<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/WhatsApp-Image-2025-02-22-at-200131-2533620234.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Kementerian ATR/BPN/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Kementerian ATR/BPN/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membantah SHGB di kawasan pagar laut milik Aguan batal dicabut. &rdquo;Sekarang berita-berita menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB milik Pak Aguan di pinggir Pantai Tangerang. Saya katakan berita itu tidak benar,&rdquo; tandas Nusron seperti dilansir dari Antara di Jakarta. Terkait isu yang berkembang seputar sertifikat tanah, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Nusron menegaskan, semua sertifikat di luar garis pantai akan dibatalkan. Hal ini, tidak ada relevansi mengenai siapa yang memiliki sertifikat tersebut. Sejak awal polemik pagar laut mencuat di masyarakat, Menteri Nusron konsisten menyampaikan bahwa terdapat 263 SHGB dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan total 280 sertifikat. Diketahui, dari 280 sertipikat tersebut, terdapat 58 sertifikat di dalam garis pantai dan 222 di luar garis pantai. &rdquo;Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai, semuanya dibatalkan. Dan sampai saat ini sudah dibatalkan 209 sertifikat,&rdquo; tegas Nusron. Lebih lanjut, dia menjelaskan, masih terdapat 13 sertifikat SHGB lainnya, yang sedang dalam proses penelaahan. Penelaahan tersebut dilakukan karena wilayah di dalamnya terdapat bidang yang separuh masuk garis pantai dan separuhnya lagi di luar garis pantai. Nusron berkomitmen untuk terus mengawal jalannya penyelesaian masalah pagar laut, sesuai dengan kebijakan yang berlaku. &rdquo;Kalau di dalam garis pantai ada SHGB pemilik sahnya. Kalau memang benar ya tidak dibatalkan. Kalau yang tidak benar semua dibatalkan,&rdquo; ucap Nusron Wahid. Sementara itu, tokoh agama Banten Kiai Alwiyan mengatakan, jika proyek strategis nasional (PSN) di kawasan pesisir utara Tangerang dihentikan akan banyak kerugian. Tanah negara di kawasan PSN dikawatirkan akan habis termakan abrasi. Menurut dia, PSN Tropical Coastland di pesisir utara Tangerang berbeda dengan pengembangan PIK 2.&nbsp; &rdquo;PSN itu tanah negara, kalau PIK itu tanah pengusaha yang dibeli dari masyarakat dengan akad jual beli yang sah. Ini banyak yang tidak tahu,&rdquo; ungkap Kiai Alwiyan. Dia menjelaskan, tidak ada alasan untuk menghentikan PSN Tropical Coastland di pesisir utara Tangerang. Malahan akan rugi jika tanah tersebut tidak dibangun investor swasta. &rdquo;Rugi karena kalau didiamkan juga akan habis termakan abrasi. Habis itu 5 tahun lagi. Mumpung ada yang mengelola ya sudah jalankan PSN,&rdquo; papar Kiai Alwiyan. Dia menambahkan, jika PSN sudah dibangun, akan banyak manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Di sana akan bisa membuka lapangan kerja, ada kegiatan ekonomi, peningkatan pendapatan kas negara.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bantah SHGB di kawasan pagar laut milik Aguan batal dicabut, semua sertifikat di luar garis pantai dibatalkan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bantah Sertifikat Pagar Laut Milik Aguan Batal Dicabut, Tokoh Agama Khawatir Tanah Negara Habis Termakan Abrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/Pagar-Laut-Di-Tangerang-Dery-Ridwansah-5-1677767108.jpg" alt="Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berencana melaksanakan gelar perkara penyelidikan atas kasus penerbitan sertifikat di atas laut Tangerang, Banten pada hari ini (4/2). Informasi tersebut disampaikan setelah mereka memeriksa sejumlah pihak sejak penyelidikan berjalan pada 10 Januari lalu.&nbsp; Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, pihaknya sudah memeriksa tujuh orang dari berbagai instansi. Yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Daerah Tangerang, Pemerintah Daerah Banten, dan beberapa pihak lainnya.&nbsp; &rdquo;Dalam hal ini kami memeriksa dari Inspektorat BPN Republik Indonesia, mantan kakantah Kabupaten Tangerang, panitia A dua orang, Kakantah Kabupaten Tangerang yang baru, kasi sengketa Kakantah Kabupaten Tangerang, dan kasi penetapan Kantah Kabupaten Tangerang,&rdquo; terang Djuhandani pada Senin 3/2). Dalam penyelidikan yang mereka lakukan, Dittipidum Bareskrim Polri sudah menerima sejumlah warkah penerbitan sertifikat dari Kantah Kabupaten Tangerang dengan total sebanyak 263 berkas untuk penyelidikan lebih lanjut. &rdquo;Kemudian tindak lanjut proses kami saat ini proses pemeriksaan dan akan gelar perkara, gelar perkara kemungkinan akan kami laksanakan besok,&rdquo; ungkapnya. Penyelidikan atas penerbitan sertifikat di atas laut berjalan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pemanggilan para pihak terkait untuk diperiksa oleh Bareskrim Polri sudah berlangsung sejak 20 Januari 2025. Namun demikian, pemeriksaan para pihak baru bisa dilakukan kemarin.&nbsp; &rdquo;Karena situasi saat itu berbagai kegiatan yang ada, menjelang liburan dan sebagainya. Kami berkoordinasi dengan kementerian, hasilnya ada tujuh yang kami periksa,&rdquo; ungkap Djuhandani.&nbsp; Langkah tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti temuan penerbitan sertifikat di atas laut yang berada di area pagar laut. Temuan itu menjadi sorotan banyak pihak. Termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang telah melakukan tindakan tegas kepada para pihak terkait penerbitan sertifikat tersebut.

Penyelidikan atas penerbitan sertifikat di atas laut berjalan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Penerbitan SHGB di Atas Laut Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000002368-1783653812.jpg" alt="Ilustrasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengecek kondisi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengecek kondisi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Agung Sedayu Grup (ASG) mengakui bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di kawasan pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, adalah milik anak usaha PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM) dengan sesuai prosedural. Kuasa hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid menjelaskan, dari kepemilikan SHGB atas nama anak perusahaannya itu tidak mencakup keseluruhan luasan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km). &rdquo;SHGB di atas sesuai proses dan prosedur. Kita beli dari rakyat SHM,&rdquo; ucap Muannas Alaidid seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, dengan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan di balik nama resmi itu pihaknya telah membayar pajak dan tertera SK surat izin Lokasi/PKKPR. &rdquo;Balik nama resmi bayar pajak dan ada SK surat izin Lokasi/PKKPR,&rdquo; terang Muannas Alaidid. Dalam hal ini, ditegaskan Muannas, pagar laut bersertifikat HGB yang dimiliki anak usahanya tersebut hanya berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. &rdquo;Pagar laut bukan punya PANI, dari 30 km pagar laut itu kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK Non PANI hanya ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji saja ditempat lain dipastikan tidak ada,&rdquo; tegas Muannas Alaidid. Dia menambahkan, bila isu yang saat ini berkembang dengan menyangkut seluruh pagar laut dimiliki Agung Sedayu Group tersebut tidak benar. &rdquo;Saya perlu luruskan agar tidak menjadi liar opininya, panjang pagar itu didapati melewati 6 kecamatan. SHGB anak perusahaan PANI dan Non PANI PT IAM dan PT CIS hanya ada di satu kecamatan di desa Kohod. jadi bukan sepanjang 30 km itu ada lahan SHGB milik kita,&rdquo; kata Muannas Alaidid. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material, karena itu batal demi hukum. &rdquo;Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti, maka itu ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material,&rdquo; jelas Nusron di Tangerang, Rabu (22/1). Menurut dia, berdasar hasil verifikasi dan peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang itu secara otomatis dicabut dan dibatalkan statusnya. &rdquo;Berdasar PP Nomor 18 Tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum lima tahun, maka Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan,&rdquo; ungkap Nusron. Dia menerangkan, dari 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di dalam bawah laut dan dicocokkan dengan data peta yang ada, telah diketahui berada di luar garis pantai. Pihaknya saat ini melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur maupun petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut sebagai langkah penegakan hukum yang berlaku. &rdquo;Kita sudah panggil kepada petugas itu oleh aparatur pengawas internal pemerintah terkait pemeriksaan kode etik,&rdquo; tandas Nusron.

ASG akui SHGB pagar laut di kawasan pantura Kabupaten Tangerang, adalah milik anak usaha PT CIS dan PT IAM dengan sesuai procedural

Agung Sedayu Akui SHGB Pagar Laut Milik Anak Usahanya

<div id="m#msg-f:1822022872511842198" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3-459055990.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan pertemuan di Grha Oikumene, Jakarta, Selasa (19/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan pertemuan di Grha Oikumene, Jakarta, Selasa (19/12/2023).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1822022872511842198-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> &nbsp; JawaPos.com-Temuan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di luar garis pantai Tangerang, Banten membuat masalah pagar laut di wilayah tersebut semakin ramai. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menilai temuan itu adalah perkara yang mudah untuk diungkap sampai tuntas.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015561892/penuh-keistimewaan-10-weton-ini-dikelilingi-kekayaan-kehormatan-dan-kemuliaan-hingga-usia-tua">Penuh Keistimewaan! 10 Weton Ini Dikelilingi Kekayaan, Kehormatan dan Kemuliaan Hingga Usia Tua</a> Melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Kamis (23/1), Mahfd menyampaikan bahwa semakin ke sini, pengungkapan atas persoalan tersebut semakin mudah. Yang dibutuhkan hanya komitmen dan kesungguhan untuk mengungkap dan menyelesaikan. Sebab, fakta-fakta yang bermunculan belakangan ini hanya membutuhkan pembuktian. Menurut Mahfud pembuktian itu tidak sulit.&nbsp; &rdquo;Itu gampang sebenarnya. Kan semua ini, pendirian sebuah PT, akuisisinya dan sebagainya, itu kan sudah terdaftar di Kemenkumham. Siapa yang melakukan, tanggal berapa, yang menandatangani siapa, pemegang saham siapa saja, iya di Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum, itu gampang kok,&rdquo; kata Mahfud.&nbsp; Pakar hukum tata negara yang berpengalaman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu hanya menyayangkan lantaran para pejabat terkait tampak takut. Dia menyatakan, bila para pejabat tersebut merasa persoalan itu bukan bidangnya, mereka tinggal berkoordinasi. Sebab, dia melihat penerbitan sertifikat itu adalah pelanggaran hukum.&nbsp; &rdquo;Jangan tanggung-tanggung, kita harus berjanji untuk menindak pelaku yang dari luar maupun dari dalam Karena, itu pasti kolusi, itu pasti kolusi, iya pasti ilegal. Tidak mungkin ada HGB di atas laut dan ketika HGB ke luar di atas laut dengan saling tidak mengaku, itu artinya kolusi pasti, dan kolusi itu salah satu dari cara untuk berkorupsi. Ini yang menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah secepatnya,&rdquo; terang dia.&nbsp; Mahfud pun menambahkan, pagar laut di Tangerang dan SHGB serta SHM di atas laut tidak bisa dikategorikan ringan. Sebab, sudah masuk tindak pidana korupsi. Misalnya, masih kata Mahfud, menyuap untuk membuat sertifikat. Di Indonesia penyuapan itu bagian dari korupsi. Karena itu, dia berharap, semua bisa diusut tuntas dan diusut pula kasus-kasus serupa di lokasi lain. &rdquo;Karena, ini kayaknya ini hanya satu model kolusi atau penggarongan terhadap sumber daya alam, baru di laut, di depan mata pula, lautnya juga baru di Banten, Tangerang. Bagaimana yang di sana, di Maluku, di Bali, Kalimantan, kan banyak sekali, terutama Kepri. Kan banyak sekali yang begitu,&rdquo; imbuhnya. (*) </div> </div> </div> </div> </div>

Temuan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di luar garis pantai Tangerang, Banten membuat masalah

Ada Temuan SHGB dan SHM di Laut Tangerang, Eks Menko Polhukam Mahfud MD: Itu Gampang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/Screenshot_2025-01-22-14-07-50-070_comwhatsapp-edit-381362388.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan para pejabat lainnya di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten (22/1)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan para pejabat lainnya di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten (22/1)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Masalah pagar laut di Tangerang, Banten turut menyeret Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyebabnya, sudah ada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di luar garis pantai atau di atas laut. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut penerbitan beberapa sertifikat itu cacat prosedur. Keterangan itu disampaikan oleh Nusron usai melihat langsung pembongkaran pagar laut pada Rabu (22/1). Dia menyebut, tidak kurang dari 263 SHGB dan SHM itu sedang ditinjau ulang. Beberapa diantaranya sudah dicocokan dengan data geospasial dan peta. Baik peta garis pantai maupun peta lainnya. Dia mengakui ada beberapa sertifikat yang ternyata berada di luar garis pantai. &rdquo;Maka kemudian kami mengambil langkah- langkah, yaitu melakukan peninjauan ulang. Semua yang ada di luar garis pantai. Karena memang pantai itu adalah common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property,&rdquo; kata dia. Atas dasar itu, Nusron menyatakan bahwa SHGB dan SHM yang berada di luar garis pantai cacat prosedur dan cacat material. &rdquo;Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia lima tahun maka Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan,&rdquo; terang dia. Berdasar data, ratusan sertifikat tersebut terbit pada 2022 dan 2023. Karena itu, pembatalan bisa langsung dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tanpa melalui pengadilan. Dia pun memastikan, pihaknya akan meninjau ulang seluruh SHGB dan SHM yang sudah diterbitkan. Namun demikian, perlu waktu karena jumlahnya mencapai 263 bidang. &rdquo;Kan belum selesai semua. Kami baru dua hari kerja. Melototin satu-satu, nyocokin peta, itu kan butuh waktu. Tapi, ada beberapa dari 263 itu yang memang terbukti berada di luar garis pantai. Dan itu akan kami tinjau ulang,&rdquo; terang dia. Secara tegas, Nusron menyatakan bahwa, pihaknya mengacu pada garis pantai. Bila SHGB dan SHM berada di luar garis pantai, dia memastikan akan ditinjau ulang. &rdquo;Tapi, kalau dia berada di dalam garis pantai sebelah sini, kan berarti itu tidak pantai. Jadi, kami acuannya ya garis pantai,&rdquo; jelasnya.

Masalah pagar laut di Tangerang, Banten turut menyeret Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Cacat Prosedur dan Cacat Materil, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Batalkan SHGB dan SHM di Luar Garis Pantai Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/1000001841-4009624489.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. (Azmi Samsul Maarif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. (Azmi Samsul Maarif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material. Karena itu SHGB dan SHM itu batal demi hukum. &rdquo;Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti, maka itu ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material,&rdquo; jelas Nusron seperti dilansir dari Antara di Tangerang, Rabu (22/1). Menurut dia, berdasar hasil verifikasi dan peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang itu secara otomatis dicabut dan dibatalkan statusnya. &rdquo;Berdasar PP Nomor 15 Tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum lima tahun, Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan,&rdquo; ungkap Nusron Wahid. Dia menerangkan, dari 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di dalam bawah laut dan dicocokkan dengan data peta, telah diketahui berada di luar garis pantai. Oleh karena itu, pihaknya saat ini melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur maupun petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut sebagai langkah penegakan hukum yang berlaku. &rdquo;Kita sudah panggil kepada petugas itu oleh aparatur pengawas internal pemerintah terkait pemeriksaan kode etik,&rdquo; tandas Nusron Wahid. Sebelumnya, Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya untuk memanggil Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Pemanggilan tersebut karena KJSB terlibat dalam pengukuran tanah sebelum penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) terkait proyek pagar laut tersebut. Yakni sebuah kantor jasa survei yang berasal dari pihak swasta. Kementerian ATR/BPN akan memastikan apakah prosedur yang berlaku telah diikuti dan dijalankan dengan benar dalam proses pengukuran KJSB tersebut atau tidak. Kementerian ATR/BPN juga telah melakukan penelusuran awal bahwa di lokasi tersebut telah terbit sebanyak 263 bidang SHGB, yang terdiri atas 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang sertifikat hak milik (SHM) di kawasan tersebut. Kementerian ATR/BPN menegaskan jika dari hasil koordinasi pengecekan tersebut sertifikat yang telah terbit terbukti berada di luar garis pantai, akan dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di kawasan pantura, Tangerang, batal demi hukum

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid Batalkan Status SHGB Pagar Laut di Tangerang

<div id="m#msg-f:1821847475014938958" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/Screenshot_2025-01-21-15-57-17-633_comgoogleandroidgm-edit-2328171517.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan soal SHGB dan SHM di luar garis Pantai Desa Kohod, Tangerang, Banten pada Senin (20/1)." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan soal SHGB dan SHM di luar garis Pantai Desa Kohod, Tangerang, Banten pada Senin (20/1).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821847475014938958-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> &nbsp; JawaPos.com-Sorotan terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten mendapat respons dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Pada Senin (20/1) Nusron menyampaikan bahwa pihaknya sedang menginvestigasi persoalan tersebut. Khususnya yang terkait dengan kewenangan ATR/BPN. Dia mengakui bahwa di lokasi tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015553261/byd-dominasi-penjualan-mobil-listrik-di-indonesia-raih-36-persen-pangsa-pasar-sepanjang-2024">BYD Dominasi Penjualan Mobil Listrik di Indonesia, Raih 36 Persen Pangsa Pasar sepanjang 2024</a> Menteri Nusron pun membeber data SHGB itu. Dia menyampaikan bahwa data tersebut diperoleh dari penelusuran awal yang dilakukan oleh instansinya. Setidaknya ada 263 bidang di wilayah Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten sudah memiliki SHGB. Terdiri atas 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan.&nbsp; Selain itu, ditemukan juga 17 bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut. Nusron menyampaikan bahwa hasil koordinasi pengecekan tersebut, sertifikat yang telah terbit terbukti berada di luar garis pantai. Karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi dan peninjauan ulang. &rdquo;Jika ditemukan cacat material, cacat prosedural, atau cacat hukum, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021) maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Bahkan, Nusron menyatakan, pembatalan bisa dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. &rdquo;Selama usianya belum mencapai lima tahun,&rdquo; kata dia. Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi BHUMI ATR/BPN untuk melakukan pengecekan terkait hal tersebut. Menurutnya, aplikasi tersebut berhasil menjadi sarana transparansi terhadap kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, investigasi dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan mengirim Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya untuk berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait garis pantai di Desa Kohod. Langkah itu diambil untuk memastikan bidang-bidang tanah tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai desa di wilayah pesisir utara Banten.&nbsp; &rdquo;Data dokumen pengajuan sertifikat yang diterbitkan sejak tahun 1982 akan dibandingkan dengan data garis pantai terbaru hingga tahun 2024,&rdquo; ungkap Nusron. (*) </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Sorotan terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten mendapat respons dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

ATR/BPN Akui telah Terbit SHGB dan SHM untuk 263 Bidang di Luar Garis Pantai Desa Kohod, Nusron Wahid Lakukan Investigasi dan Siap Ambil Langkah Tegas

SHGB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SHGB

Berita Terkini