<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shinta-Widjaja-Kamdani.jpg" alt="Shinta Widjaja Kamdani." width="100%">
<figcaption>Shinta Widjaja Kamdani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa isu upah erat kaitannya dengan daya saing investasi Indonesia. Karena itu, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 harus realistis dan sesuai dengan kemampuan dunia usaha. Kenaikan UMP, tutur Shinta, berpotensi memberatkan industri padat karya yang berorientasi ekspor. &rdquo;Padahal, sektor ini salah satu penopang serapan tenaga kerja,&rdquo; ujarnya. Shinta berpendapat, kenaikan UMP tidak bisa disamaratakan untuk semua wilayah menggunakan ketentuan formula yang baru. Sebab, ada variabel atau faktor yang menentukan besaran kenaikan upah di setiap wilayah. Antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. &rdquo;Variabel tersebut menjadi faktor pendorong daya beli masyarakat sesuai situasi inflasi dan pertumbuhan daerah tersebut,&rdquo; tambahnya. Besaran kenaikan UMP, jelas Shinta, harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, faktor ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan besaran inflasi. &rdquo;Apindo pada dasarnya akan menghormati aturan yang berlaku serta mengacu regulasi yang sudah memuat ketentuan formulasi dan hitungan tersendiri,&rdquo; ucap dia. Apindo berharap semua perhitungan, baik inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, konsisten menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan mengacu besaran daerah masing-masing. Bukan ditetapkan secara nasional. &rdquo;Metode ini akan mencerminkan kondisi riil tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Sehingga kesejahteraan buruh terjaga dan daya saing industri meningkat,&rdquo; tegas Shinta. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga kemarin (20/11) petang belum ada satu pun gubernur yang melaporkan besaran UMP 2024-nya kepada Kemenaker. &rdquo;Mungkin sudah ada yang menetapkan, tapi belum info ke kami,&rdquo; katanya. Sebagai informasi, jika merujuk Pasal 29 PP 51/2023, UMP ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan. Jika tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau penjabat gubernur sehari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi tersebut. Penetapan besaran UMP tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP 51/2023. UMP sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (agf/mia/c9/oni)

Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa isu upah erat kaitannya dengan daya saing investasi Indonesia.

Apindo Berharap Kenaikan UMP Realistis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Screen-Shot-2023-04-06-at-1447-2462254452.jpg" alt="Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa . (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa . (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tujuh triwulan berturut-turut Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Kendati begitu, catatan tersebut masih jauh dari target agar mampu mencapai visi Indonesia Emas pada 2045 sebagai negara maju. Cita-cita itu bisa terwujud lebih cepat pada 2038. Kalkulasi Bappenas, dalam skenario normal, pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,7 persen per tahun. Pertumbuhan itu perlu dicapai secara konsisten sejak 2022 hingga 2045. Jika target dipercepat ke 2038, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 7 persen. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, meski pertumbuhan ekonomi RI saat ini belum menyentuh 5,7 persen, capaian triwulan II yang mampu tumbuh 5,17 persen harus diapresiasi. &rdquo;Kita sudah menunjukkan tren pemulihan yang baik. Dengan tren ini, kita harus jaga pace-nya itu dan agar mendekati pertumbuhan potensial. Karena menurut kami di Bappenas, itu pertumbuhan potensialnya bisa sampai 7 persen,&rdquo; ujar Suharso saat ditemui di kantornya kemarin (8/8). Suharso menjelaskan, target-target yang dicanangkan pemerintah bukan tidak mungkin tercapai. Sebab, saat ini pemulihan ekonomi terus terjadi. Meski begitu, dia menggarisbawahi, posisi Indonesia masih riskan dan perlu dijaga. Sebab, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia yang berkisar USD 4.580 masih sensitif atau riskan. Itu disebabkan syarat negara yang masuk dalam kategori upper middle-income countries memiliki PDB per kapita antara USD 4.066&ndash;USD 12.535. Artinya, ada potensi untuk kembali ke kategori low middle income countries dengan pendapatan PDB per kapita di bawah USD 4.066. &rdquo;Jadi, kalau kita terjerembap, ke situ lagi, kita masuk di low middle income. Kita jaga ini supaya lebih jauh jaraknya dari batasnya. Kalau bisa kita lakukan, artinya pertumbuhan harus lebih,&rdquo; jelasnya. Terpisah, menanggapi capaian pertumbuhan yang di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa semua lapangan usaha di Jatim mengalami pertumbuhan positif. Itu disokong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong tumbuhnya permintaan domestik, meningkatnya volume perdagangan, serta menggeliatnya aktivitas pada sektor jasa. Khofifah mengatakan, peningkatan kinerja investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik juga menjadi faktor penggerak ekonomi Jatim. &rdquo;Pertumbuhan positif di triwulan II 2023 ini menjadi modal besar bagi Jatim untuk mengakselerasi roda perekonomian hingga akhir 2023,&rdquo; jelas Khofifah. Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2023 adalah pencapaian yang baik. Apindo meyakini Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan tersebut. &rdquo;Kami selalu meyakini bahwa Indonesia bisa mempertahankan stabilitas ekonomi meski di tengah pelemahan ekonomi global karena Indonesia punya fundamental ekonomi yang baik dan pemerintah juga selalu melakukan intervensi-intervensi kebijakan moneter dan fiskal secara prudent,&rdquo; ujar Shinta. Pertumbuhan ekonomi yang positif, kata Shinta, juga akan meningkatkan level konfiden sektor usaha. (dee/agf/hen/c7/c19/fal)

Tujuh triwulan berturut-turut Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Kendati begitu, catatan tersebut masih jauh.

Ekonomi Indonesia Konsisten Tumbuh, tapi Masih Riskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pencabutan status pandemi dan beralih ke fase endemi Covid-19 diyakini akan berdampak terhadap perekonomian domestik. Roda ekonomi bahkan bakal melaju lebih kencang. &rdquo;Pasti ada pengaruh pencabutan pandemi. Mobilitas masyarakat pasti meningkat lebih tinggi,&rdquo; kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Jawa Pos kemarin (22/6). Itu tecermin dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). &rdquo;Sejak Januari hingga April tahun ini pun sudah menunjukkan peningkatan,&rdquo; imbuhnya. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah kunjungan wisman pada Januari&ndash;April 2023 mencapai 3.172.931 kunjungan. Secara kumulatif, jumlah itu naik 393 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bhima melanjutkan, angka-angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring telah dicabutnya status pandemi. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, ritel, dan hiburan akan mengalami kenaikan. Meski begitu, adanya mobilitas yang meningkat saat ini belum sepenuhnya dibarengi dengan pulihnya daya beli. Hal itu disebabkan kenaikan harga berbagai komoditas yang juga berkorelasi pada terdongkraknya inflasi. &rdquo;Terutama komponen inflasi pangan (volatile food). Ditambah lagi ada risiko El Nino. Jadi, perlu dibarengi pengendalian inflasi pangan agar daya dorong pada konsumsi masyarakat bisa meningkat lagi,&rdquo; paparnya. Pencabutan status pandemi, lanjut Bhima, akan diwarnai dengan peralihan sektor-sektor mana saja yang bakal bertumbuh. Jika pada masa pandemi Covid-19 sektor-sektor seperti kesehatan, farmasi, telemedisin, hingga digital mendapat angin segar pertumbuhan, ke depan giliran sektor lain yang akan bergeliat. &rdquo;Sekarang berubah. Jadinya sektor yang terkait rekreasi, konser, hiburan, olahraga, dan sektor-sektor konvensional akan naik,&rdquo; katanya. Meski begitu, jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Bhima memandang belum akan terkerek tinggi. Dia memproyeksikan ekonomi akan tumbuh hanya di kisaran 5 persen hingga 5,1 persen. Kondisi itu lebih disebabkan negara-negara mitra datang Indonesia seperti Korsel, Jepang, Tiongkok, Eropa, hingga AS yang mayoritas mengalami outlook yang melemah. &rdquo;Kapasitas industrinya pun menurun sehingga output dari komoditas yang sedang booming itu mulai berakhir. Padahal, Indonesia adalah negara penghasil komoditas SDA. Hal ini akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi pascapandemi berakhir,&rdquo; ulasnya. Kenaikan suku bunga acuan di berbagai negara maju juga harus diwaspadai. Sebab, itu akan berdampak pada kondisi makroekonomi di dalam negeri. Secara umum, Bhima melihat resiliensi ekonomi Indonesia masih terjaga. &rdquo;Ekonomi global kurang baik, tapi kita terdorong oleh demografi usia produktif yang tinggi dan konsumsi yang tinggi. Itu semua sensitif sekali pada mobilitas. Jadi, begitu ekonomi sebesar RI dengan banyak penduduk yang sudah mulai aktif, itu akan signifikan memengaruhi tingkat konsumsi,&rdquo; terangnya. Optimisme serupa dirasakan kalangan pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, pencabutan status pandemi diharapkan bisa makin mendorong pergerakan dan konsumsi masyarakat secara umum. Sejak momen tidak wajib masker, kata dia, mobilitas masyarakat perlahan mulai meningkat. &rdquo;Dengan berubahnya status saat ini menjadi endemi, kami bisa berekspektasi bahwa segala kegiatan dan konsumsi masyarakat akan kembali ke level normal seperti sebelum ada pandemi,&rdquo; ujarnya. Periode libur panjang di akhir bulan yang berbarengan dengan liburan sekolah akan ikut menjadi momen yang positif untuk industri di segala sektor mendulang demand. &rdquo;Termasuk untuk pariwisata dan perhotelan. Meski sebenarnya sudah ada peningkatan dari awal tahun, momen liburan panjang seperti ini juga pasti ada peningkatan,&rdquo; bebernya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Keputusan tersebut sejalan dengan pencabutan status darurat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) awal Mei lalu. Shinta menyebutkan, pencabutan status akan berdampak positif pada pasar keuangan, pasar saham, pertumbuhan kinerja kredit, dan ekonomi secara keseluruhan. &rdquo;Sehingga berkorelasi atas dampak positif Indonesia di mata investor,&rdquo; ungkapnya. Yang pasti, jelas Shinta, pencabutan status pandemi akan kian mendorong mobilitas masyarakat. &rdquo;Sehingga akan menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, meningkatkan juga angka konsumsi domestik kita,&rdquo; sambung dia. Di sisi lain, dalam rapat dewan gubernur (RDG) kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik. Didukung oleh permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Kenaikan konsumsi rumah tangga masih terus berlanjut yang didorong peningkatan mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi. &rdquo;Investasi juga tetap kuat, terutama investasi non bangunan, sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi,&rdquo; jelas lulusan Iowa State University itu. (dee/han/agf/c9/fal)

Pencabutan status pandemi dan beralih ke fase endemi Covid-19 diyakini akan berdampak terhadap perekonomian domestik.

Efek Pencabutan Status Pandemi, Mobilitas Tinggi, Daya Beli Belum Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shinta-Widjaja-Kamdani.jpg" alt="Shinta Widjaja Kamdani." width="100%">
<figcaption>Shinta Widjaja Kamdani.</figcaption>
</figure>BANK Indonesia (BI) menaikkan BI 7-day reverse repo rate (BI7DRR) 25 basis point (bps) menjadi 5,75 persen. Pelaku usaha pada prinsipnya sudah memprediksi bahwa suku bunga acuan sepanjang tahun ini masih terus naik.  Itu dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang masih terus tinggi di atas rata-rata dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional secara keseluruhan.  Kenaikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/suku-bunga-acuan/">suku bunga acuan</a> sebesar 25 bps tidak mengagetkan. Namun, pada saat yang sama, kami khawatir dampak akumulatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dampaknya terhadap pelaku usaha sudah pasti ada di sisi affordabilitas kredit usaha yang berimplikasi pada beban kredit, kecukupan cash flow, dan daya saing usaha di pasar.  Meski kenaikan 25 bps bisa dikatakan tidak besar, kalau diperhatikan data historisnya sejak Juli 2022, kenaikan suku bunga acuan sudah mencapai 2,25 persen. Sementara, inflasi masih di level 5,5 persen. Selain menambah beban secara gradual terhadap cost usaha dan daya beli masyarakat, ini berarti masih ada kemungkinan suku bunga akan terus dinaikkan hingga kembali ke level ’’normal” di kisaran 3 persen.  Hingga angka tersebut tercapai, dikhawatirkan ekspansi usaha dan investasi akan terus terkekang sehingga tidak maksimal mendukung produktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini pun beberapa sektor seperti properti sudah terkena imbas suku bunga tinggi.  Karena itu, kami harap pemerintah bisa memberikan stimulus lain untuk mengimbangi dampak negatif kebijakan moneter ini terhadap pertumbuhan usaha dan ekonomi nasional. Bukan hanya di sisi konsumsi (seperti bansos). Tapi juga di sisi suplai dan pelaku usaha agar ekspansi usaha serta produktivitas ekonomi tetap terpacu meski terjadi pengetatan moneter.  Apabila dilihat dari berbagai parameter ekonomi, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini akan lebih banyak digerakkan oleh sektor industri primer yang meliputi pertambangan, pertanian, dan perikanan. Sebagian sektor jasa juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif, khususnya transportasi dan pariwisata. Sektor-sektor tersebut diuntungkan karena normalisasi penuh terhadap mobilitas masyarakat di dalam dan luar negeri.  Appetite investasi pada tahun ini masih cukup baik dan berpotensi tumbuh secara moderat. Sebab, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang secara komparatif cukup stabil dan cukup mumpuni untuk mendukung pertumbuhan investasi. Dalam hal ini, kami mengapresiasi pemerintah yang terus berupaya mempertahankan stabilitas makro dan konsisten mengupayakan reformasi struktural untuk mendongkrak daya saing iklim investasi nasional.  Tidak dapat dimungkiri, investor terutama asing cenderung khawatir terhadap perubahan-perubahan kebijakan nasional yang bersifat populis atau bertujuan menggerakkan suara masyarakat terhadap pilihan politik tertentu. Maka dari itu, kami menilai, kebijakan populis atau perubahan kebijakan yang tidak didukung dengan justifikasi, data empiris, dan konsultasi publik yang baik harus dihindari sepanjang tahun ini agar arus investasi masuk tetap terjaga.  ---  *) <a href="https://www.jawapos.com/tag/shinta-widjaja-kamdani/">SHINTA WIDJAJA KAMDANI</a>, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)  **) Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

Mengkhawatirkan Dampak Kenaikan Suku Bunga Acuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shinta-Widjaja-Kamdani.jpg" alt="Shinta Widjaja Kamdani." width="100%">
<figcaption>Shinta Widjaja Kamdani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puncak Business 20 atau B20 pada rangkaian G20 berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah pembicara kunci di BNDCC, Nusa Dua, Bali, kemarin (14/11). Juga, menelurkan B20 komunike yang direkomendasikan kepada pemimpin G20.  Ketua Penyelenggara B20 Indonesia Summit Shinta W. Kamdani menuturkan, penyelenggara B20 Indonesia Summit berhasil menghasilkan 25 rekomendasi kebijakan dan 68 aksi kebijakan. ”Ya, aksi. Bukan hanya rekomendasi,” tegasnya dalam pidato kemarin.  Kunci dari B20 komunike yang menjadi rekomendasi tersebut adalah inovasi, inklusif, dan kolaboratif. Inovasi berfokus pada membuka peluang baru pertumbuhan pascakrisis. Hal itu akan membuka kontribusi lebih besar pada ekonomi digital. Inovasi juga menjadi kunci untuk pengembangan penanganan kejahatan siber yang lebih baik.  Peran UMKM juga disinggung dalam komunike tersebut. Terutama UMKM perempuan dan masyarakat rentan. Hal itu penting agar bisa membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat.  Shinta menjanjikan, seluruh kebijakan itu baru poin awal. ”Setelah ini yang penting harus ada aksi dan dampak nyata untuk kebangkitan ekonomi,” tegasnya.  Presiden Joko Widodo lantas menerima rekomendasi tersebut. Seluruh rekomendasi akan dibawa untuk dibahas dalam KTT leaders summit yang berlangsung hari ini.  Saat menutup B20 Summit, Jokowi menitipkan sejumlah pesan, termasuk kepada CEO perusahaan-perusahaan multinasional. Di antaranya, presiden berharap seluruh pihak ikut bersama-sama membesarkan UMKM. ”Saya titip kepada yang besar agar membawa yang kecil. Yang besar mau membesarkan usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, agar mereka tidak tertinggal,” katanya.  Usaha untuk membuat UMKM naik kelas itu salah satunya melalui digitalisasi. Dari total sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, sekitar 19 juta di antaranya sudah masuk ke ranah digital.  Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan optimismenya terhadap kondisi dunia. Salah satunya, ekonomi RI yang diyakini terus tumbuh dan menjadi cahaya di tengah kesuraman dunia. ”Di setiap kesulitan, tantangan, pasti ada peluang. Jangan pesimistis,” tegas mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.  Jokowi menambahkan, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva mengatakan, Indonesia menjadi salah satu titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia, diperlukan strategi besar menghadapi tantangan global.  Pembicara kunci yang menarik perhatian dalam B20 kemarin adalah PM Kanada Justin Trudeau. Kedatangannya membuat hadirin berebut mengajak berswafoto. Trudeau pun tak keberatan dengan kerumunan orang yang meminta mengabadikan momen langka itu.  Trudeau membahas beberapa hal. Di antaranya, investasi Kanada, pentingnya kolaborasi antara bisnis, sipil, dan pemerintah, serta mendukung efek positif dari teknologi yang merata dan menyorot pentingnya investasi ke sumber daya manusia.

Dari B20, Jokowi Titipkan Pesan agar UMKM Naik Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Shinta-Widjaja.jpg" alt="SHINTA WIDJAJA KAMDANI" width="100%">
<figcaption>SHINTA WIDJAJA KAMDANI</figcaption>
</figure>KALANGAN pengusaha mendukung dan menyambut baik keputusan pemerintah untuk kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya. Hal ini membuat seluruh rantai suplai sawit bisa memaksimalkan kinerja dan produktivitasnya. Mulai petani, eksportir, hingga industri pengolahan sawit.  Selain mengembalikan tren kinerja, kebijakan ini akan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan ekspor, ketahanan fiskal, bahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, ekspor sawit memiliki porsi yang signifikan terhadap total ekspor nasional.  Namun, kami rasa yang lebih penting adalah, dengan kebijakan ini, Indonesia sebagai ketua G20 bisa membuktikan secara konkret bagaimana kita bersungguh-sungguh dan konsisten terhadap komitmen keterbukaan ekonomi. Selain itu, berkontribusi positif dalam meredakan krisis suplai pangan yang saat ini terjadi di pasar global.  Hal ini sangat penting untuk dijaga. Sebab, kita memiliki kepentingan strategis untuk memanfaatkan presidensi G20 untuk menarik investasi dan kerja sama strategis dengan pelaku ekonomi global.  Harapan kami, setelah kebijakan ini, akan ada normalisasi kinerja ekspor CPO dan turunannya ke seluruh dunia, khususnya ke negara-negara yang membutuhkan substitusi vegetable oil. Kalau bisa, kita perlu menggunakan ekspor CPO untuk membuka pasar-pasar ekspor baru yang sebelumnya pangsa pasar vegetable oil-nya belum kita kuasai.  Namun, pada saat yang sama, kami juga mengimbau agar pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap kecukupan suplai CPO terhadap industri migor nasional. Kecukupan suplai dan kelancaran distribusi migor nasional kepada masyarakat juga dibutuhkan untuk mengurangi potensi panic buying atau manipulasi harga jual migor di pasar oleh oknum-oknum. Dengan demikian, kita bisa mempertahankan stabilitas suplai dan harga migor di pasar dalam negeri, meski tetap mengekspor.  Larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan migor kelapa sawit yang baru saja dilakukan memang belum sampai menjadi sentimen negatif yang berdampak pada investasi. Kadin sudah memproyeksikan bahwa kebijakan itu hanya bersifat sementara, sehingga dampaknya tidak signifikan terhadap investor.  Isu lain yang lebih signifikan, ada yang lebih berpotensi memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Salah satunya adalah kondisi geopolitik yang secara keseluruhan sangat tidak berpihak pada kelancaran arus investasi ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.  Ada juga sentimen negatif lain seperti risiko inflasi yang berlebihan, faktor ketidakpastian persebaran pandemi pasca-Lebaran, atau ketidakpastian terkait keabsahan Undang-Undang Cipta Kerja. Faktor-faktor tersebut lebih dominan menciptakan tekanan terhadap iklim investasi daripada kebijakan larangan ekspor migor sawit.  Kami sendiri tetap optimistis realisasi investasi tahun ini bisa terus meningkat. Yang penting, kita harus fokus dan konsisten memastikan stabilitas ekonomi makro sepanjang tahun. (agf/c17/oni)  *) SHINTA WIDJAJA KAMDANI, Koordinator Waketum III Kadin

Ekspor Dibuka, Awasi Suplai Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shinta-Widjaja-Kamdani.jpg" alt="Shinta Widjaja Kamdani." width="100%">
<figcaption>Shinta Widjaja Kamdani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonomi Indonesia tumbuh 3,51 persen pada kuartal III 2021. Kalangan pelaku usaha menilai bahwa pertumbuhan tersebut patut diapresiasi meski terlihat kecil. Pengusaha berharap tren positif dapat terjaga dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5–5,5 persen pada kuartal IV 2021.  ”Kalau melihat kondisi pandemi di sepanjang Q3 2021, kita perlu bersyukur masih bisa tumbuh 3,5 persen year-on-year. Sebetulnya tingkat pertumbuhan masih sesuai harapan,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kemarin (6/11).  Di satu sisi, lanjut Shinta, pengusaha melihat pertumbuhan Q3 2021 yang moderat sebagai suatu kewajaran. Sebab, pada Q3 tahun lalu, Indonesia punya basis perbandingan yang rendah. Kebijakan pandemi pun kini jauh lebih kondusif jika dibandingkan dengan kegiatan Q3 tahun lalu. ”Jadi, cukup wajar bila pertumbuhannya positif, tetapi modest. Kalau tidak ada pandemi, seharusnya kita bisa tumbuh lebih tinggi,” tambah Shinta.  Menurut dia, pertumbuhan tersebut dimotori dorongan ekspor komoditas. Selain itu, harga komoditas di pasar global naik signifikan. Dari sisi impor, peningkatan QtQ paling tinggi terjadi di impor konsumsi. Impor bahan baku dan penolong justru terkontraksi tipis. Hal tersebut mengindikasikan penurunan produktivitas industri jika dibandingkan dengan Q2 2021. ”Jadi, jelas kita tidak bisa mengatakan pertumbuhan neto di sektor riil sudah positif dengan tingkat pertumbuhan ini. Yang kami lihat justru momentum rebound atau pemulihan ekonominya terdisrupsi di Q3 karena pandemi,” urainya.

Pertumbuhan 3,5 Persen Sesuai Ekspektasi Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shinta-Widjaja-Kamdani.jpg" alt="Shinta Widjaja Kamdani." width="100%">
<figcaption>Shinta Widjaja Kamdani.</figcaption>
</figure>Menjadi perempuan pemimpin memang bukan hal mudah di tengah dunia bisnis yang masih didominasi lelaki. Kondisi tersebut membuat ibu empat anak itu belajar mengasah sisi humanis, menempatkan diri dengan melihat perspektif lebih luas, sekaligus memimpin dengan empati.  ---  SEJAK kecil, Shinta sudah bersentuhan dengan dunia bisnis. Ayah Shinta, Johnny Widjaja, adalah seorang pengusaha besar. Secara tidak langsung, Shinta terbiasa ikut dalam rapat-rapat bisnis saat kebetulan datang ke kantor sang ayah. Dia pun tak jarang ikut berkunjung ke pabrik, gudang, sampai acara-acara sosial yang dilakukan perusahaan.  Meski demikian, tak berarti dia langsung berada di puncak. Kerja keras sudah ditanamkan orang tuanya sejak dini. Siapa yang ingin sukses, harus bekerja keras. Di usia 13 tahun, Shinta sudah terbiasa mendapatkan uang saku sendiri dengan berjualan buku-buku edukasi. Dua tahun kemudian, Shinta melanjutkan studi di Amerika Serikat. Selama menimba ilmu di Negeri Paman Sam, dia juga magang di kantor Revlon dan PricewaterhouseCoopers.  ’’Masa-masa berada jauh dari keluarga saat di Amerika Serikat menjadi salah satu tonggak penting di hidup saya untuk benar-benar memaknai arti self reliant dan self sufficient,’’ tambah alumnus Barnard College of Columbia University, New York, itu.  Karena mempunyai perhatian lebih pada bisnis berkelanjutan. Shinta didapuk sebagai president The Indonesia Business Council for Sustainable Development. Sejak 2019, dia terpilih menjadi 1 di antara 30 CEO dunia yang menjadi member Global Investor for Sustainable Development Alliance alias aliansi bisnis yang dibentuk PBB untuk mendorong investasi global bagi pembangunan berkelanjutan.  Dia juga menjadi executive board International Chamber of Commerce, organisasi yang mendorong perdagangan internasional untuk mempromosikan dan melindungi pasar terbuka bagi barang, jasa, dan arus investasi, Dia juga mewakili Indonesia dalam APEC Business Advisory Council yang menyuarakan rekomendasi dan advocacy untuk meningkatkan iklim investasi bisnis di Asia-Pasifik.  Tak hanya berbisnis, Shinta juga mendedikasikan waktunya di banyak organisasi karena menerapkan prinsip hidupnya. ’’Hidup harus menebar manfaat dan berdampak bagi sekitar kita. Itu nilai yang saya yakini dan mendorong saya terlibat aktif dalam berbagai organisasi, baik skala nasional maupun global,’’ urainya.  Di kancah nasional, Shinta aktif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Tepatnya sebagai wakil ketua umum Kadin untuk hubungan internasional yang fokus menangani isu perdagangan, bisnis, dan investasi luar negeri. Shinta juga dipercaya menjadi co-chair B20 yang merupakan official business community engagement forum untuk G20.  ’’Saya memandang ini semua sebagai kesempatan untuk terus belajar, to always grow and evolve,’’ terangnya. Itu pula yang membuatnya suka berbagi pengalaman dan mendampingi para pelaku usaha baru. Melihat mereka berkembang membuatnya senang. ’’Saya selalu senang dan bersemangat untuk sharing insight, knowledge, and experience. Itu memberikan kepuasan yang tidak ternilai dengan uang,’’ jelasnya.  Itu pula yang membuatnya mendirikan Angel Investor Network Indonesia (ANGIN), platform bisnis berprinsip gender lens investing. Memberdayakan banyak pelaku usaha perempuan melalui akses financing bagi UMKM dan start-up. ’’Menyaksikan pengusaha wanita muda dan potensial yang bergabung dengan ANGIN makin berkembang usahanya setelah bergabung di inkubator bisnis tersebut, sangat membahagiakan saya,’’ bebernya.  Ketertarikan akan isu perempuan dan pemberdayaan itu pula yang mendorong Shinta untuk mendirikan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, sebuah koalisi sejumlah perusahaan terkemuka yang berkomitmen mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender.  Dengan segala pencapaian yang sangat luar biasa tersebut, apakah seorang Shinta Widjaja Kamdani masih memiliki mimpi yang lebih besar untuk digapai? Jawabnya, ada. Shinta mengaku ingin lebih banyak mendampingi generasi muda yang serius ingin berbisnis, khususnya UMKM.  Mimpi lainnya, dia juga ingin memberikan kesempatan lebih bagi social entrepreneur di Indonesia melalui pendampingan dan mentoring bisnis hingga akses pendanaan. Sebab, tujuan social entrepreneur dalam menjalankan usaha tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berdampak sosial. ’’Semakin banyak social entrepreneur, akan menjadi katalis bagi Indonesia untuk mendorong pencapaian sustainable growth with economic equity,’’ pungkasnya.

Shinta Widjaja Kamdani, Satu di Antara 30 CEO Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Shinta-Widjaja.jpg" alt="SHINTA WIDJAJA KAMDANI" width="100%">
<figcaption>SHINTA WIDJAJA KAMDANI</figcaption>
</figure>SEKTOR manufaktur sedikit mendapat angin segar di tengah tekanan pandemi. Dua bulan terakhir, tren purchasing managers index (PMI) manufaktur menunjukkan tren positif dan berhasil bertengger di level ekspansif.  Namun, perlu dicermati bahwa hasil tersebut baru menggambarkan kondisi kinerja manufaktur jangka pendek. Itu dipengaruhi oleh ekspektasi pertumbuhan konsumsi masyarakat jangka pendek pula.  Artinya, apakah ini kemudian menggambarkan kegiatan konsumsi riil di masyarakat? Belum tentu. PMI dua bulan terakhir yang sangat positif lebih disebabkan pelaku usaha memproyeksikan bahwa dalam jangka pendek, ada lonjakan konsumsi karena momen Ramadan dan Lebaran. Bisa jadi ekspektasi pelaku usaha itu meleset. Bisa jadi lebih rendah atau sebaliknya bisa lebih tinggi dari perkiraan.  Dalam hal ini, kita harus menunggu dan mengkroscek data lain seperti dari kinerja ritel, kinerja produk sekunder dan tersier, peningkatan inflasi, dan lain-lain. Meski demikian, PMI dalam dua bulan terakhir tetap merupakan hal positif karena setidaknya pada periode tersebut kinerja sektor riil jadi terpacu.  Yang kita harapkan tentu saja ke depan terus positif. Meski, momen Ramadan dan Lebaran sudah lewat. Menggerakkan sektor riil dan konsumsi bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, dengan pencairan bansos. Tetapi, itu bukan driver yang sustainable karena bansos sangat terbatas. Efeknya terhadap pergerakan sektor riil juga terbatas.  Menurut hemat kami, yang paling ideal adalah memastikan arus likuiditas yang lancar ke sektor riil melalui pinjaman modal usaha dan penurunan suku bunga. Dengan demikian, sektor riil terpacu untuk beroperasi, kembali berproduksi, dan mempekerjakan masyarakat sehingga daya beli masyarakat juga terangkat dan memicu konsumsi.  Namun, upaya itu tidak bisa sendirian saja. Faktor pengendalian pandemi juga penting untuk memastikan animo dan confidence konsumsi masyarakat tetap tinggi dan betul-betul sukses menggerakkan ekonomi dalam skala yang lebih besar. Karena itu, upaya untuk menggerakkan sektor riil dan konsumsi secara efektif setidaknya harus dilakukan melalui dua cara. Yakni, pengendalian pandemi yang baik di masyarakat dan peningkatan penyaluran likuiditas kepada pelaku usaha sektor riil.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/05/04/2021/kebijakan-countercyclical-larangan-mudik/">Kebijakan Countercyclical Larangan Mudik</a>  Kalau ingin tren manufaktur positif dalam jangka menengah-panjang untuk recovery, setidaknya dua faktor tersebut harus dilakukan di samping program-program insentif PEN (pemulihan ekonomi nasional) yang sudah diagendakan. Akan jauh lebih baik bila kinerja ekspor dan penerimaan investasi bisa dimaksimalkan. Ekspor dan investasi bisa menjadi driver tambahan yang memicu demand dan kinerja manufaktur nasional. Dengan begitu, PMI bisa terus positif meski momen konsumsi Ramadan dan Lebaran sudah lewat.  *) SHINTA WIDJAJA KAMDANI, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)  **) Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

Melanjutkan Tren Positif Manufaktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Shinta-Widjaja.jpg" alt="SHINTA WIDJAJA KAMDANI" width="100%">
<figcaption>SHINTA WIDJAJA KAMDANI</figcaption>
</figure>LARANGAN untuk mudik saat Lebaran kembali dikeluarkan pemerintah tahun ini. Kebijakan tersebut berpotensi menekan tingkat konsumsi masyarakat. Pelaku usaha di daerah dan kegiatan pariwisata juga diprediksi mengalami dampak negatifnya.  Bila kebijakan itu bersifat stand-alone atau tidak disertai kebijakan countercyclical atau kebijakan yang sifatnya mendongkrak konsumsi, mungkin demand pasar akan stagnan.  Padahal, saat ini yang sangat diperlukan adalah kebijakan yang dapat menggenjot tingkat konsumsi masyarakat.  Kami berusaha memahami, dengan kebijakan larangan mudik, pemerintah ingin mengendalikan persebaran Covid-19. Namun, di sisi lain, kebijakan itu tentu memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Dan, yang akan paling banyak mengalami dampak negatif adalah kegiatan pariwisata di daerah dan pelaku-pelaku usaha yang biasanya diuntungkan momen Lebaran. Sebut saja jasa pariwisata, jasa transportasi, hotel, dan lain sebagainya. Saat ini pun sebetulnya mereka struggling untuk survive.  Dengan sendirinya akan tercipta disparitas atau ketimpangan kecepatan pemulihan ekonomi yang lebih tinggi antarsektor dan antardaerah di Indonesia. Sebab, sektor dan daerah yang umumnya memanfaatkan momen Lebaran dan mudik untuk meningkatkan pendapatan akan kehilangan potensi revenue akibat kebijakan tersebut.  Seperti yang sudah disebutkan, kebijakan larangan mudik perlu disertai dengan kebijakan countercyclical. Bagaimanapun, potensi pemulihan dengan larangan mudik tidak akan cukup besar bila dibandingkan dengan potensi percepatan pemulihan ekonomi yang bisa diciptakan oleh adanya arus mudik.  Dengan kebijakan pencairan bansos, misalnya, kami rasa ada peluang demand domestik yang bisa didongkrak lebih tinggi. Itu berdasar pengamatan kami tahun lalu. Pencairan bansos yang gencar pada kuartal ketiga 2020 sangat signifikan meningkatkan demand pasar domestik pada periode tersebut. Efek positifnya juga tecermin pada perbaikan tingkat pertumbuhan penjualan ritel.  Kami berharap hal yang sama bisa terjadi tahun ini. Apalagi, kami perkirakan jumlah perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tidak sebanyak tahun lalu. Sebab, kinerja ekonomi kita saat ini secara keseluruhan lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja kuartal kedua 2020. Kondisi krisis cashflow di perusahaan pun lebih manageable daripada tahun lalu. Meski mungkin masih ada perusahaan yang perlu meminta penangguhan THR, kami rasa secara umum daya beli masyarakat bisa lebih tinggi daripada tahun lalu dan dapat memicu konsumsi lebih tinggi.  Kita tetap harus memaksimalkan momentum ini untuk peningkatan demand dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tidak akan berhenti meski masyarakat tidak mudik. Jadi, masih banyak kesempatan untuk mendongkrak konsumsi, baik dari sisi supply dengan bansos dan pencairan THR maupun dari sisi demand dengan promosi penjualan, online retail, wisata di daerah suburban, dan lainnya.  Karena itu, kami harap pemerintah bisa mengatur timing pencairan bansos agar dapat lancar di seputar masa Lebaran. Pengendalian pandemi pun tetap harus diperhatikan agar trennya terus turun dan semakin minim menjelang musim Lebaran. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih bebas melakukan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalnya atau daerah sekitarnya dengan wisata lokal.  Dari sisi pelaku usaha, kami yakin akan ada upaya untuk menggerakkan konsumsi. Bila seluruh effort itu bisa dilakukan secara bersama-sama, kami cukup positif kita tidak akan kehilangan momentum konsumsi dan momentum percepatan pemulihan ekonomi pada musim Lebaran.  *) SHINTA WIDJAJA KAMDANI, Wakil Ketua Umum Apindo  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=97Mv8eaDWYc

Kebijakan Countercyclical Larangan Mudik