<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/pagar-laut8-389932086.jpg" alt="Nelayan yang berasal dari wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, Banten menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI atas bantuan pembongkaran pagar laut.&nbsp;(Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan yang berasal dari wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, Banten menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI atas bantuan pembongkaran pagar laut.&nbsp;(Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI AL menyelesaikan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Tangerang, Banten pada Kamis (13/2). Atas tuntasnya pembongkaran tersebut, para nelayan di wilayah Tanjung Pasir menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran TNI. Mereka mengaku sempat kesulitan untuk melaut.&nbsp; Basuki Rahmat adalah salah seorang nelayan yang secara terbuka menyampaikan terima kasih kepada presiden dan TNI. Sebagai perwakilan dari nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut, dia menyatakan bahwa selama pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu berdiri, dia bersama teman-temannya kesulitan mengakses lokasi tangkap ikan.&nbsp; &rdquo;Dengan selesainya pembongkaran pagar laut ini, kami tidak perlu memutar. Jadi lebih irit bahan bakar saat akan melaut,&rdquo; kata pria berusia 51 tahun itu.&nbsp; Rahmat mengaku senang lantaran Presiden Prabowo memberi atensi secara langsung atas kondisi dan situasi yang dialami oleh para nelayan di pesisir Tangerang. Apalagi setelah atensi tersebut diteruskan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.&nbsp; &rdquo;Kami angkat topi untuk TNI dan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Bapak KSAL Muhammad Ali,&rdquo; imbuhnya. Terpisah, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Mayor Jenderal TNI (Mar) Hermanto menyampaikan bahwa TNI, khususnya TNI AL memastikan bakal selalu berusaha membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, sejak 18 Januari lalu, Angkatan Laut memulai pembongkaran pagar laut yang sempat menjadi sorotan. &rdquo;Tentunya kesulitan-kesulitan masyarakat itu, TNI khususnya TNI Angkatan Laut, Polri, akan selalu hadir untuk membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Tadi kita dengar bersama, perwakilan para nelayan sudah mengucapkan rasa terima kasih dan mereka siap melaut lagi,&rdquo; kata dia.

Dia menyatakan bahwa selama pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu berdiri, dia bersama teman-temannya kesulitan mengakses lokasi tangkap.

Pembongkaran Pagar Laut Selesai, Nelayan Tanjung Pasir Angkat Topi dan Sampaikan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/BARESKRIM-RILIS-TPPO-MYANMAR-FED-7-2310333291.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Djuhandani. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)." width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Djuhandani. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Desa Kohod Arsin tidak memenuhi undangan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.&nbsp; Dia menjadi salah satu pihak yang diundang oleh Bareskrim dalam tahap penyelidikan kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di laut Tangerang, Banten. Kini penanganan kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan hal itu saat ditanyai oleh awak media pada Selasa malam (4/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015608592/flavio-silva-berjanji-antar-persebaya-surabaya-bungkam-persis-solo-di-stadion-manahan-tiga-poin-harga-mati">Flavio Silva Berjanji Antar Persebaya Surabaya Bungkam Persis Solo di Stadion Manahan: Tiga Poin Harga Mati!</a> &rdquo;Kepala desa kami sudah undang, tapi belum hadir,&rdquo; kata dia. Arsin diundang untuk diklarifikasi. Namun demikian yang bersangkutan memilih untuk tidak hadir.&nbsp; Meski begitu, Bareskrim memastikan bahwa hal itu tidak menghentikan proses hukum yang mereka lakukan. &rdquo;Prinsipnya kami sudah menemukan suatu tindak pidana. Dimana kalau sudah menemukan tindak pidana, kami melaksanakan penyidikan nantinya, kami sudah siap, dengan upaya paksa pun kami sudah siap,&rdquo; tegas Djuhandani.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa proses hukum atas dugaan pemalsuaan SHGB di laut Tangerang memang berangkat dari warkah dan keterangan para saksi. Pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, bukan tidak mungkin penyidikan mengerucut ke bawah.&nbsp; &rdquo;Dari situ nanti kami akan mengerucut ke bawah, sejauh mana peran semua proses pengajuan warkah tersebut. Tentu saja itu yang akan kami lakukan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Djuhandani memastikan bahwa pihaknya sudah menemukan dua alat bukti sehingga proses hukum atas dugaan pemalsuaan SHGB tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam tahap penyidikan tersebut, mereka mengambil langkah secara profesional. &rdquo;Kami akan menuntaskan perkara ini secara tuntas dan gamblang,&rdquo; kata dia.&nbsp; Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri telah memanggil dan memeriksa tujuh orang saksi pada Senin (3/2). Kemudian lima saksi diperiksa pada Selasa (4/2). Dalam gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik, mereka sepakat meningkatkan penanganan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Saat ini, mereka tengah melakukan pendalaman sebelum mengumumkan tersangka.

Kepala Desa Kohod Arsin tidak memenuhi undangan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait SHGB di laut Tangerang.

Kades Kohod Tak Penuhi Undangan Klarifikasi Bareskrim dalam Kasus Dugaan Pemalsuan SHGB di Laut Tangerang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000002368-1783653812.jpg" alt="Ilustrasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengecek kondisi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengecek kondisi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN terkait kasus penerbitan Surat Hak Milik (SHM) dan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dalam kasus pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, AHY menyadari penerbitan SHM dan SHGB dalam kasus Desa Kohod Tangerang, otoritasnya ada pada di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang sesuai aturannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantah. Tetapi sebagai Menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini,&rdquo; kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015581289/tak-ada-sial-dalam-finansialnya-5-shio-usahanya-berkembang-pesat-hingga-sekejap-menjadi-juragan-yang-memiliki-harta-lebih-dari-orang-sekitar">Tak Ada Sial dalam Finansialnya: 5 Shio Usahanya Berkembang Pesat hingga Sekejap Menjadi Juragan yang Memiliki Harta Lebih dari Orang Sekitar </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Herzaky menyebut, ada dugaan penyalahgunaan wewenang pada tingkat Kantah maupun kerja juru ukur terkait penerbitan SHM dan SHGB itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) padahal fisiknya adalah laut. RTRW Prov Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB,&rdquo; ucap Herzaky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herzaky tak memungkiri, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi untuk mendalami terbitnya SHM dan SHGB di kawasan pagar laut Tangerang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015581281/roda-kekayaan-mengarah-ke-atas-9-weton-mengalami-perubahan-nasib-menjadi-bos-besar-setelah-berjumpa-dengan-rezeki-seluas-lapangan">Roda Kekayaan Mengarah ke Atas: 9 Weton Mengalami Perubahan Nasib Menjadi Bos Besar Setelah Berjumpa dengan Rezeki Seluas Lapangan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik,&rdquo; ujar Herzaky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Herzaky meminta semua pihak memperxayakan itu kepada Menteri ATR/BPN agar dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

AHY menyadari penerbitan SHM dan SHGB dalam kasus Desa Kohod Tangerang, otoritasnya ada pada di tingkat Kantah BPN Kabupaten Tangerang.

Staf AHY Sebut Penerbitan SHM dan SHGB di Pagar Laut Tangerang Tanggung Jawab Kepala Kantah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/Pagar-Laut-Di-Tangerang-Dery-Ridwansah-4JPG-1394304300.jpg" alt="Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kuasa Hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid, mengatakan, pagar laut yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang mereka miliki, sebelumnya adalah daratan dan bukan laut. Daratan itu terabrasi sehingga menjadi laut. "Perhatikan ucapan pernyataan menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) yang memerintahkan Dirjen SPPN untuk berkordinasi dan mengecek dengan badan Lembaga Informasi Geospasial mengenai garis pantai desa Kohod, apakah sertifkat HGB dan SHM berada di dalam garis pantai atau di luar," kata Muannas. Menurut Muannas, setelah dilakukan pengecekan dokumen pengajuan sertifikat yang diterbitkan tahun 1982, posisinya adalah daratan. Dia mengatakan&nbsp;pihaknya pun mencocokkan dengan google earth, yang menunjukkan lahan SHGB dan SHM yang terkavling di sekitar kawasan pagar bambu di desa Kohod, bukan laut. Dulunya tempat itu adalah lahan bekas tambak atau sawah yang terabrasi.&nbsp; "Kemudian cocokan dengan google earth yang SHGB dan SHM yang terkavling di sekitar pagar bambu, semua jelas menunjukkan bukan laut yang disertifikatkan, tapi lahan warga yang terabrasi lalu dialihkan sudah menjadi SHGB PT dan beberapa SHM di antaranya milik warga yang hari ini di soal," katanya.&nbsp; "Di mana masalahnya kalo SHGB dan SHM terbit itu adalah lahan milik warga awalnya berupa tambak atau sawah yang terabrasi tapi belum musnah sebab masih diketahui batas-batasnya dalam posisi terkavling yang kemudian sudah dialihkan menjadi SHGB PT," ungkap Muannas. Sebelumnya, pagar laut di Tangerang dikabarkan telah memiliki SHM dan SHGB. Di mana hal tersebut disebut terkait dengan perusahaan Agung Sedayu Group (ASG) karena disebut terafiliasi dengan salah satu perusahaan.&nbsp; Sebanyak 234 bidang merupakan SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, ada pula 17 bidang sertifikat SHM di kawasan itu.&nbsp; Muannas Alaidid, mengatakan, bahwa tidak semua dari pagar laut 30 km adalah SHGB milik PIK 2. Menurutnya, ada yang menarasikan seolah semua PIK 2 adalah proyek strategis nasional (PSN).&nbsp; &ldquo;Isu ini lalu dibawa ke pagar laut bahwa semua pagar laut sepanjang 30 Km adalah SHGB PIK. Itu tidak benar, karena ada SHM warga lain sesuai keterangan BPN," kata Muannas. Ditegaskannya, SHGB yang dimiliki pihak PIK sudah melalui prosedur yang ada. "Bahwa SHGB yang ada di atas itu semua terbit sudah sesuai proses dan prosedurnya. Kita beli dari rakyat semula SHM dan dibalik nama resmi bayar pajak dan ada SK surat izin Lokasi/PKKPR semua lengkap," katanya.

Kuasa Hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid, mengatakan, pagar laut yang telah memiliki SHM dan SHGB sebelumnya adalah daratan bukan laut

Kata Kuasa Hukum Agung Sedayu Group Soal SHGB Pagar Laut di Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/Pagar-Laut-Di-Tangerang-Dery-Ridwansah-2-2923058971.jpg" alt="Personel TNI AL dan Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Personel TNI AL dan Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menyusul penjasalan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agung Sedayu Group (ASG) menyampaikan pengakuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun mereka menyatakan tidak tahu-menahu soal pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang melintas di perairan Desa Kohod.&nbsp; Kuasa Hukum Agung Sedayu Muannas menjelaskan hal itu saat dikonfirmasi pada Kamis (23/1). Dia menyampaikan bahwa pagar laut bukan milik Agung Sedayu maupun anak perusahaannya seperti Pantai Indah Kapuk (PIK). &rdquo;Dari 30 kilometer pagar laut itu, kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK Non PANI hanya ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji saja. Di tempat lain dipastikan tidak ada,&rdquo; kata dia menegaskan.&nbsp; Muannas menyampaikan hal itu untuk meluruskan opini yang dia nilai bisa menjadi liar. Dia menyampaikan bahwa pagar laut puluhan kilometer itu melewati enam kecamatan di pesisir Kabupaten Tangerang. Anak perusahaan PIK PANI dan PIK Non PANI yakni PT IAM dan PT CIS hanya punya SHGB di satu kecamatan, persisnya di Desa Kohod. &rdquo;Jadi, bukan sepanjang 30 kilometer itu ada lahan SHGB milik kami,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, Muannas menyampaikan bahwa ada pengakuan dari mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berkaitan dengan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang. Menurut dia, pagar laut itu sudah ada sejak 2014. Karena itu, dia menyebut pagar laut tersebut ada sebelum PIK Dua hadir. Bahkan sebelum Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden ke-7 Indonesia.&nbsp; &rdquo;Beliau (Zaki) melakukan kunjungan di tahun 2014 dengan menyewa tiga boat bersama sejumlah awak media, memantau langsung kondisi pesisir pantura Kabupaten Tangerang. Sudah ada pagar-pagar laut itu sebelum PIK Dua ada, bahkan sebelum Pak Jokowi menjabat presiden,&rdquo; terang dia.&nbsp; Muannas menyebut, bidang-bidang yang sudah memiliki SHGB itu dulunya adalah daratan. Namun, daratan tersebut lama kelamaan terdampak abrasi sehingga menjadi lautan. Menurut dia, dulunya di sana ada sawah dan tambak. Bahkan, sawah dan tambak itu memiliki girik. Para pemilik sawah dan tambak itu lantas menyelamatkan harta benda mereka dengan memasang pagar-pagar bambu.&nbsp; &rdquo;Dan itu yang kami beli, daripada musnah dari SHM menjadi SHGB karena ada alas hak dan lahannya masih bisa teridentifikasi. BPN menjamin bisa diterbitkan sertifikat HGB, makanya kami beli,&rdquo; terang dia.&nbsp; Berkaitan dengan keterangan Menteri ATR/BPN yang menyampaikan bakal membatalkan beberapa sertifikat yang sudah terbukti cacat prosedur dan cacat materil, Munnas menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa merespons lebih jauh. Mereka perlu memeriksa dan memastikan alasan pembatalan itu. Sebab, Muannas menyebut, belum ada otentik tertulis yang diterima oleh ASG terkait dengan keterangan itu.&nbsp; &nbsp; &rdquo;Para pihak mesti cek dulu soal pernyataan pak menteri yang rencananya membatalkan SHGB itu. Kami mesti pelajari alasan prosedur dan alasan yuridis yang menjadi pertimbangannya. Jadi, kami belum bisa tanggapi lebih jauh. Apalagi SHGB diatas sesuai proses dan prosedur, dan kami beli dari rakyat SHM dan di balik nama resmi, bayar pajak dan ada SK surat izin lokasi atau PKKPR,&rdquo; terang dia.

Agung Sedayu Group menyampaikan pengakuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Agung Sedayu Group Akui Punya SHGB di Desa Kohod, Hasil Beli dari Masyarakat dan Langsung Dibalik Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/1000001841-4009624489.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. (Azmi Samsul Maarif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. (Azmi Samsul Maarif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sorotan terhadap pagar laut di Tangerang, Banten, meluas sampai daerah lain. Utamanya setelah masyarakat secara aktif memeriksa garis pantai di wilayah masing-masing melalui Aplikasi Bhumi. Di Jawa Timur (Jatim), warganet sempat heboh dengan informasi beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang lokasi bidangnya berada di Perairan Sidoarjo. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid pun buka suara. Kepada awak media di Tanjung Pasir, Nusron menyampaikan bahwa SHGB yang ramai di Jatim berbeda kasus dengan sertifikat di pesisir Tangerang. Dia menjelaskan bahwa sertifikat di Jatim sudah tersebut sejak 1996. Pihaknya juga telah mendalami dan memeriksa penerbitan sertifikat tersebut. Termasuk mencocokan data geospasial dan data pada peta. &rdquo;Sertifikat terbit tahun 1996. Setelah kami cocokkan, memang semua sertifikatnya itu berada di dalam garis pantai semua. Berarti kalau berada di dalam garis pantai, sepanjang waktu dari 1996 sampai sekarang, ada abrasi,&rdquo; terang dia. Karena itu, Nusron memastikan sertifikat tersebut tidak diterbitkan untuk bidang tanah yang belum ada atau berada di dasar laut, melainkan diterbitkan saat bidang tanah di lokasi itu masih berupa daratan dan belum terdampak abrasi. &rdquo;Jadi artinya, ada sejarah abrasi di situ. Karena kalau saya cocokkan dari peta tahun 1996, itu memang dia berada di dalam garis pantai (daratan),&rdquo; terang dia. Sebelumnya, SHGB di atas perairan Sidoarjo ramai jadi perhatian warganet. Akun X @thanthowy mengunggah temuan yang berasal dari Aplikasi Bhumo. Total ada tiga titik SHGB yang tampak berada di wilayah perairan atau lautan. &rdquo;Aku nemu sesuatu di PSN Waterfront Surabaya. Ada area HGB kurang lebih 656 ha di timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar,&rdquo; unggah akun tersebut pada Minggu (19/1). Tiga lokasi yang dia maksud berada di titik koordinat 7.342163&deg;S, 112.844088&deg;E seluas kurang lebih 219,32 hektare; 7.355131&deg;S, 112.840010&deg;E seluas kurang lebih 285,17 hektare, dan titik 7.354179&deg;S, 112.841929&deg;E seluas kurang lebih 152,37 hektare.

Kepada awak media di Tanjung Pasir, Nusron menyampaikan bahwa SHGB yang ramai di Jatim berbeda kasus dengan sertifikat di pesisir Tangerang.

Nusron Wahid Komentari SHGB di Jawa Timur: Ada Abrasi, Sertifikat Sudah Terbit Sejak 1996

SHGB di Laut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SHGB di Laut

Berita Terkini

Pembongkaran Pagar Laut Selesai, Nelayan Tanjung Pasir Angkat Topi dan Sampaikan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI

Kades Kohod Tak Penuhi Undangan Klarifikasi Bareskrim dalam Kasus Dugaan Pemalsuan SHGB di Laut Tangerang

Staf AHY Sebut Penerbitan SHM dan SHGB di Pagar Laut Tangerang Tanggung Jawab Kepala Kantah

Kata Kuasa Hukum Agung Sedayu Group Soal SHGB Pagar Laut di Tangerang

Agung Sedayu Group Akui Punya SHGB di Desa Kohod, Hasil Beli dari Masyarakat dan Langsung Dibalik Nama

Nusron Wahid Komentari SHGB di Jawa Timur: Ada Abrasi, Sertifikat Sudah Terbit Sejak 1996

Download Aplikasi JawaPos.com