<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/tiktok-1632071119.jpg" alt="Ilustrasi &ndash; Logo TikTok." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi &ndash; Logo TikTok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pekan ini CEO TikTok, Shou Zi Chew, akan bertemu dengan beberapa pimpinan Uni Eropa. Shou Zi Chew disebutkan akan bertemu dengan kepala industri Uni Eropa Thierry Breton, kepala digital Uni Eropa Vera Jourova, dan kepala antimonopoli Uni Eropa Didier Reynders di Brussels, Belgia. Dilansir dari Antara, Senin (6/11), kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Zi Chew ke Brussels di tengah peningkatan pengawasan regulasi terhadap peran TikTok dalam penyebaran disinformasi setelah serangan Hamas terhadap Israel bulan lalu dan perang Israel-Hamas di Gaza. Rencananya, Bos TikTok tersebut akan bertemu dengan kepala industri UE pada tanggal 6 November. Sedangkan pertemuan dengan kepala digital UE dan kepala antimonopoli UE akan dilaksanakan pada tanggal 7 November. Menurut juru bicara TikTok, platformnya akan memberikan komisioner-komisioner pembaruan tentang rezim keamanan data TikTok yang disebut&nbsp;&ldquo;Projek Clover&rdquo; yang mulai menyimpan data pengguna Eropa secara lokal tahun ini. TikTok sendiri telah memiliki pusat data di Dublin, Irlandia dan saat ini sedang membangun dua pusat data lagi di Irlandia dan Norwegia. Zi Chew juga menambahkan bahwa akan memberi informasi tentang kepatuhan perusahaan terhadap peraturan konten daring Uni Eropa yang baru dikenal sebagai Digital Services Act. Digital Service Act disebut mewajibkan Big Tech untuk melakukan lebih banyak hal dalam melawan konten daring ilegal dan berbahaya di platform mereka. Bulan lalu,&nbsp;kepala industri Uni Eropa, Breton memberi TikTok batas waktu hingga 25 Oktober untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah tanggap krisisnya. Breton juga memerintahkan perusahaan TikTok untuk memberikan rincian pada tanggal 8 November tentang bagaimana cara melindungi integritas pemilu dan minoritas secara daring di platformnya. Sebelumnya, Uni Eropa secara resmi telah membuka penyidikan terhadap perusahaan X atau yang dulu dikenal dengan Twitter. Penyelidikan UE tersebut dilakukan guna memastikan bahwa platform X mematuhi Digital Service Act (DSA) menyusul serangan Hamas ke Israel pada awal oktober dan serangan udara Israel ke Gaza. Permintaan penyidikan itu dilakukan setelah adanya indikasi yang diterima oleh layanan komisi UE mengenai dugaan penyebaran konten ilegal dan disinformasi, khususnya penyebaran konten terorisme, dan kekerasan serta ujaran kebencian. ***

CEO TikTok, Shou Zi Chew, dijadwalkan segera bertemu dengan beberapa pimpinan Uni Eropa, berkaian dengan disinformasi Israel-Hamas.

CEO TikTok Akan Temui Pimpinan Tertinggi Uni Eropa, Berkaitan Penyebaran Disinformasi Israel-Hamas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/0x0-1-3091759068.jpg" alt="TikTok Shop." width="100%">
<figcaption>TikTok Shop.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;TikTok Shop di Indonesia telah resmi menutup layanan sejak Rabu, 4 Oktober 2023 pada pukul 17.00 WIB lalu. Namun, baru-baru ini terdengar kabar melalui media sosial bahwa TikTok Shop akan kembali beroperasi di Indonesia. Kabar tersebut menyebutkan bahwa TikTok Shop akan kembali beroperasi di Indonesia pada 10 November 2023. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki, menegaskan sudah adanya peraturan yang harus dipatuhi oleh TikTok. Dikutip JawaPos.com dari ANTARA, Teten Masduki mengatakan jika TikTok Shop ingin kembali beroperasi di Indonesia, maka mereka harus mematuhi peraturan yang berlaku. &ldquo;Sekarang kita sudah punya Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023, jadi kalau TikTok mau buka kembali TikTok Shop, maka harus mematuhi peraturannya,&rdquo; kata Menteri Teten. Peraturan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013092756/tiktok-kerja-sama-dengan-mitra-pemeriksa-fakta-untuk-lawan-misinformasi-pemilu-2024">TikTok Kerja Sama dengan Mitra Pemeriksa Fakta untuk Lawan Misinformasi Pemilu 2024</a> Sesuai dengan peraturan tersebut, TikTok tidak boleh menggabungkan platform media sosial dengan e-commerce dalam satu aplikasi. Lebih lanjut Teten menjelaskan, TikTok Shop juga harus memiliki kantor di Indonesia untuk bisa kembali beroperasi. Selain itu, kantor TikTok Shop di Indonesia juga tidak boleh lagi berupa kantor perwakilan, dan harus menjadi perusahaan berbadan hukum di Indonesia. Arahan Presiden Joko Widodo untuk TikTok Shop juga mendesak platform tersebut untuk mengembangkan model bisnis berkelanjutan. Dikatakan Teten, pemerintah akan memikirkan bagaimana bisnis TikTok Shop dapat berkelanjutan dengan menambahkan kebijakan terkait platform tersebut dan e-commerce secara umum. Sebelumnya, CEO TikTok, Shou Zi Chew, meminta audiensi dengan Presiden Jokowi setelah pemerintah Indonesia memutuskan menutup TikTok Shop. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013047116/tiktok-shop-resmi-ditutup-pedagang-online-wajib-patuhi-peraturan-kementerian-perdagangan-terbaru">Tiktok Shop Resmi Ditutup! Pedagang Online Wajib Patuhi Peraturan Kementerian Perdagangan Terbaru</a> Namun Jokowi meminta CEO TikTok untuk bertemu dengan Teten terlebih dahulu untuk membahas kelanjutan TikTok Shop di Indonesia. Teten pun akan melakukan pertemuan tersebut sesuai tugas dan arahan Presiden Jokowi, pada tanggal dan tempat yang tidak disampaikan secara detail. &ldquo;Saya melihat betul kepedulian Presiden, karena usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling terdampak dengan e-commerce. Jadi saya diminta menerima (kunjungan) TikTok,&rdquo; ujarnya. UMKM Indonesia yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli di platform TikTok Shop pun diimbau untuk beralih ke platform e-commerce lainnya. Teten juga memastikan bahwa ditutupnya TikTok Shop tidak bertujuan untuk menghambat bisnis UMKM Indonesia.***

TikTok Shop dikabarkan beroperasi kembali di Indonesia pada 10 November 2023. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah buka suara.

TikTok Shop Dikabarkan Akan Kembali Beroperasi, Begini Tanggapan Menteri Koperasi dan UKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/InShot_20230615_155800865-362299168.jpg" alt="CEO Tiktok Shou Zi Chew menyampaikan beberapa update penting bagi platformnya di Indonesia." width="100%">
<figcaption>CEO Tiktok Shou Zi Chew menyampaikan beberapa update penting bagi platformnya di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sudah bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew. Pertemuan itu dilakukan setelah dirilisnya aturan pemerintah yang melarang sosial media seperti TikTok untuk berjualan, kecuali promosi barang dan jasa. Luhut mengatakan, dalam pertemuan itu CEO TikTok menerima soal pelarangan tersebut. Adapun pertemuan itu telah dilakukan pada Selasa, 27 September 2023. "Kemarin (Selasa), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut kepada wartawan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, ditulis Jumat (29/9). Selain mengklaim TikTok menerima aturan pemerintah RI, Luhut juga mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak akan mengganggu investasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013027372/akui-tanah-abang-sepi-haji-faisal-apresiasi-pemerintah-gerak-cepat-atur-tiktok-shop-dan-platform-sejenisnya">Akui Tanah Abang Sepi, Haji Faisal Apresiasi Pemerintah Gerak Cepat Atur TikTok Shop dan Platform Sejenisnya</a> "Saya kira enggak ada masalah (soal investasi TikTok di dalam negeri)," sambungnya. Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa pemerintah bukan melarang TikTok beroperasi di Indonesia. Akant tetapi, pemerintah hanya ingin memisahkan sosial media dengan aplikasi perdagangan atau e-commerce. "Kita tidak pernah melarang TikTok, loh. Jadi, yang kita larang adalah, jangan dicampuradukkan perdagangan dengan sosial media," tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013024566/6-poin-utama-permendag-ppmse-yang-baru-regulasi-untuk-tiktok-dan-platform-sejenisnya">6 Poin Utama Permendag PPMSE yang Baru, Regulasi untuk TikTok dan Platform Sejenisnya</a> Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa social commerce seperti TikTok, tidak boleh berjualan. Melainkan hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa. "Social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya dan hanya dapat melakukan penawaran/promosi barang dan/jasa," tegas Mendag Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (27/9). Lebih lanjut, Zulhas mengatakan peraturan ini diterbitkan guna menjawab berbagai praktik tidak sehat dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Atas hal itu, Pemerintah berkomitmen membangun ekosistem niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat. Mendag menyebut, Permendag ini merupakan revisi dari Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013026757/bagi-bagi-duit-di-pasar-tanah-abang-zulhas-berdalih-biar-pedagang-nggak-ngamuk-kita-datang-cuma-nonton">Bagi-bagi Duit di Pasar Tanah Abang, Zulhas Berdalih Biar Pedagang Nggak Ngamuk Kita Datang Cuma Nonton</a> Revisi ini dilatarbelakangi peredaran barang di platform PMSE masih banyak belum memenuhi standar, baik Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya. Selain itu, terdapat indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha luar negeri. Pelaku usaha tersebut disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia. "Revisi Permendag 50/2020 juga dilatarbelakangi kesetaraan dalam persaingan berusaha dan ekosistem PMSE yang belum terwujud serta berkembangnya model bisnis PMSE yang berpotensi mengganggu, yakni dengan memanfaatkan data dan informasi media sosial," tambah Mendag Zulkifli Hasan.

"Kita tidak pernah melarang TikTok, loh. Jadi, yang kita larang adalah, jangan dicampuradukkan perdagangan dengan sosial media," kata Luhut.

CEO TikTok Temui Luhut, Bilang Tak Masalah soal Pemisahan Sosmed dan E-Commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/IMG-20230615-WA0004-1642729884.jpg" alt="CEO TikTok Shou Zi Chew saat melakukan lawatan di Indonesia dan menyatakan minatnta untuk berinvestasi di Tanah Air." width="100%">
<figcaption>CEO TikTok Shou Zi Chew saat melakukan lawatan di Indonesia dan menyatakan minatnta untuk berinvestasi di Tanah Air.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia kehadiran dua tokoh penting dalam bidang teknologi dalam dua hari belakangan. Pertama ada CEO OpenAI Sam Altman yang melakukan kunjungan kerja dan berbagi pandangan mengenai masa depan Artificial Intelligence (AI) di Jakarta. Selanjutnya, ada CEO TikTok, platform media sosial yang tengah naik daun yakni Shou Zi Chew yang juga melakukan lawatan ke Tanah Air. Menariknya lagi, melalui acara bertajuk TikTok Southeast Asia Socio-Economic Impact Report, Shou Zi Chew memberikan kisi-kisi bahwa pihaknya berminat untuk berinvestasi di Indonesia. TikTok mengumumkan investasi jutaan dolar untuk membantu lebih dari 120.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih ke bisnis daring dan berpartisipasi di ekonomi digital. Bocoran investasi yang akan digelontorkan kabarnya akan senilai USD 12,2 juta atau berkisar Rp 180 miliar lebih. Shou Zi Chew menjelaskan, investasim tersebut terdiri dari dana hibah tunai, pelatihan keterampilan digital dan kredit iklan untuk UMKM, termasuk bisnis mikro di wilayah pedesaan dan pinggiran Kota atau wilayah Sub-Urban. Investasi ini didukung oleh peran kuat TikTok sebagai platform pendukung bisnis dan kreator. Menurut hasil laporan "Efek TikTok: Menumbuhkan Bisnis, Memajukan Edukasi, dan Memberdayakan Komunitas di Asia Tenggara", para UMKM yang disurvei mengalami peningkatan pendapatan hampir 50 persen melalui penjualan produk dan layanan di TikTok, dan empat dari lima bisnis (79 persen) memanfaatkan TikTok untuk beralih dari kanal pemasaran luring ke daring. Selain itu, lebih dari 80 persen kreator TikTok yang disurvei mengklaim telah mengalami peningkatan pendapatan melalui beragam peluang, termasuk di antaranya TikTok LIVE dan kerja sama konten bermerek. "Di Asia Tenggara, lebih dari 325 juta orang mengakses TikTok setiap bulannya dan 15 juta bisnis juga menjadi pengguna platform ini. Kami memiliki peran besar dalam memperluas berbagai peluang ekonomi, edukasi, dan pembangunan komunitas di wilayah ini dan di seluruh dunia," terang Shou Zi Chew. Dia melanjutkan, dirinya sangat senang melihat dampak positif dari TikTok dan kami berkomitmen melanjutkan upaya kami dalam mendukung individu, komunitas, dan bisnis untuk terus tumbuh dan semakin maju. Dalam waktu tiga tahun ke depan, program "Dukungan Lokal" bertujuan memberdayakan bisnis mikro dan kecil, khususnya di wilayah pedesaan, yang masih awam dengan pemasaran di media sosial. Bekerja sama dengan lebih dari 25 institusi pemerintah dan organisasi nirlaba di seluruh Asia Tenggara, program ini akan membuka peluang bagi bisnis untuk menjangkau konsumen digital baru melalui dana hibah tunai, pelatihan keterampilan digital dan kredit iklan. Selain itu, di Indonesia, TikTok akan bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Platform Usaha Sosial (PLUS), dan Telkom untuk meluncurkan TikTok Jalin Nusantara. Inisiatif ini akan membangun konektivitas internet di pusat-pusat komunitas di sembilan desa di Nusa Tenggara Timur dan Sumatra Utara. Selain memperkuat infrastruktur digital lokal, TikTok Jalin Nusantara akan menyediakan program pelatihan di desa-desa tersebut, serta di lima pusat kreatif di destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif utama dan lima Telkom IndigoHubs. Program ini akan memberikan pelatihan literasi digital dan finansial kepada komunitas, dan modul keterampilan digital esensial seperti pembuatan konten, E-Commerce, dan pemasaran digital, untuk mendukung mereka dalam berpartisipasi di ekonomi digital. Memperluas akses ke pendidikan dan pengembangan diri. Selanjutnya, Shou Zi Chew juga menerangkan, menurut laporan ini, sembilan dari sepuluh (90 persen) responden yang menggunakan TikTok untuk belajar mengatakan bahwa mereka memperoleh keterampilan baru yang tidak mereka miliki sebelumnya, dan tiga dari lima (61 persen) responden yang disurvei percaya bahwa TikTok membuat pembelajaran digital lebih mudah diakses. Untuk mendukung hal ini lebih lanjut, TikTok akan berkolaborasi dengan usaha sosial Kid Kid, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Bangkok Metropolitan Administration untuk meningkatkan kesadaran dan aksi lingkungan di kalangan generasi muda di Thailand. Termasuk di antaranya, lokakarya edukasi dan tantangan terkait pilihan gaya hidup berkelanjutan sehari-hari, seperti pemilahan sampah dan konsumsi energi. Program ini sejalan dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan konten edukasi tentang iklim dan mencapai netralitas karbon operasional pada 2030. "Dalam waktu hanya enam tahun, kami telah menciptakan berbagai peluang baru bagi kreator maupun bisnis di TikTok. Kami telah menghadirkan kanal-kanal E-Commerce seperti TikTok Shop, yang membantu UMKM terhubung dengan konsumen baru dan mengembangkan bisnis," kata Teresa Tan, Head of Public Policy, Southeast Asia, TikTok. Dia menambahkan, TikTok juga berambisi untuk menginspirasi kreativitas dan membawa kebahagiaan berakar dengan kuat pada keinginan kami untuk memungkinkan penemuan, pertumbuhan, dan hubungan di antara individu dan komunitas di Asia Tenggara. Berbagai kemitraan dan inisiatif baru yang diluncurkan hari ini akan memperluas upaya kami dalam memberdayakan bisnis mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses ke sumber daya dan peluang digital. Kami berterima kasih atas dukungan yang telah kami terima di wilayah ini dan kami sangat bersemangat atas dampak yang akan kita buat bersama di masa depan," tutup Teresa.

Bocoran investasi yang akan digelontorkan kabarnya akan senilai USD 12,2 juta atau berkisar Rp 180 miliar lebih.

Minat Investasi di Indonesia, Segini Bocoran Dana yang Disiapkan TikTok

shou zi chew

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#shou zi chew

Berita Terkini

CEO TikTok Akan Temui Pimpinan Tertinggi Uni Eropa, Berkaitan Penyebaran Disinformasi Israel-Hamas?

TikTok Shop Dikabarkan Akan Kembali Beroperasi, Begini Tanggapan Menteri Koperasi dan UKM

CEO TikTok Temui Luhut, Bilang Tak Masalah soal Pemisahan Sosmed dan E-Commerce

Minat Investasi di Indonesia, Segini Bocoran Dana yang Disiapkan TikTok

Download Aplikasi JawaPos.com