirim 3.750 pasukan tambahan Amerika Serikat (AS) ke perbatasan Meksiko</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pentagon mengirim 3.750 pasukan tambahan Amerika Serikat (AS) ke perbatasan Meksiko. Menurut Kementerian Luar Negeri AS, penempatan itu akan meningkatkan jumlah pasukan aktif, yang sekarang berjumlah total 4.350. Presiden AS Donald Trump menggambarkan situasi di perbatasan sebagai krisis. Dia akan berbicara tentang imigrasi dan usulannya tentang tembok perbatasan Meksiko-AS pada pidato tahunannya pada Selasa (5/2). Sebelumnya, permintaan Trump untuk mencairkan dana bagi pembangunan tembok di perbatasan Meksiko-AS ditolak DPR&nbsp;AS. Ini menyebabkan Trump menutup layanan pemerintah federal selama 35 hari&nbsp;atau shutdown. Namun shutdown berakhir pada 25 Januari 2019. Jika DPR tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai situasi keamanan perbatasan pada 15 Februari, Trump telah mengancam akan melakukan shutdown lagi atau menyatakan darurat nasional untuk mendapatkan anggaran&nbsp;bagi&nbsp; temboknya. Pentagon pertama kali menyetujui penyebaran pasukan AS ke perbatasan Meksiko pada Oktober, sebelum pemilihan Kongres AS pada November. Langkah ini dianut oleh para pendukung Trump, termasuk sesama orang Republik di Kongres. Para kritikus menyebut penyebaran pasukan itu sebagai aksi politik. Pentagon mengatakan, militer AS akan mengoperasikan kamera pengintai bergerak di Arizona, California, New Mexico, dan Texas, sebuah misi yang dijadwalkan akan berjalan hingga 30 September. Beberapa pasukan tambahan juga akan merangkai kawat berduri sepanjang 240 km lebih. Plt Menteri Pertahanan&nbsp;Patrick Shanahan menyetujui pengerahan pasukan pada 11 Januari. Namun angkanya belum juga diungkapkan sampai perwakilan Demokrat, A. Smith, Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR mengatakan pasukan tambahan sedang dikirim.

AS Kirim 3.750 Pasukan ke Perbatasan Meksiko

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#shutdown

Berita Terkini